Bombana, sultranet.com, – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai merumuskan langkah penertiban terhadap aktivitas pendulangan emas ilegal di sepanjang Sungai Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, guna mencegah kerusakan lingkungan dan risiko keselamatan masyarakat, di Ruang Rapat Bupati Bombana, Senin (30/3/2026).

Rapat ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam menangani aktivitas tambang tanpa izin yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Sejumlah perangkat daerah terkait hadir untuk menyusun strategi terpadu, mulai dari pengawasan, penegakan aturan, hingga langkah preventif di lapangan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa aktivitas pendulangan emas ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak serius terhadap lingkungan. Ia menyoroti potensi pencemaran air sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, serta ancaman longsor di kawasan bantaran sungai akibat aktivitas penggalian yang tidak terkendali.

“Penanganan harus dilakukan secara terkoordinasi dan melibatkan semua pihak terkait agar aktivitas ini tidak terus berlanjut dan menimbulkan dampak yang lebih luas,” ujar Ahmad Yani.

Ia menekankan bahwa upaya penertiban tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar penanganan berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mendorong langkah konkret di lapangan, termasuk peningkatan intensitas pengawasan serta penegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, keberadaan tambang ilegal tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus menyeluruh, mencakup aspek hukum, sosial, dan lingkungan.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat dalam menangani persoalan tersebut. Ia menyebut, sinergi antara perangkat daerah menjadi kunci dalam memastikan setiap langkah penanganan berjalan efektif.

“Koordinasi lintas sektor akan terus kita perkuat agar penanganan aktivitas ini dapat berjalan lebih terarah dan optimal,” kata Syahrun.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil, guna memastikan penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan solusi jangka panjang.

Rapat koordinasi ini juga membahas kemungkinan pelibatan aparat penegak hukum serta instansi teknis lainnya untuk mendukung proses penertiban. Pemerintah daerah berharap, dengan dukungan semua pihak, aktivitas tambang ilegal dapat diminimalisir bahkan dihentikan sepenuhnya.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga mempertimbangkan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Edukasi mengenai dampak lingkungan serta risiko keselamatan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi melakukan pendulangan ilegal.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi keselamatan masyarakat. Sungai sebagai sumber kehidupan harus dijaga keberlanjutannya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Melalui langkah awal ini, diharapkan upaya penertiban aktivitas pendulangan emas ilegal di Sungai Watukalangkari dapat berjalan lebih terarah dan memberikan hasil nyata. Pemerintah optimistis, dengan kerja sama yang kuat dan penanganan yang konsisten, persoalan ini dapat diatasi secara bertahap.

Pewarta : samidin

Bombana, sultranet.com, – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir Tahun Anggaran 2025 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus evaluasi kinerja pembangunan daerah, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Zalman di ruang rapat paripurna DPRD Bombana, Senin (30/3/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bombana, Penjabat Sekretaris Daerah, serta para pejabat eselon II dan jajaran pemerintah daerah. Forum ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi antara eksekutif dan legislatif terhadap pelaksanaan program pembangunan selama satu tahun anggaran.

Dalam pidatonya, Bupati Burhanuddin menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat regulasi pemerintah pusat yang harus dipenuhi oleh setiap kepala daerah. Ia merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah yang harus dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2025 masih mengacu pada target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023–2026. Hal ini dikarenakan tahun 2025 merupakan masa transisi menuju implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2024–2029.

Dari sisi keuangan daerah, Bupati memaparkan bahwa pendapatan daerah dalam APBD Perubahan Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1,31 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,18 triliun atau 90,09 persen. Sumber pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menariknya, capaian PAD justru melampaui target dengan realisasi mencapai 104,93 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Sementara itu, dari sisi belanja daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,31 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,18 triliun atau 89,77 persen. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer, dengan sebagian besar terealisasi secara optimal.

Dalam aspek pembangunan, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,85 pada tahun sebelumnya menjadi 69,54 pada tahun 2025. Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 10,54 persen menjadi 10,14 persen.

Namun demikian, Bupati juga mengakui adanya tantangan yang masih dihadapi, terutama perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,04 persen pada tahun 2024 menjadi 4,34 persen pada tahun 2025. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan.

“Capaian ini menunjukkan bahwa kita masih perlu bekerja lebih keras, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran,” katanya.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun 2025 mencapai rata-rata 93,63 persen. Beberapa indikator bahkan melampaui target, termasuk indeks pembangunan infrastruktur dasar dan indeks kualitas lingkungan hidup.

Selain capaian kinerja, pemerintah daerah juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah. Capaian ini menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Burhanuddin turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh perangkat daerah atas sinergi yang telah terjalin selama ini. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bombana berhasil meraih 14 penghargaan di tingkat regional maupun nasional.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan DPRD,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang masih ada. Bupati berharap DPRD dapat memberikan masukan dan evaluasi konstruktif sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ke depan.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. Melalui evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Bombana ke depan dapat semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Julius

Bombana, sultranet.com — Ratusan warga Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, tumpah ruah mengikuti pawai obor yang digelar Karang Taruna setempat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Kegiatan ini menjadi simbol suka cita dan kebersamaan masyarakat dalam menyambut hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh, Jum’at malam (20/3/2026).

Pawai obor yang melibatkan sekitar 300 peserta ini berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Para peserta, didominasi anak muda dan remaja, berjalan beriringan sambil membawa obor berbahan bambu yang menyala, menciptakan suasana hangat dan religius di sepanjang rute yang dilalui.

Kegiatan takbiran keliling ini tidak hanya menjadi ajang tradisi tahunan, tetapi juga ruang mempererat kebersamaan antarwarga. Suara takbir yang dikumandangkan sepanjang perjalanan menambah kekhidmatan suasana, sekaligus menghidupkan nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat desa.

Pawai obor tersebut melintasi empat dusun di Desa Rakadua, yakni Dusun Uttange, Dusun Ewolangka, Dusun Gambere, dan Dusun Pusuute. Sepanjang rute, warga yang tidak ikut serta tampak turut menyaksikan dan memberikan dukungan, menambah semarak kegiatan malam itu.

Untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib, jajaran Polsek Poleang Barat turut hadir melakukan pengamanan sekaligus memberikan arahan kepada para peserta. Petugas mengimbau agar seluruh peserta mengutamakan keselamatan selama pawai berlangsung, mengingat penggunaan api terbuka dari obor yang dibawa.

Salah satu penggagas kegiatan, Wiranto, mengungkapkan apresiasinya terhadap partisipasi aktif para pemuda Desa Rakadua dalam kegiatan tersebut. Ia menilai semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kegiatan positif masih terjaga dengan baik di kalangan generasi muda.

“Saya mewakili rekan-rekan Karang Taruna sangat mengapresiasi para anak-anak muda Desa Rakadua yang masih respect dengan kegiatan-kegiatan positif. Harapan saya terhadap anak-anak muda, termasuk mahasiswa, mari bersama-sama menanamkan pemikiran yang positif,” ujar Wiranto.

Ia juga berharap pawai obor dapat terus menjadi agenda tahunan yang tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda di desa.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa tradisi lokal yang sarat nilai religius dan sosial masih hidup dan terus dilestarikan oleh masyarakat. Di tengah perkembangan zaman, semangat gotong royong dan kebersamaan yang ditunjukkan dalam pawai obor ini menjadi cerminan kuatnya identitas sosial masyarakat Desa Rakadua.

Dengan suasana yang penuh kehangatan dan kekeluargaan, pawai obor Karang Taruna Desa Rakadua berhasil menghadirkan malam takbiran yang tidak hanya meriah, tetapi juga bermakna bagi seluruh warga yang terlibat.

Pewarta: ZULL

Bombana, sultranet.com – Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua melaksanakan salat Isya dan tarawih berjamaah bersama masyarakat di Masjid Nurul Iman, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertujuan mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, Rabu (04/03/2026).

Kehadiran Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara disambut hangat oleh masyarakat yang memenuhi masjid untuk melaksanakan ibadah bersama. Safari Ramadan ini menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai spiritual serta kebersamaan di bulan suci.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan salat Isya berjamaah yang diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Suasana khidmat terlihat ketika para jamaah melaksanakan ibadah bersama sebagai wujud syukur dan penguatan iman di bulan Ramadan.

Usai salat Isya, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua menyampaikan sambutan kepada para jamaah yang hadir. Dalam pesannya, ia mengajak masyarakat untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Dalam bulan Ramadan ini kita diingatkan untuk tidak bersikap sombong terhadap harta maupun jabatan yang kita miliki. Mari kita bersama-sama menjaga negeri ini agar tetap aman dan damai serta saling mendoakan agar para pemimpin diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan amanah untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Hugua.

Menurutnya, bulan suci Ramadan bukan hanya menjadi waktu untuk meningkatkan ibadah, tetapi juga kesempatan mempererat hubungan antara sesama manusia serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan semangat kebersamaan, masyarakat diharapkan dapat terus mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas sosial yang kondusif.

Sementara itu, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menyambut baik kehadiran rombongan Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta masyarakat.

Melalui kegiatan Safari Ramadan, pemerintah daerah juga dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan emosional antara pemimpin dan warga.

Setelah penyampaian sambutan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan salat tarawih berjamaah yang berlangsung khidmat. Para jamaah mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh kekhusyukan hingga akhir kegiatan.

Safari Ramadan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini menjadi salah satu agenda rutin yang bertujuan mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Selain sebagai kegiatan ibadah bersama, safari ini juga menjadi sarana memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin harmonis, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun daerah menuju kesejahteraan yang lebih baik.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus mematangkan kesiapan penyelenggaraan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 melalui proses harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Kabupaten Bombana, Ir. Muhammad Siarah, M.Si, bersama jajaran terkait di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Rabu (25/2/2026).

Harmonisasi Raperbup ini merupakan bagian penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah agar regulasi yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, regulasi ini juga diharapkan dapat menjadi landasan operasional bagi penyelenggaraan layanan panggilan darurat 112 di Kabupaten Bombana.

Dalam forum tersebut, tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara bersama perangkat daerah terkait melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap substansi Raperbup. Berbagai aspek teknis dibahas secara mendalam, mulai dari pengaturan kelembagaan penyelenggara layanan 112, mekanisme operasional, hingga pola koordinasi lintas instansi yang akan terlibat dalam penanganan keadaan darurat.

Pembahasan juga menyoroti standar pelayanan yang harus dipenuhi agar layanan 112 dapat berjalan efektif, cepat, dan responsif dalam menangani berbagai situasi kegawatdaruratan yang dihadapi masyarakat. Standar tersebut mencakup kesiapan sumber daya manusia, sistem pusat panggilan, hingga integrasi komunikasi antarinstansi.

Kepala Diskominfos Kabupaten Bombana, Muhammad Siarah, menegaskan bahwa layanan 112 merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penanganan kondisi darurat yang membutuhkan respon cepat.

“Layanan 112 nantinya akan menjadi pusat koordinasi bagi berbagai instansi yang menangani keadaan darurat. Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat dapat memperoleh bantuan secara lebih cepat dan tepat ketika menghadapi situasi darurat,” kata Siarah.

Ia menambahkan bahwa Diskominfos memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi layanan tersebut, terutama dalam pengelolaan sistem informasi, pengoperasian pusat panggilan darurat, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan layanan 112.

Menurut Siarah, keberadaan layanan ini tidak hanya berkaitan dengan teknologi komunikasi, tetapi juga menuntut sinergi yang kuat antara berbagai perangkat daerah dan lembaga terkait, termasuk unsur keamanan, kesehatan, dan penanggulangan bencana.

“Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci utama agar layanan ini benar-benar mampu memberikan respon cepat dan terkoordinasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain Kepala Diskominfos, kegiatan harmonisasi ini juga dihadiri Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfos Kabupaten Bombana. Kehadiran berbagai perangkat daerah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan regulasi yang komprehensif dan implementatif.

Melalui proses harmonisasi ini, pemerintah daerah berharap Raperbup tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dapat segera disempurnakan dan ditetapkan menjadi peraturan resmi. Dengan demikian, implementasi layanan darurat terpadu tersebut dapat segera dijalankan secara optimal di Kabupaten Bombana.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai kehadiran layanan 112 akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan masyarakat, sekaligus meningkatkan rasa aman warga dalam menghadapi berbagai kondisi darurat.

Ke depan, pemerintah daerah juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar layanan ini dapat dimanfaatkan secara tepat dan efektif ketika terjadi situasi yang membutuhkan penanganan segera.

Bombana, sultranet.com. – Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua M.Ling. melaksanakan salat Isya dan tarawih berjamaah bersama masyarakat sebagai bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memperkuat nilai keagamaan di bulan suci Ramadan, yang berlangsung di Masjid Nurul Iman, Kabupaten Bombana, Rabu (04/03/2026).

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan salat Isya berjamaah yang diikuti oleh masyarakat setempat, tokoh agama, serta jajaran pemerintah daerah. Suasana khidmat dan kebersamaan tampak mewarnai pelaksanaan ibadah yang menjadi bagian penting dalam rangkaian Safari Ramadan tersebut.

Usai salat Isya, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, menyampaikan sambutan di hadapan jamaah. Dalam pesannya, ia mengajak masyarakat untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat nilai kerendahan hati, kebersamaan, serta kepedulian sosial.

“Dalam bulan Ramadan ini kita diingatkan untuk tidak bersikap sombong terhadap harta maupun jabatan yang kita miliki. Mari kita bersama-sama menjaga negeri ini agar tetap aman dan damai serta saling mendoakan agar para pemimpin diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan amanah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah kehidupan bermasyarakat, terlebih di bulan yang penuh berkah ini. Menurutnya, nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama Ramadan harus mampu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan salat tarawih berjamaah yang diikuti dengan penuh kekhusyukan oleh seluruh jamaah. Momen tersebut sekaligus menjadi simbol kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan ibadah.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, turut menyambut baik pelaksanaan Safari Ramadan ini. Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran langsung pimpinan daerah di tengah masyarakat menjadi bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini diharapkan dapat terus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta menjadi wadah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah kehidupan sosial.

Bombana, sultranet.com. – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, meninjau langsung Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) milik Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus upaya melihat secara langsung kondisi fasilitas perikanan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat pesisir, yang berlangsung pada Rabu (4/3/2026).

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat berbagai fasilitas yang ada di PPI Tapuahi, yang selama ini menjadi pusat aktivitas nelayan setempat. PPI tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi hasil tangkapan ikan serta meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di wilayah Kabupaten Bombana.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menegaskan pentingnya keberadaan PPI sebagai salah satu infrastruktur penunjang sektor perikanan daerah. Ia berharap fasilitas tersebut dapat terus ditingkatkan agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Pangkalan Pendaratan Ikan ini memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya nelayan. Ke depan, kita berharap fasilitas ini dapat terus dikembangkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah. Menurutnya, sektor ini memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Potensi yang dimiliki daerah pesisir seperti Bombana sangat besar dan harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selain melakukan peninjauan, kegiatan Safari Ramadan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam suasana penuh keakraban, rombongan berdialog langsung dengan warga dan nelayan setempat untuk mendengarkan berbagai aspirasi terkait pembangunan daerah, khususnya di sektor perikanan.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam memastikan bahwa program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dengan adanya perhatian dari pemerintah, sektor perikanan di Kabupaten Bombana diharapkan mampu berkembang lebih optimal dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah, khususnya bagi masyarakat pesisir.

Bombana, sultranet.com – Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua meninjau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) milik Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas yang menjadi pusat aktivitas nelayan sekaligus bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana, Rabu (4/3/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan fasilitas perikanan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat pesisir. Rombongan meninjau sejumlah sarana yang digunakan nelayan, mulai dari area pendaratan ikan hingga fasilitas penunjang aktivitas perikanan di kawasan tersebut.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengatakan keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan di Desa Tapuahi memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya bagi para nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut.

“PPI ini menjadi salah satu titik penting bagi aktivitas nelayan di Bombana. Kami berharap fasilitas yang ada dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat pesisir,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, peningkatan fasilitas perikanan akan berdampak langsung pada produktivitas nelayan, sekaligus memperkuat sektor ekonomi lokal. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Bombana.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah. Ia menilai potensi sumber daya laut di Sulawesi Tenggara sangat besar dan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Sektor perikanan memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu pemerintah provinsi akan terus mendorong penguatan fasilitas, pengelolaan, serta dukungan terhadap aktivitas nelayan di daerah,” kata Hugua.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mengembangkan infrastruktur perikanan. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, menurutnya nelayan dapat meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil tangkapan.

Selain melakukan peninjauan fasilitas PPI, rombongan pemerintah provinsi dan daerah juga memanfaatkan momentum Safari Ramadan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat setempat. Dalam suasana penuh kehangatan, pemerintah berdialog dengan warga serta mendengarkan berbagai aspirasi terkait pembangunan daerah, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, terutama di bulan Ramadan, diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan warga sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mendorong pembangunan daerah.

Melalui kunjungan ini, pemerintah berharap pengembangan fasilitas perikanan di Bombana dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Bombana, sultranet.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bombana terus menunjukkan perkembangan positif sejak mulai dilaksanakan pada 21 April 2025. Hingga akhir Februari 2026, program yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat tersebut telah menjangkau 32.219 penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten.

Program ini menyasar peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, kelompok rentan seperti balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta melibatkan tenaga pendidikan dan kader kesehatan sebagai bagian dari ekosistem layanan. Capaian tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Bombana, Santi Sistra Pratama.

“Program MBG di Bombana terus berkembang. Hingga akhir Februari 2026 tercatat sebanyak 32.219 orang telah menerima manfaat, baik dari kalangan peserta didik maupun kelompok rentan,” kata Santi Sistra Pratama.

Data BGN menunjukkan penerima manfaat berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Tercatat 183 siswa PAUD, 125 siswa RA, dan 2.404 siswa TK menjadi penerima layanan program tersebut. Pada tingkat sekolah dasar, sebanyak 5.708 siswa SD kelas 1–3 serta 5.341 siswa SD kelas 4–6 telah terlayani.

Sementara itu, pada jenjang madrasah ibtidaiyah terdapat 311 siswa MI kelas 1–3 dan 330 siswa MI kelas 4–6 yang menerima manfaat. Program MBG juga menjangkau 3.235 siswa SMP, 1.739 siswa MTsN, 4.077 siswa SMA, 525 siswa SMK, dan 421 siswa MA. Selain itu, terdapat pula 118 siswa dari sekolah luar biasa (SLB) serta pondok pesantren yang turut menerima layanan gizi tersebut.

Tak hanya fokus pada peserta didik, program MBG juga menjangkau kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hingga saat ini tercatat 3.955 balita telah menerima manfaat, disusul 532 ibu hamil dan 961 ibu menyusui yang mendapatkan layanan pemenuhan gizi melalui program tersebut.

Dari sisi penyediaan layanan, sebanyak 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Bombana hingga akhir Februari 2026. Sebanyak 14 unit di antaranya dikelola oleh mitra masyarakat, yayasan, dan pelaku UMKM, sementara masing-masing satu unit berada di bawah naungan TNI AD dan Polri.

Berdasarkan asal bangunan, fasilitas SPPG terdiri dari 10 unit yang memanfaatkan rumah tinggal, satu unit di bangunan hotel atau penginapan, tiga unit ruko, serta dua unit yang menggunakan bangunan pergudangan.

Selain berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. Sebanyak 696 tenaga kerja lokal terlibat sebagai relawan dalam rantai operasional dan distribusi makanan bergizi.

Setiap SPPG dilengkapi dengan struktur pengelola yang terdiri dari satu kepala SPPG, satu ahli gizi yang bertugas sebagai Pelaksana Layanan Operasional Gizi, serta satu tenaga ahli akuntansi yang bertanggung jawab sebagai Pelaksana Layanan Operasional Keuangan.

Pada sektor kemitraan, program ini turut menggandeng 28 pemasok lokal yang terdiri dari enam koperasi, 19 pelaku UMKM, serta tiga pemasok lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan bahan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

Santi menegaskan keberhasilan program MBG tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pelaksana di lapangan.

“Sinergi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan MBG di Bombana. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan UMKM dan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan perluasan jangkauan layanan hingga wilayah terpencil dan kepulauan. Upaya tersebut juga diiringi dengan penguatan standar mutu, keamanan pangan, serta keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas.

Melalui program ini, pemerintah berharap upaya pemenuhan gizi masyarakat dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Bombana, sultranet.com. – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si meresmikan pembangunan los ikan di Pasar Tadoha Mappaccing, Kecamatan Rumbia Tengah, sebagai upaya meningkatkan fasilitas perdagangan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pedagang ikan dan nelayan. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya pemanfaatan fasilitas tersebut oleh masyarakat, yang dilaksanakan pada Rabu (18/2/2026).

Kegiatan peresmian turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, unsur Forkopimda, Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, Camat Rumbia Tengah, serta jajaran kepala OPD, lurah, kepala desa, dan para pedagang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan los ikan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sarana perdagangan yang layak bagi masyarakat. Ia menyebut, kehadiran fasilitas ini menjadi bukti bahwa program pembangunan yang direncanakan pemerintah benar-benar direalisasikan.

“Pembangunan los ikan ini adalah wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas yang layak bagi pedagang. Ini bukan sekadar janji, tetapi sudah kita buktikan melalui pembangunan yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengakui bahwa belum seluruh pedagang dapat langsung menempati fasilitas baru tersebut. Namun, ia menilai pembangunan ini merupakan langkah awal yang strategis dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertata dan terpusat di kawasan pasar.

Ia menegaskan bahwa Pasar Tadoha Mappaccing merupakan pusat utama aktivitas perdagangan di wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Oleh karena itu, ia meminta para pedagang, khususnya penjual ikan, untuk tidak lagi berjualan di trotoar, badan jalan, ruang terbuka hijau, maupun kawasan pesisir pantai.

“Pasar ini adalah pusat perdagangan kita. Saya minta seluruh pedagang, khususnya penjual ikan, agar berjualan di tempat yang telah disediakan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama,” tegasnya.

Untuk memastikan penataan berjalan dengan baik, Bupati juga menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindagkop, serta aparat kecamatan hingga desa untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Menurutnya, langkah ini penting agar fungsi ruang publik tetap terjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menambahkan, penataan pasar juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman, khususnya di kawasan pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan diresmikannya los ikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Pasar Tadoha Mappaccing dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih tertata dan hidup. Selain itu, fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang, nelayan, serta pelaku usaha kecil di daerah tersebut.