Bombana, sultrtanet.com. — Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama jajaran pemerintah daerah melakukan panen bersama di Kebun PKK Kabupaten Bombana sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan keluarga dan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif, Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, didampingi Staf Ahli TP PKK Sultra Ny. Ratna Lada Hugua. Turut hadir Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., serta Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos bersama jajaran.

Panen bersama tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana. Dalam kegiatan itu, berbagai hasil tanaman pekarangan seperti cabai, tomat, dan aneka sayuran dipanen secara langsung oleh para peserta.

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, menegaskan pentingnya peran PKK dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga. “Pemanfaatan pekarangan rumah harus terus didorong agar mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Menurutnya, gerakan pemanfaatan lahan pekarangan bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan keluarga secara berkelanjutan. Ia berharap program ini dapat terus dikembangkan di seluruh daerah.

Sementara itu, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan dukungannya terhadap berbagai program TP PKK yang dinilai memberikan dampak langsung kepada masyarakat. “Kegiatan seperti ini sangat positif karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam hal ketahanan pangan dan ekonomi keluarga,” katanya.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Fatmawati Kasim Marewa, menambahkan bahwa kebun PKK menjadi salah satu contoh nyata pemanfaatan lahan yang produktif. Ia berharap kegiatan serupa dapat menginspirasi masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah secara optimal.

Suasana panen berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Para peserta tampak antusias memetik hasil kebun yang telah dikelola secara berkelanjutan. Momentum ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara TP PKK provinsi dan kabupaten.

Melalui kegiatan ini, TP PKK diharapkan terus menjadi motor penggerak dalam mengembangkan program pemberdayaan keluarga, khususnya dalam mendukung ketersediaan pangan rumah tangga yang mandiri dan berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com – Polemik legitimasi Kepemimpinan Adat Kerajaan Moronene Keuwia Rumbia kembali memanas setelah pernyataan Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani dan pihak Raja Moronene Pauno Rumbia VII, Mokole Alfian Pimpie S.H., M.AP beredar di sejumlah media. Selasa (9/12/2025).

Pernyataan yang menyebut aksi demonstrasi di Polda Sultra tidak mewakili kerajaan yang sah serta klaim bahwa Lembaga Adat Moronene (LAM) telah dibubarkan, mendapat bantahan keras dari kubu Musyawarah Adat 1 Juli 2025.

Mantan Koordinator Musyawarah Adat Moronene, Muhammad Mardhan, M.A., menilai pemberitaan dari beberapa media tidak berimbang dan cenderung memihak satu kelompok.

“Media seperti itu layak dievaluasi Dewan Pers. Beritanya tidak berkualitas, tidak diverifikasi, dan jelas menguntungkan satu kelompok tertentu. Itu bukan kerja jurnalistik, tapi alat propaganda,” tegas Mardhan.

Aksi di Polda Sultra Disebut Tidak Sah, Mardhan Lakukan Klarifikasi

Sebelumnya, Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menyatakan bahwa massa Lembaga Adat Moronene (LAM) yang berunjuk rasa di Polda Sultra tidak mewakili Kerajaan Moronene yang sah. Menanggapi itu, Mardhan menyebut pernyataan tersebut keliru dan tidak memahami konteks aksi.

“Aksi di Polda itu bukan soal suksesi raja, tapi soal dugaan kriminalisasi terhadap tokoh adat. Kalau Wabup mau bicara legitimasi, pahami dulu persoalannya. Jangan asal keluarkan pernyataan yang menyesatkan publik,” ujarnya.

Mardhan juga menyinggung pernyataan Mokole Alfian Pimpie yang ia sebut sebagai mantan raja, yang dalam pemberitaan lain mengklaim masih sebagai raja Moronene Keuwia Rumbia yang sah. Menurutnya, itu bertentangan dengan keputusan adat 1 Juli 2025.

“Pemakzulan Raja Moronene Keuwia Rumbia ke-VII itu sudah final sejak Musyawarah Adat 1 Juli 2025. Kalau mereka masih ngotot mengakui legitimasi Raja Moronene Keuwia ke-VII, itu urusan mereka. Kami sudah tidak sudi punya raja seperti itu,” katanya.

Ia bahkan menantang pihak yang tidak setuju untuk hadir di forum terbuka. “Jangan cuma baka-baka di media. Kalau punya pengetahuan dan dasar adat yang benar, mari ketemu di forum khusus dan debat terbuka. Jangan cuma jago bikin gaduh,” tegasnya.

LAM Bantah Keras Klaim Pembubaran Versi Kerajaan Keuwia

Ketua Lembaga Adat Moronene, Yunus N.L., juga merespons klaim dari Kerajaan Moronene Keuwia yang menyebut LAM telah dibubarkan sejak 2017. Klaim itu sebelumnya disampaikan Alfian Pimpie melalui sejumlah media.

“Pernyataan bahwa LAM dibubarkan itu pernyataan tolol. LAM diakui negara melalui Akta Nomor 7 tanggal 10 Februari 2000 dan diperbarui tahun 2025 lewat Musyawarah Luar Biasa. Tidak ada kerajaan mana pun yang bisa membubarkan organisasi yang diakui negara, apalagi oknum raja yang sudah dimakzulkan,” tegas Yunus.

Ia menjelaskan bahwa LAM telah eksis sebelum terbentuknya Kabupaten Bombana dan hingga kini tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga adat resmi masyarakat Moronene.

“Kami menjaga kepentingan masyarakat Moronene. Beda dengan Lembaga Adat versi kerajaan yang hanya memikirkan kepentingan sempit dan dekat dengan kekuasaan,” tegasnya.

Untuk diketahui, diberitakan sebelumnya pihak Raja Moronene Keuwia Rumbia VII, Alfian Pimpie menegaskan tidak mengakui keberadaan Lembaga Adat Moronene (LAM) yang dinyatakan telah dibekukan sejak 2017. Penegasan itu disampaikan melalui maklumat resmi Pauno Rumbia VII pada konferensi pers di Rumah Adat Moronene Keuwia Rumbia, Kelurahan Taubonto, Minggu malam (7/12/2025).

Maklumat tersebut dikeluarkan sebagai respons atas aksi LAM di Markas Polda Sulawesi Tenggara pada 4 Desember lalu, yang meminta pembatalan proses hukum terhadap Mokole Aswar Latif Haba yang mereka klaim sebagai Raja ke Moronene Keuwia VIII versi LAM. Kerajaan menyatakan tindakan itu tidak sah karena LAM sudah tidak lagi menjadi bagian dari struktur resmi adat Moronene Keuwia Rumbia.

Dalam maklumatnya, Pauno Rumbia VII, Mokole Alfian Pimpie menegaskan bahwa sejak penobatannya sebagai Raja ke XXXIII pada 2012, tidak pernah ada proses pemilihan, pelantikan, ataupun penetapan raja baru.

“Pergantian raja hanya bisa dilakukan dari garis keturunan langsung dan melalui prosesi adat yang disaksikan pemerintah dan kerajaan-kerajaan tetangga,” tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa LAM telah demisioner sejak 1 Oktober 2017 setelah terbentuknya Lembaga Adat Kerajaan Moronene Keuwia (LAKM).

“LAKM Keuwia mendukung penuh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) untuk menjalankan tugas secara profesional,” tegas Alfian Pimpie.

Pewarta: Ibhar

Bombana, sultranet.com | Tim Penilai Adipura Tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI melakukan peninjauan lapangan di Kabupaten Bombana dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup pada Senin, 1 Desember 2025.

Penilaian tersebut merupakan tahap akhir dari rangkaian proses yang telah berlangsung sejak Juli 2025. Tim KLH/BPLH RI menilai berbagai indikator pengelolaan lingkungan daerah, mulai dari sistem pengelolaan sampah dan kebersihan yang memiliki bobot penilaian terbesar, hingga kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta kebijakan pemerintah daerah.

Wakil Bupati Bombana menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas kebersihan dan penataan lingkungan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, petugas kebersihan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memperkuat gerakan lingkungan yang selama ini digaungkan melalui tagline “Berani Bersih Wonuaku.”

“Pemkab Bombana berkomitmen memperkuat program lingkungan dan terus melakukan pembenahan. Ini bukan menjadi akhir, tetapi awal dari upaya besar kita bersama untuk menghadirkan Bombana yang lebih bersih. Kami berharap penilaian tahun ini membawa hasil terbaik bagi daerah,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga berharap seluruh masyarakat Bombana ikut memberikan dukungan dan doa agar daerah tersebut dapat meraih penghargaan Adipura untuk pertama kalinya. Ahmad Yani menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan tidak hanya untuk memenuhi penilaian, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk generasi mendatang.

Dalam rangkaian kunjungan, tim KLH/BPLH RI meninjau sejumlah lokasi strategis yang menjadi indikator penilaian, di antaranya sekolah-sekolah, kantor dinas terkait, terminal, rumah sakit, hingga ruang terbuka hijau. Pada setiap titik pemantauan, jajaran Dinas Lingkungan Hidup Bombana memberikan penjelasan mengenai progres, inovasi, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan.

Tim penilai juga melakukan verifikasi terhadap kebersihan fasilitas umum, efektivitas pengangkutan sampah, kualitas penataan ruang publik, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan lingkungan.

Hasil akhir penilaian Adipura 2025 akan diumumkan oleh KLH/BPLH RI setelah seluruh rangkaian verifikasi nasional selesai. Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan optimis dapat memperoleh hasil terbaik berdasarkan langkah-langkah pembenahan yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. (IS)

Bombana, sultranet.com – Warga Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, digemparkan oleh penemuan sesosok mayat dalam kondisi tinggal kerangka di area persawahan setempat pada Senin sore sekitar pukul 16.30 WITA, 1 Desember 2025.

Penemuan ini bermula ketika pemilik lahan, Komang Pasek, hendak menutup pematang sawah miliknya. Saat berada di lokasi, ia melihat sebuah objek mencurigakan tergeletak di pematang. Merasa ada yang tidak wajar, ia kemudian mendekat untuk memastikan. Ketika menyadari bahwa objek tersebut adalah kerangka manusia, Komang langsung memanggil warga sekitar dan melaporkan temuan itu ke Polsek Lantari Jaya.

Informasi penemuan mayat tersebut kemudian sampai kepada pihak keluarga yang sebelumnya kehilangan anggota keluarga sejak 15 November 2025. Sri Rahayu, anak korban, bersama anggota keluarga lainnya segera menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian, mereka langsung mengenali pakaian yang melekat pada kerangka tersebut sebagai pakaian terakhir yang dikenakan ibunya, Tentrem, 50 tahun, warga Desa Langkowala. Selain itu, keluarga juga menguatkan identifikasi berdasarkan riwayat korban yang diketahui mengalami gangguan ingatan dan kerap keluar rumah seorang diri.

“Ini pakaian terakhir yang dipakai mama waktu hilang,” kata Sri Rahayu di lokasi penemuan. Keluarga menyatakan menerima kejadian tersebut dengan lapang dada. “Karena sudah sering kali ibu kami pergi keluar dan lupa untuk jalan pulang, kami ikhlas dengan apa yang terjadi,” ujar pihak keluarga.

Kapolsek Lantari Jaya, IPDA Prasetyo Nento, SH, bersama personel Polsek langsung mendatangi lokasi untuk melakukan serangkaian tindakan penanganan awal. Petugas mengamankan area, melakukan identifikasi, serta melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) sesuai standar prosedur. Proses ini turut dikoordinasikan dengan Kasat Reskrim Polres Bombana.

Setelah olah TKP, jenazah dievakuasi ke Puskesmas Lombakasi untuk dilakukan pemeriksaan medis atau visum luar. Dari hasil pemeriksaan tenaga medis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dokter memperkirakan korban telah meninggal sekitar dua minggu sebelum ditemukan. Pemeriksaan juga memastikan bahwa kerangka tersebut merupakan jenazah seorang perempuan.

Pihak keluarga mengakui bahwa mereka sebelumnya tidak melaporkan kehilangan secara resmi ke kepolisian. Mereka hanya menyampaikan informasi melalui media sosial dengan harapan masyarakat dapat membantu menemukan korban. Kondisi gangguan ingatan yang dialami korban juga membuat keluarga berulang kali mengalami situasi serupa, sehingga mereka awalnya berharap korban kembali seperti biasanya.

IPDA Prasetyo Nento menjelaskan bahwa penanganan dilakukan sesuai prosedur. “Kami sudah mengamankan lokasi, mengumpulkan keterangan saksi dan keluarga, serta mengevakuasi jenazah untuk pemeriksaan medis. Kasus ini tetap kita tindaklanjuti dengan memastikan seluruh informasi yang diperlukan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bombana, IPTU Yudha Febry Widanarko, S.Tr.K., S.I.K, turut memastikan bahwa koordinasi lanjutan akan dilakukan demi memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

“Kami masih menunggu hasil lengkap pemeriksaan medis dan keterangan tambahan dari pihak keluarga,” singkat Yudha. (IS)

Bombana, sultranet.com | Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, secara resmi menutup kegiatan Road Race Bupati Cup I yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bombana. Penutupan ditandai dengan penyerahan piala dan hadiah kepada para juara pada Minggu, 30 November 2025.

Ajang balap motor perdana yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Bombana ini berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ribuan penonton memenuhi area sirkuit non permanen yang digunakan sebagai arena balap, sekaligus menjadi bukti tingginya minat terhadap olahraga otomotif di daerah tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas suksesnya penyelenggaraan event yang menjadi sejarah baru bagi dunia otomotif Bombana. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan yang terus diperbaiki dan dikembangkan, termasuk peningkatan kualitas sirkuit balap agar lebih aman dan representatif.

“Alhamdulillah, Road Race Bupati Cup I berjalan dengan sukses. Ini adalah event perdana kita, dan insyaallah akan terus kita lanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki dan meningkatkan kualitas sirkuit agar para pembalap dapat berkompetisi dengan aman,” ujar Bupati di hadapan peserta dan masyarakat.

Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa seluruh kegiatan hiburan masyarakat yang digelar pemerintah daerah akan tetap berlangsung secara gratis sebagai bentuk komitmen menghadirkan ruang ekspresi dan rekreasi bagi warga Bombana. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung berbagai agenda pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

Selain memberi apresiasi kepada para pembalap, panitia, dan komunitas otomotif, Bupati juga menyampaikan doa dan harapan untuk peserta yang mengalami insiden saat balapan. “Kita doakan bersama agar saudara kita yang sempat mengalami kecelakaan saat mengikuti race dapat segera pulih. Keamanan dan kesehatan para pembalap adalah prioritas utama kita,” ujarnya.

Penyelenggaraan Road Race Bupati Cup I tidak hanya menjadi tontonan menarik, tetapi juga harapan baru bagi pembinaan atlet otomotif daerah. Pemerintah daerah menilai ajang ini dapat menjadi ruang pembibitan atlet yang berpotensi mengharumkan nama Bombana di berbagai kompetisi, termasuk Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) dan event otomotif tingkat nasional.

Sejumlah komunitas balap memberikan apresiasi atas dukungan penuh pemerintah daerah, khususnya keberanian menghadirkan event resmi perdana yang memfasilitasi bakat anak-anak muda Bombana. Banyak di antara pembalap menyebut event ini sebagai momentum penting pembinaan dan peningkatan kualitas atlet lokal.

Dinas terkait juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan tahun ini menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan teknis ke depan, baik dari segi pengamanan lintasan, kualitas permukaan sirkuit, hingga manajemen lomba agar dapat menyesuaikan standar kompetisi profesional. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan kesiapan menjadikan event ini sebagai kalender tetap pembinaan olahraga otomotif.

Masyarakat yang memadati area RTH turut menikmati berbagai rangkaian kegiatan pendukung yang disiapkan panitia, menciptakan suasana hiburan rakyat yang aman dan tertib. Antusiasme penonton menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan yang diharapkan semakin baik pada edisi berikutnya.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat layanan dasar masyarakat melalui pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang dipusatkan di Halaman Kantor Camat Poleang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan dirangkaikan dengan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Senin (24/11/2025).

Operasi Pasar Murah yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bombana menyediakan sebanyak 400 paket kebutuhan pokok dengan harga jauh lebih terjangkau bagi masyarakat. Paket tersebut berisi sejumlah komoditas penting yang kerap mengalami fluktuasi harga. Pelaksanaan pasar murah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat Poleang sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan warga. “Kami ingin memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Operasi pasar ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan membantu warga dengan harga yang bisa dijangkau,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Posyandu yang dipimpin oleh Ketua Tim Pembina Posyandu, Hj. Fatmawati Kasim Marewa. Dalam penyampaiannya, ia menekankan pentingnya penguatan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi acuan utama pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Enam SPM tersebut meliputi sektor kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman dan ketertiban umum. “Penguatan Posyandu menjadi kunci utama agar pelayanan dasar benar-benar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama ibu dan anak,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh kader Posyandu dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat peran Posyandu sebagai pusat layanan terpadu yang memberikan manfaat langsung bagi warga. Keberadaan Posyandu dianggap sangat strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang anak dan kesehatan keluarga.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan ini diberikan untuk membantu meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat di wilayah Poleang. Selain itu, pemerintah daerah turut menyalurkan bantuan paket perlengkapan sekolah berupa tas, buku, sepatu, dan seragam kepada siswa sekolah dasar. Program ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan memastikan anak-anak di Poleang mendapatkan dukungan yang cukup dalam proses belajar.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana mengikuti Zoom Meeting Sinkronisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Daerah yang dilaksanakan bersama pemerintah pusat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor DPPKB Bombana, dihadiri perwakilan Bappeda dan tim teknis DPPKB pada Rabu (27/08/2025).

Dalam forum strategis tersebut, pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya memperoleh penguatan teknis terkait penyusunan PJPK. Agenda ini juga menghadirkan sesi konsultasi serta diskusi interaktif bersama Tim Parameter dan Tim Kerja Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Nasional.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, mengatakan bahwa keikutsertaan daerah dalam forum nasional sangat penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan kependudukan berjalan sejalan dengan kebijakan pusat. “Partisipasi aktif dalam forum seperti ini sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan kependudukan daerah dengan arah kebijakan nasional,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa ruang diskusi seperti ini membantu memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan.

Menurut Abdul Azis, sinkronisasi PJPK menjadi fondasi penting agar roadmap pembangunan kependudukan Bombana memiliki arah yang jelas, terukur, dan terintegrasi. Ia mendorong seluruh perangkat daerah terkait untuk memanfaatkan forum ini sebagai momentum memperkuat data, analisis, serta strategi kebijakan yang akan dituangkan dalam dokumen resmi daerah.

Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat menyusun PJPK yang lebih terarah dan berbasis data mutakhir, sehingga mampu menjawab kebutuhan serta tantangan pembangunan kependudukan di masa mendatang. Pemerintah daerah menilai bahwa kolaborasi dan keselarasan kebijakan merupakan kunci menghadapi dinamika kependudukan yang semakin kompleks.

Partisipasi Bombana dalam kegiatan nasional ini menandai komitmen daerah dalam memperkuat tata kelola pembangunan kependudukan secara berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap langkah kebijakan tetap berada dalam koridor perencanaan yang komprehensif dan responsif terhadap perubahan.

Bombana, sultranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, secara resmi membuka seminar awal Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ–PID) yang digelar di Ruang Rapat Tina Orima, Lantai 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bombana bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Haluoleo. Seminar tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat arah kebijakan riset dan inovasi daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai, penyusunan RIPJ–PID merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi riset dan inovasi yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah. “Riset dan inovasi adalah kunci kemajuan. Dokumen ini akan menjadi panduan penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berbasis bukti dan ilmu pengetahuan,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan RIPJ–PID diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan riset dan teknologi yang relevan dengan potensi lokal Bombana. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong agar hasil riset tidak hanya berhenti di tingkat akademik, tetapi dapat diterapkan secara nyata di masyarakat. “Kami ingin riset yang dihasilkan bisa menjadi solusi bagi tantangan pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi warga Bombana,” tambahnya.

Forum tersebut menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan untuk membahas isu strategis, mulai dari kondisi riset daerah, peningkatan indeks daya saing, hingga penentuan prioritas riset sesuai visi pembangunan daerah. Dalam diskusi yang berlangsung interaktif, berbagai masukan mengemuka mengenai strategi pengembangan riset dan inovasi yang berpihak pada potensi unggulan lokal seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Kepala BRIDA Kabupaten Bombana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen daerah dalam menguatkan tata kelola riset dan inovasi. “Kami berupaya agar hasil riset dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang mendorong kemajuan sektor-sektor unggulan daerah,” katanya.

Sementara itu, perwakilan dari LPPM Universitas Haluoleo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Kerja sama ini bukan hanya soal penelitian, tetapi juga soal bagaimana hasil riset bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, akademisi dari Universitas Haluoleo, serta perwakilan lembaga riset dan inovasi. Para peserta aktif memberikan pandangan mengenai arah pengembangan IPTEK yang adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Melalui penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat memperkuat arah pembangunan yang sejalan dengan visi “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan”. Upaya ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi sektor unggulan daerah menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.

Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan kembali bahwa penguatan riset dan inovasi merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan Bombana. “Kami ingin membangun ekosistem riset yang inklusif, di mana ilmu pengetahuan benar-benar menjadi pendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya menutup sambutan.

Seminar ini menandai langkah awal menuju pembangunan berbasis pengetahuan yang lebih terarah di Kabupaten Bombana. Dengan kolaborasi pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga riset, diharapkan lahir inovasi-inovasi yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta mendorong Bombana menjadi daerah yang mandiri, inovatif, dan kompetitif di masa depan.

Bogor, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Lembaga Riset dan Inovasi – Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan (LRI–PSEK) IPB University dengan Pemerintah Kabupaten Bombana. Acara tersebut berlangsung di ruang rapat PSP3, Kampus IPB, Bogor, Senin (10/11/2025).

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan di Kabupaten Bombana. Hadir dalam kegiatan ini jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana serta perwakilan IPB University yang turut menyaksikan langsung proses penandatanganan kerja sama tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun kemitraan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi daerah. “Kami sangat mengapresiasi IPB University yang telah membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan sebagai pilar utama ekonomi Bombana,” ujarnya.

Menurut Bupati, kemajuan daerah tidak dapat dicapai tanpa dukungan ilmu pengetahuan dan inovasi. Ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan IPB University menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi pembangunan daerah berbasis riset dan teknologi. “Kami ingin setiap kebijakan yang kami ambil memiliki dasar ilmiah yang kuat, agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan dukungan IPB, kami optimistis Bombana dapat menjadi daerah agrominapolitan yang maju dan berdaya saing,” tambahnya.

Perjanjian kerja sama ini mencakup berbagai bidang, termasuk penelitian dan pengembangan, pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi teknologi pertanian, serta penguatan ekonomi masyarakat pedesaan. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berkomitmen membangun ekosistem riset yang mampu menjawab tantangan pembangunan di tingkat lokal.

Pihak IPB University menyambut positif kerja sama tersebut dan menilai bahwa Kabupaten Bombana memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertanian dan perikanan unggulan di kawasan Sulawesi Tenggara. “IPB University selalu terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kolaborasi ini kami pandang sebagai wujud nyata pengabdian kampus kepada masyarakat,” ujar salah satu perwakilan IPB University dalam kesempatan itu.

Selain memperkuat riset terapan, kolaborasi ini juga akan difokuskan pada pengembangan kebijakan berbasis data dan penelitian ilmiah, yang diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Bombana Maju, Agrominapolitan Maju untuk Rakyat Sejahtera.

Bupati Burhanuddin menegaskan, kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan kemitraan strategis yang harus ditindaklanjuti dengan program nyata di lapangan. “Kami ingin setiap hasil kerja sama bisa diimplementasikan langsung di masyarakat, mulai dari riset benih unggul, pengelolaan lahan, hingga penguatan rantai pasok pertanian dan perikanan,” ungkapnya.

Kegiatan penandatanganan ini juga menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bombana untuk memperluas jejaring akademik dan riset dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya. Dengan dukungan IPB University, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap mampu mempercepat pengembangan inovasi daerah yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan IPB University diharapkan menjadi model kemitraan yang produktif antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Indonesia. Sinergi ini diyakini akan mendorong peningkatan kapasitas lokal, memperkuat ketahanan pangan, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis dapat mewujudkan tata kelola pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan masa depan Bombana yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi di sektor pertanian dan perikanan.

Tangerang, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri kegiatan Institut Pertanian Bogor (IPB) Stakeholder Forum (ISF) 2025 yang digelar di Garuda Main Hall 1, Nusantara Hall, ICE BSD City, Tangerang, Banten, Sabtu (8/11/2025).

Forum yang diinisiasi oleh IPB University ini mengusung tema “Agromaritim Berdampak, Inspirasi Indonesia” dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, industri, akademisi, hingga komunitas masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi strategis lintas sektor dalam mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis agromaritim di Indonesia.

Dalam forum tersebut, IPB University menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah mitra strategis dari berbagai daerah. Penandatanganan ini menjadi langkah awal memperluas jejaring kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia, pertanian, serta inovasi teknologi yang aplikatif bagi masyarakat.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Bombana di forum tersebut mencerminkan komitmen kuat daerah dalam memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi. “Kami menyadari pentingnya kolaborasi antara daerah dan kampus. Sinergi ini menjadi kunci untuk mempercepat pengembangan potensi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bombana,” ujarnya usai kegiatan.

Menurutnya, forum seperti ISF 2025 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk belajar, berdiskusi, dan membangun jejaring dengan para pelaku inovasi nasional. “IPB University telah menjadi pusat pengetahuan dan inovasi yang berkontribusi besar bagi pembangunan sektor agromaritim. Kami ingin membawa semangat itu ke Bombana, agar potensi daerah dapat berkembang melalui pendekatan ilmiah dan berbasis riset,” tambahnya.

Forum ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik baik dari berbagai daerah yang telah sukses mengembangkan sektor pertanian dan kelautan secara berkelanjutan. Para peserta diajak untuk mengeksplorasi berbagai strategi penguatan ekosistem agromaritim melalui teknologi, kebijakan inovatif, dan kemitraan inklusif.

Bupati Burhanuddin menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bombana terus membuka diri terhadap kerja sama lintas lembaga. Pihaknya menilai, kemitraan dengan IPB University dapat memperkuat agenda pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap kolaborasi ini menjadi momentum untuk mempercepat transformasi pertanian di Bombana menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan,” tuturnya.

Dalam kegiatan itu, sejumlah kepala daerah, pejabat kementerian, akademisi, dan pelaku industri turut hadir untuk membahas arah baru pembangunan sektor agromaritim di Indonesia. Diskusi-diskusi panel menyoroti pentingnya inovasi, tata kelola sumber daya alam, serta penguatan pendidikan vokasi di daerah.

IPB University melalui forum ini juga menekankan komitmen dalam mendorong peran daerah sebagai garda terdepan pembangunan nasional. Rektor IPB University dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan IPB Stakeholder Forum 2025 menjadi wadah penting bagi daerah seperti Kabupaten Bombana untuk memperluas wawasan, memperkuat jaringan kerja sama, serta mengintegrasikan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku industri, diharapkan terwujud ekosistem pembangunan agromaritim yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Kehadiran Bupati Bombana dalam forum bergengsi tersebut menjadi simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap pembangunan berbasis kolaborasi dan inovasi. Langkah ini sejalan dengan visi Bombana untuk tumbuh sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di sektor pertanian dan kemaritiman.