Bombana, sultranet.com – Suasana khidmat menyelimuti Auditorium Tanduale saat Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, resmi melantik Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K. sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bombana, Selasa (7/10/2025).

Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga kesinambungan roda pemerintahan dan memastikan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah berjalan optimal. Posisi Sekda, sebagai penggerak utama birokrasi, dinilai vital dalam menopang arah kebijakan dan pelayanan publik di daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya peran Sekda sebagai “jangkar birokrasi” yang menjadi penopang utama tata kelola pemerintahan. Ia meminta pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan integritas dan dedikasi tinggi.

“Sekretaris Daerah adalah jangkar birokrasi. Saya berharap Penjabat Sekda yang baru bisa bekerja dengan jujur, inovatif, dan penuh tanggung jawab, serta mampu menjadi motivator bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, keberhasilan kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari kerja sama lintas sektor dan dukungan seluruh perangkat daerah. Kolaborasi, komunikasi efektif, dan kepekaan terhadap isu publik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kedudukan. Mari kita jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian untuk Bombana yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” tutup Bupati dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan hangat para hadirin.

Bupati juga menegaskan bahwa proses pelantikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan Ir. Syahrun sebagai Pj Sekda dianggap sebagai bagian dari penyegaran birokrasi agar pemerintahan daerah lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

Ir. Syahrun yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat senior di lingkungan Pemkab Bombana dikenal memiliki pengalaman panjang dalam bidang perencanaan wilayah dan tata pemerintahan. Diharapkan, kehadirannya sebagai Penjabat Sekda dapat memperkuat sinergi dan akselerasi program strategis pemerintah daerah, terutama dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Pelantikan berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tokoh masyarakat. Setelah pengucapan sumpah jabatan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan sesi foto bersama antara Bupati, Pj Sekda, Forkopimda, dan para kepala OPD.

Momentum ini menjadi simbol kebersamaan dan komitmen kolektif dalam memperkuat sinergi pemerintahan daerah. Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan arah baru birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Bagi Bupati Burhanuddin, pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi sebuah penegasan atas semangat pengabdian untuk daerah. Ia mengajak seluruh ASN untuk terus menjaga etos kerja dan loyalitas terhadap masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Bombana yang sejahtera dan berdaya saing.

Pelantikan Penjabat Sekda ini menandai langkah lanjutan pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan kepemimpinan baru di Sekretariat Daerah, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin kuat dan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat semakin cepat dan tepat.

Pelaksanaan pelantikan ini juga mencerminkan komitmen Pemkab Bombana dalam menjaga stabilitas administrasi pemerintahan. Melalui penyegaran jabatan strategis ini, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu bergerak lebih dinamis menghadapi tantangan pembangunan menuju Bombana yang semakin maju dan adaptif terhadap perubahan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Laporan Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2025 Triwulan III serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, bertempat di Ruang Rapat Measa Laro, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan Monev tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat pengelola keuangan, serta operator pelaporan pembangunan. Forum ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program pembangunan dan serapan anggaran hingga triwulan ketiga tahun berjalan.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya kegiatan evaluasi sebagai upaya menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. “Laporan realisasi ini menjadi alat ukur yang sangat penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan agar pelaksanaan program di sisa tahun anggaran 2025 dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. “Kita ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi,” jelasnya.

Dari hasil rekapitulasi yang disampaikan dalam forum tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana hingga triwulan III tercatat sebesar Rp69,6 miliar dari target Rp75,5 miliar atau mencapai 92,18 persen. Pemerintah daerah optimistis target PAD tahun ini dapat tercapai sepenuhnya seiring dengan langkah-langkah strategis yang tengah dijalankan.

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, dan memperbaiki sistem pelaporan serta penatausahaan keuangan di setiap OPD,” kata Burhanuddin.

Wakil Bupati Ahmad Yani menambahkan, pentingnya kolaborasi antar-OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran. “Kita harus bergerak cepat dan sinergis. Keterlambatan satu sektor bisa berdampak pada capaian pembangunan daerah secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara itu, Pj. Sekda Bombana, Syahrun, menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran publik. Ia menyebut, pelaporan yang akurat dan tepat waktu menjadi cerminan profesionalisme pemerintah daerah. “Setiap rupiah yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan, karena itu adalah amanah masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan Monev ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan. Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga berfungsi memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah berharap, melalui forum ini, setiap OPD semakin memahami posisi dan tanggung jawabnya dalam mendukung tercapainya visi pembangunan daerah. Evaluasi rutin seperti ini juga diharapkan dapat memacu semangat kerja ASN di lingkup Pemkab Bombana untuk terus berinovasi dan berorientasi pada hasil yang berdampak nyata.

Dalam suasana rapat yang berlangsung hangat, seluruh peserta tampak antusias memberikan laporan dan masukan untuk peningkatan kinerja ke depan. Bupati Burhanuddin menutup kegiatan dengan ajakan agar seluruh jajaran tetap fokus dan disiplin dalam melaksanakan program pembangunan. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan bahwa pembangunan Bombana berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan efektivitas pembangunan daerah sekaligus memperkuat semangat kolektif dalam mewujudkan Bombana yang maju, transparan, dan berdaya saing.

Ketegangan Pecah di Tengah Upaya Pemerintah Menjembatani Polemik Motif Rapa Dara

Bombana, sultranet.com – Forum Dialog Budaya yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menjembatani polemik motif Rapa Dara (kepala kuda) mendadak berubah menjadi arena demonstrasi, Senin (6/10/2025). Aliansi Masyarakat Moronene menyerbu aula Perpustakaan Daerah dan memaksa kegiatan dihentikan, hingga situasi memanas.

Dialog yang dipimpin Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, semula ditujukan untuk menyerap saran dan pandangan berbagai pihak terkait seni motif dan kriya busana daerah. Forum ini menghadirkan tokoh budaya dan adat Moronene sebagai upaya mencari titik temu atas kontroversi penggunaan motif Rapa Dara di sejumlah fasilitas umum. Namun, rencana dialog itu buyar saat puluhan demonstran memasuki aula dan menekan panitia menghentikan kegiatan.

Wakil Bupati sempat menemui perwakilan massa di halaman gedung dan menerima aspirasi awal. Namun massa bersikeras ingin bertemu langsung dengan Bupati Bombana, H. Burhanuddin. Tidak lama kemudian, Bupati tiba di lokasi dan menemui demonstran. Aula dialog pun berubah menjadi arena pertemuan terbuka antara massa aksi dan pemerintah daerah.

Aliansi Moronene Tolak Motif Rapa Dara

Di hadapan Bupati, Hamdan salah satu Koordinator Aksi membacakan enam poin tuntutan. Mereka menolak penetapan Rapa Dara sebagai simbol khas Bombana karena dianggap bukan warisan budaya Moronene dan tidak melalui kajian akademik yang mendalam. Massa juga mengecam penggantian ukiran tradisional seperti Burisininta dan Bosu-bosu pada bangunan resmi dengan motif Rapa Dara.

Mereka menuntut pelibatan tokoh adat, akademisi, dan budayawan dalam setiap kebijakan budaya serta mendesak percepatan pengesahan Raperda Pelestarian Seni dan Budaya Moronene. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan meminta Bupati mundur.

“Motif Rapa Dara bukan warisan budaya Moronene dan tidak melalui proses kajian budaya. Kami menolak penetapannya sebagai simbol Bombana,” tegas Hamdan.

Sebagai bentuk respons, Bupati menandatangani tuntutan tersebut sebagai komitmen untuk menindaklanjutinya.

Asal Usul Motif Rapa Dara Dijelaskan

Janariah, mantan Tenaga Ahli Bidang Ekonomi dan Pariwisata Bombana, menjelaskan sejarah munculnya motif Rapa Dara. Menurutnya, ide ini lahir tahun 2023 saat Bombana belum memiliki motif etnik yang dikurasi nasional. Saat itu, Pj. Bupati dan rombongan berkunjung ke Pulau Kabaena dan menemukan tradisi penggunaan kuda dalam prosesi adat pernikahan.

“Dari situ muncul ide menjadikan kuda sebagai motif karena unik dan lolos kurasi nasional di Jakarta,” jelas Janariah. Ia menegaskan motif tersebut merupakan karya estetika yang telah diakui HAKI, bukan simbol budaya daerah. “Ini murni karya kriya, bukan pengganti identitas Bombana,” katanya.

Bupati: Tak Pernah Wajibkan Motif Tertentu

Bupati Bombana, H. Burhanuddin, dengan tegas membantah tudingan bahwa pemerintah mewajibkan penggunaan motif Rapa Dara. Ia menjelaskan bahwa motif tersebut hanyalah satu dari sekian motif yang dikembangkan untuk promosi budaya daerah.

“Lillahi taala, tidak pernah satu kalipun saya mewajibkan penggunaan motif itu,” tegas Burhanuddin. Ia menambahkan bahwa niat pemerintah adalah membangun dan melestarikan budaya, bukan menghapus identitas lokal. “Saya datang sebagai saudara untuk membangun daerah. Tidak ada niat sedikit pun mengganggu budaya,” tegasnya.

Majelis Adat Sesalkan Aksi, Copot Ketua Tamalaki

Majelis Tinggi Adat Kerajaan Moronene Keuwia Rumbia menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi yang mengganggu forum dialog. Terlebih lagi aksi tersebut dipimpin Ramsy Salo sebagai Jendral Lapangan Aksi dan saat aksi membawa identitas sebagai Ketua Tamalaki Moronene, Mereka menegaskan bahwa kerajaan tidak pernah menginstruksikan aksi tersebut dan sejak awal mendorong penyelesaian melalui dialog.

Ketua Majelis Tinggi Adat, PYM. Apua Mokole Alfian Pimpie, menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan tanpa seizin kerajaan. “Kami sudah mengimbau untuk tidak aksi. Kalau mau menyampaikan aspirasi boleh, tapi harus dengan etika berbudaya,” ujarnya. Ia menilai Sikap Ramsy Salo saat aksi membawa unsur pribadi dalam salah satu insiden dan mengungkapkan sesuatu yang tidak relevan dengan substansi budaya.

Sebagai sikap tegas, majelis adat mencopot Ramsy Salo dari jabatan Ketua Tamalaki karena dianggap melanggar titah raja dan bertindak di luar struktur adat. “Kami sudah rapat pleno malam ini dan memutuskan mencopot Ramsy beserta sekretarisnya,” tegas Mokole Alfian.

Komentar Para Tokoh Adat dan Lembaga

Mokole Gufran Kapita Bin Samad, Sekretaris Lembaga Adat Kerajaan Moronene (LAKMOR), menilai aksi massa telah menggeser esensi forum. “Seharusnya ini forum dialog, bukan demonstrasi. Pemerintah sudah membuka ruang, tuntutan sudah diterima,” katanya. Ia juga menyoroti adanya tuntutan politik seperti desakan turunkan bupati yang tidak relevan dengan pokok persoalan budaya.

Ketua LAKMOR, M. Kasim D. SE, menegaskan pentingnya menjaga kondusifitas wilayah. “Prinsipnya, keinginan masyarakat sudah difasilitasi pemerintah. Jadi, ini mestinya dianggap selesai,” ujarnya.

Mokele Mansur Lababa, Ketua PD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bombana, menjelaskan bahwa Tamalaki adalah bagian dari struktur adat yang harus tunduk pada hierarki kerajaan. “Tamalaki tidak boleh bertindak sendiri tanpa perintah kerajaan. Harus melalui majelis tinggi adat,” tegasnya. Ia menilai tindakan Ramsy melanggar tatanan adat.

Johan Salim, Dewan Pembina Lembaga Adat, juga menyayangkan aksi tersebut. “Ini forum dialog, tapi tiba-tiba berubah jadi demonstrasi. Pemerintah sudah bersedia hadir dan mendengar. Situasi seperti ini tidak sejalan dengan etika adat,” katanya.

Suara Tokoh Moronene: Jaga Warisan dengan Musyawarah

Roysman, salah satu tokoh Moronene, mengingatkan pentingnya menjaga warisan budaya dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah. “Budaya adalah warisan leluhur. Perbedaan pandangan harus diselesaikan dengan dialog yang baik, kecuali dialog sudah tidak menemukan solusi maka opsi lain bisa ditempuh termasuk demonstrasi,” ujarnya. Ia berharap semua pihak mendinginkan suasana dan kembali bekerja untuk kemajuan Bombana.

Ruang Kajian Terbuka untuk Motif Rapa Dara

Para tokoh adat sepakat bahwa motif Rapa Dara dapat diposisikan sebagai tambahan khazanah budaya Bombana, bukan pengganti motif asli. Kajian historis dan filosofis akan menjadi langkah berikutnya untuk memastikan kelayakan motif tersebut sebagai identitas daerah.

“Motif ini bisa saja menjadi tambahan kekayaan budaya, asal tidak menghapus motif lama,” ujar Mokole Gufran. Majelis adat juga menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi isu SARA dan tetap menjaga persatuan.

Bombana, Sultranet.com – Ribuan harapan mahasiswa Bombana kini tertuju pada meja verifikasi. Pemerintah Kabupaten Bombana resmi memulai tahap verifikasi berkas Program Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi Tahun 2025 mulai 22 hingga 26 September 2025. Tahapan ini menjadi pintu penting dalam menentukan siapa saja yang layak melanjutkan ke proses berikutnya.

Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Bombana, Hj. Suarni, ST., MP., menegaskan bahwa tahap verifikasi berkas dilakukan dengan teliti agar setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama. Menurutnya, proses ini bukan sekadar administratif, melainkan juga penguatan kepercayaan publik terhadap program beasiswa unggulan daerah.

“Verifikasi ini penting untuk memastikan data peserta benar, sesuai, dan layak. Kami ingin semua berjalan transparan dan akuntabel,” tegas Suarni saat ditemui di ruang kerjanya.

Tahap verifikasi berkas merupakan kelanjutan dari pendaftaran online dan penyetoran berkas yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga 19 September 2025. Dari ribuan mahasiswa yang telah mendaftar, seluruh dokumen kini diperiksa satu per satu untuk melihat kelengkapan dan kebenarannya.

Setelah verifikasi, panitia akan menggelar rapat penentuan lulus berkas pada 30 September 2025. Selanjutnya, hasil sementara diumumkan pada 2 Oktober 2025, yang diikuti dengan masa sanggah hingga 4 Oktober. Proses berlanjut dengan pengumuman final pada 6 Oktober, lalu peserta yang dinyatakan lolos wajib melengkapi administrasi verifikasi faktual mulai 7 hingga 8 Oktober 2025.

Suarni menjelaskan, pemerintah daerah ingin menjaga agar tidak ada mahasiswa yang merasa dirugikan. Karena itu, seluruh tahapan dilengkapi dengan masa sanggah, sehingga peserta memiliki ruang untuk mengajukan klarifikasi jika terdapat kekeliruan.

“Kami membuka ruang sanggah supaya semua bisa merasa adil. Kalau ada kekurangan atau perbedaan data, peserta bisa segera memperbaiki. Jadi ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk memberi kepastian,” tambahnya.

Tahapan program ini memang panjang. Usai verifikasi faktual yang berlangsung 9 hingga 24 Oktober, peserta masih akan menghadapi pengurusan MoU dan PKS pada 27 Oktober hingga 27 November, validasi perguruan tinggi pada 24 November hingga 5 Desember, serta rapat penentuan penerima pada 8 Desember 2025.

Pengumuman penerima sementara akan disampaikan pada hari yang sama, dilanjutkan dengan masa sanggah hingga 10 Desember, dan pengumuman penerima final pada 11 Desember 2025. Adapun proses administrasi pencairan dijadwalkan berlangsung 12 hingga 19 Desember 2025.

Di balik seluruh tahapan itu, semangat pemerintah Bombana tetap sama: menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Program Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi dirancang untuk menjangkau mahasiswa yang berprestasi sekaligus mereka yang memiliki semangat belajar tinggi namun terbatas secara finansial.

“Tidak boleh ada anak Bombana yang berhenti kuliah hanya karena biaya. Beasiswa ini adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap masa depan generasi muda,” pungkas Suarni.

Dengan jadwal yang telah diumumkan secara terbuka, diharapkan mahasiswa peserta beasiswa dapat lebih siap mengikuti setiap proses. Program ini bukan hanya sekadar bantuan biaya kuliah, melainkan juga bentuk kepercayaan pemerintah kepada putra-putri Bombana sebagai generasi penerus yang akan membawa daerah ke arah lebih maju. (adv)

Bombana, sultranet.com – Maraknya peredaran akun palsu yang mengatasnamakan pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana di media sosial mendapat sorotan serius. Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bombana, Fadlan, S.Si., M.M., mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan berhati-hati terhadap akun mencurigakan. Pernyataan ini disampaikan Fadlan pada Senin (16/09/2025) di Bombana.

Menurutnya, sejumlah akun palsu belakangan memanfaatkan nama pejabat, termasuk Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., untuk melakukan pendekatan personal. Modusnya beragam, mulai dari meminta data pribadi, identitas penting, hingga menjanjikan bantuan tertentu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan pejabat, khususnya Bupati Bombana. Jika ada akun yang meminta sesuatu, baik berupa data maupun janji bantuan, itu pasti bukan akun resmi,” tegas Fadlan.

Ia menekankan bahwa Bupati Bombana tidak pernah melakukan komunikasi pribadi melalui pesan langsung (DM) di media sosial untuk kepentingan apa pun. Seluruh komunikasi resmi, kata Fadlan, hanya disampaikan melalui kanal resmi pemerintah yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mohon masyarakat tidak mudah tergiur atau takut ketika menerima pesan dari akun tidak resmi. Bila ragu, silakan konfirmasi langsung ke kantor atau kanal resmi Pemerintah Kabupaten Bombana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadlan mengajak masyarakat aktif melaporkan keberadaan akun palsu jika menemukan aktivitas mencurigakan di media sosial. Laporan dapat disampaikan melalui saluran resmi PPID Utama Kabupaten Bombana.

“Bijak bermedia sosial adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan biarkan ruang digital kita disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

PPID Utama Kabupaten Bombana membuka kanal pengaduan resmi yang dapat diakses publik. Masyarakat bisa menghubungi nomor WhatsApp 0852-9860-1111 atau mengunjungi website resmi https://www.ppid.bombanakab.go.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Fenomena penyalahgunaan akun pejabat di media sosial bukanlah hal baru. Seiring dengan meningkatnya aktivitas digital masyarakat, kasus serupa sering kali muncul di berbagai daerah. Pemerintah daerah melalui PPID menegaskan pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi, mengenali sumber resmi, dan tidak terjebak dalam modus penipuan daring.

Fadlan berharap dengan adanya imbauan ini, masyarakat Bombana semakin cerdas dan kritis dalam berinteraksi di ruang digital. “Kami ingin warga merasa aman saat menggunakan media sosial. Mari kita bersama-sama menjaga ekosistem digital tetap sehat dan bermanfaat,” tutupnya.

Imbauan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa kewaspadaan publik menjadi benteng utama dalam mencegah praktik penipuan yang mengatasnamakan pejabat pemerintah. Dengan langkah kolektif antara pemerintah dan masyarakat, ruang digital di Kabupaten Bombana diharapkan semakin terlindungi dari upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bombana, sultranet.com – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana bersama Forkopimda Kabupaten Kolaka menggelar rapat koordinasi membahas situasi keamanan dan ketertiban di Desa Analere, Kecamatan Poleang Barat. Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, berlangsung di Aula Kantor Camat Poleang Barat, Senin (15/9/2025).

Pertemuan itu digelar menyusul belum sepenuhnya kondusifnya situasi pasca pertikaian di lahan perkebunan eks PT Sampewali beberapa waktu lalu. Wakil Bupati Bombana menegaskan tiga poin penting sebagai langkah konkret menjaga keamanan di desa tersebut.

“Pertama, tidak ada lagi aktivitas di lahan eks PT Sampewali baik oleh masyarakat Analere maupun dari luar. Kedua, pemerintah akan membangun pos keamanan di Desa Analere. Ketiga, akses jalan masuk ke lokasi eks lahan PT Sampewali akan diputus,” tegas Ahmad Yani dalam rapat.

Ia menekankan, keputusan itu diambil untuk menghindari konflik susulan sekaligus memastikan masyarakat tidak lagi bersinggungan dengan lokasi yang sebelumnya menjadi sumber pertikaian.

Dukungan serupa disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka, Akbar, S.Sos. Ia meminta para camat di wilayah Kolaka yang berbatasan langsung dengan Desa Analere agar melakukan konsolidasi dengan warganya. Menurutnya, langkah pencegahan di tingkat desa penting untuk menjaga suasana tetap damai.

“Kami menegaskan bahwa kejadian di Desa Analere murni persoalan orang per orang. Tidak ada isu lain yang berkembang. Karena itu, saya meminta semua camat agar aktif menjaga komunikasi dengan masyarakatnya,” ujar Akbar.

Sementara itu, Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K, menyoroti aspek hukum dan keamanan. Ia meminta kedua pihak yang berselisih agar menahan diri sembari menunggu proses hukum berjalan.

“Ini murni masalah perorangan, sehingga kami mengimbau semua pihak untuk tetap menahan diri. Dari aspek penegakan hukum, laporan polisi sudah ditangani Polda Sulawesi Tenggara. Selain itu, lahan eks PT Sampewali kini resmi berada dalam penguasaan negara melalui Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan),” jelas Kapolres.

Rapat koordinasi yang berlangsung penuh kehati-hatian itu menjadi forum penting bagi dua daerah bertetangga untuk merumuskan strategi bersama. Selain menghadirkan pimpinan daerah, pertemuan juga melibatkan jajaran camat, aparat keamanan, dan unsur pemerintah setempat.

Melalui kesepakatan ini, pemerintah daerah berharap stabilitas keamanan di Desa Analere segera pulih dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan tenang tanpa khawatir adanya konflik lanjutan. “Tujuan utama kami adalah menciptakan rasa aman bagi warga,” tambah Wakil Bupati Ahmad Yani.

Selain keputusan teknis, rapat itu juga menegaskan pesan moral bahwa konflik sosial tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Pemerintah mengajak masyarakat kedua kabupaten untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, memperkuat komunikasi, dan mengedepankan musyawarah sebagai jalan keluar.

Penekanan tersebut sejalan dengan peran Forkopimda sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk merespons cepat setiap potensi gangguan keamanan. Dengan adanya langkah konkret seperti pembangunan pos keamanan dan pemutusan akses ke lokasi rawan konflik, diharapkan ketegangan di Desa Analere dapat segera mereda.

Upaya ini juga mencerminkan sinergi antara pemerintah Bombana dan Kolaka yang sama-sama berkepentingan menciptakan situasi kondusif di wilayah perbatasan. Kolaborasi ini sekaligus menjadi pesan penting bahwa stabilitas keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga hasil dari kebersamaan semua pihak.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi di Aula Kantor Kecamatan Poleang Barat, Minggu (14/9/2025). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, sebagai respon atas pertikaian di Desa Analere, Kecamatan Poleang Barat, yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Rapat strategis tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, serta berbagai unsur Forkopimda. Hadir pula Pj Sekda Bombana, perwakilan anggota DPRD, Kapolres Bombana, Komandan Kodim 1431, Pasi Pidsus Kejaksaan Negeri, para asisten dan staf ahli bupati, Kadis Pertanian, Kadis Kominfo, Kepala BPN Bombana, Camat Poleang Barat, Camat Poleang, kepala desa dari Analere dan Babamolingku, serta tokoh masyarakat.

Dalam rapat tersebut, para peserta sepakat bahwa upaya pencegahan konflik harus dilakukan dengan mengedepankan dialog dan mediasi. Keterlibatan tokoh adat serta tokoh masyarakat juga ditekankan sebagai bagian penting dalam merawat keharmonisan sosial.

Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan masalah di Desa Analere berkembang menjadi konflik yang lebih luas. “Kita harus duduk bersama, mendengarkan semua pihak, dan mencari solusi terbaik agar ketenangan warga bisa kembali terjaga,” ujar Burhanuddin di hadapan peserta rapat.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, dr. Sunandar. Ia menegaskan bahwa Kesbangpol akan terus memantau perkembangan situasi di Desa Analere dan memfasilitasi proses penyelesaian damai. “Kami berharap semua pihak menahan diri dan mengedepankan musyawarah. Kami akan fasilitasi proses ini agar tidak terjadi eskalasi yang bisa merugikan semua pihak,” ucapnya.

Rapat Forkopimda ini tidak hanya membahas penanganan konflik, tetapi juga menekankan pentingnya membangun sistem komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan adanya koordinasi yang solid, pemerintah berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi isu-isu yang bisa memecah persatuan.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menambahkan bahwa peran tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam menjaga ketertiban di desa. Menurutnya, tokoh adat, pemuka agama, dan para pemuda harus ikut mengambil bagian dalam menjaga stabilitas sosial. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat. Semua elemen masyarakat harus terlibat agar suasana damai tetap terjaga,” katanya.

Kegiatan ini kemudian ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk mendukung langkah-langkah damai dalam penyelesaian pertikaian di Desa Analere. Forkopimda Bombana menegaskan tekad menjaga stabilitas daerah demi terciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh warga.

Dengan adanya forum ini, diharapkan masalah di Desa Analere dapat diselesaikan secara adil dan bermartabat, sehingga masyarakat bisa kembali hidup rukun tanpa bayang-bayang konflik.

Bombana, sultranet.com – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana memberikan klarifikasi resmi terkait informasi di media sosial yang menyebut adanya lonjakan drastis pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Rp50 ribu menjadi Rp800 ribu. Penjelasan ini disampaikan menyusul unggahan salah satu akun Facebook warga Bombana yang menimbulkan keresahan masyarakat, Jumat (12/9/2025).

BKD menegaskan, tidak ada kenaikan PBB sebagaimana isu yang beredar. Kepala BKD Bombana menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan data, objek pajak dengan NOP 74.07.110.006.004-0134.0 atas nama Nurdin dan NOP 74.07.110.006.004-0135.0 atas nama Sabe baru terdaftar pada tahun 2024. Dengan demikian, kewajiban pembayaran PBB baru dimulai sejak 2024 hingga saat ini.

“Jumlah PBB yang dibayarkan pada tahun 2024 dan 2025 tetap sama. Jadi tidak benar jika ada informasi terjadi kenaikan pembayaran hingga Rp800 ribu,” ujar pejabat BKD Bombana.

BKD juga menelusuri asal-usul informasi Rp50 ribu yang disebutkan dalam unggahan media sosial. Setelah diverifikasi, ternyata angka itu merujuk pada data lama tahun 2007 ketika wilayah tersebut masih berada dalam administrasi Kabupaten Buton, dengan NOP berbeda atas nama Kadda. Setelah tahun itu, tidak ditemukan lagi catatan pembayaran untuk objek pajak yang sama.

“Dari hasil verifikasi langsung, wajib pajak menyadari adanya perbedaan Nomor Objek Pajak (NOP) yang membuat muncul persepsi keliru. Wajib pajak juga mengonfirmasi bahwa nilai PBB tahun ini sama dengan tahun lalu,” terang BKD.

Lembaga itu menegaskan, penetapan PBB-P2 di Bombana dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dibuktikan melalui dokumen resmi. BKD juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami membuka diri bagi warga yang ingin memastikan kebenaran tagihan PBB. Silakan lakukan pengecekan langsung melalui SPPT atau berkonsultasi dengan petugas pajak di kantor kecamatan maupun di BKD Bombana,” tambah pejabat tersebut.

Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses administrasi perpajakan di Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel dalam setiap penetapan pajak.

Masyarakat Bombana pun diimbau untuk memanfaatkan saluran resmi pemerintah dalam mendapatkan informasi, sehingga tidak mudah termakan kabar yang tidak jelas sumber dan kebenarannya.

Bombana, Sultranet.com – Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si memimpin Exit Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan atas Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rapat berlangsung di Ruang Measa Laro Lantai 2 Kantor Bupati Bombana, Jumat (12/9/2025).

Exit Meeting ini menjadi rangkaian akhir dari pemeriksaan yang dilaksanakan selama 25 hari oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan difokuskan pada kepatuhan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjalankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait kegiatan usaha pertambangan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bombana menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan lingkungan tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku. “Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan di tengah aktivitas pembangunan, termasuk kegiatan pertambangan. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting agar tata kelola kita lebih akuntabel,” ujar Ahmad Yani.

Ia menambahkan, rekomendasi dari hasil pemeriksaan akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan kebijakan maupun langkah teknis di lapangan. “Kami akan menindaklanjuti setiap catatan pemeriksa. Harapan kita semua, keberadaan investasi di Bombana tetap memberi manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan,” tegasnya.

Ketua Tim Pemeriksa BPK Sultra yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan melalui wawancara, verifikasi dokumen, dan pengecekan langsung di lokasi pertambangan. “Pemeriksaan ini tidak hanya soal kepatuhan formal, tetapi juga memastikan bahwa praktik di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Pemeriksaan ini, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha untuk meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. “Hasilnya akan dituangkan dalam laporan resmi yang dapat dijadikan rujukan bersama untuk perbaikan ke depan,” jelas Ketua Tim BPK.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta jajaran pemerintah yang membidangi urusan lingkungan hidup. Kehadiran mereka menandakan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan keberlanjutan tata kelola lingkungan.

Bagi masyarakat Bombana, isu lingkungan hidup selalu menjadi perhatian, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan cukup tinggi. Pemeriksaan ini memberi ruang untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak dilakukan dengan mengabaikan aspek keberlanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap melalui pemeriksaan ini dapat tercipta keseimbangan antara pertumbuhan investasi dengan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, manfaat yang dirasakan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Exit Meeting ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga Bombana tetap lestari. Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam harus berjalan beriringan.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) melalui virtual zoom meeting. Kegiatan yang diikuti Tim Pengendali Genting (TPG) se-Kabupaten Bombana itu dipusatkan di Aula Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Rabu (10/9/2025).

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, menegaskan pentingnya pemahaman bersama terkait mekanisme pelaksanaan pekan GENTING. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antar-stakeholder untuk memastikan program berjalan lebih terarah.

“Melalui sosialisasi Juklak ini kita dapat memahami mekanisme pelaksanaan pekan GENTING secara lebih terarah. Harapannya, semua tim pengendali Genting di Kabupaten Bombana dapat mengimplementasikan program ini dengan baik. Orang tua asuh sebagai mitra juga diharapkan mampu memastikan pemenuhan gizi anak-anak, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” kata Abdul Azis.

Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan hingga kini terdapat 876 Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang terdata di Kabupaten Bombana. Dari jumlah tersebut, 401 KRS telah mendapat intervensi, sementara 475 KRS masih belum teredukasi dan menjadi fokus utama penanganan.

“Alhamdulillah dari total 876 KRS, kita sudah melakukan intervensi pada 401 KRS. Masih ada 475 KRS yang belum teredukasi. Dengan adanya pembentukan dan penunjukan GENTING mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan dan desa, kita akan membagikan penanganan ini kepada setiap stakeholder,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Azis menjelaskan setiap stakeholder nantinya diberi tanggung jawab melakukan intervensi minimal pada dua keluarga risiko stunting. Bentuk intervensi yang dimaksud bisa berupa edukasi, pembinaan, hingga penanganan langsung sesuai kebutuhan di lapangan.

“Strategi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah stunting secara merata di seluruh wilayah Bombana. Dengan peran aktif semua pihak, target percepatan penurunan stunting dapat dicapai secara berkelanjutan,” tambahnya.

DPPKB Bombana bersama TPG juga berkomitmen memperkuat peran lintas sektor dalam menekan angka stunting. Program ini diharapkan tidak hanya menekan angka prevalensi, tetapi juga memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

Upaya tersebut, kata Abdul Azis, sejalan dengan visi menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas di Bombana. “Kami yakin, bila setiap stakeholder bergerak bersama, maka masalah stunting dapat ditangani lebih cepat. Generasi Bombana yang tumbuh sehat akan menjadi modal besar untuk masa depan daerah,” pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi Juklak GENTING ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bombana untuk menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi stunting. Melibatkan lintas sektor, program ini menegaskan bahwa persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.