Sultranet.com, Bombana – Upaya penanganan banjir yang kerap melanda Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, terus diperjuangkan Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Kusmardin, SH. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III itu bersama dua anggota DPRD Bombana lainnya melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tenggara guna mendorong solusi permanen atas persoalan yang selama ini dikeluhkan warga, Kamis (4/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kusmardin turut bersama Anggota DPRD lainnya yaitu Ir. H. Johan Salim, SP dan Ahmad Sutejo Eriadi, S.KM. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sultra (Barat), Ir. Marlin Ramli, ST., MT., bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sultra (Barat), Ir. Dolly Humada Siregar, ST., MT.

Kunjungan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas banjir yang berulang kali terjadi di ruas Jalan Nasional Poros Kolaka–Boepinang, tepatnya di Desa Rakadua. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, banjir juga kerap menggenangi permukiman warga dan menghambat arus transportasi.

Dari hasil pembahasan dan peninjauan teknis, diketahui bahwa salah satu penyebab utama banjir berasal dari sistem drainase dan sumur resapan yang sudah tidak berfungsi optimal. Kondisi tersebut membuat air hujan tidak mengalir dengan baik sehingga meluap ke badan jalan dan kawasan permukiman.

Sebagai langkah penanganan, BPJN Sultra merencanakan pembangunan dan peningkatan saluran drainase serta pembangunan sumur resapan di kawasan tersebut. Program tersebut masuk dalam rencana pekerjaan tahun 2026.

Kusmardin mengatakan pihaknya akan terus mengawal rencana tersebut agar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, dari hasil koordinasi ini sudah ada langkah yang jelas. Insya Allah pembangunan drainase dan sumur resapan masuk dalam rencana tahun 2026 dan kami akan terus mengawalnya,” kata Kusmardin.

Menurutnya, kehadiran DPRD tidak hanya sebatas menerima aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan setiap persoalan yang dihadapi warga mendapat tindak lanjut dari instansi terkait.

“Kami tidak ingin keluhan masyarakat berhenti sebagai laporan saja. Tugas kami adalah menghubungkan aspirasi warga dengan pemerintah agar ada solusi yang nyata,” ujarnya.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan bahwa persoalan banjir di Poleang Barat harus menjadi perhatian bersama karena dampaknya cukup besar bagi masyarakat.

“Banjir ini bukan hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada pertanian, perkebunan, dan mobilitas masyarakat. Karena itu penanganannya harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Perjuangan Kusmardin dalam penanganan banjir Rakadua bukanlah hal baru. Saat banjir merendam belasan rumah warga pada Mei 2026 lalu, ia turun langsung ke lokasi untuk membantu masyarakat terdampak. Setelah menerima laporan warga, Kusmardin segera berkoordinasi dengan BPBD Bombana hingga bantuan mesin penyedot air atau alkon diterjunkan ke lokasi.

Bersama petugas BPBD, aparat kepolisian, dan warga setempat, Kusmardin ikut membantu proses penanganan banjir hingga malam hari. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai menunjukkan kepedulian nyata seorang wakil rakyat terhadap kondisi yang dihadapi warga di daerah pemilihannya.

Melalui koordinasi yang dibangun dengan BPJN Sultra, Kusmardin berharap persoalan banjir yang selama ini menghantui warga Rakadua dapat segera teratasi. Ia optimistis pembangunan drainase dan sumur resapan akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. (IS)

Sultranet, Konkep – Pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk peningkatan Ruas Jalan Kekea–Batulu di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan. Peningkatan jalan nasional yang menjadi akses vital masyarakat tersebut mendapat apresiasi luas dari warga karena dinilai menjawab kebutuhan dasar konektivitas di wilayah kepulauan, Selasa (3/2/2026).

Ruas Jalan Kekea–Batulu selama ini menjadi jalur utama penghubung antar desa menuju pusat kecamatan dan fasilitas publik, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi jalan yang rusak dan tidak merata dalam beberapa tahun terakhir kerap menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian serta perikanan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, Harsin Abd Rahim, mengatakan peningkatan jalan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui BPJN Sultra untuk memperkuat infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.

“Anggaran kurang lebih Rp16 miliar dialokasikan untuk peningkatan kualitas Jalan Kekea–Batulu. Pekerjaan meliputi pengaspalan, perbaikan sistem drainase, serta penguatan struktur jalan agar lebih tahan terhadap cuaca ekstrem dan beban kendaraan,” kata Harsin saat ditemui belum lama ini.

Ia menjelaskan, proses pengerjaan jalan dimulai pada awal 2026 setelah seluruh tahapan administrasi dan kontrak pekerjaan diselesaikan pada 2025. Pemerintah daerah berharap proyek tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan kondisi jalan yang lebih baik, mobilitas warga akan meningkat, biaya transportasi bisa ditekan, dan akses layanan publik menjadi lebih cepat dan aman,” ujarnya.

Apresiasi juga datang dari masyarakat setempat. Tokoh pemuda Wawonii Tenggara, Irfan, menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur di daerahnya.

“Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan bagi kami. Jalan ini sudah lama rusak dan sering dikeluhkan warga. Sekarang kami punya harapan besar karena akhirnya diperbaiki,” kata Irfan.

Ia berharap proses pengerjaan berjalan lancar dan hasilnya dapat segera dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya BPJN Sultra, yang telah memberikan perhatian nyata terhadap daerah kami,” ujarnya.

Peningkatan Jalan Kekea–Batulu dinilai tidak hanya berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur jalan yang memadai akan mempermudah distribusi hasil pertanian, perikanan, dan usaha kecil masyarakat, serta membuka akses yang lebih luas menuju pusat-pusat pelayanan publik.

Pemerintah daerah berharap pembangunan jalan tersebut menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Dengan dimulainya peningkatan Jalan Kekea–Batulu, masyarakat Konawe Kepulauan optimistis konektivitas antarwilayah akan semakin baik dan mampu mendukung aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pewarta: Aldi Dermawan