Bombana, sultranet.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bombana terus menunjukkan perkembangan positif sejak mulai dilaksanakan pada 21 April 2025. Hingga akhir Februari 2026, program yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat tersebut telah menjangkau 32.219 penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten.

Program ini menyasar peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, kelompok rentan seperti balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta melibatkan tenaga pendidikan dan kader kesehatan sebagai bagian dari ekosistem layanan. Capaian tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Bombana, Santi Sistra Pratama.

“Program MBG di Bombana terus berkembang. Hingga akhir Februari 2026 tercatat sebanyak 32.219 orang telah menerima manfaat, baik dari kalangan peserta didik maupun kelompok rentan,” kata Santi Sistra Pratama.

Data BGN menunjukkan penerima manfaat berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Tercatat 183 siswa PAUD, 125 siswa RA, dan 2.404 siswa TK menjadi penerima layanan program tersebut. Pada tingkat sekolah dasar, sebanyak 5.708 siswa SD kelas 1–3 serta 5.341 siswa SD kelas 4–6 telah terlayani.

Sementara itu, pada jenjang madrasah ibtidaiyah terdapat 311 siswa MI kelas 1–3 dan 330 siswa MI kelas 4–6 yang menerima manfaat. Program MBG juga menjangkau 3.235 siswa SMP, 1.739 siswa MTsN, 4.077 siswa SMA, 525 siswa SMK, dan 421 siswa MA. Selain itu, terdapat pula 118 siswa dari sekolah luar biasa (SLB) serta pondok pesantren yang turut menerima layanan gizi tersebut.

Tak hanya fokus pada peserta didik, program MBG juga menjangkau kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hingga saat ini tercatat 3.955 balita telah menerima manfaat, disusul 532 ibu hamil dan 961 ibu menyusui yang mendapatkan layanan pemenuhan gizi melalui program tersebut.

Dari sisi penyediaan layanan, sebanyak 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Bombana hingga akhir Februari 2026. Sebanyak 14 unit di antaranya dikelola oleh mitra masyarakat, yayasan, dan pelaku UMKM, sementara masing-masing satu unit berada di bawah naungan TNI AD dan Polri.

Berdasarkan asal bangunan, fasilitas SPPG terdiri dari 10 unit yang memanfaatkan rumah tinggal, satu unit di bangunan hotel atau penginapan, tiga unit ruko, serta dua unit yang menggunakan bangunan pergudangan.

Selain berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. Sebanyak 696 tenaga kerja lokal terlibat sebagai relawan dalam rantai operasional dan distribusi makanan bergizi.

Setiap SPPG dilengkapi dengan struktur pengelola yang terdiri dari satu kepala SPPG, satu ahli gizi yang bertugas sebagai Pelaksana Layanan Operasional Gizi, serta satu tenaga ahli akuntansi yang bertanggung jawab sebagai Pelaksana Layanan Operasional Keuangan.

Pada sektor kemitraan, program ini turut menggandeng 28 pemasok lokal yang terdiri dari enam koperasi, 19 pelaku UMKM, serta tiga pemasok lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan bahan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

Santi menegaskan keberhasilan program MBG tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pelaksana di lapangan.

“Sinergi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan MBG di Bombana. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan UMKM dan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan perluasan jangkauan layanan hingga wilayah terpencil dan kepulauan. Upaya tersebut juga diiringi dengan penguatan standar mutu, keamanan pangan, serta keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas.

Melalui program ini, pemerintah berharap upaya pemenuhan gizi masyarakat dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

sultranet.com- Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana terus mendorong penataan kawasan perdagangan dan peningkatan fasilitas bagi pelaku usaha kecil. Bupati Bombana, Burhanuddin, meresmikan pembangunan Los Ikan Pasar Tadoha Mappaccing di Kecamatan Rumbia Tengah sebagai upaya menyediakan sarana perdagangan yang lebih layak bagi pedagang ikan dan nelayan. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti, Rabu (18/2/2026).

Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas fasilitas pasar tradisional sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran los ikan baru diharapkan mampu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, unsur Forkopimda Bombana, Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana Fatmawati Kasim Marewa, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Bombana, Camat Rumbia Tengah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah, lurah, kepala desa, serta para pedagang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan los ikan merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para pedagang yang selama ini membutuhkan fasilitas yang lebih representatif.

“Pembangunan los ikan ini adalah bukti bahwa apa yang menjadi komitmen pemerintah kepada masyarakat tidak hanya berhenti pada janji. Hari ini kita buktikan melalui pembangunan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, keberadaan los ikan baru menjadi langkah strategis dalam membangun sistem perdagangan yang lebih tertata dan terpusat. Meski demikian, ia mengakui belum seluruh pedagang dapat langsung menempati fasilitas tersebut karena keterbatasan kapasitas yang tersedia.

“Kami memahami masih ada pedagang yang belum mendapatkan tempat. Namun ini adalah langkah awal yang penting untuk mewujudkan pasar yang lebih baik dan tertata. Ke depan, pemerintah akan terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan para pedagang dapat terpenuhi,” ujarnya.

Burhanuddin juga menegaskan bahwa Pasar Tadoha Mappaccing merupakan satu-satunya pusat aktivitas perdagangan yang disiapkan pemerintah di wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Karena itu, seluruh pedagang, khususnya penjual ikan, diminta untuk memusatkan aktivitas jual beli di kawasan pasar tersebut.

“Saya mengimbau seluruh pedagang agar tidak lagi berjualan di trotoar, badan jalan, ruang terbuka hijau maupun kawasan pesisir pantai. Semua aktivitas perdagangan harus dipusatkan di pasar agar lebih tertib, aman, dan nyaman,” tegasnya.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perindagkop, camat, lurah, dan kepala desa untuk melakukan pengawasan serta pembinaan secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga ketertiban pasar sekaligus mendukung program pemerintah pusat dalam menciptakan ruang publik yang bersih, tertata, dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain meningkatkan kenyamanan berusaha bagi pedagang, keberadaan los ikan baru juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Fasilitas yang lebih memadai diyakini akan memperlancar aktivitas perdagangan hasil perikanan sekaligus memberikan nilai tambah bagi nelayan dan pelaku usaha kecil di Kabupaten Bombana.

Dengan diresmikannya los ikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Pasar Tadoha Mappaccing dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih hidup, modern, dan tertata. Kehadiran fasilitas baru itu juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang semakin produktif dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com. – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si meresmikan pembangunan los ikan di Pasar Tadoha Mappaccing, Kecamatan Rumbia Tengah, sebagai upaya meningkatkan fasilitas perdagangan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pedagang ikan dan nelayan. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya pemanfaatan fasilitas tersebut oleh masyarakat, yang dilaksanakan pada Rabu (18/2/2026).

Kegiatan peresmian turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, unsur Forkopimda, Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, Camat Rumbia Tengah, serta jajaran kepala OPD, lurah, kepala desa, dan para pedagang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan los ikan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sarana perdagangan yang layak bagi masyarakat. Ia menyebut, kehadiran fasilitas ini menjadi bukti bahwa program pembangunan yang direncanakan pemerintah benar-benar direalisasikan.

“Pembangunan los ikan ini adalah wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas yang layak bagi pedagang. Ini bukan sekadar janji, tetapi sudah kita buktikan melalui pembangunan yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengakui bahwa belum seluruh pedagang dapat langsung menempati fasilitas baru tersebut. Namun, ia menilai pembangunan ini merupakan langkah awal yang strategis dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertata dan terpusat di kawasan pasar.

Ia menegaskan bahwa Pasar Tadoha Mappaccing merupakan pusat utama aktivitas perdagangan di wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Oleh karena itu, ia meminta para pedagang, khususnya penjual ikan, untuk tidak lagi berjualan di trotoar, badan jalan, ruang terbuka hijau, maupun kawasan pesisir pantai.

“Pasar ini adalah pusat perdagangan kita. Saya minta seluruh pedagang, khususnya penjual ikan, agar berjualan di tempat yang telah disediakan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama,” tegasnya.

Untuk memastikan penataan berjalan dengan baik, Bupati juga menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindagkop, serta aparat kecamatan hingga desa untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Menurutnya, langkah ini penting agar fungsi ruang publik tetap terjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menambahkan, penataan pasar juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman, khususnya di kawasan pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan diresmikannya los ikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Pasar Tadoha Mappaccing dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih tertata dan hidup. Selain itu, fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang, nelayan, serta pelaku usaha kecil di daerah tersebut.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si meresmikan pembangunan Los Ikan Pasar Tadoha Mappaccing di Kecamatan Rumbia Tengah sebagai upaya memperkuat fasilitas perdagangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang ikan dan nelayan. Peresmian tersebut ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya pemanfaatan fasilitas baru itu oleh para pedagang, Rabu (18/2/2026).

Peresmian los ikan ini menjadi salah satu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyediakan sarana perdagangan yang lebih layak, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi di pasar sekaligus memberikan ruang usaha yang lebih baik bagi para pedagang ikan.

Kegiatan peresmian turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Bombana, Camat Rumbia Tengah, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah, lurah, kepala desa, dan para pedagang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan los ikan tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil di sektor perdagangan ikan.

“Pembangunan los ikan ini adalah bukti bahwa komitmen pemerintah kepada masyarakat tidak hanya sekadar janji, tetapi diwujudkan melalui pembangunan yang nyata dan dapat langsung dirasakan manfaatnya,” ujar Burhanuddin.

Ia menjelaskan bahwa fasilitas tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib dan higienis, sehingga aktivitas jual beli menjadi lebih nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Dengan adanya los khusus bagi pedagang ikan, pemerintah daerah juga berupaya menata sistem perdagangan agar lebih terpusat dan terorganisasi dengan baik.

Bupati Burhanuddin mengakui bahwa belum seluruh pedagang dapat langsung menempati los baru tersebut. Namun, menurutnya, pembangunan ini merupakan langkah awal yang penting untuk mendorong penataan pasar secara bertahap.

“Kita memahami bahwa belum semua pedagang bisa langsung menempati los ini, tetapi ini adalah langkah awal yang penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertata dan terpusat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Pasar Tadoha Mappaccing merupakan pusat aktivitas perdagangan utama bagi masyarakat di wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Oleh karena itu, para pedagang, khususnya penjual ikan, diimbau agar tidak lagi berjualan di trotoar, badan jalan, ruang terbuka hijau, maupun kawasan pesisir pantai.

“Pasar Tadoha Mappaccing ini adalah pusat perdagangan kita. Karena itu, pedagang ikan sebaiknya berjualan di tempat yang sudah disediakan agar pasar menjadi lebih tertib dan nyaman bagi semua,” jelasnya.

Untuk memastikan penataan pasar berjalan secara konsisten, Bupati Burhanuddin menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta camat, lurah, dan kepala desa untuk mengawal kebijakan tersebut secara berkelanjutan.

Menurutnya, langkah ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan fungsi ruang publik, termasuk di kawasan pasar tradisional yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Dengan diresmikannya los ikan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Pasar Tadoha Mappaccing dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih hidup, tertata, dan produktif. Kehadiran fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pedagang serta memperkuat roda perekonomian masyarakat di daerah itu.

sultranet.com – Bombana – Bupati Bombana, Burhanuddin, memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui sektor perikanan air tawar. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menghadiri kegiatan panen ikan air tawar sekaligus bersilaturahmi dan berdialog langsung dengan warga di Dusun Sangkama dan Dusun Tuturpo, Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu. Dalam kesempatan itu, Bupati mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat terkait pengembangan usaha perikanan, peningkatan infrastruktur jalan, hingga kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut, Sabtu (14/2/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus memastikan berbagai potensi desa dapat berkembang secara berkelanjutan. Melalui dialog terbuka, warga menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah daerah, terutama terkait peningkatan akses jalan yang dinilai sangat penting untuk menunjang distribusi hasil panen ikan dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.

Masyarakat menilai kondisi infrastruktur jalan yang memadai akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas usaha perikanan air tawar yang selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan warga. Akses transportasi yang lebih baik juga diyakini dapat membuka peluang pemasaran hasil panen ke wilayah yang lebih luas.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan anggaran daerah.

“Akses jalan merupakan salah satu penunjang utama dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Apa yang menjadi aspirasi warga hari ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan kami kaji sesuai dengan perencanaan serta kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Burhanuddin.

Selain berdialog dengan warga, Bupati juga turun langsung menyaksikan dan mengikuti proses panen ikan air tawar bersama kelompok masyarakat setempat. Kehadirannya di tengah para petani ikan menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan sektor perikanan yang dinilai memiliki prospek besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin berharap hasil panen ikan air tawar dari Desa Tongkoseng tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga mampu menjangkau daerah lain di Kabupaten Bombana maupun wilayah sekitarnya.

“Saya berharap hasil panen yang diperoleh masyarakat dapat dipasarkan lebih luas sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih besar. Potensi perikanan air tawar di wilayah ini sangat baik dan perlu terus dikembangkan bersama,” katanya.

Menurutnya, penguatan sektor perikanan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga harus didukung dengan akses pasar yang memadai agar hasil usaha masyarakat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan demikian, sektor perikanan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

Rangkaian kunjungan tersebut juga dimanfaatkan Bupati untuk menyerahkan bantuan guna mendukung perbaikan masjid di desa setempat. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas sarana ibadah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial warga.

Tidak hanya itu, Bupati turut meninjau kondisi sekolah yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan di pedesaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Syahrun, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Fatmawati Kasim Marewa, para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang antusias mengikuti kegiatan silaturahmi dan panen ikan bersama.

Melalui kegiatan itu, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam mendukung pengembangan potensi desa. Selain sektor perikanan, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan kehidupan sosial keagamaan juga menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

sultranet.com – Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi memperkuat kerja sama dengan Pengadilan Negeri Pasar Wajo guna meningkatkan pelayanan persidangan di bidang kependudukan bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang sinergitas peran dan fungsi pelayanan persidangan kependudukan yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Jumat (13/2/2026).

Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan penetapan pengadilan terkait administrasi kependudukan, seperti perubahan nama, perbaikan akta kelahiran, serta berbagai permohonan kependudukan lainnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bombana Burhanuddin, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran Pengadilan Negeri Pasar Wajo, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo beserta rombongan yang hadir langsung di Kabupaten Bombana untuk membangun sinergi pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo bersama rombongan di Kabupaten Bombana. Perjalanan ke daerah kami tidak mudah, baik melalui jalur laut maupun jalur darat yang harus melewati Konawe Selatan sebelum tiba di Rumbia. Ini tentu merupakan bentuk komitmen dan keseriusan dalam membangun sinergi pelayanan kepada masyarakat,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan.

“Harapan kami, sinergi ini benar-benar memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat Bombana,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo, Ivan Budi Hartanto, menjelaskan bahwa nota kesepakatan tersebut bertujuan mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Bombana sehingga proses penyelesaian perkara kependudukan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah sidang keliling, di mana majelis hakim yang datang langsung ke daerah sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Pasar Wajo,” jelas Ivan.

Ia mengatakan, Pengadilan Negeri Pasar Wajo juga telah menyediakan layanan pendaftaran perkara secara daring untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan tanpa harus datang langsung ke kantor pengadilan.

Selain itu, pihaknya tengah menyiapkan pengembangan sistem persidangan berbasis telekonferensi untuk perkara-perkara tertentu yang bersifat sederhana. Inovasi tersebut diharapkan dapat semakin memangkas biaya dan waktu yang harus dikeluarkan masyarakat.

“Ke depan, kami juga merencanakan pengembangan sidang melalui telekonferensi untuk perkara tertentu yang bersifat sederhana. Dengan begitu, pemohon dan saksi dapat berada di Bombana, sementara persidangan tetap berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Ivan menambahkan, sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Melalui koordinasi yang baik, setiap penetapan pengadilan dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen administrasi kependudukan tanpa proses berulang yang memberatkan masyarakat.

Kerja sama ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat integrasi pelayanan antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah. Dengan adanya pelayanan yang lebih mudah diakses, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kepastian hukum secara cepat, efektif, dan efisien.

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut menandai komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pengadilan Negeri Pasar Wajo untuk menghadirkan pelayanan persidangan kependudukan yang lebih dekat, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bombana, sultranet.com. – Pemerintah Kabupaten Bombana melaksanakan rapat koordinasi sekaligus penandatanganan nota kesepakatan dengan Pengadilan Negeri Pasar Wajo untuk memperkuat sinergi pelayanan persidangan di bidang kependudukan bagi masyarakat. Kerja sama ini bertujuan menghadirkan layanan hukum yang lebih mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi warga, yang digelar di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., jajaran Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran pihak Pengadilan Negeri Pasar Wajo menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi lintas institusi demi peningkatan pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas komitmen Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang hadir langsung di Bombana meskipun harus menempuh perjalanan cukup panjang.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo bersama rombongan di Kabupaten Bombana. Perjalanan ke daerah kami tidak mudah, baik melalui jalur laut maupun darat, namun ini menunjukkan keseriusan dalam membangun pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama tersebut mampu memberikan manfaat nyata, terutama dalam mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi kependudukan yang memerlukan penetapan pengadilan.

“Harapan kami, sinergi ini dapat memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat Bombana,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa nota kesepakatan ini difokuskan pada peningkatan akses pelayanan hukum, khususnya dalam perkara kependudukan seperti perubahan nama, perbaikan akta kelahiran, dan permohonan lainnya.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkahnya adalah menghadirkan sidang keliling, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Pasar Wajo,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyediakan layanan pendaftaran perkara secara daring untuk mempermudah proses administrasi. Selain itu, ke depan akan dikembangkan sistem persidangan melalui telekonferensi untuk perkara sederhana.

“Dengan sistem ini, pemohon dan saksi dapat berada di Bombana, sementara persidangan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Menurutnya, kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat penting agar setiap hasil penetapan pengadilan dapat segera ditindaklanjuti menjadi dokumen resmi tanpa proses yang berulang.

Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pengadilan Negeri Pasar Wajo sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan.

Melalui kerja sama ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Bombana dapat merasakan kemudahan akses layanan hukum yang lebih dekat, cepat, dan efisien, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri Pasar Wajo untuk memperkuat pelayanan persidangan di bidang administrasi kependudukan bagi masyarakat. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang diharapkan dapat memperluas akses layanan hukum serta mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perkara kependudukan, seperti perubahan nama dan perbaikan akta kelahiran, di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang telah datang langsung ke Kabupaten Bombana untuk menjalin kerja sama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo bersama rombongan di Kabupaten Bombana. Perjalanan ke daerah kami tidak mudah, baik melalui jalur laut maupun jalur darat yang harus melewati Konawe Selatan sebelum tiba di Rumbia. Ini tentu merupakan bentuk komitmen dan keseriusan dalam membangun sinergi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan merupakan langkah strategis untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan memiliki kepastian hukum bagi masyarakat.

“Harapan kami, sinergi ini benar-benar memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat Bombana,” katanya.

Bupati menilai kerja sama tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan yang sering membutuhkan penetapan dari pengadilan.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. menjelaskan bahwa nota kesepakatan ini bertujuan untuk mendekatkan akses layanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bombana.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah sidang keliling, di mana majelis hakim yang datang langsung ke daerah sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Pasar Wajo,” jelas Ivan.

Ia mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya dan waktu masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengikuti proses persidangan.

Selain itu, Pengadilan Negeri Pasar Wajo juga telah menyediakan layanan pendaftaran perkara secara daring untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan perkara.

“Ke depan, kami juga merencanakan pengembangan sidang melalui telekonferensi untuk perkara tertentu yang bersifat sederhana. Dengan begitu, pemohon dan saksi dapat berada di Bombana, sementara persidangan tetap berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Ivan menambahkan bahwa sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi bagian penting dari kerja sama tersebut agar setiap penetapan pengadilan dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen administrasi kependudukan.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah akan membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat tanpa harus melalui prosedur yang berulang.

Kegiatan rapat koordinasi tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi pelayanan hukum di bidang kependudukan sekaligus menghadirkan layanan peradilan yang lebih dekat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat Bombana.

sultranet.com – Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab melalui partisipasi aktif dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Bombana Burhanuddin bersama Wakil Bupati Ahmad Yani secara virtual dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (12/2/2026).

Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap proses pemeriksaan keuangan daerah sekaligus upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Selain Bupati dan Wakil Bupati, kegiatan itu juga diikuti Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Entry Meeting tersebut merupakan tahapan awal pemeriksaan LKPD Tahun 2025 pada pemerintah daerah yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI BPK.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ribka Haluk, yang memberikan arahan kepada seluruh pemerintah daerah peserta pemeriksaan. Sementara itu, para gubernur di wilayah kerja Ditjen PKN VI BPK mengikuti kegiatan secara langsung di Auditorium Bima, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar.

Dalam sambutannya, Ribka Haluk menegaskan bahwa pemeriksaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tujuan bernegara, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.

“Sesuai dengan tujuan negara kita, yakni mensejahterakan rakyat, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan harapan yang juga sangat besar. Karena itu, Entry Meeting ini menjadi forum yang sangat strategis dan penting,” ujar Ribka.

Menurutnya, proses pemeriksaan bukan semata-mata kegiatan administratif, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka antara BPK dan pemerintah daerah selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Forum ini menjadi dialog terbuka antara BPK dan pemerintah daerah yang akan diaudit, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Secara konstitusional, BPK memiliki peran strategis sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Bab VIII A Pasal 23E, 23F, dan 23G yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi audit keuangan negara.

Melalui Entry Meeting ini, BPK dan pemerintah daerah menyamakan persepsi terkait metodologi pemeriksaan, ruang lingkup audit, serta batasan-batasan pemeriksaan pendahuluan. Langkah tersebut dilakukan agar proses audit dapat berjalan efektif, terarah, dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain sebagai bagian dari mekanisme pemeriksaan rutin, kegiatan ini juga sejalan dengan ASTA CITA ke-7 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, keikutsertaan dalam Entry Meeting menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam menjalani proses pemeriksaan sekaligus memperkuat budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Pemerintah daerah berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada masyarakat.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BPK, diharapkan tata kelola keuangan yang baik dapat terus terjaga sehingga setiap program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos menyambut kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka dalam rangka kunjungan kerja TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana, yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (9/2/2026).

Kedatangan Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara didampingi oleh Staf Ahli TP PKK Sultra Ny. Ratna Lada Hugua beserta rombongan. Penyambutan berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan, diawali dengan penampilan tarian adat sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan selamat datang.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari agenda TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan TP PKK di tingkat kabupaten. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program-program PKK yang berfokus pada pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program PKK. “Kami menyambut baik kunjungan kerja ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK dalam mendorong program pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan TP PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam aspek peningkatan kualitas hidup keluarga. Pemerintah Kabupaten Bombana, kata dia, akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program yang dijalankan.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, menekankan pentingnya kolaborasi antara TP PKK provinsi dan kabupaten. “Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan memastikan program-program PKK dapat berjalan optimal hingga ke tingkat masyarakat,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan program PKK sangat bergantung pada sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap komunikasi dan kerja sama yang baik dapat terus terjalin.

Turut hadir dalam kegiatan penyambutan tersebut Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Kehadiran para pejabat daerah ini menunjukkan dukungan penuh terhadap agenda TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara selama berada di Bombana.

Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh keakraban, mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat peran TP PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.