Ketegangan Pecah di Tengah Upaya Pemerintah Menjembatani Polemik Motif Rapa Dara

Bombana, sultranet.com – Forum Dialog Budaya yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menjembatani polemik motif Rapa Dara (kepala kuda) mendadak berubah menjadi arena demonstrasi, Senin (6/10/2025). Aliansi Masyarakat Moronene menyerbu aula Perpustakaan Daerah dan memaksa kegiatan dihentikan, hingga situasi memanas.

Dialog yang dipimpin Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, semula ditujukan untuk menyerap saran dan pandangan berbagai pihak terkait seni motif dan kriya busana daerah. Forum ini menghadirkan tokoh budaya dan adat Moronene sebagai upaya mencari titik temu atas kontroversi penggunaan motif Rapa Dara di sejumlah fasilitas umum. Namun, rencana dialog itu buyar saat puluhan demonstran memasuki aula dan menekan panitia menghentikan kegiatan.

Wakil Bupati sempat menemui perwakilan massa di halaman gedung dan menerima aspirasi awal. Namun massa bersikeras ingin bertemu langsung dengan Bupati Bombana, H. Burhanuddin. Tidak lama kemudian, Bupati tiba di lokasi dan menemui demonstran. Aula dialog pun berubah menjadi arena pertemuan terbuka antara massa aksi dan pemerintah daerah.

Aliansi Moronene Tolak Motif Rapa Dara

Di hadapan Bupati, Hamdan salah satu Koordinator Aksi membacakan enam poin tuntutan. Mereka menolak penetapan Rapa Dara sebagai simbol khas Bombana karena dianggap bukan warisan budaya Moronene dan tidak melalui kajian akademik yang mendalam. Massa juga mengecam penggantian ukiran tradisional seperti Burisininta dan Bosu-bosu pada bangunan resmi dengan motif Rapa Dara.

Mereka menuntut pelibatan tokoh adat, akademisi, dan budayawan dalam setiap kebijakan budaya serta mendesak percepatan pengesahan Raperda Pelestarian Seni dan Budaya Moronene. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan meminta Bupati mundur.

“Motif Rapa Dara bukan warisan budaya Moronene dan tidak melalui proses kajian budaya. Kami menolak penetapannya sebagai simbol Bombana,” tegas Hamdan.

Sebagai bentuk respons, Bupati menandatangani tuntutan tersebut sebagai komitmen untuk menindaklanjutinya.

Asal Usul Motif Rapa Dara Dijelaskan

Janariah, mantan Tenaga Ahli Bidang Ekonomi dan Pariwisata Bombana, menjelaskan sejarah munculnya motif Rapa Dara. Menurutnya, ide ini lahir tahun 2023 saat Bombana belum memiliki motif etnik yang dikurasi nasional. Saat itu, Pj. Bupati dan rombongan berkunjung ke Pulau Kabaena dan menemukan tradisi penggunaan kuda dalam prosesi adat pernikahan.

“Dari situ muncul ide menjadikan kuda sebagai motif karena unik dan lolos kurasi nasional di Jakarta,” jelas Janariah. Ia menegaskan motif tersebut merupakan karya estetika yang telah diakui HAKI, bukan simbol budaya daerah. “Ini murni karya kriya, bukan pengganti identitas Bombana,” katanya.

Bupati: Tak Pernah Wajibkan Motif Tertentu

Bupati Bombana, H. Burhanuddin, dengan tegas membantah tudingan bahwa pemerintah mewajibkan penggunaan motif Rapa Dara. Ia menjelaskan bahwa motif tersebut hanyalah satu dari sekian motif yang dikembangkan untuk promosi budaya daerah.

“Lillahi taala, tidak pernah satu kalipun saya mewajibkan penggunaan motif itu,” tegas Burhanuddin. Ia menambahkan bahwa niat pemerintah adalah membangun dan melestarikan budaya, bukan menghapus identitas lokal. “Saya datang sebagai saudara untuk membangun daerah. Tidak ada niat sedikit pun mengganggu budaya,” tegasnya.

Majelis Adat Sesalkan Aksi, Copot Ketua Tamalaki

Majelis Tinggi Adat Kerajaan Moronene Keuwia Rumbia menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi yang mengganggu forum dialog. Terlebih lagi aksi tersebut dipimpin Ramsy Salo sebagai Jendral Lapangan Aksi dan saat aksi membawa identitas sebagai Ketua Tamalaki Moronene, Mereka menegaskan bahwa kerajaan tidak pernah menginstruksikan aksi tersebut dan sejak awal mendorong penyelesaian melalui dialog.

Ketua Majelis Tinggi Adat, PYM. Apua Mokole Alfian Pimpie, menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan tanpa seizin kerajaan. “Kami sudah mengimbau untuk tidak aksi. Kalau mau menyampaikan aspirasi boleh, tapi harus dengan etika berbudaya,” ujarnya. Ia menilai Sikap Ramsy Salo saat aksi membawa unsur pribadi dalam salah satu insiden dan mengungkapkan sesuatu yang tidak relevan dengan substansi budaya.

Sebagai sikap tegas, majelis adat mencopot Ramsy Salo dari jabatan Ketua Tamalaki karena dianggap melanggar titah raja dan bertindak di luar struktur adat. “Kami sudah rapat pleno malam ini dan memutuskan mencopot Ramsy beserta sekretarisnya,” tegas Mokole Alfian.

Komentar Para Tokoh Adat dan Lembaga

Mokole Gufran Kapita Bin Samad, Sekretaris Lembaga Adat Kerajaan Moronene (LAKMOR), menilai aksi massa telah menggeser esensi forum. “Seharusnya ini forum dialog, bukan demonstrasi. Pemerintah sudah membuka ruang, tuntutan sudah diterima,” katanya. Ia juga menyoroti adanya tuntutan politik seperti desakan turunkan bupati yang tidak relevan dengan pokok persoalan budaya.

Ketua LAKMOR, M. Kasim D. SE, menegaskan pentingnya menjaga kondusifitas wilayah. “Prinsipnya, keinginan masyarakat sudah difasilitasi pemerintah. Jadi, ini mestinya dianggap selesai,” ujarnya.

Mokele Mansur Lababa, Ketua PD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bombana, menjelaskan bahwa Tamalaki adalah bagian dari struktur adat yang harus tunduk pada hierarki kerajaan. “Tamalaki tidak boleh bertindak sendiri tanpa perintah kerajaan. Harus melalui majelis tinggi adat,” tegasnya. Ia menilai tindakan Ramsy melanggar tatanan adat.

Johan Salim, Dewan Pembina Lembaga Adat, juga menyayangkan aksi tersebut. “Ini forum dialog, tapi tiba-tiba berubah jadi demonstrasi. Pemerintah sudah bersedia hadir dan mendengar. Situasi seperti ini tidak sejalan dengan etika adat,” katanya.

Suara Tokoh Moronene: Jaga Warisan dengan Musyawarah

Roysman, salah satu tokoh Moronene, mengingatkan pentingnya menjaga warisan budaya dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah. “Budaya adalah warisan leluhur. Perbedaan pandangan harus diselesaikan dengan dialog yang baik, kecuali dialog sudah tidak menemukan solusi maka opsi lain bisa ditempuh termasuk demonstrasi,” ujarnya. Ia berharap semua pihak mendinginkan suasana dan kembali bekerja untuk kemajuan Bombana.

Ruang Kajian Terbuka untuk Motif Rapa Dara

Para tokoh adat sepakat bahwa motif Rapa Dara dapat diposisikan sebagai tambahan khazanah budaya Bombana, bukan pengganti motif asli. Kajian historis dan filosofis akan menjadi langkah berikutnya untuk memastikan kelayakan motif tersebut sebagai identitas daerah.

“Motif ini bisa saja menjadi tambahan kekayaan budaya, asal tidak menghapus motif lama,” ujar Mokole Gufran. Majelis adat juga menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi isu SARA dan tetap menjaga persatuan.

KOLAKA, sultranet.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi momentum istimewa bagi seluruh kepala daerah se-Sultra. Dalam upacara yang digelar di Alun-alun 19 November Kolaka, Minggu 27 April 2025, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si tampil memukau dalam balutan busana adat Moronene yang khas dan sarat makna budaya.

Didampingi istri masing-masing, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos dan Henny Setiawati Rachman, S.Pi., MM, keduanya menunjukkan kekompakan dan kebanggaan terhadap identitas lokal Bombana. Kehadiran mereka mencuri perhatian, bukan hanya karena keanggunan busana yang dikenakan, tetapi juga karena semangat pelestarian budaya yang ditunjukkan melalui simbol-simbol adat.

Busana adat Moronene yang mereka kenakan memadukan warna khas dan motif tradisional yang menggambarkan keunikan suku asli Bombana. Tampil berwibawa dan percaya diri, Burhanuddin dan Ahmad Yani menjadi representasi daerah yang tidak melupakan akar budaya di tengah arus modernisasi.

“Peringatan HUT Sultra ke-61 ini adalah momentum untuk bersyukur dan memperkuat komitmen kita dalam membangun daerah. Tapi kita juga tidak boleh melupakan identitas kita sebagai masyarakat Bombana yang kaya akan budaya,” ujar Bupati Burhanuddin kepada awak media usai upacara.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh leluhur, dan menjadikan budaya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkarakter.

“Adat dan budaya bukan hanya warisan, tetapi juga kekuatan yang harus kita jaga dan perkuat. Ini juga menjadi bagian penting dari pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tambahnya.

Upacara HUT Sultra ke-61 kali ini berlangsung semarak dengan menampilkan parade budaya dari seluruh kabupaten dan kota se-Sultra. Atraksi seni, pertunjukan tari tradisional, hingga pameran produk lokal turut memeriahkan suasana, memperlihatkan kekayaan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Ribuan masyarakat memadati lokasi upacara sejak pagi hari, ikut menyaksikan langsung prosesi yang dihadiri oleh Gubernur Sultra, para kepala daerah, pejabat Forkopimda, tokoh adat, dan pelajar. Acara juga menjadi ajang silaturahmi antara para pemimpin daerah dan masyarakat dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan.

Kehadiran para kepala daerah dalam balutan busana adat dari masing-masing daerah menjadi simbol keberagaman yang harmonis di Bumi Anoa. Tidak terkecuali penampilan Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang menegaskan pentingnya menjunjung tinggi identitas daerah di ruang-ruang publik yang strategis.

Busana adat Moronene yang dikenakan Burhanuddin dan Ahmad Yani juga menjadi cerminan bahwa pemerintah daerah Bombana memiliki komitmen tinggi terhadap pelestarian budaya lokal. Sebagai suku asli Bombana, Moronene memiliki kekayaan adat dan tradisi yang terus dijaga dan diwariskan lintas generasi.

Melalui partisipasi dalam kegiatan budaya tingkat provinsi seperti HUT Sultra ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat terus mendorong semangat masyarakat dalam mencintai dan melestarikan budaya sendiri, sekaligus menunjukkan pada dunia bahwa Sulawesi Tenggara memiliki keragaman budaya yang luar biasa.

Peringatan HUT ke-61 Sultra menjadi bukti bahwa budaya tetap menjadi ruh dari setiap pembangunan yang dilakukan. Dengan semangat kebersamaan, Sultra diharapkan terus tumbuh menjadi provinsi yang maju, berdaya saing, dan tetap berakar kuat pada kearifan lokal.

KOLAKA, sultranet.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi momen bersejarah yang dirayakan meriah oleh seluruh kepala daerah se-Sultra. Dalam upacara yang digelar di Alun-alun 19 November Kolaka, Minggu, 27 April 2025, kehadiran Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama istri Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos serta Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si bersama istri Henny Setiawati Rachman, S.Pi., MM mencuri perhatian publik.

Tampil anggun dan penuh wibawa dalam balutan busana adat Moronene, pasangan pimpinan daerah Bombana ini tak hanya menunjukkan penghargaan terhadap tradisi, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga kekayaan budaya lokal. Busana yang mereka kenakan didominasi warna khas Moronene dengan motif-motif tradisional yang kaya makna, menjadi simbol identitas suku asli Bombana yang hingga kini masih lestari.

“Ini bukan sekadar pakaian adat, tapi bentuk nyata penghormatan kami terhadap leluhur dan kearifan lokal Bombana yang harus terus dilestarikan,” ujar Burhanuddin usai upacara.

Ia menegaskan bahwa HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara bukan hanya tentang perayaan seremonial, tetapi juga refleksi bersama atas perjalanan panjang daerah ini menuju kemajuan. Burhanuddin mengajak seluruh masyarakat Sultra, khususnya Bombana, untuk terus menjaga persatuan, menggali potensi lokal, dan menjadikan budaya sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

“HUT Sultra ke-61 ini adalah momentum untuk bersyukur dan berkomitmen lebih kuat dalam membangun daerah dengan tetap menjunjung tinggi adat dan budaya kita,” kata Burhanuddin dengan semangat.

Rangkaian kegiatan peringatan HUT Sultra kali ini juga diwarnai dengan berbagai atraksi budaya dari seluruh kabupaten/kota, parade busana adat, hingga pameran hasil karya daerah. Kemeriahan tersebut tidak hanya menambah semarak suasana, tetapi juga memperkuat rasa bangga akan budaya Nusantara, terutama kekayaan etnik Sulawesi Tenggara yang beragam.

Bupati Bombana dan wakilnya tampak berbaur akrab dengan tamu undangan dan masyarakat yang hadir. Kehangatan dan kedekatan itu menunjukkan komitmen mereka sebagai pemimpin yang tak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga hadir di tengah masyarakat dalam berbagai momen penting.

Upacara yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara beserta seluruh kepala daerah itu juga menjadi panggung kebersamaan. Semua elemen, dari pejabat, tokoh adat, seniman, hingga pelajar, ambil bagian dalam menyemarakkan acara, menciptakan suasana khidmat sekaligus meriah.

Busana adat Moronene yang dikenakan Burhanuddin dan Ahmad Yani seakan menjadi cerminan semangat Bombana yang tetap berakar pada tradisi, namun terus bergerak maju dalam semangat pembangunan. Keduanya, bersama istri masing-masing, tampak percaya diri dan harmonis saat mengikuti jalannya acara dari awal hingga selesai.

“Busana adat Moronene sangat unik dan punya filosofi yang dalam. Saya merasa bangga bisa mengenakannya di panggung kehormatan ini,” ungkap Ahmad Yani.

Dukungan terhadap pelestarian budaya lokal memang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Burhanuddin – Ahmad Yani di Bombana. Berbagai program untuk mendorong generasi muda agar mengenal dan mencintai budaya sendiri terus digenjot melalui sektor pendidikan dan pariwisata budaya.

Upacara HUT Sultra ke-61 ini pun menjadi bukti nyata bahwa kekuatan budaya bisa menjadi elemen pemersatu dan penggerak pembangunan daerah. Di tengah era modernisasi, mempertahankan jati diri daerah melalui busana adat, bahasa, dan seni tradisi menjadi langkah strategis dalam menjaga kearifan lokal.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi yang ditunjukkan para kepala daerah, masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat terus memperkuat persatuan dan mengambil bagian dalam setiap proses pembangunan. Momentum HUT ke-61 ini menjadi refleksi sekaligus langkah awal untuk masa depan Sultra yang lebih maju dan berdaya saing, tanpa melupakan akar budayanya.