Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan pertama melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) FKTP Kabupaten Bombana Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi capaian pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan mitra pelayanan kesehatan dalam mendukung pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang berlangsung di Aula Pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Selasa, 21 April 2026.

Pertemuan itu diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana dan dihadiri oleh jajaran pimpinan serta pejabat eselon Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bombana, kepala puskesmas se-Kabupaten Bombana, hingga sejumlah klinik mitra BPJS Kesehatan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Kapitasi Berbasis Kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Bombana.

Melalui forum tersebut, seluruh peserta mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai standar pelayanan kesehatan yang harus diterapkan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk indikator-indikator penilaian kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bombana.

Menurut Fatmiati, pelayanan kesehatan yang berkualitas harus terus didorong melalui evaluasi berkelanjutan, peningkatan koordinasi, serta penguatan komitmen seluruh fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama berjalan sesuai standar dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga mendorong fasilitas kesehatan agar terus meningkatkan mutu layanan, kedisiplinan, dan capaian program kesehatan masyarakat.

Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kolaborasi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bombana. Dengan adanya koordinasi yang kuat, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah dapat semakin meningkat dan merata.

Dalam kegiatan itu, BPJS Kesehatan juga memberikan piagam penghargaan kepada dua puskesmas yang dinilai memiliki dedikasi dan capaian baik dalam pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja, yakni Puskesmas Poleang Timur dan Puskesmas Poleang Utara.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kedua puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta JKN di wilayah masing-masing.

Fatmiati menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih kedua puskesmas tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dicapai melalui kerja keras, disiplin, dan komitmen bersama seluruh tenaga kesehatan.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bombana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana akan terus mendukung peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan melalui pembinaan, monitoring, dan penguatan koordinasi dengan BPJS Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan menegaskan pentingnya implementasi Kapitasi Berbasis Kinerja sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sistem tersebut dinilai mampu mendorong fasilitas kesehatan lebih aktif dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif kepada masyarakat.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama semakin optimal dalam menjalankan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bombana. (adv)

Bombana, sultranet.com – BLU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana menggelar pertemuan bersama BPJS Kesehatan dan tenaga kesehatan rumah sakit untuk menyamakan pemahaman terkait mekanisme klaim INA-CBG, khususnya pada pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pertemuan berlangsung di ruang rapat BLU RSUD Bombana dan dihadiri Dewan Pengawas RSUD dr. Sunandar, MM.Kes, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana Sulkifli, Sekretaris Dinas Kesehatan Bombana Dr. Hj. Hayami, M.Kes, Direktur RSUD drg. Riswanto, M.KM, jajaran direksi, dokter spesialis, serta tenaga kesehatan. Kegiatan digelar pada Selasa, 25 November 2025.

Direktur RSUD Bombana, drg. Riswanto, M.KM, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai alur klaim yang kerap menjadi tantangan dalam pelayanan gawat darurat. “Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai prosedur klaim, serta mengatasi hambatan yang mungkin terjadi dalam proses administrasi klaim yang berkaitan dengan pelayanan darurat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penyelarasan tersebut penting agar pelayanan yang diterima masyarakat tidak terhambat oleh persoalan teknis administrasi. “Diskusi ini penting untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi pasien, serta menjaga kelancaran alur klaim yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sistem BPJS Kesehatan,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, tenaga kesehatan dan BPJS Kesehatan membahas sejumlah poin krusial yang selama ini menjadi kendala di fasilitas kesehatan tingkat rumah sakit, termasuk penilaian kondisi gawat darurat, pengkodean tindakan medis, hingga proses verifikasi klaim. Diskusi berlangsung terbuka dan interaktif, memungkinkan seluruh pihak memahami perspektif masing-masing serta mencari solusi praktis yang dapat diterapkan.

Pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana menyampaikan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan rumah sakit, terutama dalam proses verifikasi dan komunikasi data perawatan pasien. Hal ini diharapkan mampu mengurangi potensi klaim tidak terbaca atau tertolak akibat ketidaksesuaian administratif.

Sementara itu, jajaran tenaga kesehatan RSUD Bombana mengapresiasi forum ini sebagai wadah untuk menyampaikan tantangan yang mereka hadapi di lapangan, terutama ketika menangani kasus-kasus gawat darurat yang membutuhkan keputusan cepat. Penyelarasan persepsi diharapkan dapat membantu dokter dan perawat fokus pada pelayanan tanpa khawatir terjadi hambatan pada pengurusan klaim pasien.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi dan melakukan pembaruan informasi secara berkala agar alur klaim INA-CBG berjalan lebih efisien. RSUD Bombana menegaskan komitmennya memberikan pelayanan yang humanis dan responsif, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Bombana, sultranet.com – Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana menggelar pertemuan dengan BPJS Kesehatan untuk menyamakan persepsi terkait proses klaim tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBG), khususnya dalam pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat RSUD Bombana pada Senin (08/01/2025) dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan daerah.

Dalam pertemuan ini, hadir Dewan Pengawas BLU RSUD Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana, Sulkifli, serta perwakilan Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Dr. Hj. Hayami, M.Kes. Selain itu, Direktur RSUD Bombana, drg. Riswanto, M.KM, turut hadir bersama para direksi, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan rumah sakit.

Direktur RSUD Bombana, drg. Riswanto, M.KM, menegaskan pentingnya penyamaan pemahaman antara pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan agar tidak terjadi kendala dalam proses klaim layanan. “Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai prosedur klaim, serta mengatasi hambatan yang mungkin terjadi dalam proses administrasi klaim terkait pelayanan darurat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa diskusi ini juga menjadi upaya untuk menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal, terutama dalam kondisi darurat. Dengan adanya pemahaman yang sama, proses klaim akan lebih lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana, Sulkifli, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa optimalisasi sistem klaim INA-CBG dapat membantu fasilitas kesehatan dalam mengelola pembiayaan layanan yang lebih efisien. “Kita berharap ada sinergi yang baik antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam hal administrasi klaim, agar pelayanan kepada pasien tidak terganggu oleh kendala administratif,” ungkapnya.

Selain membahas kendala teknis dalam proses klaim, pertemuan ini juga membahas strategi peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya dalam pengelolaan pasien gawat darurat. Para dokter spesialis dan tenaga medis RSUD Bombana diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan skema pembiayaan INA-CBG.

Dewan Pengawas BLU RSUD Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, menyampaikan bahwa rumah sakit harus terus beradaptasi dengan kebijakan sistem pembiayaan yang ditetapkan pemerintah. “Rumah sakit perlu meningkatkan kapasitas dalam mengelola klaim dengan sistem yang transparan dan akuntabel, sehingga tidak ada keterlambatan dalam pencairan biaya layanan yang telah diberikan kepada pasien,” katanya.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan sinergi antara RSUD Bombana dan BPJS Kesehatan semakin kuat, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap prima tanpa terkendala permasalahan administrasi klaim. Evaluasi berkala dan koordinasi lebih lanjut direncanakan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Tag:
Frasa Kunci:
Topik: A