Bombana, sultranet.com – Suasana penuh semangat menyelimuti Kecamatan Poleang pada Minggu (19/10/2025). Ratusan warga, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta anak-anak muda kreatif tumpah ruah di jalanan mengikuti kegiatan Jalan Santai Expo UMKM yang dibuka langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si. Didampingi Ibu Bupati, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Burhanuddin secara resmi melepas peserta dengan pengibaran bendera start, menandai dimulainya kegiatan yang sarat makna tersebut.

Kegiatan ini bukan sekadar ajang olahraga bersama, melainkan bentuk nyata dukungan Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap kemajuan UMKM. Beragam produk lokal turut ditampilkan—mulai dari makanan khas daerah, hasil kerajinan tangan, hingga karya-karya kreatif anak muda Poleang yang memamerkan inovasi mereka di hadapan masyarakat.

Expo UMKM ini menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka sekaligus menjalin interaksi langsung dengan konsumen. Tidak hanya menumbuhkan semangat berwirausaha, kegiatan ini juga memperkuat rasa kebersamaan antarwarga serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada para pemuda yang telah berinisiatif menggagas kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara generasi muda dan pelaku UMKM merupakan kunci keberhasilan dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

“Ini ide yang brilian dan patut kita hargai bersama,” ujar Burhanuddin. “Anak-anak muda kita sudah menunjukkan keseriusannya dalam membantu pemerintah mengangkat UMKM di Bombana,” tambahnya dengan penuh semangat.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memberikan ruang dan dukungan bagi para pelaku usaha kecil untuk berkembang. Melalui kegiatan seperti ini, Bupati berharap semangat kebersamaan dan gotong royong dapat semakin tumbuh di tengah masyarakat.

“Membangun Bombana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua,” tegasnya. “Saya berkomitmen untuk selalu hadir bersama masyarakat, mendengarkan kebutuhan mereka, dan memberikan solusi atas setiap persoalan yang ada,” pungkasnya.

Antusiasme masyarakat dalam mengikuti Jalan Santai Expo UMKM menjadi bukti nyata bahwa semangat membangun daerah tidak hanya datang dari kebijakan, tetapi juga dari partisipasi dan kreativitas warga. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Bombana perlahan meneguhkan langkah menuju kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

Kegiatan yang berlangsung meriah itu ditutup dengan pembagian doorprize dan sesi foto bersama Bupati Bombana bersama para pelaku UMKM serta peserta jalan santai. Senyum dan tawa lepas warga menandai keberhasilan acara yang bukan hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi.

Bombana, sultranet.com – Kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana di Pulau Kabaena resmi berakhir pada Sabtu (18/10/2025). Rangkaian kunjungan selama empat hari itu ditutup di Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara, dengan agenda peninjauan pemeriksaan kesehatan gratis serta pembukaan kegiatan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2025.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, serta rombongan pemerintah daerah, tampak menyapa warga dengan penuh kehangatan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan di Puskesmas Desa Tedubara menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah kepulauan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menjelaskan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mendeteksi dini potensi penyakit. Ia menilai, kesehatan menjadi modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan.

“Kegiatan ini penting agar kita dapat mengetahui sedini mungkin apa yang terjadi dalam tubuh kita,” ujar Burhanuddin. “Dengan begitu, kita bisa segera mengantisipasi dan mengobatinya sebelum mengganggu kenyamanan,” tambahnya.

Lebih jauh, Burhanuddin menegaskan komitmennya untuk terus memperhatikan pembangunan Pulau Kabaena, termasuk sektor infrastruktur jalan, meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, kehadiran langsung pemerintah di tengah masyarakat menjadi bukti keseriusan untuk memastikan setiap kebijakan menyentuh kebutuhan warga.

“Walau dengan keterbatasan, kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabaena,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Posyandu memiliki peran vital sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Ia menekankan bahwa kegiatan sosialisasi Posyandu dengan enam bidang SPM menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan dasar dapat diterima secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Enam bidang SPM ini menjadi tolok ukur pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang layak dan merata,” jelas Fatmawati. Ia menyebutkan enam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial.

Menurutnya, keberhasilan program Posyandu tak lepas dari sinergitas antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, Tim Penggerak PKK, kader Posyandu, dan masyarakat. Kolaborasi semua pihak diyakini menjadi kunci terwujudnya masyarakat Bombana yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

“Para kader adalah pahlawan tanpa tanda jasa,” ungkap Fatmawati. “Peran mereka sangat vital bagi keberhasilan program Posyandu di tingkat desa,” tambahnya dengan penuh apresiasi.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan Posyandu, karena keterlibatan masyarakat menjadi kunci menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan sekitar.

Kegiatan di Desa Tedubara juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan secara simbolis dari Pemerintah Kabupaten Bombana kepada masyarakat kurang mampu, kelompok tani, dan kelompok nelayan. Suasana haru dan bahagia mewarnai penutupan kunjungan kerja tersebut, menandai sinergi nyata antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Bombana.

Bombana, sultranet.com — Dalam upaya memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melakukan pendampingan pada kegiatan pasar murah yang digelar oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Kabupaten Bombana. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 16–17 Oktober 2025 ini, digelar di dua lokasi berbeda, yakni Gedung Serbaguna Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, serta Halaman Terminal Pelabuhan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat.

Pasar murah ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah fluktuasi harga pasar. Melalui program ini, pemerintah berupaya meringankan beban ekonomi warga, khususnya keluarga berpenghasilan rendah yang terdampak kenaikan harga bahan pokok.

Berbagai komoditas pokok dijual dengan harga di bawah pasar. Di antaranya, beras premium Rp110.000 per karung (10 kg), minyak goreng Bimoli Rp20.000 per liter, gula pasir Rp15.000 per kilogram, daging ayam Rp50.000 per ekor, bawang merah Rp30.000 per kilogram, dan telur ayam Rp45.000 per rak. Potongan harga yang signifikan membuat warga memadati dua lokasi tersebut sejak pagi hari. Antusiasme masyarakat begitu tinggi, sebab pasar murah dianggap sangat membantu memenuhi kebutuhan dapur dengan biaya yang lebih ringan.

Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si, Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, serta jajaran Forkopimda, para Kepala Dinas, Camat, Lurah, dan Kepala Desa di wilayah Kabaena Kepulauan. Suasana pasar murah menjadi semarak ketika masyarakat berinteraksi langsung dengan para pejabat daerah yang ikut memantau jalannya kegiatan.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si. menyampaikan bahwa kegiatan pasar murah merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Pasar murah ini adalah upaya pemerintah untuk membantu rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, sekaligus menekan inflasi daerah. Ini wujud kepedulian kami terhadap warga, khususnya di Pulau Kabaena,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan pihaknya bukan sekadar pengawasan formal, melainkan juga bagian dari pembinaan terhadap pelaksana kegiatan agar program benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Pendampingan ini kami lakukan agar pelaksanaan pasar murah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan,” ungkap Ridwan.

Ia menambahkan, Inspektorat berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan seluruh perangkat daerah agar setiap program pemerintah daerah dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Pendampingan juga menjadi bagian dari strategi pembinaan agar perangkat daerah semakin memahami pentingnya prinsip good governance dalam setiap kegiatan publik.

Melalui kerja sama antara Inspektorat, Disperindagkop UKM, dan seluruh unsur pemerintah daerah, pelaksanaan pasar murah di dua kecamatan tersebut berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari warga. Pemerintah berharap kegiatan serupa dapat digelar secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat Bombana.

Program pasar murah ini tidak hanya meringankan beban ekonomi warga, tetapi juga memperkuat jalinan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Semangat gotong royong serta rasa kepedulian sosial yang ditunjukkan dalam kegiatan ini menjadi cerminan nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk selalu hadir dan bekerja demi kesejahteraan rakyatnya.

Bombana, sultranet.com – Rangkaian kunjungan kerja hari ketiga Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Pulau Kabaena berlangsung hangat dan penuh makna. Pada Jumat (17/10/2025), rombongan Pemerintah Kabupaten Bombana melanjutkan agenda di Kecamatan Kabaena Barat dengan membuka secara resmi pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang dipusatkan di halaman Terminal Pelabuhan Sikeli.

Masyarakat tampak antusias menyambut kegiatan tersebut. Bupati Burhanuddin hadir langsung dan menyampaikan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan langkah nyata pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

“Kita semua tahu, harga bahan pokok, terutama beras, sempat naik cukup tinggi. Karena itu pemerintah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah menghadirkan pasar murah ini agar masyarakat bisa membeli kebutuhan dengan harga terjangkau,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, kegiatan pasar murah bukan hanya bertujuan menekan inflasi, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh produk yang dijual tetap memiliki kualitas baik, karena mendapat subsidi langsung dari pemerintah daerah.

“Pasar murah ini tidak sekadar tentang harga, tapi tentang empati dan kepedulian. Produk yang dijual sudah disubsidi agar tetap berkualitas. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” tutur Burhanuddin di hadapan warga.

Lebih lanjut, Bupati berharap kegiatan semacam ini bisa mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah, terutama di wilayah kepulauan seperti Kabaena.

Usai meresmikan pasar murah, Bupati Burhanuddin dan rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta membuka Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berbasis enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Kabupaten Bombana.

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Posyandu kini bertransformasi menjadi pusat layanan masyarakat yang terintegrasi. Program ini tidak hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga memperluas cakupan pelayanan pada berbagai bidang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Posyandu saat ini tidak lagi hanya tentang timbang bayi atau imunisasi. Kita integrasikan dengan enam bidang SPM agar pelayanan masyarakat bisa lebih luas dan menyeluruh,” jelas Fatmawati.

Ia merinci keenam bidang tersebut mencakup kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum, serta ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Posyandu diharapkan mampu menjadi simpul pelayanan dasar yang menjangkau hingga pelosok desa.

Sebagai bentuk dukungan, Hj. Fatmawati juga melakukan pemasangan pin secara simbolis kepada Ibu Camat Kabaena Barat sebagai Tim Pembina Posyandu Kecamatan. Ia berharap pembentukan tim tersebut mampu menjadi motor penggerak dalam mendukung program-program kesehatan masyarakat.

“Peran kader Posyandu dan Tim Pembina sangat penting karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari merekalah pelayanan dasar bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” ucapnya penuh apresiasi.

Rangkaian kegiatan di Kabaena Barat juga diramaikan dengan penyerahan bantuan sosial secara simbolis dari berbagai perangkat daerah. Mulai dari kartu BPJS ketenagakerjaan dari Dinas Nakertrans, bantuan sosial dari Dinas Sosial, bantuan sarana pendidikan, hingga bantuan alat pertanian dan perikanan kepada kelompok tani dan nelayan setempat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Setda Bombana, para kepala OPD, camat dan jajaran pemerintahan kecamatan, kader Posyandu, serta masyarakat yang menyambut dengan penuh antusias.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan memberikan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat kepulauan. Kabaena bukan sekadar pulau, tetapi bagian penting dari wajah pembangunan Bombana yang terus digerakkan dengan semangat gotong royong dan pelayanan tulus.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat. Hal ini tercermin melalui kegiatan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Operasi Pasar Murah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Bombana.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (17/10/2025) di Aula Kantor Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah. Turut hadir pula Kepala Kesbangpol dr. Sunandar, M.M.Kes, para kepala OPD, unsur Forkopimcam, camat se-Pulau Kabaena, lurah dan kepala desa, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat setempat.

Dalam suasana penuh kebersamaan, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana yang juga Ketua Pembina Posyandu, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, membuka acara dengan menekankan pentingnya peran Posyandu sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menilai, Posyandu memiliki peran vital dalam menurunkan angka stunting dan memperkuat ketahanan keluarga melalui layanan langsung di tingkat desa dan kelurahan.

“Posyandu adalah garda terdepan dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya. “Melalui penerapan Posyandu 6 SPM, kita ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara menyeluruh dan merata,” tambahnya.

Setelah itu, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga memperoleh akses terhadap layanan dasar yang bermutu.

“SPM adalah komitmen moral dan hukum pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat,” tegas Bupati Burhanuddin. “Ada enam urusan wajib yang menjadi fokus kita, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial,” jelasnya.

Menurut Bupati, pelaksanaan Posyandu berbasis enam bidang SPM menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan layanan dasar hingga ke pelosok, termasuk wilayah kepulauan seperti Kabaena. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari strategi terpadu untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan.

Usai pembukaan, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana melakukan penyematan pin Posyandu kepada Ketua TP PKK Kecamatan Kabaena Barat. Prosesi ini menjadi simbol penguatan peran PKK dalam mendukung implementasi Posyandu 6 SPM di tingkat kecamatan dan desa.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan berbagai bantuan sosial secara simbolis oleh Bupati dan Wakil Bupati Bombana kepada masyarakat. Bantuan yang disalurkan meliputi beras dari Dinas Sosial, sarana pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, fasilitas perikanan dari Dinas Perikanan, serta kartu BPJS Ketenagakerjaan dari Dinas Nakertrans. Berbagai bantuan tersebut menjadi bukti konkret kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat.

Sebagai puncak kegiatan, Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Bombana, Ny. Surisma Sunandar, S.S., M.M, menyampaikan materi sosialisasi tentang pentingnya integrasi program Posyandu dengan enam bidang SPM. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini dirancang agar pelayanan pemerintah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.

“Melalui integrasi ini, kita ingin memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan layanan dasar,” ungkap Surisma. “Posyandu menjadi pintu masuk utama untuk memastikan semua kebutuhan dasar warga bisa terlayani dengan baik.”

Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari itu ditutup dengan sesi dialog bersama masyarakat. Antusiasme warga Kabaena Barat menggambarkan betapa pentingnya kehadiran pemerintah dalam memberikan layanan yang dekat, cepat, dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap, langkah ini menjadi awal dari penguatan sistem pelayanan publik yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Suasana khidmat menyelimuti Auditorium Tanduale saat Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, resmi melantik Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K. sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bombana, Selasa (7/10/2025).

Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga kesinambungan roda pemerintahan dan memastikan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah berjalan optimal. Posisi Sekda, sebagai penggerak utama birokrasi, dinilai vital dalam menopang arah kebijakan dan pelayanan publik di daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya peran Sekda sebagai “jangkar birokrasi” yang menjadi penopang utama tata kelola pemerintahan. Ia meminta pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan integritas dan dedikasi tinggi.

“Sekretaris Daerah adalah jangkar birokrasi. Saya berharap Penjabat Sekda yang baru bisa bekerja dengan jujur, inovatif, dan penuh tanggung jawab, serta mampu menjadi motivator bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, keberhasilan kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari kerja sama lintas sektor dan dukungan seluruh perangkat daerah. Kolaborasi, komunikasi efektif, dan kepekaan terhadap isu publik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kedudukan. Mari kita jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian untuk Bombana yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” tutup Bupati dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan hangat para hadirin.

Bupati juga menegaskan bahwa proses pelantikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan Ir. Syahrun sebagai Pj Sekda dianggap sebagai bagian dari penyegaran birokrasi agar pemerintahan daerah lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

Ir. Syahrun yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat senior di lingkungan Pemkab Bombana dikenal memiliki pengalaman panjang dalam bidang perencanaan wilayah dan tata pemerintahan. Diharapkan, kehadirannya sebagai Penjabat Sekda dapat memperkuat sinergi dan akselerasi program strategis pemerintah daerah, terutama dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Pelantikan berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tokoh masyarakat. Setelah pengucapan sumpah jabatan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan sesi foto bersama antara Bupati, Pj Sekda, Forkopimda, dan para kepala OPD.

Momentum ini menjadi simbol kebersamaan dan komitmen kolektif dalam memperkuat sinergi pemerintahan daerah. Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan arah baru birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Bagi Bupati Burhanuddin, pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi sebuah penegasan atas semangat pengabdian untuk daerah. Ia mengajak seluruh ASN untuk terus menjaga etos kerja dan loyalitas terhadap masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Bombana yang sejahtera dan berdaya saing.

Pelantikan Penjabat Sekda ini menandai langkah lanjutan pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan kepemimpinan baru di Sekretariat Daerah, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin kuat dan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat semakin cepat dan tepat.

Pelaksanaan pelantikan ini juga mencerminkan komitmen Pemkab Bombana dalam menjaga stabilitas administrasi pemerintahan. Melalui penyegaran jabatan strategis ini, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu bergerak lebih dinamis menghadapi tantangan pembangunan menuju Bombana yang semakin maju dan adaptif terhadap perubahan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Laporan Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2025 Triwulan III serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, bertempat di Ruang Rapat Measa Laro, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan Monev tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat pengelola keuangan, serta operator pelaporan pembangunan. Forum ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program pembangunan dan serapan anggaran hingga triwulan ketiga tahun berjalan.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya kegiatan evaluasi sebagai upaya menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. “Laporan realisasi ini menjadi alat ukur yang sangat penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan agar pelaksanaan program di sisa tahun anggaran 2025 dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. “Kita ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi,” jelasnya.

Dari hasil rekapitulasi yang disampaikan dalam forum tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana hingga triwulan III tercatat sebesar Rp69,6 miliar dari target Rp75,5 miliar atau mencapai 92,18 persen. Pemerintah daerah optimistis target PAD tahun ini dapat tercapai sepenuhnya seiring dengan langkah-langkah strategis yang tengah dijalankan.

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, dan memperbaiki sistem pelaporan serta penatausahaan keuangan di setiap OPD,” kata Burhanuddin.

Wakil Bupati Ahmad Yani menambahkan, pentingnya kolaborasi antar-OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran. “Kita harus bergerak cepat dan sinergis. Keterlambatan satu sektor bisa berdampak pada capaian pembangunan daerah secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara itu, Pj. Sekda Bombana, Syahrun, menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran publik. Ia menyebut, pelaporan yang akurat dan tepat waktu menjadi cerminan profesionalisme pemerintah daerah. “Setiap rupiah yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan, karena itu adalah amanah masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan Monev ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan. Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga berfungsi memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah berharap, melalui forum ini, setiap OPD semakin memahami posisi dan tanggung jawabnya dalam mendukung tercapainya visi pembangunan daerah. Evaluasi rutin seperti ini juga diharapkan dapat memacu semangat kerja ASN di lingkup Pemkab Bombana untuk terus berinovasi dan berorientasi pada hasil yang berdampak nyata.

Dalam suasana rapat yang berlangsung hangat, seluruh peserta tampak antusias memberikan laporan dan masukan untuk peningkatan kinerja ke depan. Bupati Burhanuddin menutup kegiatan dengan ajakan agar seluruh jajaran tetap fokus dan disiplin dalam melaksanakan program pembangunan. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan bahwa pembangunan Bombana berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan efektivitas pembangunan daerah sekaligus memperkuat semangat kolektif dalam mewujudkan Bombana yang maju, transparan, dan berdaya saing.

Ketegangan Pecah di Tengah Upaya Pemerintah Menjembatani Polemik Motif Rapa Dara

Bombana, sultranet.com – Forum Dialog Budaya yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menjembatani polemik motif Rapa Dara (kepala kuda) mendadak berubah menjadi arena demonstrasi, Senin (6/10/2025). Aliansi Masyarakat Moronene menyerbu aula Perpustakaan Daerah dan memaksa kegiatan dihentikan, hingga situasi memanas.

Dialog yang dipimpin Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, semula ditujukan untuk menyerap saran dan pandangan berbagai pihak terkait seni motif dan kriya busana daerah. Forum ini menghadirkan tokoh budaya dan adat Moronene sebagai upaya mencari titik temu atas kontroversi penggunaan motif Rapa Dara di sejumlah fasilitas umum. Namun, rencana dialog itu buyar saat puluhan demonstran memasuki aula dan menekan panitia menghentikan kegiatan.

Wakil Bupati sempat menemui perwakilan massa di halaman gedung dan menerima aspirasi awal. Namun massa bersikeras ingin bertemu langsung dengan Bupati Bombana, H. Burhanuddin. Tidak lama kemudian, Bupati tiba di lokasi dan menemui demonstran. Aula dialog pun berubah menjadi arena pertemuan terbuka antara massa aksi dan pemerintah daerah.

Aliansi Moronene Tolak Motif Rapa Dara

Di hadapan Bupati, Hamdan salah satu Koordinator Aksi membacakan enam poin tuntutan. Mereka menolak penetapan Rapa Dara sebagai simbol khas Bombana karena dianggap bukan warisan budaya Moronene dan tidak melalui kajian akademik yang mendalam. Massa juga mengecam penggantian ukiran tradisional seperti Burisininta dan Bosu-bosu pada bangunan resmi dengan motif Rapa Dara.

Mereka menuntut pelibatan tokoh adat, akademisi, dan budayawan dalam setiap kebijakan budaya serta mendesak percepatan pengesahan Raperda Pelestarian Seni dan Budaya Moronene. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan meminta Bupati mundur.

“Motif Rapa Dara bukan warisan budaya Moronene dan tidak melalui proses kajian budaya. Kami menolak penetapannya sebagai simbol Bombana,” tegas Hamdan.

Sebagai bentuk respons, Bupati menandatangani tuntutan tersebut sebagai komitmen untuk menindaklanjutinya.

Asal Usul Motif Rapa Dara Dijelaskan

Janariah, mantan Tenaga Ahli Bidang Ekonomi dan Pariwisata Bombana, menjelaskan sejarah munculnya motif Rapa Dara. Menurutnya, ide ini lahir tahun 2023 saat Bombana belum memiliki motif etnik yang dikurasi nasional. Saat itu, Pj. Bupati dan rombongan berkunjung ke Pulau Kabaena dan menemukan tradisi penggunaan kuda dalam prosesi adat pernikahan.

“Dari situ muncul ide menjadikan kuda sebagai motif karena unik dan lolos kurasi nasional di Jakarta,” jelas Janariah. Ia menegaskan motif tersebut merupakan karya estetika yang telah diakui HAKI, bukan simbol budaya daerah. “Ini murni karya kriya, bukan pengganti identitas Bombana,” katanya.

Bupati: Tak Pernah Wajibkan Motif Tertentu

Bupati Bombana, H. Burhanuddin, dengan tegas membantah tudingan bahwa pemerintah mewajibkan penggunaan motif Rapa Dara. Ia menjelaskan bahwa motif tersebut hanyalah satu dari sekian motif yang dikembangkan untuk promosi budaya daerah.

“Lillahi taala, tidak pernah satu kalipun saya mewajibkan penggunaan motif itu,” tegas Burhanuddin. Ia menambahkan bahwa niat pemerintah adalah membangun dan melestarikan budaya, bukan menghapus identitas lokal. “Saya datang sebagai saudara untuk membangun daerah. Tidak ada niat sedikit pun mengganggu budaya,” tegasnya.

Majelis Adat Sesalkan Aksi, Copot Ketua Tamalaki

Majelis Tinggi Adat Kerajaan Moronene Keuwia Rumbia menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi yang mengganggu forum dialog. Terlebih lagi aksi tersebut dipimpin Ramsy Salo sebagai Jendral Lapangan Aksi dan saat aksi membawa identitas sebagai Ketua Tamalaki Moronene, Mereka menegaskan bahwa kerajaan tidak pernah menginstruksikan aksi tersebut dan sejak awal mendorong penyelesaian melalui dialog.

Ketua Majelis Tinggi Adat, PYM. Apua Mokole Alfian Pimpie, menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan tanpa seizin kerajaan. “Kami sudah mengimbau untuk tidak aksi. Kalau mau menyampaikan aspirasi boleh, tapi harus dengan etika berbudaya,” ujarnya. Ia menilai Sikap Ramsy Salo saat aksi membawa unsur pribadi dalam salah satu insiden dan mengungkapkan sesuatu yang tidak relevan dengan substansi budaya.

Sebagai sikap tegas, majelis adat mencopot Ramsy Salo dari jabatan Ketua Tamalaki karena dianggap melanggar titah raja dan bertindak di luar struktur adat. “Kami sudah rapat pleno malam ini dan memutuskan mencopot Ramsy beserta sekretarisnya,” tegas Mokole Alfian.

Komentar Para Tokoh Adat dan Lembaga

Mokole Gufran Kapita Bin Samad, Sekretaris Lembaga Adat Kerajaan Moronene (LAKMOR), menilai aksi massa telah menggeser esensi forum. “Seharusnya ini forum dialog, bukan demonstrasi. Pemerintah sudah membuka ruang, tuntutan sudah diterima,” katanya. Ia juga menyoroti adanya tuntutan politik seperti desakan turunkan bupati yang tidak relevan dengan pokok persoalan budaya.

Ketua LAKMOR, M. Kasim D. SE, menegaskan pentingnya menjaga kondusifitas wilayah. “Prinsipnya, keinginan masyarakat sudah difasilitasi pemerintah. Jadi, ini mestinya dianggap selesai,” ujarnya.

Mokele Mansur Lababa, Ketua PD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bombana, menjelaskan bahwa Tamalaki adalah bagian dari struktur adat yang harus tunduk pada hierarki kerajaan. “Tamalaki tidak boleh bertindak sendiri tanpa perintah kerajaan. Harus melalui majelis tinggi adat,” tegasnya. Ia menilai tindakan Ramsy melanggar tatanan adat.

Johan Salim, Dewan Pembina Lembaga Adat, juga menyayangkan aksi tersebut. “Ini forum dialog, tapi tiba-tiba berubah jadi demonstrasi. Pemerintah sudah bersedia hadir dan mendengar. Situasi seperti ini tidak sejalan dengan etika adat,” katanya.

Suara Tokoh Moronene: Jaga Warisan dengan Musyawarah

Roysman, salah satu tokoh Moronene, mengingatkan pentingnya menjaga warisan budaya dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah. “Budaya adalah warisan leluhur. Perbedaan pandangan harus diselesaikan dengan dialog yang baik, kecuali dialog sudah tidak menemukan solusi maka opsi lain bisa ditempuh termasuk demonstrasi,” ujarnya. Ia berharap semua pihak mendinginkan suasana dan kembali bekerja untuk kemajuan Bombana.

Ruang Kajian Terbuka untuk Motif Rapa Dara

Para tokoh adat sepakat bahwa motif Rapa Dara dapat diposisikan sebagai tambahan khazanah budaya Bombana, bukan pengganti motif asli. Kajian historis dan filosofis akan menjadi langkah berikutnya untuk memastikan kelayakan motif tersebut sebagai identitas daerah.

“Motif ini bisa saja menjadi tambahan kekayaan budaya, asal tidak menghapus motif lama,” ujar Mokole Gufran. Majelis adat juga menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi isu SARA dan tetap menjaga persatuan.

Bombana, Sultranet.com – Ribuan harapan mahasiswa Bombana kini tertuju pada meja verifikasi. Pemerintah Kabupaten Bombana resmi memulai tahap verifikasi berkas Program Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi Tahun 2025 mulai 22 hingga 26 September 2025. Tahapan ini menjadi pintu penting dalam menentukan siapa saja yang layak melanjutkan ke proses berikutnya.

Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Bombana, Hj. Suarni, ST., MP., menegaskan bahwa tahap verifikasi berkas dilakukan dengan teliti agar setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama. Menurutnya, proses ini bukan sekadar administratif, melainkan juga penguatan kepercayaan publik terhadap program beasiswa unggulan daerah.

“Verifikasi ini penting untuk memastikan data peserta benar, sesuai, dan layak. Kami ingin semua berjalan transparan dan akuntabel,” tegas Suarni saat ditemui di ruang kerjanya.

Tahap verifikasi berkas merupakan kelanjutan dari pendaftaran online dan penyetoran berkas yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga 19 September 2025. Dari ribuan mahasiswa yang telah mendaftar, seluruh dokumen kini diperiksa satu per satu untuk melihat kelengkapan dan kebenarannya.

Setelah verifikasi, panitia akan menggelar rapat penentuan lulus berkas pada 30 September 2025. Selanjutnya, hasil sementara diumumkan pada 2 Oktober 2025, yang diikuti dengan masa sanggah hingga 4 Oktober. Proses berlanjut dengan pengumuman final pada 6 Oktober, lalu peserta yang dinyatakan lolos wajib melengkapi administrasi verifikasi faktual mulai 7 hingga 8 Oktober 2025.

Suarni menjelaskan, pemerintah daerah ingin menjaga agar tidak ada mahasiswa yang merasa dirugikan. Karena itu, seluruh tahapan dilengkapi dengan masa sanggah, sehingga peserta memiliki ruang untuk mengajukan klarifikasi jika terdapat kekeliruan.

“Kami membuka ruang sanggah supaya semua bisa merasa adil. Kalau ada kekurangan atau perbedaan data, peserta bisa segera memperbaiki. Jadi ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk memberi kepastian,” tambahnya.

Tahapan program ini memang panjang. Usai verifikasi faktual yang berlangsung 9 hingga 24 Oktober, peserta masih akan menghadapi pengurusan MoU dan PKS pada 27 Oktober hingga 27 November, validasi perguruan tinggi pada 24 November hingga 5 Desember, serta rapat penentuan penerima pada 8 Desember 2025.

Pengumuman penerima sementara akan disampaikan pada hari yang sama, dilanjutkan dengan masa sanggah hingga 10 Desember, dan pengumuman penerima final pada 11 Desember 2025. Adapun proses administrasi pencairan dijadwalkan berlangsung 12 hingga 19 Desember 2025.

Di balik seluruh tahapan itu, semangat pemerintah Bombana tetap sama: menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Program Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi dirancang untuk menjangkau mahasiswa yang berprestasi sekaligus mereka yang memiliki semangat belajar tinggi namun terbatas secara finansial.

“Tidak boleh ada anak Bombana yang berhenti kuliah hanya karena biaya. Beasiswa ini adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap masa depan generasi muda,” pungkas Suarni.

Dengan jadwal yang telah diumumkan secara terbuka, diharapkan mahasiswa peserta beasiswa dapat lebih siap mengikuti setiap proses. Program ini bukan hanya sekadar bantuan biaya kuliah, melainkan juga bentuk kepercayaan pemerintah kepada putra-putri Bombana sebagai generasi penerus yang akan membawa daerah ke arah lebih maju. (adv)

Bombana, sultranet.com – Maraknya peredaran akun palsu yang mengatasnamakan pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana di media sosial mendapat sorotan serius. Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bombana, Fadlan, S.Si., M.M., mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan berhati-hati terhadap akun mencurigakan. Pernyataan ini disampaikan Fadlan pada Senin (16/09/2025) di Bombana.

Menurutnya, sejumlah akun palsu belakangan memanfaatkan nama pejabat, termasuk Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., untuk melakukan pendekatan personal. Modusnya beragam, mulai dari meminta data pribadi, identitas penting, hingga menjanjikan bantuan tertentu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan pejabat, khususnya Bupati Bombana. Jika ada akun yang meminta sesuatu, baik berupa data maupun janji bantuan, itu pasti bukan akun resmi,” tegas Fadlan.

Ia menekankan bahwa Bupati Bombana tidak pernah melakukan komunikasi pribadi melalui pesan langsung (DM) di media sosial untuk kepentingan apa pun. Seluruh komunikasi resmi, kata Fadlan, hanya disampaikan melalui kanal resmi pemerintah yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mohon masyarakat tidak mudah tergiur atau takut ketika menerima pesan dari akun tidak resmi. Bila ragu, silakan konfirmasi langsung ke kantor atau kanal resmi Pemerintah Kabupaten Bombana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadlan mengajak masyarakat aktif melaporkan keberadaan akun palsu jika menemukan aktivitas mencurigakan di media sosial. Laporan dapat disampaikan melalui saluran resmi PPID Utama Kabupaten Bombana.

“Bijak bermedia sosial adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan biarkan ruang digital kita disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

PPID Utama Kabupaten Bombana membuka kanal pengaduan resmi yang dapat diakses publik. Masyarakat bisa menghubungi nomor WhatsApp 0852-9860-1111 atau mengunjungi website resmi https://www.ppid.bombanakab.go.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Fenomena penyalahgunaan akun pejabat di media sosial bukanlah hal baru. Seiring dengan meningkatnya aktivitas digital masyarakat, kasus serupa sering kali muncul di berbagai daerah. Pemerintah daerah melalui PPID menegaskan pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi, mengenali sumber resmi, dan tidak terjebak dalam modus penipuan daring.

Fadlan berharap dengan adanya imbauan ini, masyarakat Bombana semakin cerdas dan kritis dalam berinteraksi di ruang digital. “Kami ingin warga merasa aman saat menggunakan media sosial. Mari kita bersama-sama menjaga ekosistem digital tetap sehat dan bermanfaat,” tutupnya.

Imbauan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa kewaspadaan publik menjadi benteng utama dalam mencegah praktik penipuan yang mengatasnamakan pejabat pemerintah. Dengan langkah kolektif antara pemerintah dan masyarakat, ruang digital di Kabupaten Bombana diharapkan semakin terlindungi dari upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.