Bombana, Sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan pidato pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp742,42 miliar, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp708,34 miliar. Pemerintah daerah mengarahkan kebijakan anggaran untuk mendukung program prioritas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rapat paripurna berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bombana, Senin (31/8/2026).

Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya. Agenda ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2027.

Dalam pidatonya, Burhanuddin menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 merupakan bagian dari tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana 2025–2029. Karena itu, arah kebijakan anggaran perlu diselaraskan dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Menurutnya, anggaran daerah harus disusun secara terarah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bombana juga mendorong agar setiap program yang memperoleh dukungan anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ini disusun dengan memperhatikan kebijakan anggaran yang lebih terarah dan berdampak nyata untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bombana,” ujar Burhanuddin dalam pidatonya.

Ia menyebut sejumlah sektor yang menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran tersebut, antara lain pertanian, perikanan, infrastruktur, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi. Sektor-sektor itu menjadi bagian dari arah pembangunan daerah yang diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan pemerintah.

Pada sektor pertanian dan perikanan, kebijakan anggaran diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang berkaitan dengan potensi ekonomi daerah. Sementara itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk menunjang aktivitas masyarakat dan kelancaran pelayanan di berbagai wilayah.

Di bidang pelayanan publik, pemerintah daerah menempatkan peningkatan kualitas layanan sebagai bagian dari agenda pembangunan. Adapun reformasi birokrasi diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, pelaksanaan berbagai program tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan belanja pemerintahan, prioritas pembangunan, serta ketersediaan sumber pendapatan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai perencanaan.

Berdasarkan rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah Kabupaten Bombana diproyeksikan sebesar Rp742,42 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp83,32 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp659,10 miliar.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi sumber utama penerimaan dalam rancangan anggaran daerah. Sementara itu, PAD menjadi salah satu komponen yang dapat terus diperhatikan dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari potensi daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan potensi tersebut perlu dilakukan secara terukur agar penerimaan daerah dapat mendukung pembiayaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, pendapatan transfer merupakan bagian penting dalam struktur keuangan daerah. Karena itu, perencanaan belanja perlu memperhatikan proyeksi penerimaan yang tersedia, sehingga pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggaran.

Untuk belanja daerah, rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan kebutuhan sebesar Rp708,34 miliar. Anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan yang bersifat tetap dan mengikat, mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan, serta menyediakan anggaran siaga untuk penanganan bencana alam maupun bencana sosial.

Pengalokasian belanja tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan program pembangunan memperoleh dukungan pembiayaan. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan setiap sektor agar pelaksanaan program dapat berlangsung secara terencana.

Ketersediaan anggaran siaga juga menjadi perhatian dalam rancangan kebijakan tersebut. Anggaran ini disiapkan untuk mendukung penanganan keadaan darurat yang membutuhkan respons pemerintah, baik akibat bencana alam maupun persoalan sosial yang memerlukan penanganan sesuai ketentuan.

Namun, angka pendapatan dan belanja tersebut masih merupakan proyeksi dalam rancangan KUA-PPAS. Besaran dan rincian alokasi anggaran masih dapat mengalami penyesuaian sesuai hasil pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan DPRD.

Burhanuddin menegaskan bahwa rancangan KUA-PPAS perlu dibahas bersama sebelum memasuki tahapan penyusunan APBD 2027. Pembahasan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mencermati rencana pendapatan, kebutuhan belanja, serta kesesuaian program dengan prioritas pembangunan daerah.

Ia berharap proses pembahasan berlangsung melalui komunikasi yang baik dan keterbukaan antarpihak. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan untuk memastikan kebijakan anggaran mempertimbangkan kebutuhan pembangunan sekaligus kemampuan keuangan daerah.

“Kami sangat mengharapkan kerja sama yang harmonis, dialog yang terbuka, serta komitmen bersama untuk memastikan bahwa APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan,” tuturnya.

Pembahasan KUA-PPAS juga menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan rencana kerja pemerintah daerah dengan kebijakan penganggaran. Melalui proses tersebut, setiap program dapat ditelaah berdasarkan urgensi, sasaran, kebutuhan pembiayaan, dan manfaat yang ingin dicapai.

Selain itu, penetapan prioritas belanja perlu memperhatikan keberlanjutan program pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMD 2025–2029. Keselarasan antara perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menjaga konsistensi pelaksanaan program selama periode pembangunan tersebut.

Bagi masyarakat, arah kebijakan anggaran memiliki kaitan langsung dengan penyediaan layanan publik dan pelaksanaan program pembangunan. Karena itu, penggunaan anggaran perlu direncanakan secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta hasil yang ingin dicapai.

Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan dibahas bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dan DPRD Kabupaten Bombana. Hasil pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan APBD 2027 sebelum ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Melalui tahapan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan pendapatan dan belanja dengan prioritas pembangunan yang telah direncanakan. Fokus berikutnya adalah memastikan anggaran yang ditetapkan memiliki arah yang jelas, mendukung pelaksanaan program prioritas, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bombana.

Kendari, Sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri Pengajian Akbar dan Doa Bersama dalam rangka memperingati Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Masjid Raya Al-Kautsar, Kota Kendari. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai keagamaan, integritas aparat penegak hukum, serta sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, dan masyarakat dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Acara tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, S.E., M.M., bersama jajaran Forkopimda, pejabat daerah, tokoh agama, dan masyarakat.

Pengajian akbar tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan berlangsung dalam suasana religius dengan menghadirkan sejumlah unsur pemerintahan dan masyarakat untuk mengikuti doa bersama serta mendengarkan tausiyah dari Ustaz Dr. KH. Das’ad Latif, S.Sos., S.Ag., M.Si., Ph.D.

Sejumlah pejabat dan tokoh turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tenggara, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara atau perwakilannya, jajaran Kejaksaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah Masjid Raya Al-Kautsar Kendari.

Kehadiran Bupati Bombana menjadi bagian dari partisipasi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam peringatan hari lahir institusi penegak hukum tersebut. Selain mempererat hubungan antarpemerintah daerah dan aparat penegak hukum, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi serta memperkuat komitmen bersama terhadap nilai-nilai keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa perjalanan 81 tahun pengabdian Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam menjaga supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis dan profesionalisme aparat. Integritas pribadi, keteladanan moral, serta komitmen untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab juga menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Gubernur menegaskan bahwa kepercayaan publik tumbuh ketika hukum diterapkan secara adil dan konsisten tanpa mengabaikan prinsip transparansi. Aparat penegak hukum juga perlu menjunjung tinggi nilai moral dalam menjalankan kewenangan agar setiap tindakan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

“Hukum akan memperoleh kepercayaan masyarakat apabila ditegakkan secara adil, transparan, konsisten, dan berlandaskan integritas,” ujar Andi Sumangerukka.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga hubungan antara penegakan hukum dan kepercayaan publik. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum berlaku berdasarkan ketentuan yang sama serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepastian hukum juga berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum agar pelaksanaan program pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, institusi penegak hukum lainnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat. Kerja sama lintas sektor dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga ketertiban dan kehidupan sosial yang harmonis.

“Kami berharap, sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, institusi penegak hukum lainnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat, untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang semakin maju, aman, sejahtera, dan religius,” ungkapnya.

Sinergi tersebut mencakup pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah daerah berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sementara Kejaksaan menjalankan tugas serta kewenangannya di bidang penegakan hukum. Dukungan masyarakat juga diperlukan untuk menjaga kesadaran hukum dan mendorong kehidupan sosial yang tertib.

Kegiatan pengajian akbar dan doa bersama ini turut menghadirkan Ustaz Dr. KH. Das’ad Latif sebagai penceramah. Dalam kegiatan tersebut, tausiyah menjadi bagian dari rangkaian acara yang memberikan ruang bagi para peserta untuk memperdalam nilai-nilai keagamaan dan melakukan refleksi moral.

Kehadiran tokoh agama dalam kegiatan tersebut juga memperlihatkan peran penting pendekatan keagamaan dalam membangun kesadaran sosial. Nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama menjadi prinsip yang relevan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.

Bagi aparat pemerintahan dan penegak hukum, nilai-nilai tersebut dapat menjadi pengingat bahwa kewenangan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Profesionalisme perlu berjalan seiring dengan integritas agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengajian akbar ini tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi bagi unsur pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jamaah yang hadir. Pertemuan tersebut membuka kesempatan untuk mempererat hubungan antarlembaga serta memperkuat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Momentum peringatan ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia juga mengingatkan pentingnya peran lembaga penegak hukum dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Di sisi lain, upaya membangun kepercayaan publik membutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, keikutsertaan dalam kegiatan tingkat provinsi ini menjadi bagian dari hubungan koordinasi dan silaturahmi dengan pemerintah provinsi serta berbagai unsur kelembagaan di Sulawesi Tenggara. Hubungan tersebut penting untuk mendukung komunikasi antardaerah dan kerja sama dalam berbagai urusan pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing.

Melalui kegiatan keagamaan seperti ini, nilai integritas dan tanggung jawab diharapkan terus mendapat perhatian dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat kebersamaan juga menjadi salah satu unsur penting untuk mendukung kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan saling menghormati.

Peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia di Sulawesi Tenggara melalui pengajian akbar dan doa bersama tersebut menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi sekaligus mengingatkan kembali pentingnya penegakan hukum yang berintegritas. Kehadiran Bupati Bombana bersama unsur pemerintah dan masyarakat mencerminkan partisipasi daerah dalam rangkaian kegiatan tersebut serta dukungan terhadap penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat.

Kendari, Sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri kegiatan Tausiyah dan Silaturahmi dalam rangka syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendukung Gerakan Sultra Religius yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini menekankan pentingnya membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berakhlak mulia sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah. Acara berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Sabtu (29/8/2026).

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Merajut Ukhuwah, Mengukuhkan Jiwa Nasionalisme Menuju Sultra Maju, Aman, Sejahtera dan Religius”. Acara ini menjadi ruang silaturahmi bagi unsur pemerintah dan masyarakat sekaligus momentum untuk memperkuat nilai kebangsaan, persaudaraan, serta kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

Tausiyah dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh Ustaz Dr. KH. Das’ad Latif, S.Sos., S.Ag., M.Si., Ph.D. Kehadiran penceramah nasional itu menjadi bagian dari rangkaian acara yang mengajak peserta memperkuat hubungan antarsesama serta menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.

Bupati Bombana hadir sebagai bagian dari partisipasi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kehadiran tersebut juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antarpemerintah daerah dan membangun komunikasi dalam mendukung agenda pembangunan di Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar kemajuan yang dicapai dapat berjalan bersama dengan pembentukan karakter dan akhlak masyarakat.

“Membangun Bumi Anoa ini tidak hanya membangun fisik dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berakhlak mulia,” ujar Andi Sumangerukka.

Pernyataan tersebut menempatkan pembangunan manusia sebagai salah satu bagian penting dalam agenda pembangunan daerah. Infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memang menjadi unsur pendukung kemajuan, tetapi kualitas manusia juga berperan dalam menentukan bagaimana hasil pembangunan dimanfaatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, pelayanan publik, hingga kegiatan ekonomi masyarakat. Selain memiliki kemampuan dan pengetahuan, masyarakat juga membutuhkan karakter yang kuat, tanggung jawab sosial, serta sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari.

Gubernur juga menekankan pentingnya pembangunan mental dan spiritual yang berjalan seiring dengan pembangunan fisik dan ekonomi. Pendekatan tersebut menjadi salah satu dasar dalam mendorong Gerakan Sultra Religius yang digalakkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, gerakan tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai keagamaan tidak cukup disampaikan melalui kegiatan seremonial, tetapi perlu tercermin dalam perilaku, hubungan sosial, dan tanggung jawab setiap individu.

“Gerakan Sultra Religius yang kita galakkan bukan sekadar pernyataan, namun harus menjadi gerakan moral dan gerakan sosial yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,” ungkapnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa Gerakan Sultra Religius diarahkan untuk mendorong penerapan nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, serta keluarga sebagai lingkungan terdekat dalam pembentukan karakter.

Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai religius dapat tercermin melalui sikap jujur, kepedulian terhadap sesama, tanggung jawab, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Penerapan nilai-nilai tersebut dapat membantu membangun hubungan sosial yang harmonis serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib.

Selain itu, penguatan nilai kebangsaan menjadi bagian penting dari kegiatan yang digelar dalam rangka syukuran HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi kesempatan untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen masyarakat dalam menjaga persatuan dan berkontribusi terhadap pembangunan.

Tema kegiatan yang menggabungkan ukhuwah dan nasionalisme menunjukkan pentingnya menjaga hubungan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat. Semangat kebangsaan dapat tumbuh melalui sikap saling menghargai, kepedulian terhadap kepentingan bersama, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat membutuhkan dukungan berbagai unsur. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan agar program pembangunan tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas kehidupan sosial.

Gerakan Sultra Religius menjadi salah satu agenda yang diperkenalkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat dimensi moral dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Melalui gerakan ini, pesan tentang pentingnya akhlak, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial diharapkan dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai lingkungan kehidupan.

Pelaksanaan gerakan tersebut juga membutuhkan keteladanan dari para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan. Sikap berintegritas, kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, serta pelaksanaan tugas secara bertanggung jawab merupakan bagian dari nilai yang dapat memperkuat kepercayaan publik.

Kegiatan tausiyah dan silaturahmi ini sekaligus membuka ruang pertemuan antara unsur pemerintah dan masyarakat dalam suasana kebersamaan. Melalui interaksi tersebut, hubungan sosial dapat diperkuat dan komunikasi antarpihak dapat terus dijaga untuk mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis.

Kehadiran Bupati Bombana dalam kegiatan tingkat provinsi ini mencerminkan partisipasi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam rangkaian agenda Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain mengikuti kegiatan keagamaan dan kebangsaan, momentum tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi antarpemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tenggara.

Hubungan yang baik antarpemerintah daerah menjadi salah satu unsur pendukung dalam pelaksanaan pembangunan. Koordinasi dan komunikasi yang terjaga dapat membantu memperkuat kerja sama sesuai kewenangan masing-masing, terutama dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan tantangan pembangunan di daerah.

Melalui kegiatan ini, pesan mengenai pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik, pertumbuhan ekonomi, dan pembentukan karakter kembali mendapat perhatian. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak mulia diharapkan dapat berjalan seiring dengan penguatan nasionalisme serta penerapan nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

Syukuran HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dirangkaikan dengan Gerakan Sultra Religius tersebut menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan dan kesadaran bersama dalam membangun Sulawesi Tenggara. Pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menjaga nilai kebangsaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan kehidupan sosial yang aman, sejahtera, dan religius.

Kendari, Sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bombana, Drs. Hasdin Ratta, M.Si., menghadiri Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (26/8/2026). Kegiatan ini menjadi langkah memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dan lintas sektor menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama musim kemarau.

Apel siaga tersebut digelar untuk memastikan kesiapan personel, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani bencana. Upaya ini dinilai penting mengingat ancaman Karhutla dan kekeringan berpotensi mengganggu lingkungan, ketersediaan air bersih, serta aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam amanatnya, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, S.E., M.M., menegaskan bahwa Karhutla dan kekeringan merupakan ancaman serius yang membutuhkan kesiapsiagaan dan respons bersama. Menurutnya, perubahan iklim global yang semakin tidak menentu turut memengaruhi pola cuaca dan meningkatkan risiko bencana di berbagai daerah.

“Respons kita terhadap dinamika ancaman tersebut tidak boleh stagnan, apalagi hanya menganggap sebagai rutinitas tahunan semata,” tegas Andi Sumangerukka.

Gubernur menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan tindakan ketika kebakaran atau kekeringan sudah terjadi. Pemerintah daerah perlu mengutamakan langkah pencegahan melalui pengurangan risiko bencana (PRB), disertai kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi yang memadai.

Pendekatan preventif tersebut diharapkan dapat menekan potensi terjadinya bencana sekaligus mempercepat penanganan apabila kondisi darurat muncul. Dengan demikian, penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada pemadaman api dan penanganan dampak kekeringan, tetapi juga pada upaya mengantisipasi risiko sejak dini.

Berdasarkan laporan Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sulawesi Tenggara pada Juli 2026 serta pemetaan Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022–2026, terdapat lima kabupaten dan dua kota yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap Karhutla.

Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Baubau. Sementara itu, seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori risiko tinggi terhadap ancaman kekeringan.

Risiko tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama karena puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada September hingga Oktober 2026. Kondisi ini menuntut setiap daerah meningkatkan kesiapan menghadapi kemungkinan munculnya titik api dan berkurangnya ketersediaan air.

Menanggapi potensi ancaman tersebut, Gubernur meminta seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Tenggara bersama jajaran BPBD segera mengaktifkan posko siaga Karhutla dan kekeringan di wilayah masing-masing. Posko tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi dalam memantau perkembangan situasi, menerima laporan, serta menggerakkan personel untuk melakukan penanganan secara cepat.

Selain mengaktifkan posko, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor. Kerja sama diperlukan terutama pada sektor pangan, sumber daya air dan bendungan, energi, serta lingkungan, mengingat dampak kekeringan dan Karhutla dapat meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Gubernur juga mendorong peningkatan patroli terpadu di kawasan rawan kebakaran. Langkah tersebut perlu disertai deteksi dini, pemantauan titik api, serta respons cepat agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Upaya pencegahan juga harus dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat dan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penting karena aktivitas manusia dapat memicu kebakaran, khususnya ketika vegetasi dan lahan berada dalam kondisi kering.

Dalam amanatnya, Gubernur mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok di kawasan semak kering maupun di tepi jalan.

Di tengah ancaman kekeringan, masyarakat turut diimbau menghemat penggunaan air bersih dan menjaga kesehatan selama musim kemarau. Imbauan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak kondisi cuaca kering, terutama ketika kebutuhan air meningkat sementara ketersediaannya berpotensi menurun.

Dukungan terhadap daerah yang menghadapi ancaman kekeringan juga menjadi bagian dari agenda kegiatan tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan dukungan kepada daerah yang telah mengajukan permohonan bantuan, antara lain berupa peralatan mesin ALKON untuk menunjang penanganan kebutuhan air.

Dukungan peralatan tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah meningkatkan kesiapan menghadapi dampak kekeringan sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing. Namun, kesiapan penanganan tetap memerlukan koordinasi yang baik, pemetaan kebutuhan, serta langkah antisipasi yang dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi keadaan darurat.

Setelah apel siaga, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penanggulangan Karhutla dan kekeringan. Simulasi ini menjadi sarana untuk menguji kesiapan personel, koordinasi lintas sektor, serta kecepatan respons dalam menghadapi potensi bencana.

Melalui latihan tersebut, unsur yang terlibat dapat menguji kesiapan dalam menjalankan peran masing-masing ketika menghadapi situasi darurat. Koordinasi yang terbangun diharapkan mendukung pelaksanaan penanganan secara terpadu, mulai dari deteksi awal hingga tindakan di lapangan.

Bagi Kabupaten Bombana, keikutsertaan Bupati Burhanuddin bersama Kepala Pelaksana BPBD Bombana dalam apel siaga tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Komitmen ini relevan dengan pemetaan risiko yang menempatkan Bombana sebagai salah satu wilayah dengan tingkat risiko tinggi terhadap Karhutla di Sulawesi Tenggara.

Kesiapsiagaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui langkah pencegahan, pemantauan kawasan rawan, kesiapan personel dan peralatan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan unsur terkait. Pelibatan masyarakat juga penting agar upaya pencegahan dapat berjalan hingga tingkat desa dan lingkungan.

Ancaman Karhutla dan kekeringan membutuhkan penanganan yang tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat. Kepatuhan terhadap larangan membakar lahan, kewaspadaan terhadap sumber api, dan penggunaan air secara bijak menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengurangi risiko bencana.

Melalui penguatan koordinasi dan kesiapan menghadapi musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Bombana diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi serta menangani potensi Karhutla dan kekeringan. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, BPBD, dan unsur terkait menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat, terpadu, dan berkelanjutan.

Bomabana, Sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., dan Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., menyambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bombana yang baru, Mohtar Arifin, S.Kom., S.H., M.H., dalam acara penyambutan dan ramah tamah di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Kamis (20/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terutama dalam mendukung pemerintahan dan penegakan hukum di Kabupaten Bombana.

Kegiatan itu dihadiri jajaran Forkopimda Bombana, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, Komandan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 919/Sangia Dowo, pimpinan instansi vertikal, para camat, serta pejabat struktural dan fungsional lingkup Kejaksaan Negeri Bombana.

Dalam sambutannya, Burhanuddin menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Mohtar Arifin beserta keluarga. Ia berharap kehadiran Kajari yang baru dapat membawa semangat baru sekaligus memperkuat hubungan kerja antara kejaksaan dan pemerintah daerah.

“Selamat datang dan selamat bertugas di Bumi Wonua Bombana kepada Bapak Mohtar Arifin, S.Kom., S.H., M.H., beserta keluarga,” ujar Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antarlembaga perlu terus dijaga agar setiap tugas dan tanggung jawab dapat berjalan sesuai ketentuan.

Ia menilai Kejaksaan Negeri Bombana memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya melalui pengawalan dan pendampingan hukum serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

“Kami berharap kehadiran Bapak dapat semakin memperkuat kerja sama, khususnya dalam pengawalan dan pendampingan hukum, pencegahan tindak pidana korupsi, serta menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat Bombana,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin berharap koordinasi yang telah terbangun antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Kejaksaan Negeri Bombana dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Sinergi tersebut dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam menjalankan pemerintahan, pendampingan hukum dan pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan menjadi bagian penting bagi perangkat daerah. Koordinasi dengan kejaksaan diharapkan membantu pemerintah daerah memahami aspek hukum dalam pelaksanaan tugas, tanpa mengesampingkan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab masing-masing instansi.

Selain menyambut pejabat baru, Bupati Bombana juga menyampaikan apresiasi kepada Andi Helmi Adam, S.H., M.H., atas kerja sama selama menjalankan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bombana. Andi Helmi Adam selanjutnya mendapat penugasan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, Kalimantan Utara.

Burhanuddin menyampaikan terima kasih atas hubungan kerja yang telah terjalin selama masa tugas Andi Helmi Adam di Bombana. Pergantian pimpinan kejaksaan tersebut diharapkan tidak mengurangi kesinambungan koordinasi antarlembaga dalam mendukung penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, Kajari Bombana Mohtar Arifin mengatakan amanah yang diberikan kepadanya merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Ia menyebut keberhasilan pelaksanaan tugas kejaksaan tidak terlepas dari kerja sama dengan pemerintah daerah, Forkopimda, jajaran satuan kerja, dan masyarakat.

Menurut Mohtar, komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan Negeri Bombana. Karena itu, ia berharap hubungan kerja dengan seluruh unsur di daerah dapat terus terpelihara selama menjalankan tugas sebagai Kajari.

Mohtar juga menyampaikan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan yang berkeadilan dan humanis, terutama dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan masyarakat. Pendekatan tersebut, menurutnya, menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bombana.

“Ke depan, kami akan mengedepankan perkara yang berkeadilan, terutama perkara masyarakat, dengan pendekatan restorative justice dan humanis,” ujar Mohtar.

Pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif merupakan salah satu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan, dengan penerapan sesuai ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku. Pernyataan Mohtar menunjukkan komitmennya untuk memperhatikan aspek keadilan dan kondisi masyarakat dalam menjalankan kewenangan kejaksaan.

Meski demikian, pelaksanaan penegakan hukum tetap membutuhkan kepastian hukum, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Koordinasi antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan unsur terkait diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas masing-masing lembaga sesuai kewenangannya.

Dalam kesempatan tersebut, Mohtar juga meminta dukungan Bupati Bombana, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan amanah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bombana. Dukungan tersebut diharapkan membantu membangun komunikasi yang baik serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, Bupati dan Wakil Bupati Bombana menyerahkan cenderamata kepada Mohtar Arifin. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah yang diikuti jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, dan para tamu undangan.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Kajari Bombana yang baru untuk menjalin komunikasi awal dengan unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di daerah. Hubungan kerja yang terbangun diharapkan mendukung koordinasi dalam pelaksanaan tugas, termasuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penguatan sinergi dengan Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan akuntabel. Sementara bagi kejaksaan, komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat menjadi salah satu unsur pendukung dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional.

Melalui penyambutan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap hubungan kerja dengan Kejaksaan Negeri Bombana dapat terus diperkuat. Sinergi antarlembaga diharapkan mendukung terciptanya kepastian hukum, pencegahan korupsi, serta suasana yang aman dan kondusif bagi masyarakat di Kabupaten Bombana.

Kendari, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menerima Piagam Penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Kekayaan Intelektual dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang mewakili bupati dalam Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Kendari, Rabu (19/8/2026).

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan kekayaan intelektual yang bersumber dari potensi daerah.

Penghargaan tersebut diberikan atas sejumlah upaya pemerintah daerah, antara lain penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), perlindungan hak cipta, serta penggalian dan pengembangan potensi indikasi geografis yang dimiliki Kabupaten Bombana.

Kekayaan intelektual menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan daerah karena berkaitan dengan perlindungan terhadap karya, inovasi, dan potensi lokal. Melalui pengelolaan yang tepat, berbagai hasil kreativitas masyarakat dapat memiliki nilai tambah sekaligus memperoleh kepastian perlindungan hukum.

Bagi Kabupaten Bombana, penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus mengidentifikasi potensi daerah yang dapat dikembangkan dan dilindungi. Upaya tersebut tidak hanya mencakup karya yang telah dihasilkan masyarakat, tetapi juga potensi lokal yang masih membutuhkan penggalian, penelitian, pengembangan, dan pendampingan agar dapat memberikan manfaat lebih luas.

Penguatan BRIDA menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut. Keberadaan lembaga riset dan inovasi daerah dapat mendukung identifikasi potensi lokal serta mendorong pemanfaatan pengetahuan dan inovasi dalam pembangunan. Dengan dukungan riset yang memadai, pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat.

Selain riset dan inovasi, perlindungan hak cipta juga menjadi perhatian dalam pengembangan kekayaan intelektual. Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan pencipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini penting untuk menjaga hak pencipta sekaligus mendorong tumbuhnya kreativitas di berbagai bidang.

Di sisi lain, pengembangan indikasi geografis dapat menjadi peluang untuk memperkuat identitas produk yang memiliki keterkaitan dengan wilayah asalnya. Potensi tersebut perlu diidentifikasi secara cermat, termasuk karakteristik produk, reputasi, kualitas, serta hubungan dengan lingkungan geografis dan masyarakat setempat.

Apabila dikelola dengan baik, kekayaan intelektual dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal. Perlindungan hukum terhadap karya dan produk khas daerah juga dapat membantu menjaga identitas lokal, memperkuat daya saing, serta membuka peluang pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen mendorong lahirnya karya dan inovasi masyarakat sekaligus memastikan potensi kekayaan intelektual daerah dapat diidentifikasi, dikembangkan, dan dilindungi. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya membangun daerah dengan memanfaatkan kreativitas, pengetahuan, serta keunggulan lokal.

Penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara diharapkan dapat memperkuat perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Langkah berikutnya adalah memastikan potensi yang telah teridentifikasi memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan, sehingga proses pengembangan dan perlindungannya dapat berjalan secara terarah.

Perlindungan kekayaan intelektual juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, pelaku usaha, peneliti, komunitas kreatif, serta perangkat daerah terkait. Kolaborasi tersebut diperlukan agar karya dan potensi lokal tidak hanya dikenal, tetapi juga dikelola dengan memperhatikan hak pemiliknya dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks pembangunan daerah, riset, inovasi, hak cipta, dan indikasi geografis memiliki peran yang saling berkaitan. Riset membantu mengenali potensi, inovasi membuka peluang pengembangan, sedangkan perlindungan kekayaan intelektual memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan karya dan potensi tersebut.

Karena itu, penghargaan yang diterima Bupati Bombana menjadi momentum untuk memperkuat upaya pemerintah daerah dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual. Pengembangan ekosistem tersebut memerlukan kebijakan yang konsisten, pendataan potensi lokal, peningkatan pemahaman masyarakat, serta koordinasi dengan instansi yang berwenang.

Penyerahan piagam kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Bombana berlangsung sebagai bagian dari rangkaian Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Momentum ini sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan pengembangan kekayaan intelektual sebagai bagian dari upaya mendorong kreativitas serta potensi daerah.

Dengan penghargaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana diharapkan semakin memperkuat langkah dalam melindungi karya masyarakat dan mengembangkan potensi lokal yang memiliki nilai ekonomi maupun budaya. Upaya berkelanjutan diperlukan agar kekayaan intelektual tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri malam ramah tamah masyarakat Desa Wumbubangka yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kegiatan yang berlangsung di Lapangan Mesalaro, Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Rabu (19/8/2026), Bupati menyerahkan hadiah kepada para pemenang perlombaan olahraga sekaligus memberikan sumbangan dana untuk pembangunan masjid desa.

Bupati hadir bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Rarowatu Utara, Camat Lantari Jaya, Kepala Desa Wumbubangka, serta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Halu Oleo dan Universitas Muhammadiyah Kendari.

Malam ramah tamah itu menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan yang diselenggarakan masyarakat Desa Wumbubangka. Selain menjadi ajang berkumpul, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi warga untuk mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, dan menikmati hasil berbagai perlombaan yang sebelumnya digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Suasana kebersamaan menjadi salah satu bagian penting dalam peringatan kemerdekaan di tingkat desa. Melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat, perayaan tidak hanya berfokus pada seremoni, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan sosial antarwarga.

Sebelum malam ramah tamah digelar, masyarakat Desa Wumbubangka telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan olahraga yang melibatkan para peserta, khususnya kalangan pemuda. Berbagai perlombaan tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk bertemu, menjalin persahabatan, sekaligus menunjukkan kemampuan dan keterampilan mereka di bidang olahraga.

Kegiatan olahraga juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perayaan kemerdekaan melalui aktivitas yang mendorong kebersamaan. Semangat berkompetisi diharapkan berjalan seiring dengan sikap saling menghargai, sportivitas, dan persaudaraan di antara peserta.

Dalam malam ramah tamah tersebut, Bupati Burhanuddin menyerahkan hadiah kepada para juara perlombaan yang telah mengikuti rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Penyerahan hadiah menjadi bentuk apresiasi terhadap partisipasi peserta yang turut menyukseskan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Wumbubangka.

Penghargaan kepada para pemenang sekaligus menjadi penutup rangkaian kompetisi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Keterlibatan pemuda dalam berbagai perlombaan diharapkan dapat mendorong semangat beraktivitas, mengembangkan kemampuan, serta memperkuat hubungan antargenerasi di lingkungan masyarakat.

Peringatan kemerdekaan di tingkat desa memiliki arti penting karena memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan bersama. Melalui olahraga, silaturahmi, dan pertemuan warga, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba, Bupati Bombana juga memberikan sumbangan dana untuk pembangunan masjid di Desa Wumbubangka. Bantuan tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan sarana ibadah di desa.

Keberadaan masjid memiliki fungsi penting bagi masyarakat, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang untuk mempererat hubungan sosial dan kegiatan keagamaan. Dukungan terhadap pembangunan sarana ibadah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan bersama.

Pemberian sumbangan tersebut juga menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya masyarakat dalam membangun lingkungan desa. Pembangunan fasilitas umum, termasuk tempat ibadah, memerlukan keterlibatan berbagai pihak agar kebutuhan warga dapat dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan dan ketersediaan sumber daya.

Kehadiran Bupati bersama jajaran pemerintah daerah dalam kegiatan masyarakat turut membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan warga. Pertemuan seperti ini dapat menjadi kesempatan untuk menjaga kedekatan, memperkuat silaturahmi, serta mendukung berbagai kegiatan sosial yang tumbuh di lingkungan desa.

Turut hadirnya mahasiswa KKN Universitas Halu Oleo dan Universitas Muhammadiyah Kendari juga menambah unsur partisipasi dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat menjadi bagian dari dinamika kehidupan desa, terutama dalam kegiatan yang mempertemukan unsur pemerintah, masyarakat, dan kalangan pendidikan.

Kegiatan malam ramah tamah di Lapangan Mesalaro memperlihatkan bahwa peringatan kemerdekaan dapat dirayakan melalui beragam aktivitas yang dekat dengan kehidupan warga. Perlombaan olahraga menjadi sarana membangun semangat generasi muda, sementara pertemuan masyarakat memperkuat hubungan sosial dan rasa memiliki terhadap lingkungan desa.

Bagi masyarakat Desa Wumbubangka, rangkaian kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk merayakan kemerdekaan bersama sekaligus mengapresiasi partisipasi warga dalam menyukseskan acara. Penyerahan hadiah dan sumbangan pembangunan masjid turut menjadi bagian dari agenda yang berlangsung pada malam ramah tamah tersebut.

Melalui kegiatan ini, semangat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tidak berhenti pada perayaan tahunan. Nilai kebersamaan, partisipasi, sportivitas, dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dapat terus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari.

Malam ramah tamah Desa Wumbubangka pun menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Perayaan yang diisi dengan apresiasi terhadap peserta lomba serta dukungan bagi pembangunan masjid tersebut mencerminkan beragam bentuk keterlibatan dalam membangun kehidupan desa yang rukun dan saling mendukung.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan persaudaraan serta mengisi kemerdekaan dengan kerja bersama untuk membangun daerah. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri Malam Ramah Tamah dan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bombana, Minggu malam (17/8/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, serta anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana.

Unsur Forkopimda yang hadir antara lain Ketua DPRD Bombana Iskandar, S.P., Dandim 1431/Bombana Letkol Arm. Muliadi, S.H., Kapolres Bombana AKBP Irwandy Idrus, S.I.K., M.H., CPHR, Danyonif TP 919/Sangia Dowo Mayor Inf. Tenri Adyo Baskoro, S.Tr.(Han), S.I.P., M.Sos., serta Danposal Bombana Letda Laut Firman Afianto.

Dalam sambutannya, Burhanuddin menegaskan bahwa kemerdekaan harus diisi dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap masa depan daerah. Menurut dia, persatuan masyarakat menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Bombana.

“Kita isi kemerdekaan ini dengan bergandeng tangan. Kita harus buktikan bahwa masyarakat Bombana bersatu, bersaudara untuk membangun daerah kita. Kita wujudkan masyarakat Bombana lebih sejahtera,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan daerah bukan semata-mata tanggung jawab kepala daerah maupun jajaran organisasi perangkat daerah. Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar berbagai upaya pembangunan dapat berjalan dengan dukungan dan partisipasi seluruh elemen.

“Membangun Bombana ini bukan hanya pekerjaan saya atau para kepala dinas. Tetapi membangun Bombana ini adalah pekerjaan kita semua,” katanya.

Pesan tersebut menjadi salah satu pokok sambutan dalam malam ramah tamah yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk memperingati kemerdekaan. Melalui momentum tersebut, Burhanuddin mengajak warga menjadikan semangat persaudaraan sebagai landasan untuk bekerja bersama dan mendukung kemajuan daerah.

Menurutnya, pembangunan membutuhkan kerja sama yang melampaui peran masing-masing pihak. Pemerintah memiliki tanggung jawab menjalankan program dan pelayanan publik, sedangkan partisipasi masyarakat turut menentukan keberhasilan berbagai upaya yang dilaksanakan di daerah.

Malam ramah tamah juga diisi dengan pengumuman pemenang berbagai perlombaan yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Perlombaan tersebut melibatkan peserta dari berbagai kategori, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, masyarakat umum, hingga pelajar tingkat SMA, SMP, SD, dan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Pengumuman pemenang menjadi bagian yang dinantikan dalam rangkaian acara. Selain memberikan penghargaan kepada peserta yang berhasil meraih prestasi, kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam menyemarakkan peringatan kemerdekaan.

Penyerahan hadiah kepada para pemenang turut mewarnai acara. Salah satunya adalah penyerahan hadiah lomba mini soccer oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

Berbagai perlombaan yang melibatkan perangkat daerah, kecamatan, masyarakat, dan pelajar menghadirkan ruang partisipasi bagi warga untuk merayakan kemerdekaan melalui kegiatan bersama. Keterlibatan lintas kelompok tersebut juga mencerminkan bahwa peringatan hari kemerdekaan tidak hanya berlangsung dalam bentuk upacara, tetapi dapat dirayakan melalui aktivitas yang mempererat hubungan sosial.

Suasana malam semakin meriah dengan penampilan hiburan rakyat dari penyanyi lokal Acha dan Amira Julian, serta musisi Angga Dermawan. Penampilan para pengisi acara memberikan hiburan bagi masyarakat yang hadir sekaligus melengkapi rangkaian perayaan kemerdekaan di Kabupaten Bombana.

Selain sambutan, penyerahan hadiah, dan hiburan musik, acara tersebut juga diisi dengan pemutaran video profil perjalanan pemerintahan Bupati Burhanuddin bersama Wakil Bupati Ahmad Yani selama menjalankan pemerintahan di Kabupaten Bombana. Tayangan itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang menampilkan perjalanan pemerintahan keduanya.

Malam ramah tamah dan pesta rakyat tersebut menjadi ruang pertemuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam suasana perayaan kemerdekaan. Kehadiran unsur Forkopimda, perangkat daerah, Paskibraka, serta masyarakat menunjukkan keterlibatan berbagai elemen dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI.

Peringatan kemerdekaan memiliki makna lebih luas daripada mengenang sejarah perjuangan bangsa. Momentum ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat rasa memiliki terhadap daerah, menumbuhkan kepedulian sosial, serta mendorong masyarakat mengambil bagian dalam pembangunan sesuai peran masing-masing.

Ajakan Bupati Bombana untuk bergandeng tangan menegaskan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan pembangunan. Perbedaan latar belakang dan peran tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk bekerja bersama demi kepentingan daerah.

Melalui malam ramah tamah dan pesta rakyat, rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bombana berlangsung dengan perpaduan pesan kebangsaan, apresiasi terhadap peserta lomba, dan hiburan bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda penutup perayaan kemerdekaan di daerah tersebut.

Burhanuddin berharap semangat persatuan dan persaudaraan terus terjaga dalam kehidupan masyarakat Bombana. Dengan keterlibatan bersama antara pemerintah dan warga, pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.