Bombana, Sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Bombana. Persetujuan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat, Rabu (30/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bombana Iskandar, S.P. dan dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 dilakukan setelah melalui rangkaian pembahasan antara DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan perubahan anggaran dapat menyesuaikan dengan perkembangan kondisi daerah sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Bupati Bombana Burhanuddin mengatakan penyusunan perubahan APBD bukan proses yang sederhana. Pemerintah daerah bersama DPRD harus mempertimbangkan berbagai kondisi dalam menentukan arah perubahan anggaran, terutama di tengah keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan.

“Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ini bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan dedikasi dan tanggung jawab seluruh pihak, kita berupaya memastikan substansi di dalamnya dapat mencerminkan peran pemerintah daerah yang responsif terhadap kondisi daerah dan aspirasi masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Menurut Bupati, keterbatasan pembiayaan pembangunan menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan nasional yang berdampak terhadap transfer ke daerah.

Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap kemampuan anggaran yang tersedia. Pengalokasian anggaran diarahkan pada program dan kegiatan yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Burhanuddin mengatakan keterbatasan fiskal tidak boleh menghilangkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap kemampuan anggaran yang tersedia perlu dikelola secara cermat agar tetap memberikan manfaat bagi pembangunan dan pelayanan publik.

“Di tengah keterbatasan pembiayaan pembangunan akibat kebijakan nasional yang berdampak pada transfer ke daerah, kita tetap berupaya mengarahkan kemampuan anggaran yang tersedia pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,” kata Burhanuddin.

Ia menilai proses pembahasan bersama DPRD telah memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan terhadap substansi perubahan anggaran. Dinamika yang muncul selama pembahasan dipandang sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membutuhkan keterlibatan eksekutif dan legislatif.

Menurutnya, pandangan fraksi, saran, maupun kritik yang disampaikan pimpinan dan anggota DPRD dalam pembahasan bersama TAPD merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Masukan tersebut juga menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

“Berbagai pendapat, saran, dan kritik yang disampaikan dalam proses pembahasan merupakan hal yang positif. Saya berharap seluruh masukan tersebut dapat menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja, baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Bupati menyampaikan apresiasi terhadap proses pembahasan yang telah dilakukan DPRD bersama pemerintah daerah. Menurut dia, perbedaan pandangan yang muncul dalam pembahasan merupakan bagian dari upaya bersama untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih sesuai dengan kondisi daerah.

Pembahasan perubahan APBD juga menjadi momentum untuk melihat kembali prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah. Penyesuaian anggaran diperlukan agar pelaksanaan program tetap berada dalam koridor kemampuan keuangan daerah dan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran yang saling berkaitan. DPRD menjalankan fungsi anggaran melalui pembahasan dan persetujuan APBD, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Burhanuddin menegaskan, perubahan APBD harus dikelola dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan anggaran juga harus membuka ruang partisipasi serta memperhatikan aspek keadilan dalam menentukan program dan kegiatan pembangunan.

“Penyusunan perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan,” tegasnya.

Ia berharap persetujuan Raperda Perubahan APBD 2026 tidak berhenti pada proses pengesahan, tetapi menjadi dasar bagi seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Setiap perangkat daerah diminta menjalankan kegiatan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Burhanuddin, perangkat daerah perlu memastikan penggunaan anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas penggunaan anggaran menjadi semakin penting ketika kemampuan fiskal daerah menghadapi tekanan.

Karena itu, perangkat daerah diharapkan dapat menggunakan anggaran secara bertanggung jawab, terukur, dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program juga perlu disertai dengan pengawasan agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Persetujuan Raperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna tersebut sekaligus menandai selesainya salah satu tahapan penting dalam proses perubahan anggaran daerah. Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui masing-masing OPD sesuai tugas dan kewenangannya.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap perubahan anggaran yang telah disepakati dapat memberikan ruang yang lebih baik bagi pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun anggaran 2026.

Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dituntut tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan, kebutuhan pembangunan, dan pelayanan publik. Karena itu, penggunaan anggaran secara tepat sasaran menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pemerintah tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 juga menjadi bagian dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menjaga proses penganggaran tetap berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.

Dengan adanya persetujuan tersebut, seluruh perangkat daerah diharapkan segera menindaklanjuti program dan kegiatan sesuai perubahan anggaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan di lapangan harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku serta memperhatikan hasil pembahasan dan masukan DPRD.

Bupati berharap kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh perangkat daerah dapat terus diperkuat. Dengan koordinasi yang baik, keterbatasan anggaran diharapkan tidak mengurangi kualitas pelayanan pemerintah maupun upaya memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Harapan saya, seluruh masukan yang telah disampaikan dalam pembahasan dapat menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja, baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Persetujuan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026 menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan penyesuaian program dan kegiatan hingga akhir tahun. Pemerintah daerah selanjutnya berkewajiban memastikan setiap kebijakan anggaran dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan Pidato Pengantar terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026. Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp934,70 miliar, sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,146 triliun, Senin (28/9/2026).

Penyampaian pidato tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana. Perubahan KUA-PPAS menjadi bagian dari proses penyesuaian kebijakan anggaran daerah setelah Pemerintah Kabupaten Bombana mengevaluasi pelaksanaan APBD selama semester pertama 2026.

Bupati menjelaskan, perubahan KUA-PPAS dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan kondisi daerah serta berbagai kebijakan yang muncul selama pelaksanaan APBD tahun berjalan.

“Perubahan KUA-PPAS ini merupakan tindak lanjut dari berbagai perkembangan selama pelaksanaan APBD semester pertama 2026 yang berdampak terhadap kondisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah,” kata Burhanuddin dalam rapat paripurna tersebut.

Menurutnya, penyesuaian anggaran tidak hanya mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Pemerintah juga memperhatikan perubahan asumsi ekonomi, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, kebutuhan program prioritas, efisiensi belanja, penyelesaian kewajiban pemerintah daerah, serta pelaksanaan program yang mendukung visi dan misi Kabupaten Bombana periode 2025–2030.

Dari sisi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Bombana memproyeksikan pendapatan daerah dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 sebesar Rp934,70 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar Rp73,31 miliar atau 8,51 persen dibandingkan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD 2026 sebesar Rp861,40 miliar.

Kenaikan pendapatan tersebut berasal dari penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD diproyeksikan meningkat sekitar Rp1,23 miliar atau 1,56 persen dari target sebelumnya.

Sementara pendapatan yang bersumber dari dana transfer diproyeksikan meningkat sekitar Rp72,08 miliar. Penyesuaian tersebut antara lain mempertimbangkan realisasi dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah serta perubahan alokasi dan penyaluran dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Kenaikan proyeksi pendapatan tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perubahan struktur APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah menyesuaikan rencana pendapatan dengan perkembangan penerimaan serta kebijakan transfer yang berlaku.

Di sisi belanja, rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 memproyeksikan alokasi belanja daerah sebesar Rp1,146 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp272 miliar dibandingkan belanja yang sebelumnya ditetapkan dalam APBD 2026 sebesar Rp874,17 miliar.

Peningkatan belanja tersebut mencakup tambahan belanja operasi dan peningkatan belanja modal. Sebagian peningkatan belanja diarahkan untuk mendukung penyelesaian kewajiban kegiatan tahun sebelumnya.

Penyesuaian belanja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Bombana juga memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Burhanuddin mengatakan perubahan anggaran harus disusun secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan keberlanjutan pembangunan.

“Seluruh penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi daerah, kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan serta keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain pendapatan dan belanja, Pemerintah Kabupaten Bombana juga melakukan penyesuaian pada sisi pembiayaan daerah. Salah satu komponen yang diperhitungkan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.

Rancangan perubahan KUA-PPAS juga memperhitungkan rencana penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp210 miliar. Dengan adanya berbagai penyesuaian tersebut, penerimaan pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 diproyeksikan mencapai Rp214,71 miliar.

Penyesuaian pembiayaan tersebut menjadi bagian dari struktur perubahan APBD yang akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah selanjutnya akan mengikuti tahapan pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati menyampaikan bahwa rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 disusun dengan mengacu pada perkembangan kondisi daerah dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Perubahan RKPD tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan RKPD Tahun 2026. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian kebijakan dan program pembangunan pada tahun anggaran berjalan.

Menurut Burhanuddin, perubahan KUA-PPAS diperlukan agar arah kebijakan anggaran tetap relevan dengan kondisi aktual daerah. Penyesuaian juga diperlukan agar program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif sesuai kemampuan fiskal pemerintah daerah.

“Rancangan perubahan KUA-PPAS ini selanjutnya menjadi dasar pembahasan bersama DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Dalam rapat paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif. Pembahasan diharapkan menghasilkan kesepakatan yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pembangunan, penyelesaian kewajiban pemerintah daerah, serta keberlanjutan pelayanan publik.

Dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp934,70 miliar dan belanja mencapai Rp1,146 triliun, perubahan KUA-PPAS APBD 2026 akan menjadi bagian penting dalam penyesuaian kebijakan fiskal Kabupaten Bombana pada tahun berjalan.

Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bombana untuk mendapatkan persetujuan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku. Pemerintah daerah berharap pembahasan dapat berjalan terbuka, konstruktif dan tetap berorientasi pada kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Perubahan anggaran tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan program prioritas Pemerintah Kabupaten Bombana sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah dan DPRD akan menentukan arah akhir perubahan APBD 2026 melalui proses pembahasan yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

sultranet.com – Bombana – Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Penyampaian Informasi Hasil Pengawasan Tahun 2025 dan Rencana Pengawasan Tahun 2026 serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengevaluasi hasil pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menyusun langkah perbaikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel pada tahun-tahun mendatang.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Harry Bowo, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun, para asisten, staf ahli bupati, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara Inspektorat Daerah dan BPKP sebagai dua institusi yang memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Menurutnya, hasil pengawasan dan evaluasi harus dipandang sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki kinerja birokrasi, bukan sekadar proses administratif.

Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi hasil pengawasan agar kelemahan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki.

“Pekerjaan yang terlambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan perencanaan yang tidak baik. Tahun ini akan saya benahi,” tegas Burhanuddin.

Menurutnya, kualitas perencanaan memiliki peran sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan yang matang akan berdampak pada ketepatan pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, serta pencapaian target pembangunan yang lebih optimal.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Harry Bowo, menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP merupakan instrumen penting dalam memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui penerapan SPIP yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat integritas sektor publik.

“Esensi SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan pembangunan daerah,” ujar Harry.

Ia menambahkan bahwa SPIP bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga menjadi sistem yang membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pemaparannya, Harry juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BPKP, Kabupaten Bombana masih menghadapi sejumlah tantangan dalam aspek tata kelola pemerintahan dan implementasi kebijakan di lapangan.

“Secara umum, ada kelemahan di tata kelola. Di implementasi masih sangat lemah,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil evaluasi tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi bahan refleksi bersama agar pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain membahas hasil pengawasan, forum tersebut juga memaparkan evaluasi postur anggaran Kabupaten Bombana Tahun 2025 berdasarkan asersi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mencapai Rp209,95 miliar. Anggaran tersebut tersebar pada lima sektor prioritas pembangunan dengan porsi terbesar dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar 61,75 persen, pendidikan 27,21 persen, penurunan prevalensi stunting 9,34 persen, serta pengentasan kemiskinan sebesar 0,86 persen.

Paparan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih fokus pada kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memastikan setiap program dan anggaran daerah dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel demi mendorong pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

sultranet.com – Bombana – Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si., memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Upacara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pemersatu bangsa, yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Bombana, Senin (1/6/2026).

Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., para asisten dan staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab Bombana, serta para pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih, dilanjutkan mengheningkan cipta, pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pembacaan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia yang dibacakan oleh Bupati Bombana selaku inspektur upacara.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkokoh komitmen seluruh anak bangsa terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Hari Lahir Pancasila bukan hanya momen mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga saat yang tepat untuk meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Burhanuddin saat membacakan amanat Kepala BPIP.

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema tersebut menegaskan pentingnya peran Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa Indonesia sekaligus menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Dalam amanat itu juga disampaikan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang sosial masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi kekuatan utama bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, transformasi digital, hingga perubahan geopolitik dunia.

“Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Di dalamnya kita belajar untuk saling menghormati, bergotong royong, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” ujarnya.

Selain meneguhkan semangat persatuan, amanat tersebut juga memberikan perhatian khusus kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Generasi muda diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini semakin kompleks. Karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila harus terus diperkuat agar masyarakat tetap memiliki pegangan moral dan karakter kebangsaan yang kokoh dalam menghadapi perubahan zaman.

Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap semangat persatuan, gotong royong, dan kebhinekaan terus terjaga di tengah kehidupan masyarakat. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang harus terus diamalkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peringatan tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen bersama seluruh elemen masyarakat Bombana untuk terus menjaga keutuhan bangsa serta memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

sultranet.com – Kendari – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia kepada kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sulawesi. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, tata kelola pemerintahan, serta mendorong percepatan pembangunan daerah, yang berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5/2026).

Kegiatan itu dihadiri para kepala daerah dan unsur Forkopimda se-Sulawesi Tenggara. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan program-program pembangunan nasional dapat berjalan efektif hingga ke daerah.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan kerja sama seluruh unsur Forkopimda dalam menciptakan stabilitas daerah. Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kekompakan dan kolaborasi antarunsur Forkopimda harus terus dijaga. Stabilitas daerah yang baik akan menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Djamari Chaniago dalam arahannya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan Forkopimda. Ia menegaskan bahwa kekompakan antarpimpinan daerah merupakan kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

“Hampir semua persoalan dapat diselesaikan apabila seluruh unsur pimpinan daerah bersatu dan bekerja sama. Stabilitas wilayah sangat bergantung pada soliditas Forkopimda,” kata Tito Karnavian.

Menurut Tito, sinergi yang terbangun dengan baik tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban daerah, tetapi juga menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program strategis pemerintah pusat maupun program prioritas yang dijalankan pemerintah daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang lebih layak huni.

Maruarar juga memberikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) atas dukungan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan perumahan. Menurutnya, data yang akurat menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Data yang valid sangat menentukan keberhasilan program bantuan. Dengan data yang akurat, bantuan perumahan dapat diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya,” ujarnya.

Program BSPS merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kawasan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Menanggapi berbagai arahan yang disampaikan para menteri, Bupati Bombana Burhanuddin menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai forum seperti ini sangat penting untuk mempererat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Menurut Burhanuddin, arahan yang diberikan pemerintah pusat menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi wadah yang sangat baik untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Arahan yang disampaikan akan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bombana,” kata Burhanuddin.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi, menjaga stabilitas daerah, dan mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Bombana.

sultranet.com – Bombana– Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si., didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., membuka kegiatan Jalan Santai dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang digelar sebagai bagian dari upaya mendukung Gerakan Hidup Sehat sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat Pulau Masaloka Raya. Kegiatan yang mendapat sambutan antusias dari warga tersebut berlangsung di Lapangan Voli Desa Masaloka, Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kamis (28/5/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bombana, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Masaloka Raya, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang memadati lokasi kegiatan sejak pagi hari.

Jalan santai menjadi agenda utama yang menyedot perhatian masyarakat. Ratusan peserta dari berbagai kalangan tampak mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh semangat. Rute jalan santai melintasi tiga desa di wilayah Kepulauan Masaloka Raya, menciptakan suasana kebersamaan yang terasa hangat di tengah masyarakat.

Selain jalan santai, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dimanfaatkan warga untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Berbagai hadiah doorprize yang telah disiapkan panitia turut menambah semarak kegiatan dan meningkatkan antusiasme peserta.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada para pemuda dan pelajar yang telah berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sekaligus semangat menjaga kebersamaan di lingkungan sosial.

“Langkah yang dilakukan ini merupakan bukti nyata bahwa pemuda Bombana tidak hanya kreatif, tetapi juga peduli terhadap kesehatan masyarakat dan pentingnya menjaga kebersamaan,” ujar Burhanuddin.

Ia menilai kegiatan seperti ini memiliki nilai yang lebih luas daripada sekadar aktivitas olahraga. Selain mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan sosial antarwarga yang selama ini mungkin terpisah oleh kesibukan maupun jarak.

Burhanuddin mengatakan momentum tersebut terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan suasana pasca-Iduladha, ketika banyak warga yang merantau kembali berkumpul bersama keluarga dan masyarakat di kampung halaman.

“Di titik awal esensi sejati dari silaturahmi hari ini, yaitu tetap kompak, guyub, dan penuh rasa kekeluargaan,” katanya.

Menurutnya, kekompakan dan semangat kebersamaan merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan kepemudaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus mendukung kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan masyarakat, terutama yang mampu memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bombana juga menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta untuk masjid di wilayah Kepulauan Masaloka Raya. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan keagamaan dan penguatan kehidupan sosial masyarakat.

Penyerahan bantuan itu mendapat apresiasi dari masyarakat setempat karena dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan sarana ibadah sekaligus mendukung aktivitas keagamaan yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat kepulauan.

Sepanjang kegiatan berlangsung, suasana kebersamaan dan kegembiraan terlihat jelas di tengah masyarakat. Warga dari berbagai usia mengikuti seluruh rangkaian acara dengan antusias, mulai dari jalan santai, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pengundian doorprize yang menjadi penutup kegiatan.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat semakin meningkat. Di sisi lain, kegiatan itu juga diharapkan menjadi sarana memperkuat silaturahmi, mempererat persaudaraan, dan membangun semangat gotong royong dalam mendukung kemajuan wilayah Kepulauan Masaloka Raya serta Kabupaten Bombana secara keseluruhan.

Deskripsi Meta:
Bupati Bombana Burhanuddin membuka kegiatan jalan santai dan pemeriksaan kesehatan gratis di Kepulauan Masaloka Raya sebagai upaya mendukung gerakan hidup sehat serta mempererat silaturahmi masyarakat.

KOLAKA, Sultranet.com – Kabupaten Bombana kembali mencatatkan capaian membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah berhasil meraih penghargaan sebagai peringkat IV dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M kepada Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 di Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa (5/5/2026).

Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat langkah-langkah penanganan stunting melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Capaian tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen daerah dalam mendukung program nasional percepatan penurunan angka stunting demi menciptakan generasi sehat dan berkualitas di masa mendatang.

Bupati Bombana, Burhanuddin menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih daerahnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga masyarakat yang terus mendukung program pencegahan stunting di Bombana.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat upaya penanganan stunting di Kabupaten Bombana. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen,” ujar Burhanuddin usai menerima penghargaan.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus meningkatkan kualitas intervensi terhadap penanganan stunting, baik melalui sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, hingga penguatan ketahanan pangan masyarakat.

Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa ditangani secara parsial karena berkaitan erat dengan pola hidup, pemenuhan gizi, lingkungan sehat, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah agar program percepatan penurunan stunting berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan seluruh stakeholder,” katanya.

Selain menerima penghargaan penanganan stunting, Bupati Bombana juga menghadiri rangkaian Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tenggara.

Forum tersebut menjadi ruang strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin kembali menegaskan pentingnya pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat agar program yang disusun benar-benar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan kondisi riil sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program pembangunan antarlevel pemerintahan guna menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

Dalam forum Musrenbang tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana sendiri terus mendorong sejumlah program prioritas, terutama di sektor pertanian, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan Bombana meraih peringkat IV penanganan stunting di Sulawesi Tenggara dinilai menjadi indikator positif atas keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak.

Pemerintah daerah berharap capaian tersebut dapat menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan di seluruh wilayah Bombana.

Dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, Kabupaten Bombana optimistis mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, unggul, dan berdaya saing di masa depan.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas kepemimpinan baru di tubuh Partai Bulan Bintang (PBB) di bawah komando Yuri Kemal Fadlullah sebagai Ketua Umum dan Ruksamin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PBB, dengan mengirimkan karangan bunga ke markas DPC PBB Bombana di Jalan Lampusui, sebagai bentuk dukungan dan apresiasi, Senin (20/4).

Ucapan tersebut menjadi simbol hubungan politik yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Bombana dengan PBB sebagai partai pengusung dalam kontestasi politik sebelumnya. Bupati dan Wakil Bupati berharap, kepemimpinan baru ini mampu membawa PBB ke arah yang lebih maju, berkembang, dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah maupun nasional.

“Kami mengucapkan selamat dan sukses atas kepemimpinan baru di DPP PBB. Semoga di bawah kepemimpinan ini, PBB semakin maju dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan daerah,” demikian pesan yang disampaikan melalui karangan bunga tersebut.

Sikap tersebut mendapat respons positif dari Ketua DPC PBB Bombana yang juga anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA). Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Bombana.

“Atas nama keluarga besar PBB Bombana, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati atas ucapan selamat dan dukungannya. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus bekerja dan berkontribusi bagi daerah,” ujar YUA.

Lebih lanjut, YUA menegaskan komitmen PBB di DPRD Bombana untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami di DPRD dari PBB berkomitmen untuk selalu mendukung program pemerintah yang pro rakyat. Namun, kami juga akan tetap berada di garda terdepan untuk mengingatkan jika ada kekeliruan. Itu bagian dari fungsi kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, PBB siap memberikan masukan konstruktif serta berperan aktif dalam menyukseskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Menurutnya, kolaborasi yang sehat dan terbuka akan memperkuat arah pembangunan daerah ke depan.

“Kami siap memberikan masukan dan berkontribusi secara nyata dalam menyukseskan visi misi kepala daerah. Tujuan kita sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Bombana,” tandasnya. (IS)

sultranet.com- Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana terus mendorong penataan kawasan perdagangan dan peningkatan fasilitas bagi pelaku usaha kecil. Bupati Bombana, Burhanuddin, meresmikan pembangunan Los Ikan Pasar Tadoha Mappaccing di Kecamatan Rumbia Tengah sebagai upaya menyediakan sarana perdagangan yang lebih layak bagi pedagang ikan dan nelayan. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti, Rabu (18/2/2026).

Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas fasilitas pasar tradisional sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran los ikan baru diharapkan mampu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, unsur Forkopimda Bombana, Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana Fatmawati Kasim Marewa, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Bombana, Camat Rumbia Tengah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah, lurah, kepala desa, serta para pedagang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan los ikan merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para pedagang yang selama ini membutuhkan fasilitas yang lebih representatif.

“Pembangunan los ikan ini adalah bukti bahwa apa yang menjadi komitmen pemerintah kepada masyarakat tidak hanya berhenti pada janji. Hari ini kita buktikan melalui pembangunan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, keberadaan los ikan baru menjadi langkah strategis dalam membangun sistem perdagangan yang lebih tertata dan terpusat. Meski demikian, ia mengakui belum seluruh pedagang dapat langsung menempati fasilitas tersebut karena keterbatasan kapasitas yang tersedia.

“Kami memahami masih ada pedagang yang belum mendapatkan tempat. Namun ini adalah langkah awal yang penting untuk mewujudkan pasar yang lebih baik dan tertata. Ke depan, pemerintah akan terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan para pedagang dapat terpenuhi,” ujarnya.

Burhanuddin juga menegaskan bahwa Pasar Tadoha Mappaccing merupakan satu-satunya pusat aktivitas perdagangan yang disiapkan pemerintah di wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Karena itu, seluruh pedagang, khususnya penjual ikan, diminta untuk memusatkan aktivitas jual beli di kawasan pasar tersebut.

“Saya mengimbau seluruh pedagang agar tidak lagi berjualan di trotoar, badan jalan, ruang terbuka hijau maupun kawasan pesisir pantai. Semua aktivitas perdagangan harus dipusatkan di pasar agar lebih tertib, aman, dan nyaman,” tegasnya.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perindagkop, camat, lurah, dan kepala desa untuk melakukan pengawasan serta pembinaan secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga ketertiban pasar sekaligus mendukung program pemerintah pusat dalam menciptakan ruang publik yang bersih, tertata, dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain meningkatkan kenyamanan berusaha bagi pedagang, keberadaan los ikan baru juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Fasilitas yang lebih memadai diyakini akan memperlancar aktivitas perdagangan hasil perikanan sekaligus memberikan nilai tambah bagi nelayan dan pelaku usaha kecil di Kabupaten Bombana.

Dengan diresmikannya los ikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Pasar Tadoha Mappaccing dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih hidup, modern, dan tertata. Kehadiran fasilitas baru itu juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang semakin produktif dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com. – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si meresmikan pembangunan los ikan di Pasar Tadoha Mappaccing, Kecamatan Rumbia Tengah, sebagai upaya meningkatkan fasilitas perdagangan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pedagang ikan dan nelayan. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya pemanfaatan fasilitas tersebut oleh masyarakat, yang dilaksanakan pada Rabu (18/2/2026).

Kegiatan peresmian turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, unsur Forkopimda, Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, Camat Rumbia Tengah, serta jajaran kepala OPD, lurah, kepala desa, dan para pedagang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan los ikan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sarana perdagangan yang layak bagi masyarakat. Ia menyebut, kehadiran fasilitas ini menjadi bukti bahwa program pembangunan yang direncanakan pemerintah benar-benar direalisasikan.

“Pembangunan los ikan ini adalah wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas yang layak bagi pedagang. Ini bukan sekadar janji, tetapi sudah kita buktikan melalui pembangunan yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengakui bahwa belum seluruh pedagang dapat langsung menempati fasilitas baru tersebut. Namun, ia menilai pembangunan ini merupakan langkah awal yang strategis dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertata dan terpusat di kawasan pasar.

Ia menegaskan bahwa Pasar Tadoha Mappaccing merupakan pusat utama aktivitas perdagangan di wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Oleh karena itu, ia meminta para pedagang, khususnya penjual ikan, untuk tidak lagi berjualan di trotoar, badan jalan, ruang terbuka hijau, maupun kawasan pesisir pantai.

“Pasar ini adalah pusat perdagangan kita. Saya minta seluruh pedagang, khususnya penjual ikan, agar berjualan di tempat yang telah disediakan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama,” tegasnya.

Untuk memastikan penataan berjalan dengan baik, Bupati juga menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindagkop, serta aparat kecamatan hingga desa untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Menurutnya, langkah ini penting agar fungsi ruang publik tetap terjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menambahkan, penataan pasar juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman, khususnya di kawasan pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan diresmikannya los ikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Pasar Tadoha Mappaccing dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih tertata dan hidup. Selain itu, fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang, nelayan, serta pelaku usaha kecil di daerah tersebut.