Kendari, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menggelar forum harmonisasi dua rancangan peraturan bupati (Raperbup) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara. Forum ini berlangsung di ruang Legal Drafter Kanwil Kemenkumham Sultra, pada Jumat, 10 Januari 2025.

Dua Raperbup yang dibahas dalam rapat tersebut dinilai strategis dalam memperkuat basis regulasi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Keduanya adalah Raperbup tentang Nilai Sewa Reklame dan Raperbup tentang Besaran Persentase serta Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, Doddy A. Muchlisi, yang hadir memimpin delegasi pemda, menegaskan pentingnya forum ini sebagai ajang penyelarasan agar setiap regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Regulasi ini bertujuan untuk memastikan nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, baik pemerintah maupun pelaku usaha memiliki pedoman tarif yang transparan dan adil,” kata Doddy saat memberikan keterangan usai rapat.

Raperbup tentang Nilai Sewa Reklame memang menjadi salah satu agenda utama pembahasan. Pemkab Bombana menilai sektor reklame merupakan salah satu potensi besar untuk mendongkrak PAD. Dengan adanya regulasi baru yang lebih terukur, pemerintah berharap bisa mengoptimalkan kontribusi sektor periklanan secara legal, tertib, dan profesional.

Setelah membahas regulasi reklame, forum harmonisasi berlanjut dengan pembahasan Raperbup tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan NJOP. Raperbup ini hadir sebagai bentuk adaptasi pemerintah terhadap perubahan nilai lahan dan properti di wilayah Bombana yang terus berkembang.

Dalam forum tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkumham Sultra memberikan masukan penting, mulai dari aspek substansi, redaksional, hingga sinkronisasi norma hukum dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Harmonisasi ini menjadi tahap krusial sebelum rancangan peraturan disahkan. Kami pastikan bahwa seluruh ketentuan yang diatur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar salah satu perancang dari Kanwil Kemenkumham Sultra.

Tak hanya aspek legal, forum ini juga memperhatikan dimensi sosial ekonomi dari penerapan dua regulasi tersebut. Pemkab Bombana ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam soal kemampuan membayar pajak dan akses informasi yang terbuka.

Selain itu, Pemkab juga menekankan pentingnya menciptakan sistem perpajakan yang adil dan tidak membebani masyarakat kecil. Dalam rapat, dibahas pula bagaimana NJOP bisa dihitung lebih adil berdasarkan potensi ekonomi lokal dan kondisi ril masyarakat.

Harmonisasi yang dilakukan ini diyakini menjadi langkah awal untuk memperkuat sistem fiskal daerah. Setelah disahkan, kedua Raperbup tersebut akan menjadi landasan hukum yang memadai bagi upaya peningkatan PAD secara berkelanjutan dan inklusif.

Forum harmonisasi juga mencerminkan arah baru tata kelola pemerintahan Kabupaten Bombana yang makin akuntabel dan responsif terhadap perubahan zaman. Pemkab menyadari bahwa regulasi yang kuat dan selaras dengan hukum nasional merupakan prasyarat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Ke depan, forum serupa akan terus digelar guna memastikan setiap produk hukum daerah benar-benar menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat serta mampu mendorong kemajuan wilayah secara kolektif.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan keseriusannya dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Lebih dari sekadar regulasi, ini adalah bagian dari visi besar dalam menjadikan Bombana sebagai daerah yang mandiri secara fiskal, adil dalam pengelolaan pajak, serta inklusif dalam setiap pengambilan kebijakan publik.

Sultranet.com, Bombana – Kabupaten Bombana semakin mantap mengajukan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara 2026. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Bombana terpilih, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, sesaat setelah penutupan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang digelar oleh KPU Bombana di Gedung Tanduale, Rumbia, Kamis, 9 Januari 2025.

Burhanuddin menyampaikan bahwa Bombana memiliki potensi besar untuk menyukseskan ajang olahraga empat tahunan tingkat provinsi tersebut. Infrastruktur yang terus berkembang, aksesibilitas yang memadai, serta kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang mendukung kesiapan Bombana sebagai tuan rumah.

“Kami sangat berharap Porprov 2026 dapat digelar di Kabupaten Bombana. Ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga peluang besar untuk mempromosikan potensi daerah, seperti sektor pariwisata dan budaya lokal,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan fasilitas olahraga guna mendukung pelaksanaan Porprov. Menurutnya, Bombana telah memiliki venue yang memenuhi standar dan hanya perlu peningkatan di beberapa sarana olahraga.

“Insya Allah setelah pelantikan, kami akan berupaya maksimal mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Venue sudah ada dan memenuhi standar. Tinggal beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan. Di sisi lain, aksesibilitas Bombana cukup baik bagi kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tenggara,” tambahnya.

Dukungan masyarakat Bombana juga dinilai menjadi faktor kunci dalam menyukseskan ajang ini. Burhanuddin menilai semangat dan partisipasi masyarakat sangat luar biasa untuk mendukung Bombana menjadi tuan rumah Porprov 2026.

“Kami percaya jika diberi kepercayaan, Bombana mampu memberikan pengalaman yang berkesan bagi seluruh peserta dan pengunjung,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana, Annisa Sri Prihatin, menyambut baik kesiapan Bombana dalam mengajukan diri sebagai tuan rumah Porprov 2026. Ia menyatakan bahwa ajang ini tidak hanya menjadi momentum penting bagi dunia olahraga, tetapi juga berkontribusi terhadap sektor ekonomi dan pariwisata daerah.

“Porprov bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang membangun ekonomi daerah. Dengan adanya ribuan atlet, ofisial, dan wisatawan yang datang, sektor perhotelan, kuliner, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal akan mendapat manfaat besar,” jelas Annisa.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pelaku UMKM dalam penyediaan suvenir khas Bombana serta pengembangan sentra kuliner di sekitar venue pertandingan.

“Kami ingin menjadikan Porprov sebagai ajang untuk memperkenalkan keindahan alam, budaya, dan kekayaan kuliner Bombana kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, berbagai persiapan akan kami lakukan, termasuk menggandeng UMKM untuk mendukung ekonomi kreatif lokal,” tambahnya.

Porprov Sulawesi Tenggara merupakan ajang olahraga bergengsi yang bertujuan menjaring atlet berbakat dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat daerah. Kegiatan ini juga berperan dalam mempererat persatuan, mengevaluasi pembinaan olahraga, serta mempersiapkan atlet untuk kompetisi nasional, seperti Pekan Olahraga Nasional (PON).

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Bombana optimistis dapat menjadi tuan rumah yang sukses dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Keputusan resmi terkait lokasi pelaksanaan Porprov 2026 diharapkan dapat segera diumumkan dan berpihak kepada Bombana.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar Zoom Meeting untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bangga Kencana Tahun 2025, khususnya terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Kegiatan ini berlangsung di Ruangan Kepala DPPKB, Drs. H. Abdul Asiz, M.Si, dan diikuti 22 Kepala UPTD Balai Penyuluh KB se-Kabupaten Bombana, Rabu (08/01/2025).

Rapat virtual tersebut diselenggarakan sebagai upaya memastikan pengelolaan dana BOKB berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran. Dalam arahannya, Kepala DPPKB Drs. H. Abdul Asiz, M.Si menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan program. “Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana BOKB dikelola secara optimal dan tepat sasaran. Kita ingin semua program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui forum itu, para Kepala UPTD diminta menyampaikan laporan perkembangan program di wilayah kerja masing-masing. Pemaparan mencakup penggunaan dana, pencapaian kegiatan, hingga kendala teknis yang sering muncul di lapangan. Sejumlah tantangan seperti keterbatasan sarana pendukung, proses administrasi yang belum merata, serta kebutuhan pendampingan intensif bagi penyuluh KB menjadi sorotan utama diskusi.

Pihak DPPKB juga menekankan agar penyuluh KB memperkuat pendekatan kepada masyarakat. Penguatan ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas program Bangga Kencana, terutama dalam layanan keluarga berencana, pengendalian penduduk, dan pembangunan keluarga. Upaya ini diharapkan mempermudah pencapaian target program yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Selain evaluasi, meeting tersebut juga mengarahkan seluruh UPTD untuk meningkatkan kualitas pelaporan berbasis teknologi. Kepala DPPKB meminta setiap satuan kerja memaksimalkan pemanfaatan sistem digital agar monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan terukur. Standarisasi pelaporan juga menjadi salah satu fokus utama agar kualitas data antar-wilayah lebih konsisten.

Diskusi berlangsung interaktif, diisi sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta menyampaikan masukan dan usulan perbaikan. Para Kepala UPTD menyampaikan beragam rekomendasi, mulai dari kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh hingga penguatan sistem komunikasi antar-unit. Forum ini menjadi ruang kolaboratif untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi bersama atas hambatan yang mereka hadapi.

DPPKB Bombana menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan langkah awal memperkuat sinergi antar-UPTD dalam mendukung keberhasilan Program Bangga Kencana tahun 2025. Pemerintah daerah berharap hasil rapat ini dapat mendorong pengelolaan dana BOKB yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh kecamatan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Pertamina Kendari melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik distribusi dan pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya. Sidak ini merupakan respons cepat atas kelangkaan gas melon yang banyak dikeluhkan warga dalam beberapa pekan terakhir, Rabu (8/1/2025).

Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan menelusuri pola distribusi LPG 3 Kg mulai dari agen hingga pangkalan, guna memastikan pasokan bersubsidi itu benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, BINNURAENI AS, S.E., S.Pd., menegaskan bahwa sidak dilakukan untuk menjamin distribusi berlangsung sesuai aturan. “Kami ingin memastikan bahwa LPG bersubsidi ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak dengan harga yang sesuai ketentuan,” ujarnya.

Hasil sidak menemukan adanya pangkalan yang menjual LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tim juga mendapati dugaan distribusi yang tidak tepat sasaran. TPID Kabupaten Bombana langsung memberikan teguran keras kepada pangkalan yang terbukti melanggar ketentuan distribusi dan menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak dapat ditoleransi.

Perwakilan Pertamina Kendari yang turut hadir menegaskan komitmen perusahaan dalam mengawasi penyaluran LPG bersubsidi di Bombana. Ia menyampaikan bahwa Pertamina tidak akan ragu memberikan sanksi kepada agen atau pangkalan yang melakukan pelanggaran. “Kami memastikan pasokan LPG 3 Kg ke Bombana tetap aman dan cukup. Jika ditemukan kendala distribusi, kami akan segera melakukan penyesuaian pasokan,” ungkapnya.

Selain penindakan, pemerintah daerah berharap kehadiran tim gabungan dapat mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya menjaga ketertiban distribusi LPG bersubsidi. Warga juga diminta proaktif melapor jika menemukan adanya indikasi penimbunan atau harga jual yang melebihi HET di tingkat pangkalan.

Langkah cepat ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan LPG 3 Kg di wilayah Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya. Pemerintah menegaskan bahwa upaya pengawasan akan terus diperketat agar distribusi gas melon berjalan lebih transparan, adil, dan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.

Bombana, sultranet.com – Pj Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., menghadiri Rapat IV Majelis Sinode Gereja Protestan Sulawesi Tenggara (Gepsultra) yang mengangkat tema “Aku Adalah Yang Awal dan Yang Akhir” di Gereja Tondowatu Kasipute, Kecamatan Rumbia, Rabu (8/1/2025).

Rapat IV Majelis Sinode Gepsultra menjadi momentum penting bagi perjalanan Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Acara ini dihadiri Ketua DPRD Bombana, unsur Forkopimda, pejabat eselon II, pimpinan gereja, tokoh agama serta perwakilan pemerintah daerah. Tahun ini, agenda pembahasan difokuskan pada subtema “Bersama Seluruh Warga Gepsultra Memperkokoh NKRI yang Demokratis, Adil dan Sejahtera Bagi Semua Ciptaan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”

Dalam sambutannya, Edy Suharmanto menyampaikan apresiasi Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap kontribusi gereja sebagai mitra strategis pembangunan sosial, ekonomi dan kerukunan umat beragama. “Gereja telah menunjukkan peran luar biasa dalam membangun masyarakat yang sejahtera, toleran, dan damai,” ujarnya di hadapan seluruh jemaat.

Ia menegaskan bahwa Rapat Majelis Sinode bukan sekadar forum pengambilan keputusan, tetapi juga ruang refleksi untuk menyelaraskan visi pelayanan gereja dengan kebutuhan warga jemaat di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Menurutnya, keharmonisan masyarakat Bombana yang multikultural adalah modal besar dalam pembangunan daerah.

“Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Kemajemukan agama, suku, dan budaya di Bombana justru menjadi kekuatan yang harus dijaga. Kondisi yang harmonis ini adalah anugerah besar bagi kita,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga memberikan dukungan penuh terhadap program-program Gepsultra yang berorientasi pada penguatan spiritual dan sosial masyarakat. Edy berharap rangkaian kegiatan sinode dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta memperkuat kolaborasi gereja dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama Forkopimda dan pimpinan gereja, serta penyerahan bantuan pemerintah daerah berupa dana senilai Rp150 juta untuk pembangunan Gereja Jemaat Tondowatu Kasipute.

Rapat IV Majelis Sinode Gepsultra ditutup dengan komitmen bersama antara gereja dan pemerintah daerah dalam memperkuat peran pelayanan, kerukunan, dan pembangunan masyarakat di Bombana.

Bombana, sultranet.com – Acara pisah sambut Kapolres Bombana digelar pada Rabu, 8 Januari 2025, di Aula Rumah Jabatan Bupati Bombana. Serah terima kepemimpinan tersebut berlangsung hangat dan penuh apresiasi, menandai berakhirnya masa tugas AKBP Roni Syahendra, SH., SIK., M.Si., dan dimulainya pengabdian Kapolres yang baru, AKBP Wahyu Hadi, SIK., MIK. Kegiatan ini turut dihadiri Penjabat Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, Kepala Badan Kesbangpol dr. Sunandar, MM.Kes, Sekretaris Badan Kesbangpol Drs. Budiman, MM, serta unsur Forkopimda Kabupaten Bombana. (Rabu, 8/1/2025)

Penjabat Bupati Bombana, Edy Suharmanto, dalam sambutannya memberikan penghargaan atas dedikasi dan kerja keras Kapolres Roni sepanjang bertugas di Bombana. “Kami menyampaikan terima kasih atas kontribusi beliau dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Wonua Bombana. Kerja sama yang terbangun selama ini sangat berarti bagi pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga menyambut hangat kehadiran Kapolres baru, AKBP Wahyu Hadi. “Kami berharap Kapolres baru dapat melanjutkan sinergi yang telah terjalin dengan baik. Pemerintah Kabupaten Bombana membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya demi terciptanya keamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat,” tutur Edy.

Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, turut memberikan apresiasi. Ia menyoroti peran Polres Bombana dalam memastikan seluruh tahapan Pileg, Pilpres, dan Pilkada berlangsung aman dan damai. “Kami mengucapkan terima kasih atas pengamanan yang berjalan baik selama agenda demokrasi. Semoga kerja sama yang terbangun dapat terus terjaga dan bahkan ditingkatkan,” kata Sunandar.

Dalam kesempatan itu, Kapolres lama AKBP Roni Syahendra menyampaikan kesan mendalam atas kebersamaan yang terjalin selama masa tugasnya. “Saya bersyukur dapat bekerja dengan jajaran Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah. Pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pilkada dapat berjalan kondusif berkat koordinasi yang kuat,” ungkap Roni.

Sementara itu, Kapolres baru AKBP Wahyu Hadi tak dapat menyembunyikan rasa harunya atas penyambutan yang ia terima. Kapolres Wahyu, yang merupakan junior sekaligus anak asuh AKBP Roni saat masa pendidikan kepolisian, mengaku sangat tersentuh dengan kekeluargaan yang ia rasakan pada momentum tersebut. “Pisah sambut ini berlangsung penuh hikmat dan sangat menghibur, terlebih dengan adanya penampilan dari Keluarga Besar Polres Bombana,” ucapnya.

Wahyu yang telah berkeluarga dan memiliki dua anak yang masih bersekolah di Jawa, menyampaikan komitmennya untuk bekerja keras menjaga keamanan Bombana. Ia berharap dukungan semua pihak tetap mengalir demi menciptakan wilayah yang aman, tertib, dan damai.

Serah terima kepemimpinan ini menjadi simbol kesinambungan pelayanan publik di bidang keamanan. Pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi bersama kepolisian dalam memastikan stabilitas di seluruh wilayah Bombana.

Bombana, sultranet.com – Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana menjadi pusat pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji tahun 2025. Pemeriksaan ini merupakan syarat wajib sebelum keberangkatan ke Tanah Suci dan berlangsung selama dua hari, mencakup zona Rumbia, Kabaena, dan Poleang, pada 7–8 Januari 2025.

Sebanyak 134 calon jamaah haji mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan yang digelar RSUD Bombana. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh peserta berada dalam kondisi prima sebelum melaksanakan ibadah haji yang menuntut kesiapan fisik dan mental.

Selama proses pemeriksaan, para jamaah menjalani serangkaian tes medis, mulai dari pemeriksaan fisik, kesehatan kejiwaan, hingga pemeriksaan lanjutan seperti tes paru, deteksi risiko stroke, rekam jantung, dan rontgen dada. Langkah ini menjadi bagian dari standar penilaian kesehatan haji untuk memastikan tidak ada kondisi medis yang berpotensi mengganggu pelaksanaan ibadah.

Direktur BLU RSUD Bombana, drg. Riswanto, M.KM, menegaskan pentingnya tahapan ini dalam menjamin keselamatan jamaah. “Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa para jamaah haji dalam kondisi sehat dan siap menjalani ibadah haji dengan lancar dan aman. Melalui pemeriksaan ini, diharapkan dapat mengidentifikasi kondisi medis yang perlu mendapatkan perhatian khusus sebelum keberangkatan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kesiapan kesehatan adalah faktor utama yang menentukan kelancaran perjalanan jamaah selama menunaikan ibadah. “Harapan kami dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini, para calon jamaah haji dapat memastikan kesehatan mereka dalam kondisi prima. Selain itu, diharapkan juga agar ibadah haji yang mereka jalani dapat terlaksana dengan lancar, aman dan penuh berkah,” tutup drg. Riswanto.

Pemeriksaan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi jamaah haji, sejalan dengan standar nasional penyelenggaraan kesehatan haji yang menekankan deteksi dini dan penanganan risiko kesehatan.

Dengan selesainya rangkaian pemeriksaan ini, RSUD Bombana berharap seluruh jamaah dapat mempersiapkan diri secara optimal sebelum mengikuti tahapan selanjutnya dalam proses pemberangkatan haji 2025.

Bombana, SultraNET. | Kepala Desa Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sahrir akhirnya angkat bicara sekaligus menunjukkan ijazah asli miliknya menyusul ramai pemberitaan di beberapa media yang menuding dirinya menggunakan ijazah palsu saat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa (Cakades) hingga terpilih pada Pilkades serentak Kabupaten Bombana Tahun 2022 lalu.

Kepada sejumlah awak media, Jum’at (22/9/2023) Sahrir menjelaskan tudingan bahkan pelaporan di Polres Bombana tentang dugaan ia menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai Cakades sudah terjadi sejak Maret 2022 lalu yaitu usai dirinya dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih.

Yang melakukan pelaporan adalah Martinus yang tak lain adalah rivalnya sesama Calon Kepala Desa peraih suara terbanyak kedua saat pelaksaan Pilkades serentak tersebut.

Menurut Syahrir, usai dilaporkan Martinus, Polres Bombana bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya sekaligus memeriksa fisik ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang ia gunakan untuk mendaftar Cakades yang dipersoalkan.

“Saya sudah diperiksa termasuk ijazah saya ini (Sambil menunjukkan ijazahnya.red). Pernah saya tanyakan kembali ke penyidiknya, ia sampaikan bahwa laporan Pak Martinus belum dilanjutkan karena kurangnya alat bukti pendukung dari laporannya,” ujar Syahrir.

Kendatipun sudah di laporkan di Polres Bombana dan pelaporannya tidak dapat dibuktikan, saat itu dirinya tidak melakukan respon apapun terhadap pelapor, karena ia merasa bahwa itu adalah bagian dari dinamika politik di alam demokrasi modern ini.

Terlebih lagi Pemilihan Kepala Desa telah selesai dan dirinya sudah dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak setelah melalui pemilihan yang demokratis sehingga ia merasa sebagai Kepala Desa terpilih dirinya harus bijaksana tidak perlu merespon berlebihan pelaporan itu dan ia berkeinginan untuk merangkul semua calon rivalnya untuk bersama sama membangun Desa Watukalangkari menjadi desa yang lebih baik.

“Yang lalu itu setelah saya dilaporkan, saya kembali sadari dan saya tidak mau perpanjang. Masa saya lapor balik, biar bagaimanapun setelah saya terpilih sebagai Kepala Desa maka pelapor itu adalah warga saya juga. Masa saya mau lapor wargaku,” ungkap Sahrir

Setelah berjalan lebih dari setahun menjabat, ia mengaku terkejut setelah sejumlah awak media mendatanginya untuk mengkonfirmasi kembali tentang pelaporan dirinya setahun yang lalu terkait dugaan penggunaan ijazah palsu saat Pilkades yang ia pikir telah selesai.

Untuk itu ia merasa perlu untuk meluruskan, terlebih informasi yang menurutnya telah menjurus ke fitnah dan pencemaran nama baik dirinya itu telah tersebar luas di masyarakat melalui beberapa media.

“Banyak keluarga yang menelpon dan beberapa tokoh masyarakat juga datang ke saya mempertanyakan ini. Mereka tidak terima terhadap fitnah ke saya ini. Tapi saya berupaya redam biar persoalan ini tidak melebar,” bebernya

Untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat ia menceritakan asal usul ijazah miliknya yang dilaporkan sebagai ijazah palsu itu. Menurutnya ijazah miliknya saat ini  merupakan Ijazah kelulusan Tahun 2000 yang ditanda tangani Kepala SLTP Negeri 1 Rumbia Kabupaten Buton saat itu (Bombana adalah wilayah pemekaran dari Buton pada 2004 lalu.red).

Kendati ditandatangani Kepala SLTPN 1 Rumbia saat itu, namun ia dan banyak siswa lainnya berstatus Siswa SLTP Terbuka yang mana saat itu ada program Dinas Pendidikan Buton di Desa Desa yang membuka kelas SLTP Terbuka yang tujuannya untuk mengurangi angka putus sekolah karena saat  itu akses ke sekolah SLTP tidak semudah saat ini sehingga banyak yang memilih berhenti sekolah setamat Sekolah Dasar. Diadakanlah program ini, namun pelaksanaan ujian akhirnya di ikutkan serentak di SLTPN 1 Rumbia.

“Kita belajar saja di Desa Ladumpi saat itu (Desa Watukalangkari adalah pemekaran dari Desa Ladumpi.red) seingat saya kurang lebih 20 orang, itupun tidak setiap hari. Hanya 3 kali dalam seminggu kita belajarnya. Tetapi ujiannya serentak dan bersamaan dengan siswa reguler SLTPN 1 Rumbia dan SLTP Terbuka di sekitar Kecamatan Rumbia dan Rarowatu saat itu, jadi itu rame bukan satu kelas tapi banyak kelas yang dipakai. Harus dicari nomor ujian dan ruangannya. Jadi tidak benar itu kalau dipisah hanya 8 orang,” ungkap Sahrir

Terkait tidak adanya data lulusan di SLTP 1 Rumbia untuk tahun 2000 (Saat ini SLTPN 1 Rumbia telah berubah nomenklatur menjadi SLTPN 2 Rumbia), ia enggan menanggapi karena menurutnya itu sudah terlalu jauh dan diluar kapasitas serta kepentingannya dan yang pasti adalah saat dirinya mendaftarkan diri sebagai Cakades ijazahnya telah di sahkan oleh lembaga pendidikan tersebut dan dinyatakan bahwa salinannya telah sesuai dengan aslinya.

“Yang saya akan persoalkan kalau misalkan ada data ijazah lulusan Tahun 2000 di SLTP 1 Rumbia dan disitu tidak ada nama saya. Itu pasti akan saya persoalkan atau ijazah saya tidak diakui dan tidak disahkan di sekolah itu baru saya juga akan persoalkan. Ini ijazah saya disahkanji. Bagaimana Logika berpikirnya itu,” candanya.

Untuk itu ia mempersilahkan kepada semua pihak yang meragukan keaslian dan keabsahan ijazahnya untuk melakukan upaya pembuktian hukum termasuk yang menginginkan forensik dokumen untuk dilakukan terhadap seluruh ijazah SLTPN 1 Rumbia lulusan Tahun 2000 termasuk ijazah miliknya.

“Hanya saya ingatkan jika ini diperpanjang urusannya, dan karena ini telah meresahkan warga saya dan keluarga apalagi jika mengganggu pelaksanaan tugas saya selaku Kepala Desa, maka jangan salahkan saya juga jika saya mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum yang terukur untuk menuntut keadilan dari fitnah ini dengan melapor balik,” tegas Syahrir

Ditempat yang sama, salah satu lulusan SLTPN 1 Rumbia tahun 2000 yang juga Warga Desa Watukalangkari. Suharni mengaku geram dengan adanya pelaporan dugaan ijazah palsu yang dimiliki Kepala Desa Watukalangkari.

Menurutnya jika ijazah Kades Watukalangkari disebut palsu maka ijazah miliknya juga disebut palsu karena ia tau persis bahwa Kades Watukalangkari Syahrir bersekolah dan bersama sama dengan dirinya ujian di SLTPN 1 Rumbia di Kasipute tahun 2000 lalu itu dan memegang ijazah dari tempat yang sama pula.

“Kita lihat sendiri pak itu ijazah saya dengan ijazahnya pak Desa, adakah bedanya bentuk tulisan dan tanda tangannya, kertasnya juga, hanya punya saya sudah termakan rayap sedikit, jadi kalau ada yang bilang ujian hanya 8 orang itu salah pak, saya ingat betul dulu itu ramai karena digabung semua yang sekolah SLTP Terbuka dari banyak desa dengan siswa betulnya SLTPN 1 Rumbia. Jadi Ramai dan banyak kelas dipakai ujian,” tegas Suharni.

Ia juga mempertegas bahwa Siswa SLTP Terbuka Rumbia bukan hanya dari Desa Ladumpi saja namun dibuka di banyak desa karena ia ingat saat itu dipercaya sebagai salah satu peserta cerdas cermat antar SLTP Terbuka se Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari mewakili SLTP Terbuka Rumbia dengan dua siswa lainnya yang bersal dari Desa Rarowatu dan Desa Tapuahi.

“SLTP Terbuka rumbia dulu itu juara 4 yang juara satu dari SLTP Terbuka Konda,” bebernya

Kendatipun tahun 2000 itu sama dengan kejadian 23 tahun yang lalu yang sudah sangat lama, Suharni masih mengingat bahwa dari kurang lebih 20 orang siswa SLTP Terbuka di Desa Ladumpi namun yang mengikuti ujian hanya 9 orang saja bukan 8 orang sebagaimana diberitakan lalu, sekaligus mempertegas bahwa yang memegang ijazah hanya yang mengikuti ujian akhir saja di SLTPN 1 Rumbia.

“Jadi saya ulangi lagi pak, kalau pesoalan bahwa ijazah pak Desa dianggap palsu, tidak mungkin ijazah saya ini bisa saya pakai sampai saya kuliah dan selesai sebagai sarjana. Karena kita lihat sendiri bedakah itu ijazah. Manami yang palsu disitu, kalau memang bisa ada ijazah kalau tidak ujian pasti yang lain juga 20 orang itu ada ijazahnya nah ini kan tidak ada mereka, karena mereka tidak mau ikut turun ujian di Kasipute,” tegasnya.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Watukalangkari, Hamid turut menyayangkan adanya pelaporan terhadap kepala Desa terkait dugaan ijazah palsu, ia khawatir jika ini dibiarkan dapat mengganggu konsentrasi Kepala Desa dalam memimpin roda pembangunan yang sedang bergeliat di desa Watukalangkari.

Terlebih dengan adanya pernyataan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Watukalangkari Edi Hasri di sejumlah media yang  menyebut bahwa banyak desakan dari warga Desa yang mempersoalkan ijazah kepala desa yang diduga palsu. Menurutnya masyarakat Desa Watukalangkari saat ini tidak tau menahu itu persoalan ijazah mau asli atau palsu yang masyarakat ingin pastikan adalah Kepala Desa menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang yang berlaku.

Selain itu saat pendaftaran Cakades, Ijazah Sahrir telah diperiksa dari tingkat panitia Desa BPD, hingga tim Pilkades Kabupaten dan dinyatakan sah sehingga lolos sebagai calon.

“Bukannya saat pendaftaran Calon Kepala Desa itu BPD sendiri yang terima dan verifikasi berkasnya termasuk ijazahnya dan diperiksa sampai tingkat Kabupaten. Terus kalau bicara desakan masyarakat itu masyarakat yang mana saja, saya tau persis yang dorong dorong kasuskan ini hanya sekelompok orang saja yang tidak puas,” tandasnya.

Hingga berita ini dirilis baik Martinus maupun Ketua BPD Watukalangkari Edi Hasri belum terkonfirmasi. (IS)

Bombana, SultraNET. | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) gelar Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa yang dihadiri langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sultra Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE., CA., CSFA dan Anggota Komisi XI DPR RI Bahtera, S.PWK. bertempat di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana. Jumat (15/09/2023)

Kegiatan ini digelar menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI No. 20 Tahun 2018 tentang tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa keuangan desa itu dikelola berdasarkan atas asas transparan, akuntabel, partisipatif serta harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk itu, DPR RI bersama BPK RI senantiasa mengawal pengelolaan keuangan desa khususnya di Kabupaten Bombana.

Dengan jumlah desa yang cukup banyak di Kabupaten Bombana, menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Anggaran dana desa di Bombana senilai Rp. 94.867.091.000 telah tersalurkan sejumlah Rp.53.960.943.967 pada tahap I, di tahap II dengan persentase penyerapan sebesar 56,88 persen.

Dalam sambutannya, Sekda Bombana mengatakan dari serapan anggaran tersebut, masih juga terdapat laporan masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bombana mengajak seluruh Kepala Desa di Bombana untuk turut serta berpartisipasi dan meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mengatasi permasalah yang ada dalam pengelolaan dana desa.

“Ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita bersama, terkait harapan kita dalam mewujudkan proses administrasi pertanggungjawaban dana desa yang cepat, akurat dan akuntabel di Kabupaten Bombana” jelas Sekda Man Arfa. (Adv)