Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi mengambil sumpah/janji 71 Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta menyerahkan Surat Keputusan (SK) PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan kualitas aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, dalam kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini menjadi momen penting dalam perjalanan karier aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Bombana. Selain sebagai bentuk legalitas status kepegawaian, pengambilan sumpah/janji juga menegaskan komitmen moral dan hukum para ASN dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Suasana berlangsung khidmat, mencerminkan makna penting dari sumpah jabatan yang diucapkan para PNS.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pengambilan sumpah/janji PNS merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Ia menjelaskan bahwa setiap CPNS yang diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji sebagai bentuk komitmen terhadap negara.

“Dengan telah diambilnya sumpah/janji pada hari ini, maka saudara-saudari secara otomatis terikat dengan tugas, kewajiban, dan larangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” ujar Burhanuddin.

Ia menekankan pentingnya loyalitas kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta pemerintah sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas. Menurutnya, ASN harus mampu menjaga integritas dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme.

“Saudara-saudari diharapkan mampu mendukung terwujudnya good governance. Hal ini sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik,” lanjutnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa ASN memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Oleh karena itu, setiap aparatur dituntut untuk terus meningkatkan disiplin, kompetensi, serta prestasi kerja.

Menurutnya, profesionalisme ASN tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari sikap dan etika dalam bekerja. Ia mengingatkan bahwa status sebagai PNS dapat diberhentikan, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, jika melanggar ketentuan yang berlaku.

“Tekuni pekerjaan saudara dengan sebaik-baiknya, teruslah belajar, dan jadilah abdi negara serta abdi masyarakat yang melayani dengan tulus, bukan untuk dilayani,” tegasnya.

Selain pengambilan sumpah PNS, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan SK CPNS formasi Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Kementerian Perhubungan kepada enam orang. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, khususnya di sektor transportasi.

Bupati Burhanuddin menyampaikan harapannya agar para CPNS yang baru menerima SK dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta menunjukkan kinerja yang baik sejak awal penugasan.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas aparatur yang dimiliki. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN akan terus menjadi prioritas pemerintah daerah.

Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh PNS dan CPNS yang telah menerima SK dan resmi diambil sumpahnya. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Selamat kepada saudara-saudari yang hari ini telah menerima SK PNS dan SK CPNS sekaligus diambil sumpahnya. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat terus memperkuat fondasi birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan aparatur yang berkualitas, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta: Makrum

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai melakukan langkah awal identifikasi sumber mata air di seluruh desa dan kelurahan di Pulau Kabaena sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air dan mengantisipasi dampak aktivitas pertambangan, melalui rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani bersama camat, lurah, dan kepala desa se-Kabaena di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Senin (30/3/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari respon pemerintah daerah terhadap munculnya sejumlah sumber mata air baru yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap potensi perubahan struktur tanah, kualitas air, hingga dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menegaskan pentingnya langkah identifikasi yang terencana dan berbasis data. Seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah kecamatan dan desa, diminta berperan aktif dalam proses pendataan di lapangan.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani dalam arahannya menekankan bahwa proses identifikasi harus dilakukan secara cermat dan sistematis. Menurutnya, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan penanganan yang tepat.

“Pendataan harus dilakukan secara teliti dan melibatkan semua unsur di tingkat kecamatan dan desa agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan aparat wilayah menjadi kunci dalam memastikan kelancaran proses identifikasi. Selain memahami kondisi lapangan, pemerintah desa dan kelurahan dinilai memiliki peran strategis dalam mengumpulkan informasi yang valid dari masyarakat.

Lebih lanjut, Ahmad Yani mengingatkan bahwa isu sumber mata air tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air, tetapi juga menyangkut aspek lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong agar kegiatan ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor terkait.

“Koordinasi lintas sektor sangat penting agar kegiatan ini tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan ke depan,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai identifikasi sumber mata air merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan, khususnya di wilayah kepulauan yang rentan terhadap perubahan ekosistem.

Menurutnya, hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sumber daya air di Pulau Kabaena. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengelolaan dan perlindungan sumber air.

Rapat koordinasi juga membahas mekanisme pelaksanaan identifikasi di lapangan, termasuk metode pendataan, pelaporan, serta pengawasan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang untuk melibatkan pihak lain, seperti tenaga teknis dan ahli lingkungan, guna memastikan proses identifikasi berjalan sesuai standar. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.

Pulau Kabaena sendiri merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bombana yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk di sektor pertambangan. Namun, aktivitas tersebut juga berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat memetakan kondisi sumber mata air secara lebih jelas dan komprehensif. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air serta memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Dengan langkah yang terencana dan kolaboratif, diharapkan potensi dampak negatif dapat diminimalisir, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com, – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai merumuskan langkah penertiban terhadap aktivitas pendulangan emas ilegal di sepanjang Sungai Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, guna mencegah kerusakan lingkungan dan risiko keselamatan masyarakat, di Ruang Rapat Bupati Bombana, Senin (30/3/2026).

Rapat ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam menangani aktivitas tambang tanpa izin yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Sejumlah perangkat daerah terkait hadir untuk menyusun strategi terpadu, mulai dari pengawasan, penegakan aturan, hingga langkah preventif di lapangan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa aktivitas pendulangan emas ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak serius terhadap lingkungan. Ia menyoroti potensi pencemaran air sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, serta ancaman longsor di kawasan bantaran sungai akibat aktivitas penggalian yang tidak terkendali.

“Penanganan harus dilakukan secara terkoordinasi dan melibatkan semua pihak terkait agar aktivitas ini tidak terus berlanjut dan menimbulkan dampak yang lebih luas,” ujar Ahmad Yani.

Ia menekankan bahwa upaya penertiban tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar penanganan berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mendorong langkah konkret di lapangan, termasuk peningkatan intensitas pengawasan serta penegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, keberadaan tambang ilegal tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus menyeluruh, mencakup aspek hukum, sosial, dan lingkungan.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat dalam menangani persoalan tersebut. Ia menyebut, sinergi antara perangkat daerah menjadi kunci dalam memastikan setiap langkah penanganan berjalan efektif.

“Koordinasi lintas sektor akan terus kita perkuat agar penanganan aktivitas ini dapat berjalan lebih terarah dan optimal,” kata Syahrun.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil, guna memastikan penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan solusi jangka panjang.

Rapat koordinasi ini juga membahas kemungkinan pelibatan aparat penegak hukum serta instansi teknis lainnya untuk mendukung proses penertiban. Pemerintah daerah berharap, dengan dukungan semua pihak, aktivitas tambang ilegal dapat diminimalisir bahkan dihentikan sepenuhnya.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga mempertimbangkan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Edukasi mengenai dampak lingkungan serta risiko keselamatan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi melakukan pendulangan ilegal.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi keselamatan masyarakat. Sungai sebagai sumber kehidupan harus dijaga keberlanjutannya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Melalui langkah awal ini, diharapkan upaya penertiban aktivitas pendulangan emas ilegal di Sungai Watukalangkari dapat berjalan lebih terarah dan memberikan hasil nyata. Pemerintah optimistis, dengan kerja sama yang kuat dan penanganan yang konsisten, persoalan ini dapat diatasi secara bertahap.

Pewarta : samidin

Bombana, sultranet.com, – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir Tahun Anggaran 2025 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus evaluasi kinerja pembangunan daerah, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Zalman di ruang rapat paripurna DPRD Bombana, Senin (30/3/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bombana, Penjabat Sekretaris Daerah, serta para pejabat eselon II dan jajaran pemerintah daerah. Forum ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi antara eksekutif dan legislatif terhadap pelaksanaan program pembangunan selama satu tahun anggaran.

Dalam pidatonya, Bupati Burhanuddin menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat regulasi pemerintah pusat yang harus dipenuhi oleh setiap kepala daerah. Ia merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah yang harus dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2025 masih mengacu pada target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023–2026. Hal ini dikarenakan tahun 2025 merupakan masa transisi menuju implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2024–2029.

Dari sisi keuangan daerah, Bupati memaparkan bahwa pendapatan daerah dalam APBD Perubahan Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1,31 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,18 triliun atau 90,09 persen. Sumber pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menariknya, capaian PAD justru melampaui target dengan realisasi mencapai 104,93 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Sementara itu, dari sisi belanja daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,31 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,18 triliun atau 89,77 persen. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer, dengan sebagian besar terealisasi secara optimal.

Dalam aspek pembangunan, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,85 pada tahun sebelumnya menjadi 69,54 pada tahun 2025. Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 10,54 persen menjadi 10,14 persen.

Namun demikian, Bupati juga mengakui adanya tantangan yang masih dihadapi, terutama perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,04 persen pada tahun 2024 menjadi 4,34 persen pada tahun 2025. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan.

“Capaian ini menunjukkan bahwa kita masih perlu bekerja lebih keras, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran,” katanya.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun 2025 mencapai rata-rata 93,63 persen. Beberapa indikator bahkan melampaui target, termasuk indeks pembangunan infrastruktur dasar dan indeks kualitas lingkungan hidup.

Selain capaian kinerja, pemerintah daerah juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah. Capaian ini menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Burhanuddin turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh perangkat daerah atas sinergi yang telah terjalin selama ini. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bombana berhasil meraih 14 penghargaan di tingkat regional maupun nasional.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan DPRD,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang masih ada. Bupati berharap DPRD dapat memberikan masukan dan evaluasi konstruktif sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ke depan.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. Melalui evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Bombana ke depan dapat semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Julius

Bombana, sultranet.com — Ratusan warga Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, tumpah ruah mengikuti pawai obor yang digelar Karang Taruna setempat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Kegiatan ini menjadi simbol suka cita dan kebersamaan masyarakat dalam menyambut hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh, Jum’at malam (20/3/2026).

Pawai obor yang melibatkan sekitar 300 peserta ini berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Para peserta, didominasi anak muda dan remaja, berjalan beriringan sambil membawa obor berbahan bambu yang menyala, menciptakan suasana hangat dan religius di sepanjang rute yang dilalui.

Kegiatan takbiran keliling ini tidak hanya menjadi ajang tradisi tahunan, tetapi juga ruang mempererat kebersamaan antarwarga. Suara takbir yang dikumandangkan sepanjang perjalanan menambah kekhidmatan suasana, sekaligus menghidupkan nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat desa.

Pawai obor tersebut melintasi empat dusun di Desa Rakadua, yakni Dusun Uttange, Dusun Ewolangka, Dusun Gambere, dan Dusun Pusuute. Sepanjang rute, warga yang tidak ikut serta tampak turut menyaksikan dan memberikan dukungan, menambah semarak kegiatan malam itu.

Untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib, jajaran Polsek Poleang Barat turut hadir melakukan pengamanan sekaligus memberikan arahan kepada para peserta. Petugas mengimbau agar seluruh peserta mengutamakan keselamatan selama pawai berlangsung, mengingat penggunaan api terbuka dari obor yang dibawa.

Salah satu penggagas kegiatan, Wiranto, mengungkapkan apresiasinya terhadap partisipasi aktif para pemuda Desa Rakadua dalam kegiatan tersebut. Ia menilai semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kegiatan positif masih terjaga dengan baik di kalangan generasi muda.

“Saya mewakili rekan-rekan Karang Taruna sangat mengapresiasi para anak-anak muda Desa Rakadua yang masih respect dengan kegiatan-kegiatan positif. Harapan saya terhadap anak-anak muda, termasuk mahasiswa, mari bersama-sama menanamkan pemikiran yang positif,” ujar Wiranto.

Ia juga berharap pawai obor dapat terus menjadi agenda tahunan yang tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda di desa.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa tradisi lokal yang sarat nilai religius dan sosial masih hidup dan terus dilestarikan oleh masyarakat. Di tengah perkembangan zaman, semangat gotong royong dan kebersamaan yang ditunjukkan dalam pawai obor ini menjadi cerminan kuatnya identitas sosial masyarakat Desa Rakadua.

Dengan suasana yang penuh kehangatan dan kekeluargaan, pawai obor Karang Taruna Desa Rakadua berhasil menghadirkan malam takbiran yang tidak hanya meriah, tetapi juga bermakna bagi seluruh warga yang terlibat.

Pewarta: ZULL

Bombana, sultranet.com – Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua melaksanakan salat Isya dan tarawih berjamaah bersama masyarakat di Masjid Nurul Iman, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertujuan mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, Rabu (04/03/2026).

Kehadiran Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara disambut hangat oleh masyarakat yang memenuhi masjid untuk melaksanakan ibadah bersama. Safari Ramadan ini menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai spiritual serta kebersamaan di bulan suci.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan salat Isya berjamaah yang diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Suasana khidmat terlihat ketika para jamaah melaksanakan ibadah bersama sebagai wujud syukur dan penguatan iman di bulan Ramadan.

Usai salat Isya, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua menyampaikan sambutan kepada para jamaah yang hadir. Dalam pesannya, ia mengajak masyarakat untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Dalam bulan Ramadan ini kita diingatkan untuk tidak bersikap sombong terhadap harta maupun jabatan yang kita miliki. Mari kita bersama-sama menjaga negeri ini agar tetap aman dan damai serta saling mendoakan agar para pemimpin diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan amanah untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Hugua.

Menurutnya, bulan suci Ramadan bukan hanya menjadi waktu untuk meningkatkan ibadah, tetapi juga kesempatan mempererat hubungan antara sesama manusia serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan semangat kebersamaan, masyarakat diharapkan dapat terus mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas sosial yang kondusif.

Sementara itu, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menyambut baik kehadiran rombongan Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta masyarakat.

Melalui kegiatan Safari Ramadan, pemerintah daerah juga dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan emosional antara pemimpin dan warga.

Setelah penyampaian sambutan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan salat tarawih berjamaah yang berlangsung khidmat. Para jamaah mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh kekhusyukan hingga akhir kegiatan.

Safari Ramadan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini menjadi salah satu agenda rutin yang bertujuan mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Selain sebagai kegiatan ibadah bersama, safari ini juga menjadi sarana memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin harmonis, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun daerah menuju kesejahteraan yang lebih baik.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus mematangkan kesiapan penyelenggaraan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 melalui proses harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Kabupaten Bombana, Ir. Muhammad Siarah, M.Si, bersama jajaran terkait di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Rabu (25/2/2026).

Harmonisasi Raperbup ini merupakan bagian penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah agar regulasi yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, regulasi ini juga diharapkan dapat menjadi landasan operasional bagi penyelenggaraan layanan panggilan darurat 112 di Kabupaten Bombana.

Dalam forum tersebut, tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara bersama perangkat daerah terkait melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap substansi Raperbup. Berbagai aspek teknis dibahas secara mendalam, mulai dari pengaturan kelembagaan penyelenggara layanan 112, mekanisme operasional, hingga pola koordinasi lintas instansi yang akan terlibat dalam penanganan keadaan darurat.

Pembahasan juga menyoroti standar pelayanan yang harus dipenuhi agar layanan 112 dapat berjalan efektif, cepat, dan responsif dalam menangani berbagai situasi kegawatdaruratan yang dihadapi masyarakat. Standar tersebut mencakup kesiapan sumber daya manusia, sistem pusat panggilan, hingga integrasi komunikasi antarinstansi.

Kepala Diskominfos Kabupaten Bombana, Muhammad Siarah, menegaskan bahwa layanan 112 merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penanganan kondisi darurat yang membutuhkan respon cepat.

“Layanan 112 nantinya akan menjadi pusat koordinasi bagi berbagai instansi yang menangani keadaan darurat. Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat dapat memperoleh bantuan secara lebih cepat dan tepat ketika menghadapi situasi darurat,” kata Siarah.

Ia menambahkan bahwa Diskominfos memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi layanan tersebut, terutama dalam pengelolaan sistem informasi, pengoperasian pusat panggilan darurat, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan layanan 112.

Menurut Siarah, keberadaan layanan ini tidak hanya berkaitan dengan teknologi komunikasi, tetapi juga menuntut sinergi yang kuat antara berbagai perangkat daerah dan lembaga terkait, termasuk unsur keamanan, kesehatan, dan penanggulangan bencana.

“Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci utama agar layanan ini benar-benar mampu memberikan respon cepat dan terkoordinasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain Kepala Diskominfos, kegiatan harmonisasi ini juga dihadiri Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfos Kabupaten Bombana. Kehadiran berbagai perangkat daerah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan regulasi yang komprehensif dan implementatif.

Melalui proses harmonisasi ini, pemerintah daerah berharap Raperbup tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dapat segera disempurnakan dan ditetapkan menjadi peraturan resmi. Dengan demikian, implementasi layanan darurat terpadu tersebut dapat segera dijalankan secara optimal di Kabupaten Bombana.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai kehadiran layanan 112 akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan masyarakat, sekaligus meningkatkan rasa aman warga dalam menghadapi berbagai kondisi darurat.

Ke depan, pemerintah daerah juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar layanan ini dapat dimanfaatkan secara tepat dan efektif ketika terjadi situasi yang membutuhkan penanganan segera.

Bombana, sultranet.com. – Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua M.Ling. melaksanakan salat Isya dan tarawih berjamaah bersama masyarakat sebagai bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memperkuat nilai keagamaan di bulan suci Ramadan, yang berlangsung di Masjid Nurul Iman, Kabupaten Bombana, Rabu (04/03/2026).

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan salat Isya berjamaah yang diikuti oleh masyarakat setempat, tokoh agama, serta jajaran pemerintah daerah. Suasana khidmat dan kebersamaan tampak mewarnai pelaksanaan ibadah yang menjadi bagian penting dalam rangkaian Safari Ramadan tersebut.

Usai salat Isya, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, menyampaikan sambutan di hadapan jamaah. Dalam pesannya, ia mengajak masyarakat untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat nilai kerendahan hati, kebersamaan, serta kepedulian sosial.

“Dalam bulan Ramadan ini kita diingatkan untuk tidak bersikap sombong terhadap harta maupun jabatan yang kita miliki. Mari kita bersama-sama menjaga negeri ini agar tetap aman dan damai serta saling mendoakan agar para pemimpin diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan amanah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah kehidupan bermasyarakat, terlebih di bulan yang penuh berkah ini. Menurutnya, nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama Ramadan harus mampu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan salat tarawih berjamaah yang diikuti dengan penuh kekhusyukan oleh seluruh jamaah. Momen tersebut sekaligus menjadi simbol kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan ibadah.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, turut menyambut baik pelaksanaan Safari Ramadan ini. Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran langsung pimpinan daerah di tengah masyarakat menjadi bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini diharapkan dapat terus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta menjadi wadah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah kehidupan sosial.

Bombana, sultranet.com. – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, meninjau langsung Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) milik Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus upaya melihat secara langsung kondisi fasilitas perikanan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat pesisir, yang berlangsung pada Rabu (4/3/2026).

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat berbagai fasilitas yang ada di PPI Tapuahi, yang selama ini menjadi pusat aktivitas nelayan setempat. PPI tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi hasil tangkapan ikan serta meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di wilayah Kabupaten Bombana.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menegaskan pentingnya keberadaan PPI sebagai salah satu infrastruktur penunjang sektor perikanan daerah. Ia berharap fasilitas tersebut dapat terus ditingkatkan agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Pangkalan Pendaratan Ikan ini memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya nelayan. Ke depan, kita berharap fasilitas ini dapat terus dikembangkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah. Menurutnya, sektor ini memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Potensi yang dimiliki daerah pesisir seperti Bombana sangat besar dan harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selain melakukan peninjauan, kegiatan Safari Ramadan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam suasana penuh keakraban, rombongan berdialog langsung dengan warga dan nelayan setempat untuk mendengarkan berbagai aspirasi terkait pembangunan daerah, khususnya di sektor perikanan.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam memastikan bahwa program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dengan adanya perhatian dari pemerintah, sektor perikanan di Kabupaten Bombana diharapkan mampu berkembang lebih optimal dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah, khususnya bagi masyarakat pesisir.

Bombana, sultranet.com – Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua meninjau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) milik Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas yang menjadi pusat aktivitas nelayan sekaligus bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana, Rabu (4/3/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan fasilitas perikanan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat pesisir. Rombongan meninjau sejumlah sarana yang digunakan nelayan, mulai dari area pendaratan ikan hingga fasilitas penunjang aktivitas perikanan di kawasan tersebut.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengatakan keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan di Desa Tapuahi memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya bagi para nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut.

“PPI ini menjadi salah satu titik penting bagi aktivitas nelayan di Bombana. Kami berharap fasilitas yang ada dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat pesisir,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, peningkatan fasilitas perikanan akan berdampak langsung pada produktivitas nelayan, sekaligus memperkuat sektor ekonomi lokal. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Bombana.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah. Ia menilai potensi sumber daya laut di Sulawesi Tenggara sangat besar dan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Sektor perikanan memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu pemerintah provinsi akan terus mendorong penguatan fasilitas, pengelolaan, serta dukungan terhadap aktivitas nelayan di daerah,” kata Hugua.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mengembangkan infrastruktur perikanan. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, menurutnya nelayan dapat meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil tangkapan.

Selain melakukan peninjauan fasilitas PPI, rombongan pemerintah provinsi dan daerah juga memanfaatkan momentum Safari Ramadan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat setempat. Dalam suasana penuh kehangatan, pemerintah berdialog dengan warga serta mendengarkan berbagai aspirasi terkait pembangunan daerah, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, terutama di bulan Ramadan, diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan warga sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mendorong pembangunan daerah.

Melalui kunjungan ini, pemerintah berharap pengembangan fasilitas perikanan di Bombana dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.