Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana bersama Wakil Bupati Bombana resmi melantik Ir. Syahrun, ST., M.PW sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana definitif dalam sebuah prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Ruang Tanduale Kantor Bupati Bombana. Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan OPD, pejabat ASN, serta sejumlah tokoh daerah, Senin (11/5/2026).

Ir. Syahrun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana. Penetapan dirinya sebagai Sekda definitif dilakukan setelah melalui tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana menegaskan bahwa pelantikan Sekda bukanlah proses instan, melainkan hasil dari tahapan seleksi yang panjang dan objektif.

“Perlu saya tegaskan bahwa penetapan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana hari ini bukan sebuah proses yang instan. Pelantikan ini merupakan hasil dari rangkaian tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,” ujar Bupati Bombana.

Ia menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel.

“Oleh karena itu saya pastikan seluruh tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi, asesmen kompetensi hingga penetapan nama telah dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Menurutnya, posisi Sekretaris Daerah merupakan jabatan strategis yang menjadi motor penggerak birokrasi daerah. Karena itu, figur yang dipilih harus memiliki kompetensi, integritas, serta rekam jejak yang baik dalam pemerintahan.

Bupati Bombana juga meminta Sekda yang baru dilantik agar mampu menghadirkan inovasi dan langkah konkret untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Kepada pejabat Sekretaris Daerah yang baru saja dilantik, atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, saya mengucapkan selamat. Jabatan ini adalah amanah sekaligus tantangan besar. Buktikan dengan prestasi kerja, selalu munculkan ide-ide dan inovasi cemerlang guna meningkatkan kinerja dan capaian program-program pemerintah,” ucapnya.

Dalam arahannya, Bupati Bombana menyoroti tiga poin penting yang menjadi tugas utama Sekda. Pertama, memastikan harmonisasi organisasi dan koordinasi antarperangkat daerah berjalan efektif demi tercapainya target pembangunan. Kedua, melakukan percepatan terhadap program-program strategis dan prioritas daerah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memperkuat pembinaan ASN melalui penegakan disiplin dan profesionalisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Sekretaris Daerah adalah motor penggerak birokrasi. Saudara memiliki tanggung jawab yang sangat strategis untuk memastikan koordinasi antarperangkat daerah berjalan mulus demi tercapainya target pembangunan daerah,” tegasnya.

Bupati Bombana juga berharap kehadiran Sekda definitif dapat memperkuat konsolidasi pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan daerah.

“Baru saja kita melakukan pelantikan setelah melalui proses yang sudah ada dari BKN dan gubernur. Saya berharap dengan selesainya pelantikan Sekretaris Daerah, sudah bisa hadir dalam kegiatan pembangunan, konsolidasi antar dinas dan pembinaan terhadap ASN sehingga bisa lebih baik,” katanya usai pelantikan.

Sementara itu, Sekda Bombana yang baru dilantik, Ir. Syahrun, ST., M.PW menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut dengan fokus pada penguatan koordinasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan birokrasi.

“Kami sebagai Sekretaris Daerah akan mengkoordinasikan segala program pimpinan dan memberikan pelayanan kepada seluruh OPD, termasuk mengkoordinasi seluruh ASN sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Syahrun.

Ia juga menegaskan kesiapan untuk mendukung visi pembangunan daerah menuju Bombana yang lebih maju dan berdaya saing.

Pelantikan Sekda definitif ini dinilai menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mempercepat realisasi program prioritas daerah. Kehadiran Sekda definitif diharapkan mampu menjadi penghubung strategis antara kepala daerah, organisasi perangkat daerah, dan aparatur sipil negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di akhir sambutannya, Bupati Bombana mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk bersama-sama mendukung Sekda yang baru dilantik demi mewujudkan Bombana yang lebih maju dan kompetitif.

“Tunjukkan kinerja terbaik saudara untuk Bombana yang lebih maju dan siap mewujudkan Bombana berdaya saing berbasis agrominapolitan,” tutupnya.

Pewarta: zull

Bombana, sultranet.com — Upaya mempercepat hadirnya lembaga peradilan di Kabupaten Bombana kembali menguat. Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LBHR) Sulawesi Tenggara bersama anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, menemui Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si  di Rujab Bupati untuk mendorong percepatan pendirian Pengadilan Negeri di wilayah tersebut, Senin (20/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas urgensi kehadiran Pengadilan Negeri sebagai bagian dari pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat. Direktur LBHR Sultra, Muhammad Basri Tahir, SH, menegaskan bahwa kebutuhan tersebut sudah sangat mendesak, mengingat Kabupaten Bombana telah berdiri sejak tahun 2003 namun hingga kini belum memiliki pengadilan sendiri.

“Bombana ini sudah mekar sejak 2003, tetapi sampai hari ini belum memiliki Pengadilan Negeri. Sementara daerah lain yang dimekarkan pada periode yang sama sudah lebih dulu memilikinya,” kata Basri.

Ia menjelaskan, secara administratif maupun kesiapan fisik, rencana pendirian Pengadilan Negeri Bombana sebenarnya telah lama rampung. Lahan untuk pembangunan gedung telah tersedia, sementara seluruh dokumen persyaratan disebut sudah lengkap dan berada di Kementerian Sekretariat Negara.

“Kami sudah bertemu dengan sekretariat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada Februari 2025. Informasi yang kami terima, semua kelengkapan berkas sudah lama selesai dan sudah ada di Kementerian Sekretariat Negara. Tinggal menunggu Keputusan Presiden untuk bisa dieksekusi,” ujarnya.

Basri menilai, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan Pengadilan Negeri Bombana kini hanya bergantung pada percepatan keputusan di tingkat pusat. Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan perhatian agar kebutuhan dasar masyarakat dalam mengakses keadilan dapat terpenuhi.

Sementara itu, Yudi Utama Arsyad yang juga Ketua DPC Partai Bulan Bintang Bombana menyoroti dampak langsung yang dirasakan masyarakat akibat belum adanya Pengadilan Negeri di daerah tersebut. Selama ini, warga Bombana yang berperkara harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton.

“Selama ini masyarakat harus menyeberang ke Baubau, lalu melanjutkan perjalanan darat ke Buton untuk mengikuti sidang di PN Pasarwajo. Ini membutuhkan energi, waktu, dan biaya yang tidak sedikit,” kata Yudi.

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga menyulitkan aparat penegak hukum yang harus menjalankan proses peradilan di luar wilayah. Karena itu, ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.

“Kami berharap ini segera menjadi atensi bersama. Kehadiran Pengadilan Negeri di Bombana akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses keadilan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyatakan komitmennya untuk mengawal langsung proses percepatan pembentukan Pengadilan Negeri Bombana. Ia mengaku prihatin dengan kondisi yang dihadapi masyarakat selama ini.

“Saya prihatin masyarakat harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencari keadilan. Ini tentu tidak ideal,” kata Burhanuddin.

Ia menegaskan akan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara guna mendorong percepatan penerbitan Keputusan Presiden terkait pembentukan Pengadilan Negeri Bombana.

“Kami siap mengawal ini. Kami akan berkoordinasi langsung dengan Mensesneg agar pembentukan Pengadilan Negeri Bombana bisa menjadi prioritas dan segera direalisasikan,” tegasnya.

Jakarta, sultranet.com – PT BPR Bahteramas sukses menorehkan prestasi nasional dengan meraih tiga penghargaan bergengsi dalam ajang Top BUMD Awards 2026 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Senin (13/4/2026).

Tiga penghargaan tersebut meliputi TOP BUMD Bintang 4 untuk kinerja perusahaan, Top CEO BUMD 2026 yang diraih Direktur Utama Yusrianti Mansur, serta TOP Pembina BUMD 2026 yang diberikan kepada Bupati Bombana Burhanuddin dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.

Capaian ini menegaskan keberhasilan BPR Bahteramas Bombana dalam menjaga kinerja bisnis, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan dan pembinaan dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Bombana, dinilai menjadi faktor penting di balik keberhasilan tersebut.

Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD dalam membangun sistem yang profesional dan berdaya saing.

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa BUMD kita mampu berdaya saing dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Pemerintah daerah akan terus mendukung agar kinerja PT BPR Bahteramas Bombana semakin optimal,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG), peningkatan profesionalisme, serta inovasi berkelanjutan akan terus didorong agar BUMD mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, turut mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan yang diraih tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga bukti nyata dari kerja keras dan kolaborasi yang solid antara BUMD dan pemerintah daerah.

“Penghargaan ini bukan sekadar pencapaian, tetapi bukti kerja nyata BUMD di Sulawesi Tenggara yang mampu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT BPR Bahteramas, Dr. Sofyan, menyebut penghargaan tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran perusahaan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kinerja bisnis, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Direktur Utama Yusrianti Mansur juga menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara manajemen perusahaan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, transformasi dan inovasi menjadi kunci dalam menjaga daya saing BPR di tengah dinamika sektor keuangan yang terus berkembang.

“Ajang TOP BUMD Awards merupakan salah satu corporate rating terbesar dan paling bergengsi di Indonesia dalam menilai kinerja BUMD,” kata Yusrianti.

Ajang ini diselenggarakan oleh Majalah Top Business yang diterbitkan oleh PT Madani Solusi Internasional, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah serta sejumlah lembaga dan konsultan bisnis nasional.

Penilaian penghargaan dilakukan secara independen oleh dewan juri yang terdiri dari akademisi, praktisi bisnis, dan konsultan profesional dengan mempertimbangkan tiga indikator utama, yakni achievement (prestasi), improvement (perbaikan), dan contribution (kontribusi) terhadap bisnis, pelayanan publik, serta pembangunan ekonomi daerah.

Penghargaan TOP Pembina BUMD sendiri diberikan kepada kepala daerah yang dinilai memiliki peran strategis dalam membina dan mendorong peningkatan kinerja BUMD hingga mencapai predikat terbaik. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan BUMD tidak terlepas dari dukungan kebijakan dan pembinaan pemerintah daerah.

Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2026, M. Lutfi Handayani, mengatakan BUMD diharapkan menjadi pemain utama dalam perekonomian daerah sekaligus penyedia layanan publik.

“BUMD harus menjadi kebanggaan daerah dan bangsa,” ujar Lutfi

Ia menjelaskan, untuk meraih penghargaan tersebut, setiap BUMD harus melalui proses penilaian oleh dewan juri yang mencakup pengisian kuesioner, wawancara, hingga sidang pleno.

Pada tahun ini, sebanyak 248 BUMD dan BLUD mengikuti ajang tersebut, meningkat 4,2 persen dibandingkan tahun 2025. Dari jumlah itu, 218 BUMD dinyatakan mengikuti seluruh tahapan penilaian secara lengkap.

Menurut Lutfi, kegiatan ini tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran melalui pemberian masukan dari dewan juri kepada peserta.

“Peserta mendapatkan rekomendasi langsung sebagai panduan untuk meningkatkan kinerja ke depan,” katanya.

Top BUMD Awards yang telah digelar sejak 2016 ini juga disebut sebagai bagian dari upaya mendorong BUMD agar lebih profesional, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional.

Pewarta: Hardyawan

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin memimpin rapat kerja bersama para pejabat eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana guna memperkuat koordinasi, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menyamakan persepsi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran, yang berlangsung di Aula Rapat Paviliun Rumah Jabatan Bupati Bombana, Selasa (31/3/2026).

Rapat kerja ini menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir dalam pertemuan tersebut sebagai garda terdepan pelaksanaan program pemerintah.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa kondisi efisiensi anggaran tidak boleh menjadi penghambat dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sebaliknya, situasi tersebut harus menjadi pemicu bagi seluruh OPD untuk lebih kreatif, inovatif, dan adaptif dalam merancang program kerja.

“Sinergi antar semua OPD sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kegiatan coffee morning akan diaktifkan kembali sebagai wadah komunikasi dan koordinasi yang lebih intens,” ujar Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mengatasi berbagai keterbatasan yang ada. Tanpa koordinasi yang kuat, program pembangunan berpotensi berjalan tidak optimal dan tidak tepat sasaran.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan agar seluruh pejabat tidak terpaku pada ketersediaan anggaran dalam menjalankan tugas. Ia mendorong agar setiap OPD tetap produktif dan mampu mencari solusi kreatif, selama tidak melanggar aturan yang berlaku.

“Berinovasilah, selama tidak melanggar aturan dan tetap berada di jalur yang benar. Jangan menunggu perintah,” tegasnya.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, setiap kepala OPD diminta untuk menyusun road map atau peta jalan yang jelas dan terukur. Peta jalan tersebut harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bupati juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menurun, termasuk dalam pelaksanaan program-program rutin pemerintah daerah.

“Walaupun kita berada dalam kondisi efisiensi, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Dalam menghadapi perkembangan informasi yang semakin cepat, para kepala OPD juga diminta untuk lebih peka terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Respons cepat terhadap informasi, terutama yang beredar di media sosial, dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurut Bupati, setiap OPD harus proaktif dalam merespons isu sesuai dengan tugas dan fungsinya, tanpa harus menunggu instruksi. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang responsif dan terbuka.

Di sisi lain, Bupati juga mendorong agar seluruh OPD lebih aktif dalam mempublikasikan kegiatan serta capaian kinerja kepada masyarakat. Transparansi informasi dinilai penting untuk memberikan gambaran nyata tentang upaya pemerintah dalam membangun daerah.

Dengan publikasi yang baik, masyarakat diharapkan dapat mengetahui berbagai program dan hasil kerja pemerintah, sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung pembangunan.

Rapat kerja ini diharapkan mampu memperkuat komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Melalui sinergi, inovasi, dan komunikasi yang lebih intens, pemerintah optimistis dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pewarta : Aldi. L

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar tasyakuran satu tahun kepemimpinan Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi perjalanan pemerintahan sekaligus mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat yang digelar pada 2 Ramadan 1447 Hijriah, di Bombana, Jumat (20/2/2026).

Acara berlangsung khidmat dan penuh suasana kekeluargaan. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat Kabupaten Bombana turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan sejumlah capaian pembangunan selama satu tahun masa pemerintahannya, terutama pada sektor infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Ia menegaskan bahwa perbaikan akses jalan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam mendorong konektivitas antarwilayah, termasuk di wilayah kepulauan.

“Pulau Kabaena, insyaallah saya tidak mau ada lagi lubang-lubang di jalur utama. Alhamdulillah, walaupun kondisinya belum diaspal seluruhnya, jalan-jalan di berbagai kecamatan sudah kita ratakan,” ujar Burhanuddin di hadapan para tamu undangan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang lebih baik akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, mobilitas warga, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Selain memaparkan capaian pembangunan, Bupati juga menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong berbagai program strategis daerah.

Salah satu rencana yang tengah dipersiapkan adalah keinginan menjadikan Kabupaten Bombana sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara di masa mendatang.

“Saya punya keinginan besar membawa Porprov ke Kabupaten Bombana sebagai tuan rumah. Kita berusaha menghadirkan beberapa cabang olahraga seperti otomotif dan bola basket agar bisa dilaksanakan di Bombana,” ungkapnya.

Burhanuddin menilai kegiatan olahraga tingkat provinsi tersebut tidak hanya akan meningkatkan prestasi atlet daerah, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan usaha masyarakat.

Meski demikian, ia juga mengakui bahwa perjalanan satu tahun kepemimpinan belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh harapan masyarakat. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap.

“Satu tahun ini adalah waktu yang singkat untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Saya menyadari masih ada kekurangan yang belum tertutupi dan masih banyak harapan masyarakat yang belum terpenuhi. Namun dengan dukungan dan doa seluruh masyarakat, tidak ada tantangan yang terlalu besar bagi kita,” tuturnya.

Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan, partisipasi, dan kebersamaan seluruh masyarakat.

Momentum tasyakuran ini kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang diikuti seluruh undangan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan salat Maghrib berjamaah.

Suasana kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan tersebut menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Bombana yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Melalui momentum satu tahun kepemimpinan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap semangat kebersamaan dan optimisme pembangunan dapat terus terjaga, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah daerah.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. melakukan kunjungan silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menghadiri kegiatan panen ikan air tawar di Dusun Sangkama dan Dusun Tuturpo, Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu. Kegiatan tersebut menjadi momentum dialog langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membahas pengembangan potensi desa, khususnya di sektor perikanan air tawar, Sabtu (14/2/2026).

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Bupati Burhanuddin memanfaatkan kesempatan itu untuk berdialog secara langsung dengan masyarakat, mendengarkan berbagai aspirasi, serta melihat kondisi riil di lapangan terkait potensi ekonomi yang berkembang di wilayah pedesaan.

Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah daerah, terutama terkait peningkatan akses jalan menuju kawasan produksi perikanan dan permukiman warga. Infrastruktur jalan dinilai sangat penting untuk memperlancar distribusi hasil panen ikan serta mendukung aktivitas perekonomian masyarakat desa.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Bombana menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah.

“Akses infrastruktur, khususnya jalan, memang menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pengembangan potensi daerah. Aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu akan menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai dengan perencanaan dan kemampuan anggaran yang ada,” ujar Burhanuddin.

Selain berdialog, Bupati juga ikut menyaksikan sekaligus mengikuti proses panen ikan air tawar bersama para petani dan kelompok usaha perikanan setempat. Kehadirannya di tengah masyarakat menjadi bentuk dukungan langsung pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha perikanan air tawar sebagai salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar di Kabupaten Bombana.

Menurutnya, sektor perikanan air tawar dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan bagi masyarakat desa apabila dikelola secara optimal dan didukung oleh akses pemasaran yang baik.

“Kami berharap hasil panen ikan dari desa ini tidak hanya dipasarkan di sekitar wilayah Tontonunu, tetapi juga dapat menjangkau pasar yang lebih luas sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bupati Bombana juga menyerahkan bantuan untuk mendukung perbaikan masjid di desa setempat. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

Selain itu, Bupati juga menyempatkan diri meninjau kondisi sekolah di sekitar lokasi kegiatan. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia serta memastikan fasilitas pendidikan di desa dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, M.P.W.K., Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., para camat, kepala desa, serta masyarakat setempat yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan.

Kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat desa diharapkan mampu memperkuat komunikasi sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan warga. Melalui dialog terbuka seperti ini, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diketahui secara langsung sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong pengembangan potensi desa secara berkelanjutan, baik melalui penguatan sektor perikanan, peningkatan kualitas infrastruktur, maupun dukungan terhadap sektor pendidikan dan keagamaan.

Melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis aspirasi masyarakat, pemerintah berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Kendari, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Pertemuan ini menjadi forum strategis bagi kepala daerah dan pemangku kepentingan di Sulawesi Tenggara untuk memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis, 29 Januari 2026.

Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari agenda penguatan pengawasan dan pencegahan korupsi yang dijalankan KPK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi. Kegiatan ini menghadirkan para kepala daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta berbagai unsur pemerintahan dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Melalui forum ini, KPK mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang berintegritas, sekaligus menutup celah potensi terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rakor ini juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga antirasuah dalam meningkatkan efektivitas upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah.

Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan komitmen kuat dari seluruh penyelenggara pemerintahan.

“Kami mendukung penuh upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa rakor tersebut memberikan banyak masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. Berbagai aspek tersebut merupakan sektor yang selama ini sering menjadi perhatian dalam upaya pencegahan korupsi.

Menurut Burhanuddin, peningkatan integritas birokrasi menjadi kunci penting dalam menciptakan pemerintahan yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah daerah harus terus memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan program pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama,” ujarnya.

Rakor pemberantasan korupsi ini juga menjadi forum evaluasi terhadap berbagai program pencegahan korupsi yang telah berjalan di daerah. Melalui kegiatan ini, KPK memberikan arahan sekaligus rekomendasi kepada pemerintah daerah agar dapat memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Selain itu, rakor tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara KPK dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. KPK menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari pembenahan sistem dan penguatan integritas aparatur pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bombana sendiri terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui berbagai langkah strategis, termasuk penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam setiap program pembangunan daerah.

Burhanuddin berharap hasil rakor tersebut dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memperkuat komitmen pemberantasan korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap hasil dari rapat koordinasi ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat komitmen dalam mencegah korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Dengan adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan KPK, diharapkan upaya pencegahan korupsi dapat berjalan lebih efektif. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Jakarta, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Forum nasional ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden serta agenda pembangunan nasional yang terangkum dalam Asta Cita. Rakornas tersebut berlangsung di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat, Kamis, 15 Januari 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bombana hadir didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana. Rakornas ini juga dihadiri oleh para bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia yang menjadi perwakilan pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

Rapat koordinasi nasional tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, forum ini juga bertujuan meningkatkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui rakornas ini, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk semakin aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah masing-masing. Stabilitas tersebut dinilai sebagai faktor penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Paharuddin, S.STP., M.Si menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kondisi sosial dan politik yang stabil.

“Pemerintah daerah harus berhasil menjaga stabilitas sosial politik dengan baik, karena itulah indikator keberhasilan urusan pemerintahan umum,” kata Paharuddin dalam forum tersebut.

Menurutnya, stabilitas sosial dan politik menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Tanpa kondisi yang aman dan kondusif, berbagai program pembangunan akan sulit berjalan secara optimal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., CGRE menekankan bahwa pelaksanaan program prioritas Presiden serta agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Ia menjelaskan bahwa program-program strategis pemerintah pusat akan lebih efektif jika didukung oleh kondisi daerah yang aman, stabil, dan kondusif.

“Program prioritas Presiden dan Asta Cita ini akan berjalan efektif jika tercipta stabilitas sosial dan politik di berbagai daerah,” ujar Akmal Malik.

Akmal juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang beragam. Pemerintah daerah diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat guna menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan.

Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si menyampaikan bahwa Rakornas ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia menilai forum koordinasi seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi serta memperkuat langkah bersama dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional.

“Rapat ini merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah, memperkuat kolaborasi, dan menyelaraskan arah kebijakan pusat serta daerah dalam mendukung program prioritas Presiden,” kata Bahtiar.

Melalui rakornas tersebut, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, termasuk dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat wawasan kebangsaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bupati Bombana Burhanuddin menyambut baik pelaksanaan rakornas ini sebagai forum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua level pemerintahan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Ia juga menilai bahwa rakornas tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk bertukar pengalaman, memperluas wawasan, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan nasional.

Dengan adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan secara efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menyerahkan 2.106 Surat Keputusan (SK) kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam Apel Akbar Aparatur Sipil Negara PPPK dan PPPK Paruh Waktu se-Kabupaten Bombana. Penyerahan SK tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si sebagai bentuk pengakuan negara atas pengabdian para aparatur yang selama ini telah melayani masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Stadion Bombana, Senin, 26 Januari 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bombana didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos serta Ketua DPRD Kabupaten Bombana Iskandar, SP. Apel akbar ini juga dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, perwakilan Forkopimda, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, lurah dan kepala desa, kepala sekolah, serta ribuan ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu dari berbagai instansi di Kabupaten Bombana.

Apel akbar tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian status bagi aparatur yang selama ini telah bekerja dalam berbagai sektor pelayanan pemerintahan.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan bahwa kegiatan penyerahan SK PPPK Paruh Waktu bukan sekadar seremoni administratif, melainkan bentuk nyata penghargaan negara kepada aparatur yang selama ini telah mengabdikan diri bagi masyarakat.

“Apel akbar dan penyerahan SK hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini adalah momentum penting yang menandai pengakuan negara terhadap pengabdian saudara-saudara yang selama ini telah bekerja dan melayani masyarakat,” kata Burhanuddin di hadapan ribuan peserta apel.

Ia mengungkapkan bahwa banyak aparatur di Kabupaten Bombana yang telah bekerja selama bertahun-tahun dengan dedikasi tinggi meskipun belum memiliki kepastian status kepegawaian. Karena itu, penyerahan SK PPPK Paruh Waktu dinilai sebagai simbol kehadiran negara dalam memberikan kepastian sekaligus penghargaan terhadap pengabdian tersebut.

“Negara hari ini menyatakan bahwa kami melihat, menghargai, dan mengakui pengabdian saudara-saudara,” ujarnya.

Burhanuddin juga mengingatkan bahwa status sebagai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu bukanlah akhir dari perjalanan pengabdian, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar sebagai aparatur sipil negara.

Menurutnya, seluruh ASN harus terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa masyarakat tidak menilai aparatur dari status kepegawaiannya, tetapi dari kualitas pelayanan yang mereka rasakan secara langsung.

“Masyarakat tidak menilai kita dari status, tetapi dari pelayanan yang mereka rasakan. Karena itu, bekerjalah dengan hati, disiplin, dan tetap menjunjung tinggi etika birokrasi,” tegasnya.

Bupati Bombana juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Ia menilai dedikasi para aparatur tersebut merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, keberhasilan berbagai program pembangunan di daerah tidak terlepas dari peran aparatur sipil negara yang bekerja di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan administratif di tingkat desa dan kecamatan.

Selain itu, Burhanuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja aparatur yang telah menerima SK PPPK Paruh Waktu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aparatur menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKPSDM) akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap para PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

“Pengabdian harus diiringi dengan tanggung jawab dan evaluasi. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala setiap tiga bulan untuk memastikan seluruh ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu bekerja dengan baik,” kata Burhanuddin.

Ia berharap para aparatur yang telah menerima SK dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Bombana juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menjaga semangat pengabdian serta membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan penyerahan SK kepada ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut, pemerintah daerah berharap pelayanan publik di Kabupaten Bombana dapat semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur serta memastikan pelayanan pemerintahan berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Jakarta, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana dr. Sunandar, MM.Kes menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Forum nasional ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan berjiwa nasionalis melalui program Paskibraka. Rakornas tersebut digelar di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Kamis, 15 Januari 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah kepala daerah serta kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Pertemuan nasional ini menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyatukan langkah dalam proses pembinaan serta pembentukan anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Rakornas berlangsung sejak pukul 17.00 WIB hingga 22.30 WIB dengan rangkaian agenda yang membahas evaluasi pelaksanaan program sebelumnya sekaligus mempersiapkan tahapan pembentukan Paskibraka tahun 2026 secara nasional.

Kegiatan diawali dengan penayangan video dokumentasi pelaksanaan kegiatan Paskibraka Tahun 2025. Tayangan tersebut menjadi bahan refleksi dan evaluasi terhadap berbagai proses pembinaan yang telah dilakukan, termasuk capaian program serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di berbagai daerah.

Selanjutnya, laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam laporan tersebut dijelaskan berbagai perkembangan program pembinaan Paskibraka yang selama ini menjadi bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda.

Rapat koordinasi nasional ini secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Drs. KH. Yudian Wahyudi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa program Paskibraka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang memiliki karakter kuat serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

“Paskibraka bukan sekadar kegiatan pengibaran bendera, tetapi merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda yang berkarakter Pancasila, disiplin, dan memiliki semangat kebangsaan,” kata Yudian Wahyudi dalam arahannya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan program pembinaan Paskibraka berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan kickoff pembentukan Paskibraka Tahun 2026. Momentum ini menandai dimulainya secara resmi tahapan persiapan program Paskibraka di seluruh Indonesia, mulai dari proses seleksi hingga pembinaan para calon anggota di tingkat daerah maupun nasional.

Agenda berikutnya adalah sesi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat. Para pembicara memaparkan berbagai kebijakan serta strategi yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembinaan Paskibraka di seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Kepala BPIP RI Rima Agristina yang juga bertindak sebagai pengarah Program Paskibraka menjelaskan bahwa pembinaan Paskibraka merupakan bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila kepada generasi muda.

Ia menegaskan bahwa para anggota Paskibraka tidak hanya dilatih secara fisik dan disiplin, tetapi juga dibekali pemahaman kebangsaan serta nilai-nilai kepemimpinan yang akan menjadi bekal mereka di masa depan.

Selain itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri turut memaparkan dukungan kebijakan terkait penganggaran dan pengelolaan program Paskibraka di daerah. Sementara Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menjelaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menyukseskan pembinaan generasi muda melalui program tersebut.

Para narasumber menekankan bahwa keberhasilan program Paskibraka tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan proses seleksi dan pembinaan secara berkualitas.

Setelah sesi pemaparan panel, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta Rakornas. Para kepala daerah dan jajaran Kesbangpol dari berbagai daerah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, serta berbagi pengalaman terkait pelaksanaan pembinaan Paskibraka di wilayah masing-masing.

Bupati Bombana bersama jajaran Kesbangpol Kabupaten Bombana juga mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat program pembinaan generasi muda di daerah.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam Rakornas ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung program Paskibraka sebagai sarana pembinaan karakter generasi muda. Program ini dinilai memiliki peran penting dalam menanamkan nilai nasionalisme, disiplin, kepemimpinan, serta semangat kebangsaan kepada para pelajar.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program Paskibraka dapat terus berkembang dan menjadi wadah pembentukan generasi muda Indonesia yang tangguh, berintegritas, serta memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai Pancasila dan persatuan bangsa.