Bombana – sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa se-Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bombana itu menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan desa dengan visi pembangunan daerah menuju Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan. Rakor berlangsung di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Rabu (22/7/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), narasumber dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Lawang Sewu IT, iDRAP Sulawesi Tenggara, pimpinan instansi vertikal, perwakilan perbankan, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perwakilan PT Anugerah Harisma Barokah (AHB) Site Kabaena, Direktur Perusda Wonua Bombana, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa Rakor Pemerintahan Desa bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi ruang evaluasi sekaligus forum untuk merumuskan langkah strategis dalam memperkuat pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, pembangunan Kabupaten Bombana tidak dapat dipisahkan dari kemajuan desa. Karena itu, seluruh pemerintah desa harus mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.

“Tema Rakor tahun ini, ‘Penguatan Tata Kelola dan Kemandirian Ekonomi Menuju Desa Bahagia Berbasis Agrominapolitan’, sangat sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bombana, yakni Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan. Desa harus mampu bertransformasi menjadi kawasan agrominapolitan yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Burhanuddin.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bombana memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang harus dikelola secara profesional agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut, kata dia, harus didukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Bupati menegaskan bahwa terwujudnya Desa Bahagia harus bertumpu pada dua pilar utama, yakni pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel serta ekonomi desa yang mandiri melalui pengelolaan potensi unggulan secara optimal.

Dalam arahannya kepada seluruh kepala desa, ketua BPD, dan direktur BUMDes, Burhanuddin memberikan sejumlah penekanan strategis. Salah satunya terkait pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia meminta seluruh kepala desa tidak ragu melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama seluruh program dilaksanakan sesuai aturan dan benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

“Kita ingin pengawasan dilakukan melalui pendekatan preventif, sehingga kepala desa dapat bekerja dengan tenang, tertib administrasi, dan tetap berada dalam koridor hukum,” tegasnya.

Menurut Bupati, kehadiran Inspektorat dan Polres Bombana dalam Rakor menjadi bentuk pendampingan preventif agar setiap potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

Selain itu, Burhanuddin mendorong transformasi pengelolaan BUMDes agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa. Ia menilai BUMDes tidak boleh hanya menjadi wadah penggunaan anggaran, tetapi harus berkembang menjadi lembaga bisnis yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Melalui konsep One Village One Product (OVOP), setiap desa didorong memiliki produk unggulan yang memiliki daya saing dan mampu menembus pasar yang lebih luas.

“Aspek bisnis BUMDes harus diperkuat agar benar-benar menjadi jangkar ekonomi perdesaan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.

Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan digitalisasi desa. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi administrasi, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Melalui kolaborasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana bersama mitra teknologi Lawang Sewu IT, pemerintah desa diharapkan mulai menerapkan sistem administrasi desa dan pelaporan BUMDes secara digital agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efektif, dan akuntabel.

Di akhir arahannya, Burhanuddin meminta seluruh organisasi perangkat daerah teknis serta instansi vertikal yang menjadi narasumber memberikan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa. Ia berharap seluruh peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan berbagai strategi yang dibahas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis desa-desa di Kabupaten Bombana akan semakin maju, mandiri, dan mampu menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Bombana yang berdaya saing berbasis agrominapolitan,” tutupnya.

Pembukaan Rakor dirangkaikan dengan penyerahan satu unit mobil ambulans desa dari PT Anugerah Harisma Barokah (AHB) Site Kabaena kepada Pemerintah Desa Pongkalaero. Selain itu, Bupati juga menyerahkan secara simbolis santunan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris warga Desa Mattirowalie, Kecamatan Poleang Selatan, dan Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan. Penyerahan bantuan tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga terkait dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan sosial di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si melantik Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, Moh. Syukur Pimpie, SKM., M.A.P di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (6/10/2025).

Pelantikan ini digelar untuk memastikan roda pemerintahan Desa Tahi Ite tetap berjalan dengan baik, pasca meninggalnya kepala desa sebelumnya. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Asisten dan Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala perangkat daerah, Plt. Camat Rarowatu, unsur Forkopimcam, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pelantikan penjabat kepala desa bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik di tingkat desa. “Penjabat kepala desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemerintahan desa tetap tertib, pelayanan publik berjalan optimal, dan program pembangunan dapat dilanjutkan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan. Burhanuddin mengingatkan agar penjabat kepala desa senantiasa menjaga netralitas, bersikap terbuka terhadap masyarakat, serta membangun hubungan kerja yang harmonis dengan perangkat desa dan BPD. “Jabatan ini adalah amanah, bukan sekadar posisi administratif. Saya berharap Pj. Kepala Desa dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan,” katanya.

Bupati juga menyoroti peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan perekonomian desa. Ia meminta agar BUMDes dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “BUMDes harus menjadi motor ekonomi desa, bukan sekadar lembaga formalitas. Jika dikelola dengan baik, BUMDes dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga,” tutur Burhanuddin.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kemajuan desa hanya bisa dicapai dengan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat harus bersinergi dalam melanjutkan pembangunan. “Tidak ada kemajuan tanpa kolaborasi. Pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dan partisipasi masyarakat agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya,” imbuhnya.

Sementara itu, suasana pelantikan berlangsung penuh keakraban. Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pemerintahan di tingkat desa. Bagi warga Tahi Ite, pelantikan ini menjadi harapan baru untuk melanjutkan pembangunan dan pelayanan publik di desa mereka.

Di akhir acara, Bupati Burhanuddin mengucapkan selamat kepada Moh. Syukur Pimpie yang resmi dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa Tahi Ite. Ia berharap kepercayaan yang diberikan dapat dijaga dengan dedikasi dan pengabdian. “Selamat mengemban tugas baru. Jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian bagi masyarakat dan daerah,” tutupnya.

Pelantikan Penjabat Kepala Desa Tahi Ite menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di desa-desa. Dengan kepemimpinan baru, diharapkan pelayanan publik semakin baik dan pembangunan desa semakin maju menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Buton, SultraNET. | Potensi semua daerah berasal dari desa, sangat disayangkan apabila tidak di berdayakan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu kegiatan ini sangat penting karena pemanfaatan potensi desa harus selaras dengan SDM

Hal ini dikatakan Pj Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi pada saat membuka dengan resmi Pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Angkatan XI, yang digelar Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Makassar, Senin, 18 September 2023 di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton, Pasarwajo..

Pj. Bupati juga menegaskan p[ada peserta yang kebanyakan para Direktur Bumdes itu untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan sebaik mungkin karena tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat.

“Peserta bisa memberikan manfaat ketika selesai mengikuti kegiatan ini karena begitu pentingnya peningkatan SDM,” ungkap Pj Bupati Buton.

Sebelum menutup Pj Bupati Buton juga sekali lagi menegaskan kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan yang di adakan selama 4 hari ini untuk mengikuti hingga hari terakhir semoga ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat.

Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Drs. Murtaba Muru, MA mengatakan pelatihan ini juga merupakan pemanfaatan SDM dalam pengelolaan badan usaha milik desa dan semoga bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan Buton ditunjuk sebagai lokasi program peningkatan kualitas Pemberdayaan masyarakat desa karena Buton di anggap bisa menyeimbangkan inflasi daerah untuk mengikuti pelatihan selama 2 tahun yang akan di ikuti oleh kepala desa,sekdes, posyandu, juga direktur bumdes  oleh kementerian dalam negeri.

Ditempat yang sama Yang mewakili Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Makassar memperkenalkan secara singkat dimana Balai ini merupakan unit kerja pelaksana teknis  pusat di bawah kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pelatihan yang daerah cakupan dari 6 provinsi di Sulawesi.

“Dan pada hari ini kita akan laksanakan pelatihan untuk angkatan XI di Kabupaten Buton,” ungkapnya.

Ucapan terimakasih juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Buton telah memfasilitasi untuk melaksanakan kegiatan pelatihan selama 4 hari dan berharap agar peserta dari berbagai desa bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh dengan harapan Bumdes lebih berkembang di kemudian hari.

Sumber : (KominfoButon / Dian Sasmita)