Bombana, sultranet.com – Ribuan warga memadati halaman Kantor Kecamatan Rumbia Tengah untuk berbelanja kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional yang digelar Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Ketahanan Pangan, Sabtu (30/8/2025).

Sejak pagi, masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Rumbia Tengah berbondong-bondong datang membawa tas belanja. Mereka rela antre demi mendapatkan beras, minyak goreng, gula pasir, hingga cabai dan bawang dengan harga lebih murah dibanding pasar.

Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual Rp60.000 per 5 kilogram, gula pasir Rp17.500 per kilogram, dan minyak goreng Rp18.500 per liter. Selain itu, tersedia telur ayam, daging ayam, dan sejumlah kebutuhan dapur lain yang disediakan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Perum Bulog Cabang Bombana.

“Alhamdulillah, harga pangan di sini jauh lebih terjangkau. Sangat membantu kami untuk kebutuhan harian,” kata Siti, seorang ibu rumah tangga asal Desa Tapuahi yang ikut berbelanja di lokasi.

Gerakan Pangan Murah ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan kegiatan pangan murah secara nasional. Agenda tersebut juga merupakan bagian dari program bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tahun ini, kegiatan dilaksanakan serentak di 7.285 kecamatan.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mengatakan bahwa langkah ini penting untuk membantu masyarakat menjaga daya beli di tengah fluktuasi harga bahan pokok. “Kami berharap dengan adanya Gerakan Pangan Murah, inflasi bisa terkendali, pasokan tetap stabil, dan kebutuhan pokok masyarakat selalu tersedia dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.

Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., MPWK, menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung kegiatan nasional ini sebagai bentuk nyata perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kami akan terus mendorong agar program seperti ini berlanjut dan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di pelosok,” katanya.

Selain pejabat daerah, hadir pula perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah kepala perangkat daerah, serta kelompok masyarakat. Kehadiran mereka menandakan dukungan penuh terhadap program nasional ini yang dianggap strategis dalam menjaga stabilitas pangan.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas dari ramainya suasana pasar murah tersebut. Banyak warga pulang membawa beberapa karung beras, minyak goreng, dan gula pasir, bahkan ada yang mengaku sengaja datang lebih awal agar tidak kehabisan stok.

“Kalau di pasar biasanya harga bisa lebih tinggi, apalagi menjelang musim hujan. Di sini lebih ringan di kantong. Harapan kami kegiatan ini bisa sering dilakukan,” ungkap Jafar, warga lainnya yang ikut mengantri.

Dengan penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap tidak hanya inflasi daerah yang dapat terkendali, tetapi juga tercipta rasa aman bagi masyarakat karena kebutuhan dasar mereka terpenuhi dengan harga bersahabat.

Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas pangan nasional, sekaligus memberi ruang lega bagi masyarakat Bombana yang tengah menghadapi tekanan biaya hidup.

Bombana, sulltranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mengikuti rapat koordinasi secara daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sabtu, 30 Agustus 2025, dari Ruang Rapat Masa Laro, Kantor Bupati Bombana.

Rapat ini diikuti serentak oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga unsur pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Mendampingi Wakil Bupati Bombana, hadir Penjabat Sekretaris Daerah, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., Asisten Setda, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama jajaran.

Agenda koordinasi nasional tersebut difokuskan pada langkah antisipasi menghadapi dinamika sosial politik yang kian meningkat, terutama terkait maraknya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah. Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan suasana kondusif di tengah masyarakat.

“Para kepala daerah harus benar-benar hadir di tengah rakyat. Jangan ada kegiatan yang justru menimbulkan kesan pemborosan. Saat ini yang dibutuhkan adalah rasa kebersamaan dan kepedulian,” kata Mendagri Tito.

Ia menekankan agar kepala daerah lebih selektif dalam menjalankan aktivitas. “Hindari pernyataan publik yang bisa menimbulkan persepsi negatif atau provokatif. Gunakan bahasa yang santun, simpatik, dan menenangkan masyarakat,” ujarnya.

Mendagri juga meminta agar program-program pro rakyat tetap menjadi prioritas. Ia menilai komunikasi sosial dan dialog terbuka perlu diperkuat sehingga aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dengan baik. “Kita perlu menjaga keseimbangan, memperkuat komunikasi, dan mengedepankan dialog dengan semua pihak,” tambahnya.

Selain itu, Tito meminta agar kepala daerah menunda sementara kunjungan ke luar negeri. Menurutnya, langkah itu menjadi wujud kepedulian sekaligus memastikan konsentrasi pemimpin daerah tetap terfokus menjaga stabilitas wilayah. Ia juga mendorong lahirnya berbagai kegiatan yang bisa menumbuhkan rasa persatuan, termasuk doa bersama yang diyakini mampu mempererat kebersamaan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri mengingatkan pentingnya sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kolaborasi dengan aparat keamanan, menurutnya, harus dilakukan secara tepat dan proporsional demi menjaga situasi tetap kondusif.

Merespons arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pusat. Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pihaknya bersama jajaran Forkopimda akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan keamanan, ketertiban, dan stabilitas di wilayah tetap terjaga.

“Bombana berkomitmen untuk melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. Kami akan terus menjaga suasana yang damai dan kondusif, karena itu merupakan kunci bagi masyarakat untuk tetap produktif dan sejahtera,” tutur Ahmad Yani.

Rapat koordinasi nasional ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mempertegas komitmen menjaga keutuhan sosial dan politik di daerah masing-masing. Kehadiran aktif Wakil Bupati Bombana dan jajaran menandai kesiapan pemerintah daerah dalam menerjemahkan arahan pusat ke langkah konkret di lapangan.

Kendari, sultranet.com – Menteri Ekonomi Kreatif (Menkraf) Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya, secara resmi membuka Pameran Ekonomi Kreatif dan Pariwisata di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025). Acara tersebut ditandai dengan pemukulan gong, disaksikan Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara.

Pameran ini menjadi bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah, yang menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata. Selain itu, pameran juga membuka ruang lebih luas bagi produk lokal untuk menembus pasar nasional bahkan internasional.

Dalam sambutannya, Menkraf Teuku Riefky Harsya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat daya saing ekonomi kreatif. “Kita ingin produk daerah bukan hanya tampil di pameran, tetapi juga memiliki nilai tambah sehingga bisa masuk ke pasar global,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif adalah tulang punggung baru pembangunan daerah yang harus terus digerakkan.

Usai membuka pameran, Menkraf bersama rombongan meninjau berbagai stand UMKM yang menampilkan produk khas Sultra. Mulai dari tenun tradisional, kerajinan tangan, hingga kuliner daerah yang menjadi identitas budaya masyarakat Sulawesi Tenggara.

Salah satu stand yang mendapat perhatian adalah stand Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bombana. Stand ini menyuguhkan beragam produk unggulan mulai dari kain tenun khas Bombana, hasil kerajinan tangan masyarakat, hingga kuliner tradisional yang menggugah selera.

Bupati Bombana, H. Burhanuddin, bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, menyambut langsung kunjungan Menkraf. Dalam kesempatan itu, Bupati Burhanuddin menyampaikan rasa bangganya karena produk Bombana mendapat ruang di ajang bergengsi tersebut.

“Ini kesempatan emas untuk memperkenalkan potensi Bombana. Kami berharap produk lokal seperti tenun dan kerajinan tangan tidak hanya dikenal di tingkat provinsi, tetapi juga bisa menembus pasar nasional dan internasional,” kata Burhanuddin.

Sementara itu, Hj. Fatmawati menambahkan bahwa partisipasi Dekranasda Bombana bukan hanya sekadar promosi, tetapi juga sebagai bentuk dorongan nyata kepada pelaku UMKM di daerah agar terus berinovasi. “Kami ingin masyarakat Bombana percaya diri dengan hasil karya mereka. Pameran ini adalah wadah yang tepat untuk menunjukkan keunggulan produk kita,” tuturnya.

Kehadiran stand Bombana menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung, termasuk pejabat pusat yang hadir. Produk tenun khas Bombana dipuji karena motifnya yang unik dan kualitasnya yang halus, sementara kuliner lokal Bombana memikat dengan cita rasa autentik yang menggambarkan kekayaan tradisi daerah.

Pameran Ekonomi Kreatif dan Pariwisata ini tidak hanya menjadi ajang pamer karya, tetapi juga ruang interaksi antara pelaku UMKM, pemerintah, dan investor. Para pengunjung dapat langsung berdialog dengan para pengrajin, mencicipi kuliner khas, hingga membeli produk unggulan sebagai bentuk dukungan nyata.

Dengan semangat kolaborasi, pameran ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, terutama melalui penguatan sektor UMKM yang berakar dari budaya lokal. Lebih jauh lagi, kehadiran pemerintah pusat memberi sinyal kuat bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga merangkul potensi daerah.

Acara ini berlangsung meriah dan penuh antusiasme dari masyarakat. Suasana stand dipadati pengunjung sejak pagi, menunjukkan besarnya minat publik terhadap produk kreatif dan pariwisata Sulawesi Tenggara. Kehadiran Menkraf dan jajaran pejabat daerah turut memberikan dorongan moral yang besar bagi pelaku UMKM.

Pameran yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk terus meneguhkan identitas budaya sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat melalui kreativitas.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengikuti Zoom Meeting Konsolidasi dan Penguatan Tim Pengendali Genting (TPG) yang digelar serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan virtual itu diikuti lintas sektor, mulai dari DPPKB, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), RSUD, hingga Inspektorat. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (28/8/2025).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menurunkan prevalensi stunting secara terukur. “Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Bombana. Semua pihak harus terlibat aktif dan memiliki semangat yang sama dalam penanganan masalah ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran masyarakat juga menjadi faktor penentu. “Kontribusi terbesar adalah partisipasi orang tua asuh dalam intervensi keluarga berisiko stunting serta pemberian bantuan nutrisi dan edukasi dalam percepatan penurunan stunting,” tambah Ahmad Yani.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si menyebut konsolidasi ini langkah strategis dalam mengoptimalkan koordinasi. “Dengan adanya forum ini, kita harapkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Abdul Azis juga mendorong agar setiap perangkat daerah memaksimalkan program yang relevan dengan penanganan stunting. “Masing-masing stakeholder menyampaikan inovasi dan kontribusi programnya, seperti DPPKB melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan Rencana Aksi Keluarga yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Sementara Dinas Kesehatan memperkuat intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan (PMT) dan layanan posyandu,” katanya.

Senada, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin, SE menekankan pentingnya data akurat. “Untuk mempersempit sasaran stunting, Pemkab Bombana harus menggunakan data hasil Posyandu sebagai sumber utama. Data tersebut lebih aktual dan berbasis lapangan, sehingga intervensi benar-benar menyasar anak-anak yang berisiko atau sudah mengalami stunting,” pungkasnya.

Dalam forum tersebut, tim juga membahas strategi teknis percepatan penurunan stunting melalui penguatan data, intervensi spesifik dan sensitif, hingga evaluasi berkelanjutan sesuai Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata dalam menciptakan generasi Bombana yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.

Bombana, sultranet.com – Gratifikasi sering kali dianggap sebagai hadiah kecil atau bentuk tanda terima kasih yang sepele. Namun di balik pemberian itu, tersimpan potensi jeratan hukum dan ancaman bagi integritas aparatur. Kesadaran inilah yang ingin dibangun oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melalui kegiatan sosialisasi pemahaman gratifikasi yang digelar serentak di tiga wilayah, yakni Kecamatan Poleang Utara, Poleang Tengah, dan Poleang, Jumat (29/8/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri para camat, unsur Forkopincam, kepala UPTD, kepala desa dan lurah, kepala lingkungan, kepala dusun, hingga tokoh masyarakat. Kehadiran lintas elemen ini menjadi langkah penting untuk bersama-sama membangun budaya integritas, khususnya dalam pelayanan publik.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan secara detail mengenai apa itu gratifikasi. Ia menekankan bahwa gratifikasi bukan hanya soal uang, melainkan pemberian dalam arti luas.

“Bisa berupa barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, wisata, pengobatan gratis, hingga fasilitas lainnya,” ujarnya.

Ridwan menambahkan, pemberian itu dapat terjadi di dalam maupun luar negeri, dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik. Yang membuatnya berbahaya adalah kesan seolah-olah pemberian tersebut tanpa maksud.

“Padahal bisa saja itu menjadi ‘tanam budi’ yang kelak ditagih kembali untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.

Namun, ia juga menjelaskan bahwa hukum memberi jalan keluar bagi aparatur yang tidak sengaja menerima gratifikasi. Selama penerima segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari sejak diterima, maka yang bersangkutan bebas dari sanksi hukum.

“Kalau dilaporkan, tidak terkena sanksi,” jelasnya.

Dasar hukum itu merujuk pada Pasal 12 UU Tipikor No. 20 Tahun 2001 serta diperkuat dengan Peraturan Bupati Bombana No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Regulasi ini menjadi pedoman bagi seluruh aparatur agar bisa bekerja dengan tenang tanpa bayang-bayang jeratan hukum.

Sosialisasi ini bukan sekadar formalitas. Inspektorat Bombana menilai, gratifikasi adalah pintu masuk korupsi yang kerap tidak disadari. Masyarakat pun diajak memahami bahwa pelayanan publik adalah hak yang tidak boleh “dibeli” dengan pemberian apa pun.

Menurut Ridwan, jika budaya menerima gratifikasi dibiarkan, maka aparatur bisa tergoda menyalahgunakan kewenangan. Pada akhirnya, pelayanan publik yang seharusnya netral dan adil justru berubah menjadi transaksional.

“Integritas aparatur adalah benteng pertama melawan praktik ini,” ungkapnya.

Kegiatan yang melibatkan perangkat kecamatan, desa, hingga tokoh masyarakat ini diharapkan menjadi wadah membangun kesadaran kolektif. Dengan pemahaman bersama, aparatur bisa bekerja lebih profesional, sementara masyarakat pun lebih berani menolak pola pelayanan yang disertai “imbalan”.

Inspektorat Bombana optimis, gerakan bersama melawan gratifikasi akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Kami ingin setiap aparatur berkomitmen menjaga integritas dalam tugas pelayanan publik,” pungkas Ridwan. (adv)

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana kembali menggelar kegiatan Sekolah Lansia Tangguh yang diikuti para anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Matahari dari Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah. Para peserta diajak mengikuti rangkaian edukasi dan rekreasi dengan berkeliling kota Bombana didampingi staf Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KS) serta petugas UPTD Kecamatan Rumbia Tengah, Rabu (27/08/2025).

Kegiatan ini menghadirkan dua titik kunjungan utama, yakni Perpustakaan Daerah Bombana dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Di perpustakaan, para lansia disambut hangat dan diperkenalkan pada berbagai koleksi buku serta fasilitas literasi yang dapat diakses secara gratis. Langkah ini menjadi upaya mendorong budaya belajar sepanjang hayat di kalangan warga lanjut usia. Sementara itu, kunjungan ke RTH memberi ruang bagi peserta untuk bergerak ringan, bersantai, dan memperkuat interaksi sosial yang menjadi bagian penting dari kesehatan mental dan fisik mereka.

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, menegaskan bahwa program ini disiapkan untuk memperkuat peran lansia dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. “Kami ingin para lansia tetap aktif, sehat, dan bahagia. Kegiatan ini bukan hanya rekreasi, tapi juga bentuk edukasi dan motivasi agar mereka merasa dihargai dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan dukungan pribadinya kepada seluruh peserta. “Saya sangat mendukung semangat para lansia dalam mengikuti kegiatan ini. Bahkan sebagai seseorang yang sudah masuk kategori pra lansia, saya siap membantu peserta BKL Matahari. Jika ada keperluan pribadi yang membutuhkan kendaraan, saya siap memfasilitasi. Kita semua memiliki tanggung jawab sosial untuk peduli dan hadir di tengah mereka,” kata Abdul Azis.

Kabid KS DPPKB Bombana, ST. Rahmah Yusup, SKM., M.Kes., menambahkan bahwa program ini dirancang untuk mendorong kemandirian dan produktivitas peserta. “Kami ingin menunjukkan bahwa menjadi lansia bukan berarti berhenti belajar dan bersosialisasi. Melalui Sekolah Lansia Tangguh, kami berupaya membangun lansia yang aktif, mandiri, dan tetap produktif,” tuturnya.

DPPKB Bombana berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang penguatan mental, fisik, dan sosial bagi para lansia di Kelurahan Poea dan wilayah lain di Bombana. Program ini diharapkan terus menumbuhkan semangat hidup sehat, kemandirian, serta peran positif para lansia dalam keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Forum ini mengangkat tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” dengan tagline “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap”. Kegiatan berlangsung di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025), Kendari.

Rakornas dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya keselarasan regulasi di tingkat pusat dan daerah agar tidak menghambat arus investasi. “Produk hukum daerah harus menjadi instrumen yang mempermudah, bukan menghambat. Kita ingin setiap daerah menata regulasinya agar mendukung percepatan pembangunan,” ujar Mendagri.

Forum ini menjadi ruang konsolidasi nasional untuk menyeragamkan pemahaman terkait mekanisme pembentukan regulasi daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kepastian investasi. Pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat fungsi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai landasan kebijakan yang selaras dengan program strategis nasional, termasuk target Asta Cita Pemerintah Pusat.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyambut baik pelaksanaan Rakornas tersebut. Menurutnya, penyelarasan kebijakan hukum daerah menjadi kunci penting agar pelayanan investasi dapat berjalan lebih sederhana. “Kita ingin Bombana terus berkembang. Untuk itu, regulasi harus memberi ruang bagi pelaku usaha untuk bergerak dengan kepastian dan prosedur yang lebih jelas,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat harmonisasi regulasi sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah. “Dengan regulasi yang baik, kita bisa membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat,” tambahnya.

Rakornas tersebut dihadiri para menteri, gubernur, bupati dan wali kota, pimpinan DPRD, kepala biro hukum provinsi, pelaku usaha, asosiasi profesi, serta berbagai organisasi masyarakat. Kegiatan berjalan dinamis dengan sesi diskusi dan pemaparan teknis penyusunan produk hukum yang adaptif terhadap kebutuhan investasi.

Pemerintah melalui Kemendagri menegaskan bahwa percepatan layanan investasi harus ditopang oleh kapasitas regulasi daerah yang kuat dan responsif. Karena itu, Rakornas menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui kebijakan yang berpihak pada kemudahan berusaha.

Kendari, sultranet.com – Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya, secara resmi membuka Pameran Ekonomi Kreatif dan Pariwisata yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong dan disaksikan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).

Pameran Ekonomi Kreatif dan Pariwisata ini menjadi rangkaian kegiatan dalam Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah. Ajang ini dirancang sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Melalui kegiatan ini, produk-produk lokal diberi panggung lebih luas untuk menembus pasar nasional hingga internasional.

Dalam sambutannya, Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya memperkuat peran pelaku kreatif daerah. “Ekonomi kreatif adalah masa depan. Daerah memiliki kekuatan budaya dan kreativitas yang perlu terus ditampilkan. Pemerintah berkomitmen mendukung agar produk lokal semakin berdaya saing,” ujarnya sebelum meninjau area pameran.

Usai pembukaan, MENKRAF bersama rombongan mengunjungi sejumlah stand UMKM yang menampilkan tenun khas Sultra, kerajinan tangan, serta beragam kuliner tradisional. Salah satu stand yang menjadi perhatian adalah Stand Dekranasda Kabupaten Bombana.

Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Bupati Bombana, H. Burhanuddin, bersama Ketua Dekranasda Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa. Keduanya memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah, mulai dari tenun Bombana, kerajinan berbahan lokal, hingga berbagai olahan kuliner khas. “Kami ingin menunjukkan bahwa Bombana tidak hanya kaya budaya, tetapi juga siap bersaing lewat produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi,” ujar Bupati Burhanuddin.

Ketua Dekranasda Bombana menambahkan bahwa keikutsertaan Bombana dalam pameran ini menjadi peluang memperluas jejaring dan membuka akses pasar. “Pameran seperti ini sangat penting untuk memperkenalkan karya pengrajin lokal kepada publik yang lebih luas,” kata Hj. Fatmawati Kasim Marewa.

Pameran Ekraf dan Pariwisata Sultra 2025 diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas pemerintah serta meningkatkan eksposur produk lokal. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendorong UMKM dan pelaku kreatif agar dapat naik kelas, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata daerah melalui inovasi dan promosi berkelanjutan.

Kendari, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Diseminasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang mengangkat tema “Rencana Strategis PLN dalam Meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan Mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Tenggara”. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, di Ballroom Phinisi Hotel Claro Kendari, Senin (25/8/2025).

Dalam forum itu, PLN bersama Kementerian ESDM memaparkan arah pengembangan kelistrikan satu dekade ke depan, termasuk strategi percepatan elektrifikasi dan penguatan jaringan di seluruh wilayah Sultra. Agenda ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan dan tantangan terkait layanan listrik.

Acara diseminasi ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero). Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN dalam menyiapkan infrastruktur energi yang lebih merata, andal, dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh penguatan infrastruktur listrik sebagai fondasi pembangunan daerah. “Ketersediaan listrik yang stabil adalah kunci percepatan ekonomi Sulawesi Tenggara. Pemerintah provinsi akan terus mendorong kolaborasi dengan PLN dan seluruh pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan bahwa Bombana membutuhkan peningkatan kapasitas listrik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan layanan publik. “Kami berharap rencana RUPTL ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama pemerataan listrik hingga wilayah terluar. Bombana terus berkembang dan membutuhkan dukungan infrastruktur energi yang kuat,” katanya.

Selain memaparkan rencana strategis, PLN juga menjelaskan sejumlah program prioritas, termasuk pengembangan pembangkit energi baru terbarukan, perluasan jaringan distribusi, serta peningkatan rasio elektrifikasi di daerah yang masih minim akses listrik.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian ESDM, jajaran PT PLN, para bupati dan wali kota dari 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP, Pj. Sekda Bombana, Kepala Dinas Perhubungan Bombana, dan Kepala Bappeda Bombana. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan energi yang merata dan berkeadilan.

Melalui diseminasi RUPTL ini, pemerintah dan PLN berupaya menyatukan langkah dalam memastikan ketersediaan listrik yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan sekaligus mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Sulawesi Tenggara yang diresmikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kegiatan yang digelar di Halaman Parkir Barat Eks MTQ Kota Kendari ini berlangsung pada Selasa (26/8/2025) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

Gerakan Pangan Murah merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Program ini digagas sebagai bagian dari upaya nasional untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau di tengah dinamika ekonomi yang memengaruhi harga kebutuhan pokok.

Pembukaan GPM Sultra dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Pangan Nasional RI, Ketua Umum KADIN Indonesia, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, jajaran Forkopimda Provinsi Sultra, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara, hingga perangkat daerah urusan ketahanan pangan kabupaten/kota.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kegiatan GPM menjadi intervensi penting untuk menekan gejolak harga pangan. “Gerakan Pangan Murah ini adalah upaya nyata pemerintah memastikan masyarakat tetap mendapat akses pangan dengan harga terjangkau. Pemerintah daerah harus terus memperkuat sinergi agar stabilitas pasokan tetap terjaga,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.

Bupati Bombana menyambut baik penyelenggaraan GPM Sultra dan menilai kehadiran program ini penting untuk membantu masyarakat di daerah. Ia menekankan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan warga. “Kami mendukung penuh langkah pemerintah pusat dan provinsi. Upaya seperti ini sangat membantu menjaga keseimbangan harga di lapangan,” kata Burhanuddin.

Pelaksanaan GPM Sultra menghadirkan berbagai komoditas pangan dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya. Intervensi harga dilakukan melalui kerja sama dengan pelaku usaha, distributor, BUMN sektor pangan, serta pemerintah daerah.

Selain sebagai bentuk stabilisasi, GPM juga menjadi bagian edukasi agar masyarakat memahami mekanisme pasar dan pentingnya menjaga pola konsumsi yang bijak. Pemerintah berharap program serupa dapat terus diperluas ke kabupaten/kota lain, termasuk Bombana, guna menjangkau lebih banyak masyarakat.

Pembukaan Gerakan Pangan Murah Sultra ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor usaha dalam memastikan ketahanan pangan tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.