Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Forum Group Discussion (FGD) penyusunan naskah akademik dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman. Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., mewakili Bupati Bombana, di Aula Kantor Bappeda Bombana, Rabu (10/9/2025).

Dalam forum tersebut, dibahas dua regulasi penting yang tengah disiapkan, yaitu Raperda tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Syahrun dalam sambutannya menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan perencanaan matang dan keterlibatan semua pihak. “Perumahan dan permukiman kumuh adalah pekerjaan rumah kita bersama. Melalui FGD ini, kita berharap lahir naskah akademik yang kuat sebagai dasar terbentuknya Peraturan Daerah, agar Bombana memiliki arah yang jelas dalam pembangunan perumahan dan permukiman,” ujarnya.

Menurutnya, kedua Raperda tersebut sangat strategis karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, risiko munculnya kawasan kumuh baru akan semakin besar di masa depan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, serta perwakilan perangkat daerah terkait. Mereka hadir untuk memberikan pandangan sekaligus masukan yang dibutuhkan guna memperkuat substansi naskah akademik sebelum diajukan dalam bentuk Raperda. Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta menyampaikan pandangan tentang persoalan mendasar di lapangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, kepadatan hunian, hingga tantangan ketersediaan lahan yang layak huni.

Selain menghimpun masukan, FGD ini juga dimaksudkan sebagai ruang penyamaan persepsi antarperangkat daerah. Pemerintah daerah menilai, kesamaan arah sangat penting agar kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dengan regulasi yang kuat, diharapkan setiap program pembangunan perumahan dan permukiman ke depan dapat terintegrasi dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap, lahirnya dua Raperda ini nantinya bisa memberikan kepastian hukum sekaligus peta jalan pembangunan sektor perumahan. Tidak hanya mencegah munculnya kawasan kumuh baru, regulasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih layak. “Harapan kita semua, Bombana ke depan bisa menjadi daerah dengan permukiman yang tertata, lingkungan sehat, dan masyarakat yang lebih sejahtera,” kata Syahrun menambahkan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk menjadikan pembangunan perumahan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Apel Siaga Kebangsaan di Halaman Kantor Bupati Bombana, Senin 8 September 2025. Apel ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., dan diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana yang dipimpin Kepala Badan, dr. Sunandar, MM.Kes.

Dalam kegiatan yang diikuti ribuan peserta tersebut, Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik, untuk menjaga persatuan serta tidak mudah terpecah belah oleh isu-isu provokatif yang dapat mengganggu stabilitas daerah maupun nasional.

“Kita harus bersatu. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang memecah belah. Kita juga harus menjadi contoh dalam penggunaan bahasa yang santun, menyejukkan, dan penuh empati — baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial,” tegas Ahmad Yani saat memberikan amanat apel.

Wakil Bupati menekankan pentingnya menyikapi situasi bangsa dengan bijak. Ia mengimbau agar seluruh pihak menunda kegiatan yang bersifat pemborosan serta tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, roda pemerintahan harus dijalankan secara sederhana, efisien, dan bermakna sehingga benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

“Pemerintah daerah harus lebih fokus menyelenggarakan kegiatan pro rakyat, seperti pasar murah, penyaluran bantuan sosial, dan program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ahmad Yani.

Apel yang berlangsung khidmat itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana, Penjabat Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Tim Penggerak PKK Bombana bersama jajaran, Camat Rumbia dan Rumbia Tengah, serta seluruh ASN dan non-ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Ciri khas yang membedakan apel siaga kali ini adalah penggunaan pita merah atau kacu merah di kepala seluruh peserta. Simbol tersebut dimaknai sebagai lambang semangat persatuan, kebersamaan, sekaligus kecintaan terhadap tanah air.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Apel Siaga Kebangsaan ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai kebangsaan dan solidaritas sosial. Hal ini dinilai penting sebagai pondasi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, baik dari aspek sosial, politik, maupun ekonomi.

“Kalau ada keretakan-keretakan maka mari kita sulam bersama untuk menjaga negeri ini supaya bisa menjadi negeri yang damai, negeri yang ṭayyibatun wa rabbun ghafūr,” ungkap Ahmad Yani, menutup amanatnya sebelum meninggalkan lokasi apel.

Apel Siaga Kebangsaan ini bukan hanya menjadi ruang kebersamaan ASN, pejabat publik, dan masyarakat, tetapi juga penegasan komitmen pemerintah daerah untuk terus merawat persatuan, memperkuat kebangsaan, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Dengan semangat kebangsaan yang terus terjaga, Kabupaten Bombana optimistis mampu mewujudkan daerah yang damai, sejahtera, dan semakin maju.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Apel Siaga Kebangsaan di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin (8/9/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri terkait kondisi bangsa yang tengah menghadapi berbagai tantangan dan membutuhkan perhatian bersama.

Apel dipimpin Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang bertindak sebagai pembina apel mewakili Bupati Bombana. Hadir dalam apel tersebut Pj. Sekda Bombana, para asisten Setda, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, Ketua TP PKK Bombana bersama pengurus, camat Rumbia dan Rumbia Tengah, serta seluruh ASN lingkup Pemkab Bombana.

Dalam amanatnya, Ahmad Yani menegaskan pentingnya menjaga ketenangan dan kebersamaan dalam menghadapi dinamika bangsa. “Kondisi bangsa tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Karena itu, mari kita menghadapinya dengan sikap tenang, bijak, dan penuh kebersamaan. Bombana adalah rumah kita bersama. Menjaga ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh komponen masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelayanan publik harus dilandasi panggilan nurani, bukan sekadar kewajiban. “Mari kita layani masyarakat dengan sepenuh hati. Dengan semangat gotong royong, saya yakin kita dapat melewati berbagai krisis dengan damai, tenteram, dan aman. Semoga Bombana senantiasa menjadi daerah yang rukun dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya,” kata Wakil Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yani juga menyampaikan lima pesan utama dari Menteri Dalam Negeri. Pertama, menunda kegiatan seremonial yang dapat menimbulkan kesan berlebihan dalam penggunaan anggaran. Kedua, menghindari aktivitas pribadi maupun pernyataan publik yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif atau provokatif, serta mengedepankan bahasa yang santun dan menenangkan.

Ketiga, memprioritaskan program yang berpihak pada kepentingan rakyat dengan memperkuat komunikasi sosial dan membuka ruang dialog agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan. Keempat, membatasi perjalanan ke luar negeri sebagai wujud kepedulian dan memastikan kepala daerah tetap fokus menjaga keamanan wilayah. Kelima, mengintensifkan kegiatan yang menumbuhkan kebersamaan, termasuk doa bersama untuk mempererat persatuan.

Apel kebangsaan ini juga dirangkaikan dengan pembacaan ikrar kebangsaan dan doa bersama. Menurut panitia, kegiatan tersebut bertujuan memperkokoh persatuan, menanamkan nilai-nilai Pancasila, sekaligus menjadi momentum menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dalam merespons situasi bangsa saat ini.

Mengakhiri amanatnya, Ahmad Yani menyampaikan pesan penuh semangat yang disambut tepuk tangan peserta apel. “Bombana Siaga, Bombana Damai. Jangan lupa bahagia. Saya bangga menjadi orang Bombana, dan saya bahagia menjadi bagian dari Indonesia,” ucapnya dengan lantang.

Kegiatan apel berlangsung khidmat dengan nuansa kebersamaan yang kental. Para peserta apel, mulai dari pejabat hingga staf ASN, terlihat antusias mengikuti rangkaian acara hingga tuntas.

Apel Siaga Kebangsaan di Bombana menjadi penegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas, memperkuat persatuan, serta memastikan pelayanan publik berjalan optimal di tengah berbagai tantangan kebangsaan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar Gerakan Pangan Murah di Pelataran Eks MTQ Kabupaten Bombana. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan teleconference Zoom Meeting bersama seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, SE., MM, Jumat (5/9/2025).

Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari program nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus menekan laju inflasi. Program ini hadir sebagai langkah nyata pemerintah dalam meringankan beban masyarakat, terutama rumah tangga yang terdampak fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Di Kabupaten Bombana, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Ketua TP PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Forkopimda Bombana, Pj. Sekda Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, serta para kepala perangkat daerah. Kehadiran jajaran pimpinan daerah menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung ketersediaan pangan murah bagi masyarakat.

Rangkaian kegiatan meliputi bazar bahan pokok murah, penyaluran bantuan sosial, hingga layanan kesehatan dasar. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak pagi. Ratusan warga, sebagian besar ibu rumah tangga, tampak berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan untuk membeli bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

“Pangan adalah penopang ketahanan bangsa. Mari bersama-sama kita wujudkan negara yang mandiri dan tangguh dalam pangan,” ujar Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dalam arahannya secara daring.

Bupati Bombana Burhanuddin bersama Wakil Bupati Ahmad Yani bahkan ikut mendampingi warga saat berbelanja. Kehadiran keduanya menciptakan suasana akrab sekaligus memberi pesan kuat bahwa pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Masyarakat yang hadir menyambut positif program ini. Sejumlah warga menyampaikan bahwa harga pangan yang ditawarkan jauh lebih murah dari biasanya, sehingga membantu mereka menghemat pengeluaran harian.

Adapun daftar harga pangan murah yang tersedia di lokasi antara lain: Beras Premium (10 kg) Rp120.000, Beras SPHP (5 kg) Rp58.000, Gula Pasir (1 kg) Rp15.000, Minyak Goreng Bimoli (1 liter) Rp18.000, Telur Ayam Ras (1 rak) Rp45.000, Bawang Merah (0,5 kg) Rp17.500, Bawang Putih (0,5 kg) Rp15.000, Cabai Merah Keriting (0,25 kg) Rp7.500, dan Cabai Rawit Merah (0,25 kg) Rp7.500.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menekan inflasi tetapi juga menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. “Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang wajar. Ini bagian dari kepedulian pemerintah untuk membantu perekonomian rumah tangga,” ujarnya.

Gerakan Pangan Murah diharapkan menjadi solusi jangka pendek sekaligus bagian dari upaya strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat tetap dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas.

Program ini sekaligus menjadi pengingat bahwa stabilitas harga pangan bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan juga menyangkut kesejahteraan sosial dan ketahanan keluarga. Dengan semangat kebersamaan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan terjangkau.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Arsip Dinamis yang diikuti seluruh perangkat daerah, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung Layanan Perpustakaan Daerah ini dibuka langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Kamis (4/9/2025).

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya tertib arsip bagi seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Ia mengapresiasi langkah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bombana yang menghadirkan narasumber langsung dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada ANRI yang telah mengirimkan narasumber terbaiknya. Saya minta seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan serius, agar ilmu yang diperoleh bisa langsung diterapkan di kantor masing-masing,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, arsip yang tertata rapi menjadi salah satu kunci terwujudnya pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menata arsipnya masing-masing dengan standar yang telah ditetapkan.

“Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga perlu melakukan evaluasi agar pengarsipan di Bombana semakin baik. Kita juga harus menghidupkan kembali aplikasi Srikandi supaya lebih efisien dan efektif dalam kegiatan pengarsipan,” ujarnya menambahkan.

Bupati berharap kegiatan bimtek ini dapat menjadi momentum untuk mendorong terciptanya tata kelola arsip yang lebih modern dan berkelanjutan di Bombana. “Dengan semangat kolaborasi dari kita semua, saya yakin Bombana bisa mencapai Bombana Tertib Arsip,” tegasnya.

Kegiatan yang diprakarsai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini menghadirkan narasumber dari ANRI yang membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan arsip sesuai standar nasional. Materi yang diberikan tidak hanya terkait teknik pengelolaan arsip dinamis, tetapi juga pemanfaatan aplikasi Srikandi sebagai sistem kearsipan berbasis digital.

Melalui aplikasi tersebut, arsip di Bombana diharapkan lebih tertata, rapi, dan mudah diakses oleh seluruh perangkat daerah hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Transformasi digital ini juga diyakini akan mempercepat pelayanan dan mendukung transparansi birokrasi.

Peserta yang hadir tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dengan keterlibatan aktif dari perangkat daerah hingga pemerintah desa, diharapkan hasil bimtek ini benar-benar bisa diaplikasikan di lapangan, sehingga pengelolaan arsip di Bombana semakin profesional.

Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kehadiran aplikasi digital seperti Srikandi menjadi simbol adaptasi Bombana terhadap perkembangan teknologi sekaligus upaya mendukung reformasi birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis, dengan dukungan dari semua pihak, gerakan tertib arsip bukan hanya sekadar slogan, tetapi menjadi praktik nyata dalam setiap lini pemerintahan. Bupati Burhanuddin menutup arahannya dengan mengajak seluruh peserta menjadikan bimtek ini sebagai bekal nyata untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Kegiatan ini menandai langkah serius Bombana dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya arsip sebagai memori institusi, alat bukti, sekaligus sumber informasi bagi generasi mendatang. Dengan sinergi bersama, Bombana menatap masa depan kearsipan yang lebih tertib, modern, dan berdaya guna.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dari Jakarta, sementara di Bombana dipimpin Bupati Ir. H. Burhanuddin, M.Si. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro Lt. 2 Setda Bombana, Selasa (2/9/2025).

Rakor tersebut diikuti secara serentak oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Di Bombana, hadir pula Pj. Sekretaris Daerah, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten Setda, serta kepala perangkat daerah terkait beserta jajaran.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kerja sama erat antara pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.
“Inflasi bukan hanya soal angka, melainkan dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, kolaborasi pusat dan daerah sangat penting agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali,” ujarnya.

Fokus pembahasan Rakor mencakup perkembangan inflasi nasional dan dinamika harga kebutuhan pokok di berbagai daerah. Laporan hasil pemantauan harga pangan strategis, aksi Badan Pangan Nasional dalam memastikan ketersediaan pasokan, serta langkah Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan turut menjadi sorotan utama.

Selain isu inflasi, rakor juga menyinggung kondisi sosial dan ekonomi di sejumlah daerah pasca terjadinya aksi unjuk rasa. Pemerintah pusat meminta setiap daerah mengambil langkah antisipatif guna menjaga situasi tetap kondusif agar gejolak sosial tidak mengganggu stabilitas ekonomi.
“Kondisi masyarakat yang aman dan stabil adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, daerah harus peka terhadap dinamika sosial yang terjadi,” kata Mendagri.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan bahwa keikutsertaan Bombana dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.
“Pemerintah Kabupaten Bombana akan menindaklanjuti arahan ini dengan langkah konkret, termasuk memperkuat koordinasi bersama perangkat daerah dan stakeholder terkait,” ungkap Burhanuddin.

Ia menambahkan, Pemkab Bombana juga akan memastikan agar harga pangan strategis tetap terjaga melalui kerja sama dengan instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Upaya ini diharapkan mampu memberi kepastian ekonomi dan meringankan beban masyarakat.

Melalui keterlibatan aktif dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana tidak hanya menunjukkan partisipasi, melainkan juga tanggung jawab dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan pertumbuhan ekonomi daerah. Koordinasi yang berkesinambungan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang efektif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Untuk meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terkait bahaya korupsi dan gratifikasi dalam pelayanan publik, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi pemahaman gratifikasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 Agustus 2025 di tiga wilayah, yakni Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Poleang Tengah, dan Kecamatan Poleang.

Acara tersebut dihadiri oleh camat, unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopincam), kepala UPTD, kepala desa dan lurah, kepala lingkungan maupun dusun, serta tokoh masyarakat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam pelayanan publik.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.PW., dalam pemaparannya menjelaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bentuk gratifikasi, kata Ridwan, dapat berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, wisata, pengobatan gratis, hingga fasilitas lainnya.

“Pemberian tersebut bisa dilakukan di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun menggunakan sarana elektronik. Sekilas gratifikasi terlihat seperti pemberian tanpa maksud, namun sesungguhnya dapat menjadi ‘tanam budi’ yang suatu hari bisa ditagih untuk kepentingan tertentu,” ungkap Ridwan.

Ia menekankan, tidak semua gratifikasi otomatis dikenai sanksi hukum. Aparatur yang menerima gratifikasi memiliki kewajiban untuk melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sanksi tidak berlaku jika penerima segera melaporkan gratifikasi kepada KPK. Laporan wajib disampaikan paling lambat 30 hari sejak diterima,” tegasnya.

Ridwan juga merujuk pada landasan hukum yang mengatur hal ini, yakni Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Kedua aturan ini menjadi pedoman penting dalam membangun budaya kerja yang bersih dari praktik gratifikasi.

Sosialisasi ini mendapat respons positif dari para peserta. Beberapa kepala desa menilai kegiatan tersebut membuka wawasan mereka mengenai batasan gratifikasi dan pentingnya menjaga integritas dalam pelayanan publik. Dengan pengetahuan yang lebih jelas, mereka berharap tidak ada lagi kebingungan dalam membedakan antara hadiah yang sah secara hukum dan gratifikasi yang berpotensi melanggar aturan.

Inspektorat Bombana berharap melalui kegiatan ini para aparatur pemerintah, khususnya yang berada di garis depan pelayanan publik, semakin memahami risiko gratifikasi. Pemahaman tersebut diharapkan mendorong lahirnya komitmen bersama untuk menjaga integritas, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bombana.

“Integritas adalah kunci pelayanan publik yang berkualitas. Dengan menghindari gratifikasi, kita bukan hanya menjaga marwah pemerintah, tetapi juga memberikan pelayanan terbaik yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” tutur Ridwan menutup sesi sosialisasi.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya nyata Pemkab Bombana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang profesional.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si kembali mengharumkan nama daerah dengan raihan dua penghargaan bergengsi tingkat nasional. Penghargaan itu datang dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia. Penghargaan pertama, PENAIS Award 2025, diberikan pada 25 Agustus 2025 atas dukungan dan kontribusi Bupati dalam memperkuat peran penyuluh agama Islam. Tiga hari berselang, 28 Agustus 2025, Burhanuddin kembali menerima Baznas Award 2025 kategori Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia.

Dua penghargaan tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan Burhanuddin tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh ranah sosial dan spiritual masyarakat Bombana.

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bombana, H. Adnan Saufi, S.Pd., M.Si, menyampaikan apresiasinya. “Alhamdulillah, tahun ini Kecamatan Masaloka Raya berhasil masuk 10 besar nasional pada ajang PENAIS Award 2025 lewat program pemberdayaan ekonomi. Prestasi itu lahir selain berkat kerja keras penyuluh, juga karena dukungan penuh dari Bupati Bombana. Beliau selalu memberi ruang dan fasilitas agar penyuluh agama bisa bekerja dengan baik,” ujarnya.

Adnan menambahkan, kehadiran Bupati dalam mendukung program keagamaan menjadi faktor penting. “Kami berterima kasih kepada Pak Bupati. Berkat dukungan beliau, untuk pertama kalinya Bombana bisa tembus ke tingkat nasional. Semoga kerja sama lintas sektor ini terus terjaga,” katanya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Aziz Baking, M.Pd, menyampaikan kebanggaannya. “Sejak awal Pak Bupati selalu hadir memberi dukungan untuk gerakan zakat di Bombana. Bahkan sebelum kami dilantik sebagai pimpinan Baznas, beliau sudah menunjukkan komitmennya. Dukungan pemerintah daerah inilah yang membuat Baznas bisa tumbuh dan memberi manfaat bagi banyak orang,” jelasnya.

Ia berharap dukungan pemerintah terus berlanjut demi memperluas manfaat zakat. “Kami percaya, dengan sinergi bersama pemerintah daerah, ke depan zakat bisa menjadi salah satu jalan keluar dari kemiskinan. Siapa tahu, penerima zakat hari ini kelak bisa berubah menjadi pemberi zakat yang ikut menolong sesama,” tambahnya penuh harap.

Bupati Burhanuddin sendiri menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak. “Ini penghargaan untuk kita semua. Zakat dan penguatan penyuluh agama adalah bagian dari ikhtiar kita membangun masyarakat yang lebih berdaya, sejahtera, dan harmonis. Semua ini tak lepas dari peran Baznas, Kemenag, dan seluruh masyarakat Bombana,” ungkapnya.

Burhanuddin menilai, penghargaan nasional ini menjadi pemacu semangat untuk terus melanjutkan sinergi. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus berjalan bersama Baznas, Kemenag, dan masyarakat agar program keagamaan dan pemberdayaan sosial memberi manfaat yang lebih luas.

Dua penghargaan yang diterima Bupati Bombana menjadi simbol bahwa pembangunan daerah bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga tentang merawat harmoni, kepedulian, dan kebersamaan.

Bombana, sultranet.com – Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi S.I.P menghadiri acara Launching Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Yayasan Pelita Kasih Manunggal, di Aula SMA Negeri 10 Bombana, Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Senin (1/9/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Poleang Utara, Rohmat Ramadhan, dan turut dihadiri sejumlah pejabat daerah serta tokoh masyarakat. Hadir di antaranya Asisten Satu Setda Bombana, Muh Syukri yang mewakili Bupati Bombana, Anggota DPRD Bombana Andi Sambaloge dan Yudi Utama Arsyad, Camat Poleang Utara Nyoman S.IP, Danramil 1431/Poleang Kapten Inf Dahlan, Kapospol Poleang Utara Ipda Herman, Babinsa se-Kecamatan Poleang Utara, kepala desa, kepala sekolah, guru SMA Negeri 10 Bombana, serta perwakilan siswa-siswi sekolah tersebut.

Dalam sambutannya, Dandim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah.

“Program ini merupakan program makan bergizi gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah membangun sumber daya manusia unggul, mengurangi kemiskinan, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program MBG telah menjadi bagian dari agenda nasional yang diatur melalui Peraturan Presiden tahun 2024. Kehadiran program ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi semata, melainkan juga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat di kalangan masyarakat, khususnya para peserta didik.

“Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga meningkatkan kesadaran gizi, khususnya di kalangan peserta didik. Harapannya, melalui langkah ini kita dapat memperkuat pijakan menuju generasi emas Indonesia 2045,” tegasnya.

Dandim menambahkan, pelaksanaan MBG di Kabupaten Bombana diharapkan mampu memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Harapan besar kami dengan adanya program ini adalah meningkatnya akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat di tengah masyarakat. Semua ini bermuara pada lahirnya generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” ucapnya.

Kegiatan launching MBG ini mendapat sambutan positif dari seluruh peserta yang hadir. Dukungan lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, legislatif, hingga masyarakat, mencerminkan semangat gotong royong dalam mewujudkan masa depan anak bangsa yang sehat, kuat, dan berdaya saing.

Selain menjadi momentum penting bagi masyarakat Bombana, peluncuran program MBG di Poleang Utara juga menegaskan komitmen bersama dalam mendukung program pemerintah pusat. Kolaborasi berbagai elemen di daerah menjadi kunci untuk memastikan keberlangsungan program ini berjalan dengan baik.

Dengan dukungan penuh dari semua pihak, MBG diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi juga menjadi gerakan berkelanjutan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing akan menjadi modal penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Bombana, sultranet.com – Ribuan warga memadati halaman Kantor Kecamatan Rumbia Tengah untuk berbelanja kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional yang digelar Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Ketahanan Pangan, Sabtu (30/8/2025).

Sejak pagi, masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Rumbia Tengah berbondong-bondong datang membawa tas belanja. Mereka rela antre demi mendapatkan beras, minyak goreng, gula pasir, hingga cabai dan bawang dengan harga lebih murah dibanding pasar.

Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual Rp60.000 per 5 kilogram, gula pasir Rp17.500 per kilogram, dan minyak goreng Rp18.500 per liter. Selain itu, tersedia telur ayam, daging ayam, dan sejumlah kebutuhan dapur lain yang disediakan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Perum Bulog Cabang Bombana.

“Alhamdulillah, harga pangan di sini jauh lebih terjangkau. Sangat membantu kami untuk kebutuhan harian,” kata Siti, seorang ibu rumah tangga asal Desa Tapuahi yang ikut berbelanja di lokasi.

Gerakan Pangan Murah ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan kegiatan pangan murah secara nasional. Agenda tersebut juga merupakan bagian dari program bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tahun ini, kegiatan dilaksanakan serentak di 7.285 kecamatan.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mengatakan bahwa langkah ini penting untuk membantu masyarakat menjaga daya beli di tengah fluktuasi harga bahan pokok. “Kami berharap dengan adanya Gerakan Pangan Murah, inflasi bisa terkendali, pasokan tetap stabil, dan kebutuhan pokok masyarakat selalu tersedia dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.

Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., MPWK, menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung kegiatan nasional ini sebagai bentuk nyata perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kami akan terus mendorong agar program seperti ini berlanjut dan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di pelosok,” katanya.

Selain pejabat daerah, hadir pula perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah kepala perangkat daerah, serta kelompok masyarakat. Kehadiran mereka menandakan dukungan penuh terhadap program nasional ini yang dianggap strategis dalam menjaga stabilitas pangan.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas dari ramainya suasana pasar murah tersebut. Banyak warga pulang membawa beberapa karung beras, minyak goreng, dan gula pasir, bahkan ada yang mengaku sengaja datang lebih awal agar tidak kehabisan stok.

“Kalau di pasar biasanya harga bisa lebih tinggi, apalagi menjelang musim hujan. Di sini lebih ringan di kantong. Harapan kami kegiatan ini bisa sering dilakukan,” ungkap Jafar, warga lainnya yang ikut mengantri.

Dengan penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap tidak hanya inflasi daerah yang dapat terkendali, tetapi juga tercipta rasa aman bagi masyarakat karena kebutuhan dasar mereka terpenuhi dengan harga bersahabat.

Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas pangan nasional, sekaligus memberi ruang lega bagi masyarakat Bombana yang tengah menghadapi tekanan biaya hidup.