BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial menggelar penyerahan bantuan sosial penanganan stunting sebagai bagian dari upaya menurunkan angka stunting di wilayahnya. Selasa (01/07) bertempat di Halaman Kantor Camat Lantari Jaya.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menegaskan bahwa seluruh pejabat daerah, termasuk kepala desa, camat, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), didorong untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang terdampak stunting.

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengingatkan bahwa stunting adalah ancaman serius bagi masa depan generasi muda Indonesia. Ia menyebut bahwa anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya terdampak secara fisik, tetapi juga berpotensi terganggu dalam perkembangan kognitifnya.

“Stunting ini bisa berdampak pada kondisi fisik dan kemampuan berpikir anak-anak kita. Kalau tidak kita tangani serius, mereka bisa tumbuh tidak maksimal,” ujar Burhanuddin di hadapan para pejabat daerah yang hadir.

Ia menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan generasi sehat dan cerdas untuk bisa menjadi negara maju pada 2045.

“Pemerintah berharap, saat Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan, kita sudah menjadi negara maju. Itu hanya bisa tercapai kalau anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan bebas stunting,” ucapnya.

Program “orang tua asuh” bagi anak-anak berisiko stunting, kata Burhanuddin, sudah ia canangkan sejak menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana beberapa tahun lalu. Kini, setelah terpilih menjadi Bupati definitif hasil Pilkada 2024, ia kembali menegaskan komitmen tersebut dengan memperluas partisipasi seluruh pejabat daerah.

“Kita sudah jalankan program orang tua asuh sejak saya masih penjabat bupati. Sekarang saya tegaskan lagi: semua pejabat daerah harus ambil bagian, mulai dari kepala desa, camat, hingga kepala OPD,” tegasnya.

Menurutnya, upaya pemberian bantuan gizi dan pendampingan bagi anak-anak serta ibu hamil tidak boleh bersifat seremonial semata. Ia meminta seluruh pihak untuk melakukan pemantauan dan intervensi sejak dini, serta menganggap peran sebagai orang tua asuh sebagai bentuk kepedulian sosial.

“Kalau kita mau jadi bapak atau ibu asuh, minimal kita mau bersedekah dan hadir untuk mereka. Jangan tunggu sampai anak tumbuh tidak normal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesigapan pejabat desa dalam merespons laporan masyarakat. Kepala desa diminta untuk segera melaporkan anak yang menunjukkan gejala stunting agar cepat ditangani, tanpa menunggu kondisi memburuk.

“Kalau kepala desa tidak bisa tangani, sampaikan ke camat. Kalau camat tidak bisa, sampaikan ke saya. Kita harus bergerak cepat,” kata Burhanuddin.

Bupati Bombana berharap program ini menjadi gerakan kolaboratif lintas sektor yang mampu mempercepat penurunan angka stunting, dan tidak berhenti pada penyerahan bantuan saja.

“Kita harus pantau terus. Jangan hanya bagi santunan lalu selesai. Kita harus jadikan ini budaya peduli,” tegasnya.

Ia mengakhiri sambutan dengan menyerukan kepada seluruh aparat desa agar menjadikan tanggung jawab sosial ini sebagai bagian dari tugas kemanusiaan mereka.

“Yang paling dekat dengan masyarakat itu desa. Maka kepala desa harus punya rasa tanggung jawab penuh terhadap anak-anak yang ada di wilayahnya,” tutup Burhanuddin.

Kegiatan penyerahan bantuan sosial ini merupakan bagian dari strategi penanganan stunting yang terintegrasi, mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat. Program orang tua asuh kembali dikuatkan oleh Bupati Burhanuddin sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Bombana.

Turut hadir mendampingi Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos beserta para Kepala OPD dan Forkopimda lingkup Pemkab Bombana.

Bombana, sultranet.com – Aswar Latif Haba resmi terpilih sebagai Raja Moronene Rumbia ke-VIII atau Mokole, melalui proses pemilihan yang digelar Lembaga Adat Moronene (LAM) pada Rabu, 18 Juni 2025 di salah satu hotel di Ibu Kota Bombana. Proses ini merupakan rangkaian dari kegiatan adat Mompotoro Mokole yang melibatkan 17 rumpun keluarga besar Moronene.

Ketua Panitia, Muh. Mardhan, menjelaskan bahwa pemilihan ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 18 Mei hingga 1 Juni 2025. Pada pertemuan puncak tanggal 1 Juni, sebanyak 17 rumpun yang hadir menyepakati pencabutan status Mokole ketujuh, Pauno Rumbia, dan selanjutnya membawa hasil keputusan tersebut untuk disahkan oleh Kesultanan Buton.

“Surat pengesahan sudah kami distribusikan ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan kerajaan-kerajaan sekitar, termasuk Poleang dan Kabaena. Bahkan pada 14 Juni kami menggelar musyawarah luar biasa guna menyikapi dinamika yang muncul pasca pencabutan status Mokole sebelumnya,” jelas Mardhan.

Ia menambahkan, tuduhan sepihak terhadap keputusan tersebut tidak berdasar. “Mokole sebelumnya sudah kami undang beberapa kali, namun tidak hadir. Justru pemilihan saat ini lebih representatif karena melibatkan 17 rumpun, dibanding pemilihan sebelumnya yang hanya melibatkan keluarga terdekat,” ujarnya.

Di tengah konflik internal, Mardhan menilai pentingnya mempercepat proses penobatan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan dan kegaduhan di masyarakat. Ia juga menyayangkan tindakan mantan raja yang dianggap melanggar norma adat, termasuk memagari area rumah adat yang seharusnya menjadi milik publik Moronene.

Penasehat Kerajaan Moronene, Syarifuddin M., menilai penunjukan Aswar Latif Haba sudah sangat layak. Menurutnya, Mokole baru ini memenuhi kriteria garis keturunan dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai adat dan masyarakat Moronene.

“Raja sebelumnya kami nilai tidak memiliki empati dan perilakunya tidak sesuai nilai-nilai adat. Hari ini, kami telah menunjuk Mokole ke-VIII yang kami yakini akan bertanggung jawab terhadap Limbo dan seluruh masyarakat Moronene,” tegasnya.

Aswar Latif Haba dalam pernyataannya mengajak seluruh elemen masyarakat Moronene untuk menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh klaim sepihak dari pihak-pihak yang masih mempertahankan kekuasaan lama.

“Saya berharap tidak ada lagi kegaduhan seperti sebelumnya. Aset-aset kerajaan harus dijaga dan tidak diperjualbelikan. Kami akan menggelar pengukuhan dan seminar adat sebagai langkah meluruskan persoalan masa lalu,” ujar Aswar.

Ia menambahkan, seluruh proses pengangkatan dirinya sebagai Mokole telah melalui petunjuk Kesultanan Buton, termasuk mekanisme adat dari tingkat bawah hingga tingkat atas.

“Segala isu soal keabsahan kegiatan ini biarlah waktu yang menjawab. Yang pasti, kami ingin keluarga besar Moronene kembali bersatu,” ucapnya.

Bombana, Sultranet.com – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pertanian menggelar pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) di Grand Hotel Lampusui, Selasa pagi, 3 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si, dan Ahmad Yani, S.Pd, M.Si.

Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda Bombana, Rusdiamin, dan diikuti oleh 32 peserta dari berbagai kecamatan di wilayah Bombana. Dalam sambutannya, Rusdiamin menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bagi para juru sembelih, khususnya dalam menjamin kehalalan dan kelayakan daging kurban yang dikonsumsi masyarakat.

“Kegiatan ini selain untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha 2025, juga menjadi upaya peningkatan kompetensi dan kemampuan para juru sembelih di Bombana. Kita ingin memastikan bahwa proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai standar halal dan memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan,” ujarnya.

Dinas Pertanian Bombana menginisiasi pelatihan ini tidak hanya sebagai bagian dari agenda keagamaan tahunan, namun juga sebagai respons atas tantangan kesehatan hewan, seperti ancaman Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sempat merebak pada ternak.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Surianto Wedda, menjelaskan bahwa pelatihan Juleha tahun ini dirancang menyeluruh, mencakup materi teori dan praktik. Pemaparan materi berlangsung di Grand Hotel Lampusui, sementara praktik dilakukan di lapangan oleh masing-masing peserta di lokasi asalnya.

“Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan standarisasi juru sembelih halal, dari proses pemilihan hewan, teknik penyembelihan, hingga distribusi daging. Kami juga menekankan pentingnya kesejahteraan hewan, seperti perebahan yang thoyibban, satu kali sayatan, darah keluar tuntas, dan hewan benar-benar mati sebelum dikuliti,” jelas Surianto.

Ia menambahkan bahwa pelatihan juga dirangkaikan dengan pretest dan posttest untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Materi disampaikan langsung oleh narasumber dari Halal Institut.

“Dengan adanya pelatihan ini, kami berharap daging kurban yang beredar benar-benar aman, sehat, utuh, dan halal. Ini juga menjadi langkah penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat atas produk hewan yang sesuai syariat Islam,” lanjutnya.

Menurut Surianto, pelatihan Juleha juga memiliki sejumlah tujuan strategis, seperti menjamin kehalalan daging bagi konsumen, meningkatkan kapasitas juru sembelih, memenuhi standar pemotongan hewan baik ruminansia maupun unggas, serta menyediakan tenaga penyembelih bersertifikat di setiap kecamatan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam menyukseskan kegiatan ini. Semoga membawa berkah dan manfaat bagi masyarakat serta menjadi langkah kecil menuju kebaikan besar,” tutupnya.

Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah seperti Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu, Mataoleo, Poleang, Poleang Selatan, Poleang Barat, Poleang Timur, Poleang Utara, Tontonunu, Rarowatu Utara, Lantari Jaya, dan Kabaena. Pemerintah daerah menargetkan pelatihan semacam ini akan terus berkelanjutan dan menjadi bagian penting dalam pelayanan publik sektor keagamaan dan kesehatan hewan di Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana menggelar Gerakan Pangan Murah Keliling (GAUL) di Aula Pertemuan Kantor Kecamatan Poleang Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta menekan laju inflasi jelang hari besar keagamaan nasional.

Acara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, S.E., S.Pd., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan, khususnya menjelang Idul Adha. Ia menyampaikan bahwa program GAUL tidak hanya sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, namun juga strategi konkret dalam pengendalian inflasi daerah.

“Melalui GAUL, kami hadir lebih dekat ke masyarakat. Kami ingin memastikan mereka mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Ini adalah langkah strategis agar masyarakat bisa tetap tenang dalam memenuhi kebutuhan jelang Idul Adha,” ujar Binnuraeni saat memberikan sambutan di hadapan warga dan peserta kegiatan.

Kegiatan GAUL di Poleang Selatan melibatkan sejumlah pelaku usaha lokal, distributor pangan, serta Perum Bulog. Mereka menyediakan berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, hingga daging ayam segar dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar tradisional. Kehadiran mereka memberikan warna tersendiri dalam kegiatan tersebut, menciptakan ruang interaksi langsung antara penyedia dan masyarakat.

Pantauan di lapangan menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Poleang Selatan. Sejak pagi, warga telah memadati halaman aula pertemuan kecamatan, mengantre dengan tertib demi mendapatkan bahan pangan dengan harga bersahabat. Beberapa warga menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu, terutama di tengah kenaikan harga yang biasa terjadi menjelang hari raya.

“Kami sangat terbantu dengan adanya pasar murah seperti ini. Harga minyak dan beras di sini jauh lebih murah. Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut,” ungkap Nurlaela, seorang ibu rumah tangga warga setempat.

Dinas Ketahanan Pangan Bombana menjelaskan bahwa GAUL bukan hanya kegiatan insidental menjelang hari besar, melainkan bagian dari agenda rutin yang akan menyasar beberapa kecamatan lain di wilayah Bombana. Tujuannya adalah menjangkau masyarakat lebih luas, sekaligus menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan pangan di daerah.

Program ini juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Melalui keterlibatan distributor dan pelaku usaha lokal, distribusi bahan pangan dapat dilakukan secara merata dan efisien. Selain itu, partisipasi Bulog memperkuat posisi strategis kegiatan dengan memastikan stok dan kualitas komoditas tetap terjaga.

Dalam pelaksanaannya, GAUL juga memberi ruang promosi bagi produk pangan lokal hasil pertanian dan peternakan warga Bombana. Hal ini menjadi nilai tambah dari program, mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa dan kecamatan. Pemerintah daerah berharap, inisiatif semacam ini dapat menciptakan efek ganda: membantu masyarakat secara langsung dan menggerakkan ekonomi lokal.

“Kami ingin GAUL tidak hanya dikenal sebagai gerakan pangan murah, tapi juga sebagai simbol kehadiran pemerintah dalam kondisi sulit. Kami ingin menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi gejolak harga pangan,” kata Binnuraeni dalam sesi wawancara usai pembukaan kegiatan.

Rencananya, kegiatan GAUL akan berlanjut ke sejumlah kecamatan lainnya di Bombana, termasuk Poleang Tenggara, Rarowatu Utara, dan Kabaena. Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun jadwal keliling dan menyiapkan logistik agar pelaksanaan berjalan lancar dan tepat sasaran. Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi dari kecamatan masing-masing terkait jadwal dan lokasi pelaksanaan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat menjaga daya beli masyarakat, menekan laju inflasi pangan, dan menciptakan suasana yang kondusif menjelang Hari Raya Idul Adha.

Bombana, Sultranet.com – Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 di Kabupaten Bombana digelar penuh khidmat pada Senin pagi, 2 Juni 2025, di Halaman Kantor Bupati Bombana. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanudin, M.Si, bertindak langsung sebagai inspektur upacara dalam peringatan yang semula dijadwalkan berlangsung sehari sebelumnya namun diubah menyusul surat susulan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP-RI).

Perubahan waktu pelaksanaan ini berdasarkan surat BPIP-RI Nomor 144/PK.00.00/05/2025/Ka. BPIP tertanggal 30 Mei 2025, yang meminta agar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar serentak pada Senin, 2 Juni 2025. Di Bombana, pelaksanaan upacara ini dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, di bawah pimpinan Kepala Badan Kesbangpol, dr. Sunandar, MM.Kes.

Upacara berlangsung dengan tertib dan lancar, mencerminkan keseriusan seluruh elemen daerah dalam memperingati hari bersejarah lahirnya ideologi negara. Hadir dalam upacara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bombana, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pasukan TNI/Polri, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana beserta pengurus, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama staf, para camat, lurah, kepala desa dari wilayah Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah, hingga guru-guru dari jenjang SD hingga SMA/sederajat di wilayah yang sama.

Momen istimewa dalam upacara tersebut adalah saat bendera merah putih dikibarkan oleh tiga anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana Tahun 2024, yakni Ld. Muh. Yuslan Yodyatma Amin, Salman, dan Nurul Izzatul Misdha. Pengibaran ini sekaligus menandai bahwa ketiganya resmi menyandang status sebagai Purnapaskibraka.

Dalam amanatnya, Bupati Bombana menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Bupati Burhanudin dalam pidatonya di hadapan peserta upacara.

Ia juga menekankan agar peringatan Hari Lahir Pancasila tidak sekadar dimaknai sebagai rutinitas tahunan yang bersifat seremonial. Lebih dari itu, menurutnya, momen ini harus menjadi ruang untuk refleksi nilai-nilai kebangsaan dan pemersatu bangsa di tengah kemajemukan masyarakat.

“Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekadar seremoni, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, kebijakan, ucapan, dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila,” imbuhnya tegas.

Peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini juga menjadi ruang penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman yang kian kompleks. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui berbagai lini terus berupaya menjaga semangat kolektif kebhinekaan dan persatuan bangsa sebagai dasar utama dalam proses pembangunan daerah.

Di tengah dinamika sosial dan tantangan globalisasi, peringatan Hari Lahir Pancasila mengingatkan kembali seluruh lapisan masyarakat Bombana untuk terus menjadikan Pancasila sebagai fondasi dalam setiap kebijakan dan tindakan kolektif. Upacara ini pun menjadi simbol kuat komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ideologi bangsa di tengah masyarakat.

Dengan semangat yang digelorakan dari Halaman Kantor Bupati Bombana, peringatan ini tidak hanya mengingatkan akan sejarah kelahiran dasar negara, tetapi juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam denyut nadi masyarakat Bombana, dari aparatur pemerintah hingga generasi muda.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dengan khidmat di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin, 2 Juni 2025. Mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya,” kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan diikuti oleh unsur Forkopimda, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta personel TNI dan Polri.

Upacara berlangsung dalam suasana penuh semangat kebangsaan. Dalam kesempatan itu, Bupati Burhanuddin membacakan sambutan resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Prof. Yudian Wahyudi.

“Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif dalam Pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup, sekaligus bintang panutan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia,” ucap Bupati Burhanuddin dengan lantang di hadapan peserta upacara.

Menurut sambutan tersebut, Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi momen mengenang sejarah, tetapi juga sarana memperkuat komitmen kolektif seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong,” ujarnya menambahkan.

Peringatan ini juga menjadi refleksi bahwa Indonesia dibangun atas dasar kebinekaan. Bupati Burhanuddin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sebagai pondasi bersama dalam membangun masa depan bangsa yang berdaulat dan berkeadilan.

“Peringatan Hari Pancasila harus jadi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan warga Indonesia. Jika ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan Pancasila adalah jiwa di setiap denyut nadi pembangunan,” katanya dengan penuh penekanan.

Ia juga menambahkan bahwa gotong royong, penghargaan atas perbedaan, dan semangat persatuan adalah nilai-nilai utama yang harus terus dirawat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, keutuhan dan kemajuan Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat mampu memegang teguh nilai-nilai dasar Pancasila.

“Pancasila bukan milik satu kelompok, bukan milik satu agama atau suku. Pancasila adalah milik semua anak bangsa, tanpa terkecuali. Ia adalah tali pengikat, penopang persatuan, sekaligus cahaya bagi arah pembangunan kita ke depan,” tuturnya.

Sebagai penutup, Burhanuddin berharap momentum Hari Lahir Pancasila dapat menjadi penggerak semangat kolektif untuk terus membangun Indonesia dari daerah, dengan menempatkan ideologi Pancasila sebagai roh di setiap langkah kebijakan, pelayanan publik, serta hubungan sosial di tengah masyarakat.

“Kita harus menjaga Pancasila, tidak hanya dalam pidato, tetapi dalam tindakan nyata. Kita buktikan bahwa nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan hidup di tengah kita, dalam sikap dan kerja kita sehari-hari,” pungkasnya.

Upacara tersebut menjadi simbol penguatan komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian nilai-nilai dasar kebangsaan, sekaligus mendorong generasi muda untuk tidak melupakan jati diri bangsa di tengah perubahan zaman yang begitu cepat.

Bombana, Sulawesi Tenggara — Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada 19 kelompok tani yang tersebar di berbagai kecamatan.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam sebuah acara yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati pada Rabu, 21 Mei 2025. Acara tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, jajaran Dinas Pertanian, serta para petani penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa bantuan ini bukan sekadar distribusi alat pertanian, melainkan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada petani lokal. Ia juga memberi peringatan tegas agar bantuan ini tidak disalahgunakan.

“Bantuan ini harus digunakan sebagaimana mestinya. Tidak boleh dijual, tidak boleh ada pungutan atau bayaran sebelum alat digunakan. Ini murni untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau ada yang menyalahgunakan, kami akan tindak tegas melalui jalur hukum,” kata Burhanuddin dengan nada serius di hadapan para undangan.

Adapun alsintan yang dibagikan meliputi traktor roda dua, traktor roda empat, dan handsprayer. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses tanam dan panen, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja petani di lapangan.

Lebih jauh, Burhanuddin meminta jajaran Dinas Pertanian untuk memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan alsintan tersebut.

“Saya minta Dinas Pertanian dan semua pihak terkait melakukan evaluasi minimal tiga bulan sekali. Pemerintah itu bukan hanya sekadar memberi lalu pergi. Kita harus pastikan apakah alat-alat ini masih layak digunakan dan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan hasil panen masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga menggarisbawahi bahwa peran aktif masyarakat, khususnya kelompok tani, sangat dibutuhkan untuk menjaga dan merawat bantuan yang telah diberikan. Ia berharap agar alsintan tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok, tetapi juga dapat mendorong kerja sama dan solidaritas antarpetani.

Sementara itu, para kelompok tani penerima manfaat menyambut baik program ini. Mereka menyatakan kesiapannya untuk menjaga dan memanfaatkan alsintan secara bertanggung jawab.

“Kami merasa sangat terbantu. Bantuan ini akan meringankan pekerjaan kami di sawah. Kami akan menjaga baik-baik alat ini dan memakainya sesuai kebutuhan,” ujar salah satu ketua kelompok tani usai menerima bantuan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas petani. Dengan adanya modernisasi alat pertanian, diharapkan para petani dapat bekerja lebih cepat, efisien, dan menghasilkan panen yang lebih baik.

Program distribusi alsintan ini juga sejalan dengan visi Pemkab Bombana dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dan berbasis teknologi tepat guna. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi pemicu semangat para petani untuk terus berkembang dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Bantuan alsintan kali ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian petani, sekaligus mendorong terciptanya sistem pertanian yang lebih modern dan kompetitif.

Dengan peran aktif semua pihak, dari pemerintah hingga kelompok tani, keberlanjutan program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 dengan upacara yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Bombana. Upacara yang mengangkat tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Bombana, para kepala OPD, ASN dan non-ASN, tenaga pendidik, pelajar, serta tokoh masyarakat.
Senin, 19 Mei 2025.

Dalam amanatnya, Bupati Burhanuddin menyampaikan pesan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa peringatan Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk meneguhkan komitmen terhadap amanat konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Ini bukan sekadar peringatan, tapi ajakan untuk meningkatkan dedikasi dan semangat kita dalam memberi layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa,” kata Burhanuddin di hadapan peserta upacara.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan merupakan prioritas utama dalam pembangunan bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor pendidikan sebagai ujung tombak pemutus rantai kemiskinan. Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui revitalisasi infrastruktur, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.

“Namun pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh dukungan semua pihak – mulai dari orang tua, masyarakat, dunia usaha hingga media – agar anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang hebat dan kuat,” ujarnya.

Dalam upacara yang berlangsung dengan penuh semangat itu, Pemerintah Kabupaten Bombana juga memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada para ASN yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun tanpa cela. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan integritas para abdi negara, terutama yang berkarya di sektor pendidikan.

“Penghargaan ini bukan hanya simbol, tapi bentuk nyata bahwa negara hadir untuk mengakui pengabdian para ASN yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa, khususnya di Bombana,” ucap Burhanuddin.

Kegiatan peringatan Hardiknas 2025 semakin bermakna dengan peluncuran program “Angkutan Gratis Khusus Pelajar” untuk wilayah Kecamatan Poleang. Program ini dirancang sebagai solusi atas kendala akses transportasi yang masih menjadi tantangan bagi sebagian pelajar di pelosok desa.

“Banyak anak-anak kita yang semangat belajarnya tinggi, tapi terkendala jarak dan ongkos. Maka hari ini kami luncurkan program angkutan gratis bagi pelajar agar tidak ada lagi yang tertinggal hanya karena soal transportasi,” kata Burhanuddin.

Ia menambahkan, kendaraan ini akan mulai beroperasi secara bertahap dengan rute yang mencakup desa-desa terpencil, dan diharapkan mampu mendukung pemerataan akses pendidikan di Bombana.

“Dua agenda besar hari ini – pemberian penghargaan kepada ASN dan peluncuran angkutan pelajar – adalah wujud nyata komitmen kami dalam memajukan sektor pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak Bombana punya peluang yang sama untuk meraih masa depan,” tegasnya.

Peringatan Hardiknas 2025 di Bombana tak hanya menjadi simbol semangat pendidikan nasional, tetapi juga menjadi refleksi nyata bahwa kolaborasi semua elemen sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan bermutu.

Bombana, Sultranet.com — Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi mengukuhkan Pengurus Kerukunan Keluarga Wuna (KKW) Kabupaten Bombana untuk masa bakti 2025–2028. Pengukuhan berlangsung di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana pada Sabtu, 10 Mei 2025, menjadi momen penting dalam memperkuat jalinan sosial dan budaya masyarakat Wuna yang merantau di Kabupaten Bombana.

Acara pengukuhan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Anggota DPR RI Komisi IV Jaelani, S.IP., M.Si, Anggota DPD RI La Ode Umar Bonte, SH., Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati Muna, Bupati Muna Barat, Wakil Bupati Bombana, jajaran Forkopimda dan OPD Kabupaten Bombana, serta Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Bombana.

Bupati Bombana dalam sambutannya menegaskan bahwa pengukuhan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebagai momentum penting untuk membangun sinergi dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

“Hari ini saya merasa bangga dapat mengukuhkan langsung saudara-saudara saya sebagai pengurus baru Kerukunan Keluarga Wuna Bombana. Saya yakin, di bawah kepemimpinan yang baru ini, KKW akan menjadi motor penggerak persatuan, pelestarian budaya, serta menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana senantiasa membuka ruang untuk kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, khususnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan gotong royong.

“Pemerintah daerah selalu hadir mendukung upaya pelestarian budaya. KKW ini adalah bagian dari kekuatan sosial yang tak ternilai dalam membangun peradaban lokal,” tambahnya.

Anggota DPR RI Komisi IV, Jaelani, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya terhadap semangat kekeluargaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Wuna di Bombana. Menurutnya, organisasi kekerabatan seperti KKW memiliki peran yang strategis dalam menjaga solidaritas dan membangun daerah.

“Solidaritas seperti ini adalah fondasi kuat bangsa. KKW tidak hanya menjaga hubungan kekeluargaan, tapi juga bisa menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat,” kata Jaelani.

Senada dengan itu, La Ode Umar Bonte yang merupakan anggota DPD RI dan juga putra daerah Wuna, mengajak seluruh pengurus KKW untuk terus menjaga dan merawat budaya di tengah tantangan modernisasi.

“Budaya Wuna adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama. Organisasi ini punya peran penting dalam merawat nilai-nilai luhur sekaligus menyatukan semangat masyarakat Wuna yang tersebar di berbagai wilayah,” ucap Umar Bonte.

Bupati Muna yang turut hadir dalam acara tersebut juga memberikan apresiasi terhadap kekompakan dan semangat masyarakat Wuna di Bombana. Ia berharap kebersamaan itu bisa menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antarwilayah.

“Kami sangat bangga melihat masyarakat Wuna tetap menjaga budaya dan kebersamaan meski berada di luar kampung halaman. Mari terus jalin sinergi lintas daerah untuk membangun daerah kita bersama,” ungkap Bupati Muna.

Sementara itu, Ketua KKW Bombana terpilih menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen menjadikan KKW sebagai wadah silaturahmi yang aktif, solid, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah.

“Kami siap bekerja, melayani, dan menjaga kehormatan organisasi ini. Bersama-sama, mari kita jadikan KKW sebagai kekuatan sosial yang aktif membangun dan menjadi mitra pemerintah,” kata Ketua KKW.

Acara pengukuhan ditutup dengan penampilan seni budaya khas Wuna yang memukau para tamu undangan. Momen ramah tamah antarwarga dan tokoh yang hadir turut menambah kehangatan suasana, memperlihatkan betapa kuatnya ikatan kekeluargaan masyarakat Wuna meski berada di tanah rantau.

Kehadiran para tokoh penting dan suasana penuh kekeluargaan dalam acara ini mempertegas bahwa Kerukunan Keluarga Wuna bukan sekadar organisasi, melainkan rumah bersama untuk menjaga jati diri, merawat budaya, dan memperkuat solidaritas antardaerah. Pemerintah dan masyarakat sepakat, sinergi lintas sektor inilah yang akan menjadi modal sosial dalam membangun daerah yang lebih maju dan berbudaya.

Bombana, sultranet.com – Perjuangan panjang masyarakat, aktivis, pemerintah daerah, dan berbagai pihak dalam mendorong penggantian Jembatan Langkowala di Kabupaten Bombana akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp15.306.445.009 dari APBN 2025 untuk pembangunan ulang jembatan penghubung vital tersebut. Proyek ini dikerjakan oleh PT Mekongga Mina Mandiri dengan waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender.

Proyek penggantian Jembatan Langkowala merupakan respons atas aspirasi masyarakat Bombana yang disuarakan secara konsisten oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sultra sejak 9 Agustus 2024 hingga 14 Januari 2025. Aksi mereka tidak hanya berlangsung di Bombana, tetapi juga merambah hingga ke pusat pemerintahan di Kota Kendari.

“Ini bukan kemenangan LKPD semata, ini adalah kemenangan rakyat Bombana. Kami hanya wadah yang mempertemukan suara-suara kecil menjadi gema yang besar,” ujar Direktur LKPD Sultra, Muh. Arham. Kamis (8/5/2025)

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil gotong royong dari berbagai elemen masyarakat yang bergerak dengan satu tujuan: memperjuangkan hak dasar atas infrastruktur yang layak.

“Kami bergerak bukan karena benci, tetapi karena cinta pada daerah ini. Setiap langkah kami adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat,” tambahnya.

Ia juga menyebut peran penting jajaran BPJN Wilayah I Sultra, DPRD Provinsi Sultra, dan Pemerintah Kabupaten Bombana yang saat itu diwakili oleh Sekda almarhum Man Arfa.

Sosok almarhum Man Arfa dikenang sebagai birokrat yang setia pada rakyat. Ia bahkan turut turun ke jalan bersama massa aksi LKPD di bawah terik matahari.

“Semoga menjadi amal jariyah bagi almarhum. Beliau adalah birokrat tulus yang tidak banyak bicara, tapi bergerak nyata,” ujar Arham mengenang.

Kepala Dinas PU Bombana, Sofian Baco, dan Inspektur Inspektorat, Ridwan, juga disebut sebagai pihak yang setia mendampingi aksi masyarakat. Di belakang layar, ada tokoh-tokoh sederhana yang memilih untuk tidak tampil ke depan namun bekerja senyap memperkuat jaringan advokasi.

Menurut Arham terdapat dua figur penting yang turut mengawal isu ini hingga ke tingkat pusat adalah Arfa (Bang Rambo) dan Ketua DPD Golkar Bombana, Heryanto. Keduanya bahkan melakukan audiensi langsung dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI untuk meyakinkan mendesaknya pergantian jembatan Langkowala.

“Jembatan Langkowala ini adalah urat nadi penghubung utama menuju dan keluar dari Wonua Bombana melalui jalur Konsel. Ketika rusak, bukan hanya kendaraan yang terganggu, tapi roda ekonomi masyarakat juga tersendat,” tegas Arham.

Para jurnalis lokal yang konsisten mengangkat isu ini juga mendapat apresiasi dari LKPD. Mereka dianggap sebagai bagian penting dari mata rantai perubahan.

Kapolres Bombana dan jajaran serta Satpol PP Kabupaten Bombana pun mendapat ucapan terima kasih atas peran mereka yang menjaga ketertiban dengan pendekatan persuasif selama berlangsungnya aksi.

Muh. Arham menutup pernyataannya dengan refleksi perjuangan yang penuh makna. “Jembatan ini adalah simbol. Di atasnya nanti bukan hanya kendaraan yang melintas, tapi juga harapan dan masa depan rakyat Bombana. Perjuangan belum selesai, tapi ini adalah tonggak penting yang harus kita rayakan dengan terus menjaga semangat kolektif,” tandasnya.

Kepala Satuan Kerja BPJN Wilayah I Sultra, Marlin Ramli, bersama PPK 1.4 Langkowala, Sandi Prima Yudha, turut menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam mendorong segera dilakukan pekerjaan di jembatan tersebut.

“Terima kasih atas kerja keras dan ketulusan semua pihak yang mengawal isu ini hingga terealisasi dalam bentuk proyek nyata,” kata Marlin saat menerima audiensi LKPD Sultra.

Gerakan ini bukan hanya mencatatkan hasil berupa pembangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan kesadaran bersama tentang pentingnya hak rakyat atas infrastruktur yang layak dan pemerintahan yang responsif.