Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si kembali mengharumkan nama daerah dengan raihan dua penghargaan bergengsi tingkat nasional. Penghargaan itu datang dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia. Penghargaan pertama, PENAIS Award 2025, diberikan pada 25 Agustus 2025 atas dukungan dan kontribusi Bupati dalam memperkuat peran penyuluh agama Islam. Tiga hari berselang, 28 Agustus 2025, Burhanuddin kembali menerima Baznas Award 2025 kategori Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia.

Dua penghargaan tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan Burhanuddin tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh ranah sosial dan spiritual masyarakat Bombana.

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bombana, H. Adnan Saufi, S.Pd., M.Si, menyampaikan apresiasinya. “Alhamdulillah, tahun ini Kecamatan Masaloka Raya berhasil masuk 10 besar nasional pada ajang PENAIS Award 2025 lewat program pemberdayaan ekonomi. Prestasi itu lahir selain berkat kerja keras penyuluh, juga karena dukungan penuh dari Bupati Bombana. Beliau selalu memberi ruang dan fasilitas agar penyuluh agama bisa bekerja dengan baik,” ujarnya.

Adnan menambahkan, kehadiran Bupati dalam mendukung program keagamaan menjadi faktor penting. “Kami berterima kasih kepada Pak Bupati. Berkat dukungan beliau, untuk pertama kalinya Bombana bisa tembus ke tingkat nasional. Semoga kerja sama lintas sektor ini terus terjaga,” katanya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Aziz Baking, M.Pd, menyampaikan kebanggaannya. “Sejak awal Pak Bupati selalu hadir memberi dukungan untuk gerakan zakat di Bombana. Bahkan sebelum kami dilantik sebagai pimpinan Baznas, beliau sudah menunjukkan komitmennya. Dukungan pemerintah daerah inilah yang membuat Baznas bisa tumbuh dan memberi manfaat bagi banyak orang,” jelasnya.

Ia berharap dukungan pemerintah terus berlanjut demi memperluas manfaat zakat. “Kami percaya, dengan sinergi bersama pemerintah daerah, ke depan zakat bisa menjadi salah satu jalan keluar dari kemiskinan. Siapa tahu, penerima zakat hari ini kelak bisa berubah menjadi pemberi zakat yang ikut menolong sesama,” tambahnya penuh harap.

Bupati Burhanuddin sendiri menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak. “Ini penghargaan untuk kita semua. Zakat dan penguatan penyuluh agama adalah bagian dari ikhtiar kita membangun masyarakat yang lebih berdaya, sejahtera, dan harmonis. Semua ini tak lepas dari peran Baznas, Kemenag, dan seluruh masyarakat Bombana,” ungkapnya.

Burhanuddin menilai, penghargaan nasional ini menjadi pemacu semangat untuk terus melanjutkan sinergi. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus berjalan bersama Baznas, Kemenag, dan masyarakat agar program keagamaan dan pemberdayaan sosial memberi manfaat yang lebih luas.

Dua penghargaan yang diterima Bupati Bombana menjadi simbol bahwa pembangunan daerah bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga tentang merawat harmoni, kepedulian, dan kebersamaan.

Kendari, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri acara Diseminasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang dibuka resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Kegiatan yang digelar di Ballroom Phinisi Hotel Claro Kendari ini berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025.

Acara diseminasi yang diinisiasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) tersebut mengusung tema “Rencana Strategis PLN dalam Meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan Mendukung Proyek Strategi Nasional (PSN) di Sulawesi Tenggara”. Forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan PLN dalam percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dalam sambutannya menegaskan bahwa ketersediaan energi listrik adalah fondasi utama pembangunan daerah. “Tanpa listrik, pembangunan sulit bergerak maju. Karena itu kita harus mendukung penuh program PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan menyiapkan kebutuhan energi untuk proyek strategis nasional,” ujarnya.

Bupati Bombana Burhanuddin yang turut hadir menilai kegiatan ini relevan dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur listrik akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah Kabupaten Bombana siap bersinergi dengan PLN dan pemerintah provinsi agar target elektrifikasi merata dapat tercapai,” katanya.

Ia menambahkan, ketersediaan pasokan listrik yang stabil sangat penting bagi daerah dengan potensi pertumbuhan ekonomi seperti Bombana. Selain mendukung kebutuhan rumah tangga, listrik juga menjadi kunci bagi pengembangan sektor industri, UMKM, serta pelayanan publik. “Dengan adanya rencana strategis RUPTL ini, kami optimis pembangunan bisa lebih inklusif dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tutur Burhanuddin.

Selain kepala daerah, forum tersebut juga dihadiri pejabat lintas sektor, termasuk perwakilan Kementerian ESDM, jajaran direksi PT PLN, serta bupati dan wali kota dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Bombana, tampak hadir Ketua DPRD Iskandar, SP, Pj. Sekda, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Bappeda. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung program elektrifikasi yang lebih merata.

Direktur PT PLN yang hadir pada kesempatan itu menekankan bahwa RUPTL 2025–2034 dirancang untuk menjawab kebutuhan energi di masa depan. Selain peningkatan rasio elektrifikasi, RUPTL juga menyoroti pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari transisi energi. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, baik di perkotaan maupun di pelosok desa, mendapatkan akses listrik yang andal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Diskusi dalam forum tersebut juga membahas strategi PLN dalam memenuhi target nasional dan mendukung agenda pembangunan daerah. Salah satunya terkait pemenuhan kebutuhan listrik untuk kawasan industri strategis yang tengah berkembang di Sulawesi Tenggara. Infrastruktur kelistrikan yang terencana dengan baik diharapkan mampu menarik investasi baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan diseminasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab antara peserta dan pemangku kebijakan. Sejumlah kepala daerah menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan kelistrikan di wilayah masing-masing. Hal itu menegaskan bahwa listrik bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan juga instrumen penting dalam mendorong kualitas hidup dan daya saing daerah.

Dengan adanya RUPTL 2025–2034, pemerintah provinsi dan kabupaten di Sulawesi Tenggara berharap pemerataan listrik dapat terus meningkat. Ketersediaan listrik yang terjamin diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com | Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si memimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara digelar di Tugu Brimob, Kelurahan Kasipute, Sabtu malam, 16 Agustus 2025.

Upacara yang berlangsung khidmat itu dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten dan Staf Ahli Setda, para kepala perangkat daerah, serta anggota Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bombana.

Dalam prosesi, Bupati Burhanuddin menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya atas jasa para pahlawan bangsa. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan yang dirasakan hari ini lahir dari pengorbanan jiwa dan raga para pejuang.

“Malam ini kita berkumpul untuk menundukkan kepala, mengheningkan cipta, dan menyatukan doa bagi arwah para pahlawan. Mereka telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan, dan kita sebagai generasi penerus wajib menjaga, mengisi, dan melanjutkan perjuangan dengan kerja nyata membangun bangsa,” ujar Burhanuddin.

Suasana hening menyelimuti lapangan upacara ketika seluruh peserta menyalakan obor. Nyala api menjadi simbol penghormatan dan pengingat abadi atas jasa para pahlawan yang gugur demi Indonesia merdeka.

Burhanuddin menekankan pentingnya renungan malam menjelang peringatan 17 Agustus sebagai sarana menguatkan kembali nilai-nilai nasionalisme. “Renungan ini bukan hanya seremonial, melainkan momentum untuk memperkokoh persatuan dan meneguhkan komitmen membangun daerah yang lebih baik,” tambahnya.

Bagi masyarakat Bombana, upacara ini juga menjadi kesempatan untuk menegaskan rasa syukur atas 80 tahun Indonesia merdeka. Tradisi renungan suci, menurut Burhanuddin, adalah jembatan antara pengorbanan masa lalu dan tanggung jawab generasi masa kini dalam menjaga kedaulatan serta mengisi pembangunan.

Apel Kehormatan dan Renungan Suci ini menjadi salah satu rangkaian penting peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Bombana. Kegiatan tersebut digelar sebelum upacara puncak detik-detik Proklamasi yang akan berlangsung pada Minggu pagi, 17 Agustus 2025.

Dengan penuh khidmat, seluruh peserta mengakhiri prosesi dengan doa bersama untuk para pahlawan. Semangat pengorbanan mereka diharapkan terus menyala dalam setiap langkah pembangunan daerah dan bangsa.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi utama ketahanan pangan daerah. Melalui program Astacita Swasembada Pangan Presiden Republik Indonesia, Pemkab menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok tani, Senin pagi (14/7).

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si di hadapan para petani dan disaksikan langsung oleh anggota DPRD Bombana, jajaran Forkopimda, serta para Kepala Perangkat Daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa bantuan alsintan ini diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

“Pemberian alsintan ini tidak akan dikenai biaya satu sen pun dari pemerintah. Kalau ada oknum yang datang, yang menjanjikan alat baik dalam bentuk barang ataupun uang, saya pastikan saya tidak akan ampuni dan bantuannya akan kami cabut,” tegas Bupati Burhanuddin di hadapan peserta kegiatan.

Alsintan yang disalurkan dalam tahap ini mencakup lima unit traktor roda empat, tiga unit combine harvester, dan satu unit rotavator. Jenis-jenis ini dipilih karena dinilai dapat langsung menjawab kebutuhan lapangan serta meningkatkan efisiensi dan hasil produksi pertanian di Bombana.

Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk mendukung ketahanan pangan melalui modernisasi alat dan teknologi pertanian. Pemerintah pusat menargetkan adanya percepatan transformasi sektor pertanian dengan pendekatan mekanisasi, dan Pemkab Bombana menjadi salah satu daerah yang aktif menyambut kebijakan tersebut.

Sebagai bagian dari pengawasan, Bupati meminta Dinas Pertanian Bombana melakukan pencatatan hasil produksi secara berkala setiap enam bulan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan efektivitas bantuan dalam meningkatkan produktivitas pertanian di lapangan.

“Dengan upaya ini, kami berharap produksi panen lebih bertambah. Setiap enam bulan, kami akan evaluasi hasil produksinya agar kita tahu sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan hasil tani,” ujar Burhanuddin.

Selain bantuan alsintan, Pemkab Bombana juga tengah menyiapkan langkah strategis berupa pembukaan lahan persawahan baru seluas kurang lebih 750 hektare. Pembukaan lahan ini diharapkan bisa menambah luas tanam dan mendukung target swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden.

Namun, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak bisa diraih hanya oleh pemerintah saja. Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari masyarakat petani, pemerintah daerah, legislatif, hingga unsur Forkopimda, untuk berkolaborasi dalam menyukseskan program nasional tersebut.

“Ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami butuh kerja sama dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dewan, dan Forkopimda untuk bersama-sama menyukseskan program Astacita Presiden Indonesia,” tutup Bupati.

Penyerahan alsintan ini diharapkan menjadi stimulus positif bagi petani untuk terus meningkatkan hasil panen, memperkuat kemandirian pangan, serta menjadikan Bombana sebagai salah satu lumbung pangan strategis di Sulawesi Tenggara.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen menyelesaikan persoalan agraria yang selama ini menjadi tantangan serius bagi masyarakat. Dalam upaya memperkuat keadilan dan pemerataan penguasaan tanah, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si memimpin langsung Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Bombana yang digelar di Aula Pertemuan Kantor Pertanahan Bombana, Kamis, 10 Juli 2025.

Sidang ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Bombana terkait pembentukan GTRA serta bagian dari program kerja nasional pensertipikatan tanah melalui skema redistribusi. Forum ini menjadi ruang strategis lintas sektoral untuk menyamakan langkah, merumuskan solusi konkret, dan mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, hadir sejumlah unsur penting seperti Forkopimda Bombana, Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten Setda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala UPTD KPH X Tina Orima, Kabag Hukum Setda, hingga jajaran teknis Kantor Pertanahan.

Bupati Burhanuddin menyampaikan, reforma agraria tidak semata bicara legalitas hak atas tanah, melainkan menyentuh dimensi yang lebih luas: keadilan sosial. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjamin agar tanah tidak hanya memiliki kepastian hukum, tapi juga memberi manfaat langsung bagi rakyat.

“Reforma agraria merupakan bagian dari upaya kita mewujudkan keadilan sosial. Melalui GTRA, kita ingin pastikan tanah tidak hanya memiliki kepastian hukum, tapi juga dapat dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat,” kata Burhanuddin di hadapan peserta sidang.

Ia menekankan bahwa redistribusi tanah menjadi solusi atas ketimpangan penguasaan lahan yang selama ini menciptakan hambatan dalam pembangunan berkeadilan. Pemkab Bombana, lanjutnya, akan terus melakukan pemantauan agar pelaksanaan reforma agraria di wilayah ini berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Redistribusi tanah bukan sekadar urusan dokumen, tetapi menyentuh persoalan hidup masyarakat kita yang menggantungkan masa depannya dari hasil pertanian dan pengelolaan lahan. Pemerintah harus hadir memastikan hak mereka diakui dan dilindungi,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, proses pelaksanaan GTRA akan dievaluasi secara berkala guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prinsip good governance. Selain itu, Pemda juga mendorong penguatan kelembagaan di tingkat bawah agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dan akses yang adil terhadap proses sertipikasi dan redistribusi lahan.

“Kolaborasi menjadi kata kunci dalam menjalankan program ini. Semua OPD, Forkopimda, hingga masyarakat harus punya komitmen yang sama dalam menyukseskan reforma agraria,” tutur Bupati.

Sidang GTRA kali ini tidak hanya membahas teknis pelaksanaan redistribusi tanah, tetapi juga menjadi forum diskusi antarlembaga untuk menyamakan data dan peta prioritas wilayah yang akan menjadi sasaran program. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan dan sengketa pertanahan di masa mendatang.

Dengan semangat reformasi agraria yang inklusif, Pemkab Bombana berharap langkah-langkah konkret dalam redistribusi tanah mampu memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya agraria.

“Ini bukan sekadar program tahunan. Ini adalah amanah konstitusi yang harus diwujudkan dengan semangat keberpihakan pada masyarakat kecil,” pungkas Burhanuddin.

Dengan pelaksanaan sidang GTRA ini, Kabupaten Bombana mempertegas komitmennya untuk menjadikan reforma agraria sebagai pintu masuk dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian penting dari implementasi visi nasional menuju Indonesia yang lebih merata dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria.

Jakarta, sultranet.com – Sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung program nasional pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bombana melakukan audiensi strategis dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin RI), Jumat (4/7/2025), bertempat di Gedung BP Taskin, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bombana H. Burhanuddin hadir langsung bersama Kepala Bappeda Kabupaten Bombana Husrifnah Rahim dan jajaran Pemkab Bombana. Audiensi ini dimaksudkan untuk membuka ruang kolaborasi dalam merancang solusi konkret pengentasan kemiskinan melalui penguatan kemandirian pangan berbasis kawasan di wilayah Bombana.

“Fokus kami adalah membangun kemandirian pangan regional yang berbasis potensi lokal, agar masyarakat tidak lagi bergantung pada intervensi luar, tetapi bisa menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi daerahnya,” ujar Bupati Burhanuddin saat memaparkan rencana strategis daerah.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bombana memiliki sumber daya alam dan sosial yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi fondasi kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian terpadu dan industri pengolahan hasil tani.

Kepala BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko, menyambut baik inisiatif Pemkab Bombana yang dinilainya sejalan dengan arah kebijakan nasional. Dalam audiensi yang juga dihadiri oleh Bupati Indramayu tersebut, Budiman menekankan pentingnya membangun kultur produktif di tengah masyarakat.

“Kita harus menanamkan narasi perubahan yang inklusif di masyarakat, dimulai dari penguatan SDM, pelatihan wirausaha, pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Plus, hingga pelaksanaan Sekolah Rakyat yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dari akar rumput,” tutur Budiman.

Ia juga menambahkan bahwa BP Taskin RI tengah mendorong pembentukan pusat-pusat pelatihan vokasional di berbagai daerah, termasuk integrasi konsolidasi pertanian modern yang memadukan teknologi, koperasi tani, dan pendekatan berbasis komunitas.

“Kolaborasi lintas kementerian, pelibatan dunia usaha dan investasi inklusif menjadi strategi utama kami dalam menumbuhkan industrialisasi kerakyatan di wilayah tertinggal, termasuk Bombana,” jelasnya.

Audiensi ini menjadi langkah awal yang positif bagi Kabupaten Bombana untuk memperluas jejaring mitra pembangunan di tingkat nasional, terutama dalam upaya menghadirkan model pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dengan dukungan BP Taskin, Pemkab Bombana menargetkan terbentuknya ekosistem kewirausahaan baru di desa-desa, serta terbukanya akses terhadap pelatihan, permodalan, dan infrastruktur pendukung ekonomi produktif.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, menambahkan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil audiensi tersebut melalui penyusunan rencana aksi bersama serta pemetaan program-program prioritas yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

“Kami optimis, melalui pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan, kita bisa mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan di Bombana dengan cara yang bermartabat dan memberdayakan,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola pembangunan di Bombana, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial.

Dengan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat melalui BP Taskin, diharapkan Bombana dapat menjadi salah satu model daerah yang berhasil dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggelar Rapat Evaluasi Program TPAKD Tahun 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Lantai 2 Kantor Bupati Bombana, Senin (23/6/2025).

Evaluasi ini bertujuan untuk meninjau kembali capaian program kerja TPAKD sepanjang semester pertama tahun 2025, serta merumuskan strategi dan langkah tindak lanjut guna memperkuat inklusi keuangan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan masyarakat di pelosok desa, dapat mengakses layanan keuangan secara mudah dan aman,” ujar Bupati Burhanuddin.

Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, instansi perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan unsur lainnya yang tergabung dalam keanggotaan TPAKD Bombana.

Selain mengevaluasi capaian program yang telah berjalan, forum ini juga membahas tantangan di lapangan serta potensi pengembangan produk dan layanan keuangan yang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk program literasi keuangan dan dukungan pembiayaan bagi sektor produktif.

Pemerintah daerah berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi pijakan dalam menyusun program-program lanjutan yang lebih terarah dan berdampak, demi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian jawaban Bupati Bombana atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung pada Senin (23/6/2025) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bombana, Iskandar SP, bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bombana.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, dr. Sunandar A. Rahim, MM.Kes, yang mewakili Bupati Bombana. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua DPRD dan seluruh Anggota DPRD Bombana, Sekretaris Dewan, serta para pejabat eselon II dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Rapat ini menjadi bagian penting dalam siklus pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang akan dilanjutkan pada tahap pembahasan teknis di tingkat panitia khusus dan komisi-komisi DPRD.

Dalam forum paripurna itu, Pemerintah Daerah memberikan tanggapan resmi terhadap berbagai pandangan, pertanyaan, hingga kritik konstruktif yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD dalam rapat sebelumnya. Tanggapan tersebut dibacakan langsung oleh Plh Sekda Bombana, dr. Sunandar, yang mewakili Bupati Bombana. Dalam sambutannya, dr. Sunandar menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas perhatian serta masukan dari seluruh fraksi DPRD. Ia menegaskan bahwa seluruh catatan yang diberikan oleh legislatif akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang.

Pemerintah Daerah, menurutnya, memandang penting dinamika pembahasan yang berkembang di lembaga legislatif sebagai cerminan dari proses demokrasi yang sehat. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan APBD tak lepas dari sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun dan mengawasi kebijakan anggaran. Pemerintah Daerah juga menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, memperkuat transparansi, serta menjamin akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran.

Dalam jawaban yang dibacakan, Pemerintah Daerah menjelaskan sejumlah poin penting yang menjadi sorotan DPRD, antara lain mengenai pelaksanaan program prioritas daerah, efisiensi belanja daerah, tingkat serapan anggaran, serta upaya-upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah menyampaikan bahwa realisasi APBD tahun 2024 pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Namun, Pemerintah juga mengakui adanya sejumlah kendala teknis dan administratif yang menyebabkan belum optimalnya capaian dalam beberapa sektor.

Isu-isu krusial yang menjadi perhatian fraksi-fraksi seperti realisasi belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, hingga bantuan sosial, direspons secara terbuka oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah menjelaskan bahwa berbagai hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program, seperti perubahan regulasi dari pemerintah pusat, keterlambatan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta faktor cuaca ekstrem yang mengganggu proyek-proyek fisik, telah memengaruhi capaian target.

Kendati demikian, Pemerintah Daerah menegaskan bahwa seluruh langkah korektif telah ditempuh untuk meminimalisasi dampak dari kendala tersebut. Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan terus dilakukan, dan Pemerintah membuka diri terhadap saran serta rekomendasi dari DPRD guna menyempurnakan mekanisme pelaksanaan anggaran di masa mendatang.

Terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah menggarisbawahi pentingnya perbaikan manajemen pendapatan, mulai dari optimalisasi pungutan pajak dan retribusi, pembaruan regulasi daerah, hingga digitalisasi pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung akuntabilitas pendapatan daerah disebut sebagai langkah strategis yang tengah dikejar oleh Pemerintah Kabupaten Bombana.

Lebih lanjut, Pemerintah juga menekankan bahwa salah satu fokus utama dalam pelaksanaan APBD tahun 2024 adalah menjaga kesinambungan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Dengan skema prioritas pembangunan yang disusun melalui pendekatan partisipatif, Pemerintah berupaya agar seluruh program dan kegiatan benar-benar menjawab permasalahan riil masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Pemerintah juga memaparkan sejumlah capaian penting selama tahun anggaran 2024, di antaranya peningkatan layanan pendidikan dasar, penurunan angka kemiskinan ekstrem, serta peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar SP, dalam pengantar rapat menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Daerah dalam merespons pandangan fraksi. Ia menekankan bahwa pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan forum evaluasi yang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Iskandar berharap agar seluruh proses pembahasan dapat berjalan efektif dan sesuai jadwal, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang realistis dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh anggota dewan dan unsur pemerintah daerah untuk terus menjaga sinergitas dan kolaborasi dalam proses legislasi maupun pengawasan. Menurutnya, DPRD dan Pemerintah memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional. Ia menambahkan bahwa pembahasan Raperda Pertanggungjawaban ini harus menjadi momentum untuk introspeksi bersama terhadap capaian dan kekurangan yang ada, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah ke depan.

Rapat Paripurna ini menandai berakhirnya tahapan awal pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, yang selanjutnya akan dibahas secara mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus) dan komisi-komisi di lingkungan DPRD. Proses pembahasan teknis di tingkat pansus akan difokuskan pada pendalaman terhadap data realisasi anggaran, analisis terhadap capaian program, serta verifikasi terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

Rangkaian pembahasan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar hasilnya dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Proses pengesahan Perda Pertanggungjawaban APBD akan menjadi pijakan bagi Pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal pada tahun anggaran berikutnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2024 akan menjadi dasar penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan dokumen penganggaran lainnya.

Dalam konteks otonomi daerah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD merupakan indikator utama dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki fungsi vital dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh Pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Sementara itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjabarkan program-program pembangunan ke dalam kerangka kerja yang terukur dan akuntabel. Penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap laporan keuangan daerah juga menjadi acuan utama. Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Bombana berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Namun demikian, opini WTP bukanlah akhir dari proses, melainkan pintu masuk untuk memperbaiki kualitas belanja dan memastikan program pembangunan menyasar kebutuhan prioritas. Oleh sebab itu, proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD harus menjadi arena evaluasi yang substansial, bukan sekadar prosedural.

Melalui sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah, Kabupaten Bombana diharapkan mampu memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh proses legislasi anggaran, mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif, demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan selesainya Rapat Paripurna ini, DPRD Bombana akan segera menjadwalkan rapat-rapat teknis lanjutan guna membahas Raperda secara menyeluruh. Harapannya, hasil akhir dari proses ini tidak hanya berupa dokumen hukum, tetapi juga cerminan dari komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Kali ini, ia dianugerahi penghargaan Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Awards 2025 atas dedikasinya dalam menjaga kemerdekaan pers dan mendukung pertumbuhan media yang independen di daerah. Penghargaan itu diserahkan dalam sebuah seremoni resmi yang berlangsung di Best Western Grand Place Kemayoran, Jakarta, Selasa, 13 Mei 2025.

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan oleh organisasi PJS sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai aktif menjaga iklim keterbukaan informasi dan menjalin hubungan konstruktif dengan insan pers, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam acara yang dihadiri tokoh-tokoh media dan pejabat publik itu, Bupati Bombana hadir didampingi istri tercinta yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan moral atas pencapaian penting yang sekaligus membawa nama baik daerah di pentas nasional.

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengungkapkan bahwa penghargaan ini adalah pengakuan sekaligus amanah besar bagi pemerintah daerah untuk terus membangun relasi yang sehat dan produktif dengan media. Ia menyebut peran jurnalis sebagai mitra penting dalam pembangunan yang transparan dan partisipatif.

“Kami menyadari betapa pentingnya peran media dalam membentuk masyarakat yang kritis dan berdaya. Pemerintah harus menjadi mitra, bukan pembatas kebebasan pers. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh masyarakat Bombana dan insan pers yang telah menjadi bagian dari pembangunan daerah,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa media yang bebas dan bertanggung jawab adalah salah satu fondasi demokrasi. Karena itu, pemerintahannya terus membuka ruang dialog dan keterlibatan pers dalam proses pembangunan di Bombana.

PJS Awards merupakan agenda tahunan dari organisasi Pro Jurnalismedia Siber, yang rutin memberikan penghargaan kepada figur publik, kepala daerah, dan tokoh masyarakat yang konsisten mendukung kemerdekaan pers, keberlangsungan media lokal, serta prinsip keterbukaan informasi.

Para penerima penghargaan diseleksi secara ketat oleh dewan juri independen yang terdiri dari praktisi jurnalisme dan pengamat media. Mereka dinilai berdasarkan kontribusi nyata terhadap penguatan ekosistem media di wilayahnya masing-masing.

Penghargaan kepada Burhanuddin dinilai layak, mengingat selama masa kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen terhadap prinsip transparansi, memberikan ruang dialog bagi jurnalis lokal, serta mendukung kegiatan organisasi pers baik di daerah maupun pada forum nasional.

Tak hanya itu, kebijakan komunikasi publik yang inklusif dan terbuka yang dijalankan Burhanuddin juga dinilai sebagai langkah progresif dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat melalui peran media.

Dengan diraihnya PJS Awards 2025 ini, nama Kabupaten Bombana kembali menguat di mata publik nasional sebagai salah satu daerah yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan kebebasan informasi. Pencapaian ini sekaligus menjadi pesan positif bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur dan layanan, tetapi juga tentang kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, dan akuntabilitas publik.

Bagi Burhanuddin, penghargaan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari komitmen yang lebih besar. Ia berharap, sinergi antara pemerintah dan media di Bombana akan semakin erat, saling mendukung, dan memberikan kontribusi nyata untuk kesejahteraan masyarakat.

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam mempererat hubungan lintas wilayah dengan menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-194 Kota Kendari yang digelar di Balai Kantor Wali Kota Kendari, Jumat, 9 Mei 2025.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., hadir langsung dalam upacara tersebut. Kehadiran keduanya menjadi simbol kuat dukungan nyata dari Pemkab Bombana terhadap Pemerintah Kota Kendari, sekaligus mencerminkan semangat kolaborasi antar daerah di Sulawesi Tenggara.

Mengenakan busana adat khas Bombana berwarna hijau, Burhanuddin dan Fatmawati tampil serasi dan mencuri perhatian tamu undangan. Warna hijau yang mereka kenakan melambangkan harmoni, semangat kebersamaan, dan cinta terhadap budaya lokal.

“Kami hadir sebagai bentuk penghormatan sekaligus dukungan kepada Kota Kendari yang telah berusia 194 tahun. Kota ini memiliki peran penting dalam perkembangan Sulawesi Tenggara, dan kami dari Bombana ingin terus bersinergi untuk kemajuan bersama,” ujar Burhanuddin usai upacara.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh berbagai tokoh, termasuk para kepala daerah, pimpinan lembaga vertikal, tokoh masyarakat, serta elemen masyarakat dari seluruh penjuru Sulawesi Tenggara. Momen ini bukan hanya sebagai seremoni tahunan, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi strategis yang memperkuat hubungan antarpemerintah daerah.

Fatmawati Kasim Marewa turut menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan yang berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Ia menilai acara ini sebagai wujud nyata semangat kebersamaan lintas kabupaten/kota yang semakin kuat.

“Sinergi ini penting agar kita bisa saling belajar, saling mendukung, dan memperkuat peran perempuan serta keluarga dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-194 Kendari mengusung tema “Kendari Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, dan Semakin Maju.” Tema ini menggambarkan semangat kolektif untuk mendorong Kota Kendari menjadi pusat pertumbuhan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif.

Wali Kota Kendari, H. Sulkarnain Kadir, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah untuk mempercepat kemajuan Sulawesi Tenggara.

“Tidak ada daerah yang bisa berjalan sendiri. Kemajuan Kendari juga harus sejalan dengan kemajuan daerah-daerah sekitarnya. Oleh karena itu, kami sangat menghargai kehadiran para kepala daerah, termasuk Bupati Bombana, dalam perayaan ini,” ujarnya.

Selain memperingati hari jadi Kota Kendari, kegiatan ini juga menjadi ruang diplomasi kultural dan pembangunan. Kebersamaan para pemimpin daerah yang hadir memberi sinyal positif bagi penguatan agenda bersama dalam membangun Sultra yang inklusif dan maju.

Pemerintah Kabupaten Bombana secara konsisten menunjukkan peran aktifnya dalam berbagai forum pembangunan regional. Bupati Burhanuddin, yang dikenal visioner dan terbuka terhadap kerja sama lintas sektor, kerap menekankan pentingnya membangun sinergi antar kabupaten/kota.

“Kita tidak bisa membangun daerah secara eksklusif. Butuh keterbukaan dan kerja sama agar semua daerah di Sultra bisa tumbuh bersama. Kota Kendari adalah mitra penting Bombana dalam menggerakkan roda ekonomi dan sosial,” tambahnya.

Acara juga dimeriahkan dengan pertunjukan budaya, persembahan seni daerah, serta ramah tamah antar kepala daerah dan tokoh masyarakat. Suasana akrab dan hangat membalut seluruh rangkaian kegiatan.

Dengan semangat yang ditunjukkan dalam peringatan HUT ke-194 Kota Kendari, diharapkan semangat persatuan dan kerja sama antardaerah di Sultra semakin kuat dan berkelanjutan. Pemerintah Bombana berkomitmen untuk terus terlibat aktif dalam berbagai agenda pembangunan yang menyentuh kepentingan luas masyarakat Sulawesi Tenggara.