Bombana, sultranet.com – Kabupaten Bombana kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Top BUMD Awards 2025 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Senin, 28 April 2025, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dinobatkan sebagai Top Pembina BUMD 2025. Penghargaan ini diterima langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, dr. H. Sunandar Rahim, M.M.Kes, yang mewakili Bupati karena berhalangan hadir. (29/4)

Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata dari dedikasi Bupati Burhanuddin dalam membina dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bombana secara konsisten dan berkelanjutan sejak awal masa jabatannya.

“Penghargaan ini bukan hanya sebuah pengakuan, tapi menjadi cerminan nyata dari kerja-kerja serius Bapak Bupati dalam memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” ujar dr. Sunandar Rahim usai menerima penghargaan.

Ia menambahkan bahwa komitmen Bupati dalam penguatan BUMD tidak hanya pada aspek manajerial, namun juga menyentuh tata kelola, transparansi, hingga inovasi pelayanan publik. “Bupati terus mendorong BUMD Bombana agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman, kompetitif dalam persaingan, dan tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ungkapnya.

Top BUMD Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada kepala daerah dan BUMD terbaik di Indonesia. Penilaian dilakukan oleh dewan juri independen dari berbagai latar belakang, termasuk kalangan profesional, akademisi, serta praktisi pemerintahan dan keuangan.

Penghargaan ini diberikan atas dasar evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD, inovasi layanan, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta keberhasilan kepala daerah dalam membina dan mendorong BUMD agar lebih berdaya saing.

Atas capaian tersebut, Kabupaten Bombana dinilai berhasil menunjukkan tata kelola BUMD yang sehat dan produktif. Dalam beberapa tahun terakhir, BUMD Bombana semakin menunjukkan kinerja positif dengan berbagai terobosan yang mampu meningkatkan layanan publik dan mendukung penguatan ekonomi lokal.

Bupati Burhanuddin sendiri selama ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang aktif mendorong kolaborasi antar-perangkat daerah dan stakeholder dalam memperkuat posisi BUMD sebagai ujung tombak pembangunan daerah.

“Semoga prestasi ini bisa menjadi pelecut semangat seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan BUMD Bombana agar terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tutup dr. Sunandar dengan penuh harapan.

Keberhasilan ini juga diharapkan mampu menginspirasi daerah lain dalam memperkuat peran strategis BUMD, tidak hanya sebagai penyumbang PAD, tetapi juga sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab.

Bombana tak hanya menunjukkan kemajuan dalam pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga dalam pengelolaan ekonomi daerah berbasis institusi lokal yang kuat. Komitmen kepemimpinan yang ditunjukkan Bupati Burhanuddin menjadi faktor penting dalam mendorong transformasi positif tersebut.

Konsistensi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui BUMD yang transparan, profesional, dan berdampak luas menjadi pondasi yang terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Kodim 1431/Bombana turun tangan dalam upaya pemberantasan narkoba dengan menggagalkan pesta narkoba di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, pada Minggu (16/3/2025). Dalam operasi tersebut, dua orang pengguna narkoba berhasil diamankan beserta barang bukti, sementara tiga pelaku lainnya, termasuk seorang bandar narkoba, berhasil melarikan diri.

Penggerebekan ini dipimpin oleh Dan Unit Intel Kodim 1431/Bombana, Lettu Inf Nyoman Admika, setelah tim Intelijen Kodim menerima laporan dari masyarakat pada Sabtu (15/3) pukul 08.05 WITA. Berdasarkan informasi tersebut, tim Waskita Mahawira langsung melakukan pengintaian di rumah seorang bandar narkoba berinisial T di Desa Teppoe. Setelah memastikan kebenaran laporan, tim melakukan penggerebekan pada Minggu pagi dan menemukan sejumlah barang bukti di lokasi.

Dua tersangka yang berhasil diamankan adalah Ja (32), seorang petani asal Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, serta RH (24), seorang wiraswasta asal Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur. Keduanya berada di lokasi saat penggerebekan berlangsung dan diduga tengah mengonsumsi narkoba.

Dalam operasi ini, petugas menyita 15 sachet sabu-sabu dengan berat total 14,97 gram, satu alat timbang digital, dua bal plastik klip, dua sendok pipet, satu korek gas, serta empat unit ponsel dari berbagai merek. Selain itu, ditemukan uang tunai sebesar Rp3,4 juta yang diduga hasil transaksi narkoba.

Komandan Kodim (Dandim) 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., menegaskan bahwa TNI berkomitmen untuk membantu pemberantasan narkoba di wilayah Bombana demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika.

“Kami akan terus bersinergi dengan pihak kepolisian dan masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba yang merusak generasi muda. Tidak ada ruang bagi pengedar dan pengguna narkoba di wilayah kami,” ujarnya.

Lebih lanjut, Letkol Andi Irfandi menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk memburu bandar narkoba yang berhasil melarikan diri.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Para pelaku yang berhasil kabur akan terus kami kejar hingga tertangkap, karena ini sesuai dengan Asta Cita ke-7 Presiden RI untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan,” tegasnya.

Upaya pemberantasan narkoba menjadi prioritas aparat keamanan, mengingat dampaknya yang merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. TNI dan Polri terus meningkatkan sinergi dalam memberantas peredaran narkotika, termasuk melalui operasi gabungan dan patroli intensif di wilayah-wilayah rawan.

Saat ini, kedua tersangka beserta barang bukti telah diserahkan kepada Polres Bombana untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Aparat juga terus mengumpulkan informasi guna mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Aula Kantor Bappeda Bombana, Kamis (14/3/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., serta dihadiri para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Kasubag Perencanaan OPD.

Forum ini menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terkait arah pembangunan daerah pada tahun 2026. RKPD yang tengah disusun ini mengakomodir visi dan misi pemerintahan Burhanuddin–Ahmad Yani (BERANI), dengan mengusung tema Peningkatan Ekonomi Berbasis Agrominapolitan Didukung Infrastruktur dan SDM Berkualitas.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menegaskan bahwa Bombana memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan yang harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan perencanaan yang matang, RKPD 2026 diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi berbasis Agrominapolitan.

“Kabupaten Bombana memiliki sumber daya alam melimpah dan produk pertanian serta perikanan berkualitas. RKPD ini harus mampu memaksimalkan potensi tersebut secara berkelanjutan agar sektor pertanian dan perikanan semakin berkembang,” kata Burhanuddin.

Selain sektor pertanian dan perikanan, pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian utama pemerintah. Infrastruktur yang memadai dinilai akan mempercepat distribusi hasil pertanian dan perikanan serta memperkuat konektivitas antara petani, nelayan, dan pasar.

“Kami akan terus membangun dan memperbaiki infrastruktur, mulai dari jalan, irigasi, hingga fasilitas pendukung lainnya. Dengan akses yang lebih baik, petani dan nelayan bisa lebih mudah memasarkan hasil panennya dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Burhanuddin juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung visi Bombana yang lebih maju. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan, akan menjadi prioritas dalam RKPD mendatang.

“SDM yang terampil adalah kunci keberhasilan pembangunan. Kita ingin menciptakan masyarakat yang inovatif dan produktif, yang mampu mengelola sumber daya dengan lebih baik dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujar Burhanuddin.

FKP ini menjadi ajang diskusi terbuka bagi berbagai pihak untuk menyampaikan gagasan, harapan, dan tantangan dalam penyusunan RKPD 2026. Melalui forum ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Saya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dan memberikan masukan konstruktif. Bersama-sama, kita wujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bombana,” tutupnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjalankan perencanaan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, RKPD 2026 diharapkan menjadi landasan utama dalam mewujudkan Bombana yang lebih maju dan berdaya saing.

Sultranet.com, Bombana – Pulau Sagori di Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, semakin menarik perhatian wisatawan karena keindahan alamnya yang masih asri. Pulau kecil dengan pasir putih lembut dan air laut jernih ini menawarkan pengalaman wisata bahari yang menakjubkan. Dengan keanekaragaman hayati bawah laut yang memukau, Pulau Sagori menjadi destinasi ideal bagi pencinta snorkeling dan diving.

Pulau ini memiliki karang atol berbentuk setengah lingkaran yang berfungsi sebagai pelindung alami, menciptakan perairan yang tenang dan aman bagi wisatawan. Hamparan pasir putih sepanjang 3.000 meter dengan lebar 200 meter di bagian tengahnya semakin menambah pesonanya. Kombinasi antara pasir putih, air laut biru, dan langit cerah menciptakan suasana yang menenangkan.

Untuk mencapai Pulau Sagori, wisatawan dapat memulai perjalanan dari Sikeli, ibu kota Kecamatan Kabaena Barat. Dari sana, perjalanan laut hanya membutuhkan waktu sekitar 30-45 menit dengan perahu nelayan atau speedboat. Sepanjang perjalanan, wisatawan bisa menikmati panorama laut yang memukau dan berkesempatan melihat kawanan lumba-lumba yang berenang di sekitar perahu.

Pulau Sagori menawarkan berbagai aktivitas menarik bagi wisatawan. Snorkeling dan diving menjadi pilihan utama karena air lautnya yang jernih memungkinkan wisatawan menikmati keindahan terumbu karang dan ikan-ikan warna-warni. Selain itu, pulau ini juga menjadi tempat yang sempurna untuk fotografi alam, dengan pemandangan sunset yang indah. Bagi yang ingin menikmati pengalaman lebih lama, berkemah di Pulau Sagori bisa menjadi pilihan menarik, memberikan sensasi tidur di bawah langit berbintang dengan deburan ombak yang menenangkan.

Keunikan Pulau Sagori tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada kehidupan masyarakat pesisirnya. Wisatawan dapat berinteraksi dengan nelayan lokal dan mengenal lebih dekat budaya serta sejarah mereka. Pulau ini masih tergolong sepi, menjadikannya destinasi yang cocok bagi mereka yang mencari ketenangan dari hiruk-pikuk perkotaan.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, mengapresiasi potensi wisata Pulau Sagori. “Pulau Sagori adalah salah satu destinasi unggulan di Bombana yang masih sangat alami. Kami terus mendorong pengembangan wisata berbasis kelestarian lingkungan agar keindahan pulau ini tetap terjaga,” ujarnya. (10/3)

Pemerintah daerah dan masyarakat setempat berupaya menjaga kelestarian Pulau Sagori dengan menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Upaya ini mencakup perlindungan ekosistem laut dan kebersihan pantai agar tetap nyaman bagi wisatawan. Keasrian Pulau Sagori menjadikannya pilihan tepat bagi mereka yang ingin menikmati pesona alam tanpa gangguan.

Bagi wisatawan yang mencari destinasi yang menawarkan keindahan alami dan ketenangan, Pulau Sagori adalah pilihan yang sempurna. Dengan segala pesonanya, pulau ini menjadi surga tersembunyi yang patut dikunjungi. Mari bersama-sama menjaga dan melestarikan keindahan Pulau Sagori untuk dinikmati oleh generasi mendatang.

Bombana, sultranet.com – Upaya peningkatan infrastruktur di Kabupaten Bombana kembali mendapat sorotan positif, seiring dengan penetapan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea sebagai jalan berstatus provinsi. Pemerintah Kabupaten Bombana, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), bersama berbagai pihak terkait melakukan pendataan aset untuk kepentingan penyusunan rencana penanganan infrastruktur secara terpadu. Jumat (7/3/2025)

Langkah ini diawali dengan peninjauan lapangan oleh tim gabungan yang terdiri atas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana, serta Dinas PUPR Bombana. Peninjauan bersama tersebut bertujuan memastikan data aset jalan sepanjang 53,33 kilometer yang melintasi Kasipute, Lora, hingga Bambaea benar-benar akurat, sehingga memudahkan proses penanganan dan pemeliharaan infrastruktur ke depannya.

Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi, Ir. Syamsuar, ST., M.Si menjelaskan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea dinilai sangat strategis bagi pergerakan ekonomi lokal, karena menjadi jalur penghubung antardesa dan antarkecamatan. Dengan pengakuan statusnya sebagai jalan provinsi, diharapkan pembangunan dan perbaikan dapat dikelola lebih maksimal melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Selain itu, pengalihan status ini juga diharapkan bisa mempercepat distribusi logistik dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

Sebelum terjun ke lapangan, rombongan pejabat dan staf teknis sempat menggelar rapat singkat untuk menyelaraskan langkah kerja. Mereka meninjau dokumen aset yang ada, memverifikasi kondisi riil di lapangan, serta menyusun rencana penanganan infrastruktur jangka pendek maupun jangka panjang. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu menjawab tantangan pengembangan wilayah Bombana yang terus berkembang.

“Kami mendukung penuh proses pendataan aset ini. PUPR Bombana berkomitmen membantu kelancaran administrasi dan koordinasi, agar status jalan provinsi benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Syamsuar

Ia menegaskan bahwa setiap masukan dari pemangku kepentingan, termasuk warga sekitar, akan menjadi acuan dalam merancang langkah perbaikan. Menurutnya, ketersediaan data akurat menjadi fondasi penting pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam proses penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi infrastruktur pascaproyek.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga turut menegaskan komitmennya untuk membantu penataan jalan tersebut. Dalam pertemuan di lapangan, perwakilan instansi provinsi menyampaikan bahwa dukungan teknis dan anggaran akan disesuaikan dengan hasil inventarisasi yang dilakukan bersama. Hal ini sejalan dengan visi membangun jaringan jalan yang terintegrasi, efektif, dan berdampak luas bagi kesejahteraan warga.

Proses pendataan aset ini juga akan memudahkan penanganan masalah-masalah yang kerap muncul, seperti kerusakan pada badan jalan dan drainase yang kurang memadai. Selain itu, melalui koordinasi intensif antara pemangku kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten, diharapkan rencana perbaikan dapat segera terealisasi dan berjalan lancar tanpa tumpang tindih kewenangan.

Tak hanya itu, keterlibatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana menjadi krusial dalam memastikan proses pencatatan, pengalihan, dan pengelolaan aset berjalan sesuai regulasi. Setiap prosedur administrasi diperiksa dengan cermat agar tidak terjadi kendala di kemudian hari.

Melalui sinergi lintas instansi ini, diharapkan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea bisa segera ditingkatkan kualitasnya. Pemerintah daerah dan provinsi menargetkan perbaikan jalur transportasi yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Pada gilirannya, akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik—termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi—menjadi lebih mudah.

Peran PUPR Bombana dalam mendorong proses pendataan dan penetapan aset ini diakui sangat penting. Dengan kepastian status jalan sebagai milik provinsi, kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi pun semakin kuat. Berbagai pihak meyakini, perbaikan infrastruktur yang tepat sasaran akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah Bombana.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen terus mengawal dan membantu proses ini hingga tuntas. Setelah data terkumpul dan rencana kerja dirumuskan, diharapkan proyek pemeliharaan dan peningkatan jalan dapat segera terealisasi. Selain mempermudah konektivitas antarwilayah, proyek ini juga diharapkan mampu menumbuhkan potensi wisata dan investasi, sehingga turut berkontribusi pada kemajuan daerah.

“Kedepannya, kami akan mengoptimalkan segala sumber daya memberikan dukungan yang diperlukan pihak Pemprov Sultra agar Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea bisa menjadi salah satu contoh sukses penanganan infrastruktur secara kolaboratif. Kami mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mendukung proses ini,” tutup Syamsuar.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan sinergi berkelanjutan, diharapkan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea dapat memberi manfaat maksimal bagi seluruh warga Bombana. Peningkatan kualitas infrastruktur ini sekaligus menjadi bukti keseriusan PUPR Bombana dalam mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berdaya saing.

Kendari, sultranet.com – Setelah menyelesaikan retret kepemimpinan selama delapan hari di Akademi Militer (Akmil) Magelang dari 21 hingga 28 Februari 2025, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, tiba di Kendari pada Minggu pagi (2/3/2025) dan langsung disambut hangat oleh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta puluhan anggota tim pemenangan. Kendari, 2 Maret 2025.

Setibanya di Bandara Haluoleo, kedua pemimpin daerah langsung diarahkan menuju kediaman Bupati di Kecamatan Mandonga untuk beristirahat sejenak setelah perjalanan panjang dari Magelang. Penyambutan di bandara yang diwarnai dengan pengalungan bunga dan penampilan tarian tradisional mencerminkan harapan masyarakat Bombana terhadap kepemimpinan yang segar dan inovatif. Program retret kepemimpinan tersebut memberikan pemahaman mendalam mengenai tugas pokok dan fungsi kepala daerah, strategi Astacita, serta visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran dan komunikasi politik yang efektif.

Retret yang berlangsung selama delapan hari tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan mempererat koordinasi antar kepala daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan di era yang semakin dinamis. Melalui berbagai materi strategis, para peserta mendapatkan bekal ilmu dan pengalaman yang komprehensif, mulai dari peningkatan ketahanan nasional hingga penguatan wawasan kebangsaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk selalu memperbarui dan menyempurnakan kinerja demi kesejahteraan masyarakat Bombana yang semakin menuntut inovasi dan pelayanan publik yang lebih baik.

Sebelum menyampaikan kutipan, pihak penyelenggara retret dan jajaran pemerintah menekankan bahwa bekal ilmu dari pelatihan tersebut akan segera diimplementasikan dalam setiap aspek pemerintahan. Hal ini menjadi momentum penting bagi Bupati dan Wakil Bupati untuk menerapkan berbagai strategi pembangunan yang telah dipelajari guna menghadapi permasalahan dan memaksimalkan potensi daerah.

Dalam sambutannya di kediaman Bupati, Ir. H. Burhanuddin, M.Si mengungkapkan rasa syukur atas sambutan hangat yang diterima serta komitmennya untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama retret.

“Kami sangat menghargai dukungan dan sambutan luar biasa ini. Retret kepemimpinan telah memberikan banyak wawasan berharga yang akan segera kami terapkan untuk memajukan Kabupaten Bombana,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

Wakil Bupati Ahmad Yani kemudian menambahkan bahwa pengalaman selama retret menjadi modal penting dalam meningkatkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

“Ilmu dan pengalaman dari retret ini akan menjadi dasar kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat demi kemajuan Bombana yang berkelanjutan,” katanya.

Penyambutan antusias di Kendari juga mendapat tanggapan positif dari jajaran pemerintah daerah. Plh Sekda Bombana, Dr. H. Sunandar A. Rahim, M.Kes, menyatakan bahwa kepulangan kedua pemimpin tersebut merupakan langkah awal strategis dalam menyongsong berbagai program pembangunan. Dukungan penuh dari semua elemen masyarakat diharapkan mampu mengakselerasi implementasi strategi pembangunan yang telah dirancang.

Acara penyambutan yang meriah, dengan sentuhan budaya melalui tarian tradisional dan pengalungan bunga, bukan hanya menjadi simbol penghormatan, tetapi juga cerminan semangat baru dalam pemerintahan daerah. Kembalinya Bupati dan Wakil Bupati Bombana dari retret memberikan energi positif bagi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan daerah yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh, diharapkan kepemimpinan transformasional ini akan menjawab tantangan pembangunan secara holistik dan berkelanjutan.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menggelar forum harmonisasi dua rancangan peraturan bupati (Raperbup) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara. Forum ini berlangsung di ruang Legal Drafter Kanwil Kemenkumham Sultra, pada Jumat, 10 Januari 2025.

Dua Raperbup yang dibahas dalam rapat tersebut dinilai strategis dalam memperkuat basis regulasi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Keduanya adalah Raperbup tentang Nilai Sewa Reklame dan Raperbup tentang Besaran Persentase serta Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, Doddy A. Muchlisi, yang hadir memimpin delegasi pemda, menegaskan pentingnya forum ini sebagai ajang penyelarasan agar setiap regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Regulasi ini bertujuan untuk memastikan nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, baik pemerintah maupun pelaku usaha memiliki pedoman tarif yang transparan dan adil,” kata Doddy saat memberikan keterangan usai rapat.

Raperbup tentang Nilai Sewa Reklame memang menjadi salah satu agenda utama pembahasan. Pemkab Bombana menilai sektor reklame merupakan salah satu potensi besar untuk mendongkrak PAD. Dengan adanya regulasi baru yang lebih terukur, pemerintah berharap bisa mengoptimalkan kontribusi sektor periklanan secara legal, tertib, dan profesional.

Setelah membahas regulasi reklame, forum harmonisasi berlanjut dengan pembahasan Raperbup tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan NJOP. Raperbup ini hadir sebagai bentuk adaptasi pemerintah terhadap perubahan nilai lahan dan properti di wilayah Bombana yang terus berkembang.

Dalam forum tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkumham Sultra memberikan masukan penting, mulai dari aspek substansi, redaksional, hingga sinkronisasi norma hukum dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Harmonisasi ini menjadi tahap krusial sebelum rancangan peraturan disahkan. Kami pastikan bahwa seluruh ketentuan yang diatur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar salah satu perancang dari Kanwil Kemenkumham Sultra.

Tak hanya aspek legal, forum ini juga memperhatikan dimensi sosial ekonomi dari penerapan dua regulasi tersebut. Pemkab Bombana ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam soal kemampuan membayar pajak dan akses informasi yang terbuka.

Selain itu, Pemkab juga menekankan pentingnya menciptakan sistem perpajakan yang adil dan tidak membebani masyarakat kecil. Dalam rapat, dibahas pula bagaimana NJOP bisa dihitung lebih adil berdasarkan potensi ekonomi lokal dan kondisi ril masyarakat.

Harmonisasi yang dilakukan ini diyakini menjadi langkah awal untuk memperkuat sistem fiskal daerah. Setelah disahkan, kedua Raperbup tersebut akan menjadi landasan hukum yang memadai bagi upaya peningkatan PAD secara berkelanjutan dan inklusif.

Forum harmonisasi juga mencerminkan arah baru tata kelola pemerintahan Kabupaten Bombana yang makin akuntabel dan responsif terhadap perubahan zaman. Pemkab menyadari bahwa regulasi yang kuat dan selaras dengan hukum nasional merupakan prasyarat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Ke depan, forum serupa akan terus digelar guna memastikan setiap produk hukum daerah benar-benar menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat serta mampu mendorong kemajuan wilayah secara kolektif.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan keseriusannya dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Lebih dari sekadar regulasi, ini adalah bagian dari visi besar dalam menjadikan Bombana sebagai daerah yang mandiri secara fiskal, adil dalam pengelolaan pajak, serta inklusif dalam setiap pengambilan kebijakan publik.

Sultranet.com, Bombana – Kabupaten Bombana semakin mantap mengajukan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara 2026. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Bombana terpilih, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, sesaat setelah penutupan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang digelar oleh KPU Bombana di Gedung Tanduale, Rumbia, Kamis, 9 Januari 2025.

Burhanuddin menyampaikan bahwa Bombana memiliki potensi besar untuk menyukseskan ajang olahraga empat tahunan tingkat provinsi tersebut. Infrastruktur yang terus berkembang, aksesibilitas yang memadai, serta kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang mendukung kesiapan Bombana sebagai tuan rumah.

“Kami sangat berharap Porprov 2026 dapat digelar di Kabupaten Bombana. Ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga peluang besar untuk mempromosikan potensi daerah, seperti sektor pariwisata dan budaya lokal,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan fasilitas olahraga guna mendukung pelaksanaan Porprov. Menurutnya, Bombana telah memiliki venue yang memenuhi standar dan hanya perlu peningkatan di beberapa sarana olahraga.

“Insya Allah setelah pelantikan, kami akan berupaya maksimal mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Venue sudah ada dan memenuhi standar. Tinggal beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan. Di sisi lain, aksesibilitas Bombana cukup baik bagi kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tenggara,” tambahnya.

Dukungan masyarakat Bombana juga dinilai menjadi faktor kunci dalam menyukseskan ajang ini. Burhanuddin menilai semangat dan partisipasi masyarakat sangat luar biasa untuk mendukung Bombana menjadi tuan rumah Porprov 2026.

“Kami percaya jika diberi kepercayaan, Bombana mampu memberikan pengalaman yang berkesan bagi seluruh peserta dan pengunjung,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana, Annisa Sri Prihatin, menyambut baik kesiapan Bombana dalam mengajukan diri sebagai tuan rumah Porprov 2026. Ia menyatakan bahwa ajang ini tidak hanya menjadi momentum penting bagi dunia olahraga, tetapi juga berkontribusi terhadap sektor ekonomi dan pariwisata daerah.

“Porprov bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang membangun ekonomi daerah. Dengan adanya ribuan atlet, ofisial, dan wisatawan yang datang, sektor perhotelan, kuliner, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal akan mendapat manfaat besar,” jelas Annisa.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pelaku UMKM dalam penyediaan suvenir khas Bombana serta pengembangan sentra kuliner di sekitar venue pertandingan.

“Kami ingin menjadikan Porprov sebagai ajang untuk memperkenalkan keindahan alam, budaya, dan kekayaan kuliner Bombana kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, berbagai persiapan akan kami lakukan, termasuk menggandeng UMKM untuk mendukung ekonomi kreatif lokal,” tambahnya.

Porprov Sulawesi Tenggara merupakan ajang olahraga bergengsi yang bertujuan menjaring atlet berbakat dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat daerah. Kegiatan ini juga berperan dalam mempererat persatuan, mengevaluasi pembinaan olahraga, serta mempersiapkan atlet untuk kompetisi nasional, seperti Pekan Olahraga Nasional (PON).

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Bombana optimistis dapat menjadi tuan rumah yang sukses dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Keputusan resmi terkait lokasi pelaksanaan Porprov 2026 diharapkan dapat segera diumumkan dan berpihak kepada Bombana.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar Zoom Meeting untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bangga Kencana Tahun 2025, khususnya terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Kegiatan ini berlangsung di Ruangan Kepala DPPKB, Drs. H. Abdul Asiz, M.Si, dan diikuti 22 Kepala UPTD Balai Penyuluh KB se-Kabupaten Bombana, Rabu (08/01/2025).

Rapat virtual tersebut diselenggarakan sebagai upaya memastikan pengelolaan dana BOKB berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran. Dalam arahannya, Kepala DPPKB Drs. H. Abdul Asiz, M.Si menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan program. “Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana BOKB dikelola secara optimal dan tepat sasaran. Kita ingin semua program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui forum itu, para Kepala UPTD diminta menyampaikan laporan perkembangan program di wilayah kerja masing-masing. Pemaparan mencakup penggunaan dana, pencapaian kegiatan, hingga kendala teknis yang sering muncul di lapangan. Sejumlah tantangan seperti keterbatasan sarana pendukung, proses administrasi yang belum merata, serta kebutuhan pendampingan intensif bagi penyuluh KB menjadi sorotan utama diskusi.

Pihak DPPKB juga menekankan agar penyuluh KB memperkuat pendekatan kepada masyarakat. Penguatan ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas program Bangga Kencana, terutama dalam layanan keluarga berencana, pengendalian penduduk, dan pembangunan keluarga. Upaya ini diharapkan mempermudah pencapaian target program yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Selain evaluasi, meeting tersebut juga mengarahkan seluruh UPTD untuk meningkatkan kualitas pelaporan berbasis teknologi. Kepala DPPKB meminta setiap satuan kerja memaksimalkan pemanfaatan sistem digital agar monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan terukur. Standarisasi pelaporan juga menjadi salah satu fokus utama agar kualitas data antar-wilayah lebih konsisten.

Diskusi berlangsung interaktif, diisi sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta menyampaikan masukan dan usulan perbaikan. Para Kepala UPTD menyampaikan beragam rekomendasi, mulai dari kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh hingga penguatan sistem komunikasi antar-unit. Forum ini menjadi ruang kolaboratif untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi bersama atas hambatan yang mereka hadapi.

DPPKB Bombana menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan langkah awal memperkuat sinergi antar-UPTD dalam mendukung keberhasilan Program Bangga Kencana tahun 2025. Pemerintah daerah berharap hasil rapat ini dapat mendorong pengelolaan dana BOKB yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh kecamatan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Pertamina Kendari melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik distribusi dan pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya. Sidak ini merupakan respons cepat atas kelangkaan gas melon yang banyak dikeluhkan warga dalam beberapa pekan terakhir, Rabu (8/1/2025).

Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan menelusuri pola distribusi LPG 3 Kg mulai dari agen hingga pangkalan, guna memastikan pasokan bersubsidi itu benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, BINNURAENI AS, S.E., S.Pd., menegaskan bahwa sidak dilakukan untuk menjamin distribusi berlangsung sesuai aturan. “Kami ingin memastikan bahwa LPG bersubsidi ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak dengan harga yang sesuai ketentuan,” ujarnya.

Hasil sidak menemukan adanya pangkalan yang menjual LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tim juga mendapati dugaan distribusi yang tidak tepat sasaran. TPID Kabupaten Bombana langsung memberikan teguran keras kepada pangkalan yang terbukti melanggar ketentuan distribusi dan menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak dapat ditoleransi.

Perwakilan Pertamina Kendari yang turut hadir menegaskan komitmen perusahaan dalam mengawasi penyaluran LPG bersubsidi di Bombana. Ia menyampaikan bahwa Pertamina tidak akan ragu memberikan sanksi kepada agen atau pangkalan yang melakukan pelanggaran. “Kami memastikan pasokan LPG 3 Kg ke Bombana tetap aman dan cukup. Jika ditemukan kendala distribusi, kami akan segera melakukan penyesuaian pasokan,” ungkapnya.

Selain penindakan, pemerintah daerah berharap kehadiran tim gabungan dapat mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya menjaga ketertiban distribusi LPG bersubsidi. Warga juga diminta proaktif melapor jika menemukan adanya indikasi penimbunan atau harga jual yang melebihi HET di tingkat pangkalan.

Langkah cepat ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan LPG 3 Kg di wilayah Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya. Pemerintah menegaskan bahwa upaya pengawasan akan terus diperketat agar distribusi gas melon berjalan lebih transparan, adil, dan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.