Bombana, sultranet.com – Dinas Sosial Kabupaten Bombana menyalurkan bantuan sosial kepada Suriani (35), warga Desa Timbala, Kecamatan Poleang Barat, yang menjadi korban kebakaran rumah. Bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar korban setelah kehilangan tempat tinggal dan sejumlah barang miliknya akibat kebakaran, beberapa waktu lalu.

Bantuan tersebut merupakan bentuk respons Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial terhadap warga yang mengalami musibah. Penyaluran dilakukan setelah pemerintah menerima informasi mengenai kondisi korban dan dampak kebakaran yang menghanguskan rumah beserta sebagian besar perabot di dalamnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, mengatakan bantuan diberikan untuk meringankan beban korban, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan.

“Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan respons pemerintah daerah melalui Dinas Sosial kepada masyarakat yang terdampak musibah. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan kebutuhan korban, khususnya kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga setelah rumahnya mengalami kebakaran,” ujar Sadli.

Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan dasar rumah tangga. Di antaranya makanan siap saji dan perlengkapan yang dibutuhkan korban untuk menjalani aktivitas sehari-hari setelah kehilangan tempat tinggal.

Kebakaran yang menimpa rumah Suriani terjadi pada Jumat, 18 September 2026, sekitar pukul 08.00 WITA. Peristiwa tersebut menghanguskan satu unit rumah warga di Desa Timbala, Kecamatan Poleang Barat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran diduga bermula dari aktivitas memasak dan membakar ikan menggunakan tungku berbahan bakar kayu di sekitar rumah. Setelah selesai memasak, korban sempat menyiram api sebelum meninggalkan rumah untuk bekerja.

Namun, beberapa waktu setelah korban meninggalkan rumah, bangunan tersebut diketahui telah terbakar. Api kemudian membesar dan dengan cepat melahap bagian rumah beserta perabot dan peralatan rumah tangga yang berada di dalamnya.

Kebakaran tersebut menyebabkan hampir seluruh bagian rumah terdampak. Sejumlah barang milik korban ikut terbakar sehingga korban tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga berbagai perlengkapan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Meski demikian, kebakaran menimbulkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp40 juta.

Kerugian tersebut mencakup bangunan rumah, perabot, peralatan rumah tangga, serta barang-barang lain yang berada di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Kondisi itu membuat korban membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar setelah musibah.

Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk intervensi sosial pemerintah daerah bagi masyarakat yang mengalami kondisi darurat akibat bencana atau musibah. Bantuan diberikan sesuai kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah.

Sadli mengatakan pemerintah melalui Dinas Sosial akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk memastikan masyarakat yang terdampak musibah mendapatkan penanganan sosial yang diperlukan.

“Dinas Sosial terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk memastikan masyarakat yang mengalami musibah dan membutuhkan penanganan sosial dapat memperoleh bantuan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan pemerintah daerah,” katanya.

Menurut Sadli, bantuan pada masa awal setelah kejadian penting untuk membantu korban memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi korban yang kehilangan tempat tinggal membuat kebutuhan terhadap makanan, perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan dasar lainnya menjadi lebih mendesak.

Karena itu, pemerintah daerah berupaya memberikan bantuan sesuai kondisi masyarakat yang terdampak. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan warga yang mengalami musibah tidak menghadapi masa pemulihan seorang diri.

Selain memberikan bantuan, Dinas Sosial juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai sumber api di lingkungan rumah. Penggunaan tungku berbahan bakar kayu membutuhkan perhatian khusus, terutama setelah aktivitas memasak selesai.

Sadli meminta masyarakat memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah. Pemeriksaan sederhana terhadap tungku dan sumber api dapat membantu mengurangi risiko kebakaran.

“Kami mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap berbagai sumber api di lingkungan rumah. Pastikan api benar-benar padam setelah memasak, terutama jika menggunakan tungku atau bahan bakar kayu,” ujarnya.

Menurutnya, pencegahan menjadi langkah penting karena kebakaran rumah dapat menimbulkan kerugian besar bagi keluarga. Selain kerusakan bangunan, korban dapat kehilangan dokumen, peralatan rumah tangga, pakaian, makanan, dan barang berharga lainnya dalam waktu singkat.

Peristiwa di Desa Timbala juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak meninggalkan sumber api tanpa memastikan kondisinya aman. Penggunaan tungku kayu, kompor, lilin, maupun sumber api lainnya perlu dilakukan dengan pengawasan.

Dinas Sosial Kabupaten Bombana akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam menangani masyarakat yang terdampak musibah. Koordinasi diperlukan agar informasi mengenai kondisi korban dapat diterima secara cepat dan bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam menyampaikan laporan mengenai warga yang membutuhkan penanganan sosial. Dengan koordinasi yang baik, bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Bagi Suriani, bantuan yang diterima diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar setelah rumahnya terbakar. Dukungan tersebut menjadi bagian dari proses pemulihan agar korban dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara bertahap.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial juga terus mendorong masyarakat untuk saling membantu ketika terjadi musibah. Kepedulian dari pemerintah dan lingkungan sekitar dapat membantu mengurangi beban warga yang sedang menghadapi kondisi sulit.

Penyaluran bantuan kepada korban kebakaran di Desa Timbala menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan sosial ketika menghadapi musibah. Bantuan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Dengan dukungan tersebut, korban diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok selama masa pemulihan. Pada saat yang sama, kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran perlu terus ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa.

Tag:

Frasa kunci:

Topik:

Deskripsi meta:

Bombana, sultranet.com — Dinas Sosial Kabupaten Bombana memberikan bimbingan sosial kepada lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pelayanan, pendampingan, dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, Senin (28/9/2026).

Bimbingan sosial tersebut diikuti para penerima layanan yang berasal dari kelompok lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar. Kegiatan diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pelayanan sosial, peningkatan kemandirian, serta pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memastikan kelompok rentan mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

“Kegiatan bimbingan sosial ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar. Kami ingin memastikan mereka mendapatkan perhatian, pendampingan, serta akses terhadap pelayanan sosial sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Sadli.

Menurutnya, pelayanan sosial tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian bantuan. Pemerintah juga perlu memastikan penerima layanan mendapatkan pendampingan dan informasi yang dapat membantu mereka menjalani kehidupan secara lebih mandiri.

Bimbingan sosial menjadi salah satu sarana bagi Dinas Sosial untuk berinteraksi langsung dengan penerima layanan. Melalui kegiatan tersebut, kondisi dan kebutuhan masyarakat dapat diketahui secara lebih dekat.

Informasi yang diperoleh dari lapangan menjadi bahan penting dalam menentukan bentuk pelayanan yang tepat. Setiap penerima manfaat memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda sehingga pendekatan pelayanan perlu disesuaikan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penyampaian informasi mengenai pemenuhan kebutuhan dasar dan akses terhadap pelayanan sosial. Peserta juga diarahkan untuk memahami pentingnya menjaga kemandirian sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Bagi lanjut usia terlantar, perhatian terhadap kebutuhan dasar dan dukungan lingkungan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas kehidupan. Sementara bagi penyandang disabilitas terlantar, dukungan yang tepat diperlukan agar mereka tetap memperoleh akses terhadap pelayanan sosial dan dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dinas Sosial juga menempatkan keluarga sebagai bagian penting dalam proses perlindungan sosial. Keluarga dinilai memiliki peran langsung dalam memberikan perhatian, pendampingan, dan dukungan kepada anggota keluarga yang membutuhkan.

Sadli menegaskan bahwa penanganan permasalahan sosial tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara sendiri. Peran keluarga, pemerintah desa, dan masyarakat dibutuhkan agar pelayanan kepada kelompok rentan dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Dukungan keluarga dan lingkungan sangat penting agar para lanjut usia dan penyandang disabilitas tetap mendapatkan perlindungan, merasa dihargai, dan dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik,” kata Sadli.

Ia mengatakan perhatian terhadap kelompok rentan perlu dibangun melalui kerja sama yang berkelanjutan. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberadaan lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Dalam konteks tersebut, pemerintah desa memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa dapat membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan pelayanan sosial serta menyampaikan kondisi dan kebutuhan mereka kepada pemerintah daerah.

Keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar dapat membantu kelompok rentan tetap merasa menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Kegiatan di Desa Biru sekaligus menjadi kesempatan bagi Dinas Sosial untuk memperkuat komunikasi dengan penerima manfaat dan pemerintah desa. Komunikasi tersebut diperlukan agar informasi mengenai kebutuhan sosial masyarakat dapat diterima secara lebih cepat dan menjadi dasar dalam menentukan langkah pelayanan berikutnya.

Dinas Sosial Kabupaten Bombana berharap kegiatan bimbingan sosial tidak berhenti pada penyampaian informasi. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses pendampingan yang mampu memperkuat perlindungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial.

Pelayanan kepada lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar juga berkaitan dengan upaya memenuhi hak masyarakat atas perlindungan dan pelayanan sosial. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong agar pelayanan diberikan secara tepat, manusiawi, dan sesuai dengan kondisi penerima manfaat.

Pendekatan tersebut penting agar kelompok rentan tidak hanya dipandang sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan perhatian, perlindungan, dan kesempatan menjalani kehidupan secara layak.

Dinas Sosial juga terus mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan pelayanan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan berjalan secara berkelanjutan.

Kegiatan bimbingan sosial di Desa Biru menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berupaya mendekatkan layanan sosial kepada kelompok yang membutuhkan perhatian dan pendampingan.

Sadli berharap seluruh pihak dapat mengambil peran dalam menjaga keberadaan dan kondisi kelompok rentan di lingkungan masing-masing. Pemerintah, keluarga, dan masyarakat perlu membangun kepedulian bersama agar lanjut usia dan penyandang disabilitas tidak menghadapi persoalan sosial seorang diri.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan keluarga, pemerintah desa, dan masyarakat untuk memastikan pelayanan kepada kelompok rentan dapat terus berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan sosial yang berkelanjutan. Dengan keterlibatan berbagai pihak, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menentukan bentuk intervensi yang sesuai.

Kegiatan di Desa Biru juga memperkuat komitmen Dinas Sosial Kabupaten Bombana dalam memberikan pelayanan kepada kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pelayanan tersebut diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, perlindungan, pendampingan, serta penguatan kemandirian penerima manfaat.

Melalui pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, Dinas Sosial berharap kebutuhan kelompok rentan dapat teridentifikasi secara lebih baik. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan agar program sosial benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran.

Bimbingan sosial bagi lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar di Desa Biru menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pelayanan sosial di Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat diharapkan dapat terus membangun lingkungan yang memberikan perlindungan serta ruang yang layak bagi seluruh warga.

Dengan pendekatan yang melibatkan berbagai unsur tersebut, pelayanan sosial diharapkan tidak hanya hadir ketika persoalan muncul, tetapi dapat dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Upaya itu menjadi penting untuk memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan perhatian, pendampingan, dan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari.

Bombana, sulltranet.com – Dinas Sosial Kabupaten Bombana bersama Bank Mandiri dan pendamping sosial menyalurkan Buku Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) baru Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2026. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari proses administrasi untuk memastikan keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dapat mengakses bantuan sosial melalui mekanisme perbankan, dan berlangsung di Aula Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Rabu (17/9/2026).

Penerima dalam kegiatan tersebut merupakan KPM baru yang sebelumnya belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial PKH. Mereka telah melalui proses verifikasi dan ditetapkan sebagai penerima manfaat pada Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan program pemerintah.

Penyaluran Buku KKS dilakukan secara simbolis kepada perwakilan KPM baru. Buku tersebut menjadi bagian dari sarana rekening penerima manfaat untuk mengakses bantuan sosial yang disalurkan melalui lembaga perbankan.

Kegiatan ini melibatkan tiga unsur utama, yakni Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Bank Mandiri sebagai bank penyalur, serta pendamping sosial PKH. Ketiganya menjalankan peran masing-masing untuk memastikan proses penyaluran administrasi kepada penerima baru berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, mengatakan penyaluran Buku KKS merupakan salah satu tahapan penting bagi keluarga yang baru ditetapkan sebagai penerima PKH. Dengan adanya KKS, penerima dapat memiliki akses terhadap bantuan sosial sesuai dengan ketentuan program.

“Sasaran kegiatan ini adalah keluarga penerima manfaat baru yang pada Tahun 2026 telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial. Kami berharap para KPM dapat menjaga Buku KKS dengan baik dan mengikuti pendampingan serta informasi yang diberikan terkait mekanisme program,” ujar Sadli.

Menurut Sadli, penerima baru perlu memahami fungsi KKS dan mekanisme penggunaan bantuan sejak awal. Pemahaman tersebut penting agar KPM dapat menggunakan fasilitas yang diberikan sesuai dengan ketentuan program dan menghindari kesalahan dalam proses penerimaan bantuan.

Pendamping sosial PKH turut memberikan penjelasan kepada KPM mengenai penggunaan KKS, mekanisme penerimaan bantuan, serta hak dan kewajiban penerima manfaat. Pendampingan dilakukan agar keluarga penerima tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memahami proses dan aturan yang menyertai program.

KKS menjadi salah satu sarana yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial melalui sistem perbankan. Karena itu, penerima manfaat perlu menjaga dokumen dan fasilitas yang diberikan agar dapat digunakan ketika bantuan disalurkan.

Bagi KPM baru, penerimaan Buku KKS menandai tahap lanjutan setelah proses penetapan sebagai penerima PKH. Sebelumnya, keluarga calon penerima harus melalui proses verifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Proses tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan sosial diberikan kepada keluarga yang telah memenuhi kriteria program. Setelah penetapan dilakukan, penerima kemudian diarahkan untuk menyelesaikan tahapan administrasi yang diperlukan agar dapat menerima bantuan.

Dinas Sosial Kabupaten Bombana berkoordinasi dengan Bank Mandiri dalam proses penyaluran tersebut. Koordinasi diperlukan untuk memastikan fasilitas perbankan bagi penerima baru dapat diproses dan digunakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pendamping sosial juga memiliki peran penting dalam memastikan KPM memahami informasi yang disampaikan. Pendamping menjadi salah satu pihak yang berinteraksi langsung dengan penerima manfaat dan membantu menjelaskan berbagai ketentuan program.

Sadli mengatakan pendampingan tidak berhenti setelah Buku KKS diterima. Dinas Sosial bersama pendamping sosial akan terus memberikan informasi kepada KPM mengenai mekanisme bantuan serta kewajiban yang harus dipenuhi selama menjadi penerima PKH.

“Dinas Sosial bersama pendamping sosial akan terus melakukan pendampingan kepada KPM. Kami akan memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan bantuan dan kewajiban penerima manfaat sesuai dengan ketentuan PKH,” kata Sadli.

Pendampingan tersebut menjadi penting karena setiap penerima manfaat memiliki tanggung jawab untuk mengikuti ketentuan program. KPM juga perlu memperhatikan informasi yang diberikan oleh pendamping maupun pihak terkait agar tidak mengalami kendala dalam proses penerimaan bantuan.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah dan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

Di tingkat daerah, Dinas Sosial memiliki peran dalam mendukung proses administrasi, pendampingan, serta koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan. Peran tersebut diperlukan agar program dapat berjalan sesuai ketentuan dan masyarakat memperoleh informasi yang jelas.

Penyaluran Buku KKS kepada KPM baru Tahun 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperlancar proses administrasi penerima bantuan sosial di Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah berharap keluarga yang telah ditetapkan dapat segera memperoleh akses terhadap bantuan melalui mekanisme yang tersedia.

Bagi penerima, KKS bukan hanya dokumen administrasi. KKS menjadi sarana yang berkaitan dengan akses terhadap bantuan sosial. Karena itu, penerima perlu menyimpan dan menjaganya dengan baik serta mengikuti arahan yang diberikan oleh pihak terkait.

Dinas Sosial juga mengingatkan agar KPM memahami prosedur dan informasi yang diberikan selama proses penyaluran. Jika terdapat kendala atau perubahan informasi, penerima dapat berkoordinasi dengan pendamping sosial maupun pihak terkait sesuai jalur pelayanan yang tersedia.

Koordinasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pendamping sosial menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran program. Masing-masing pihak memiliki fungsi yang saling melengkapi, mulai dari proses administrasi hingga pemberian informasi kepada penerima manfaat.

Bank Mandiri dalam kegiatan tersebut berperan sebagai bank penyalur yang mendukung proses penyediaan akses perbankan bagi KPM. Sementara pendamping sosial membantu penerima memahami tata cara dan ketentuan yang berkaitan dengan program PKH.

Dinas Sosial Kabupaten Bombana memastikan proses penyaluran dilakukan kepada keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima baru. Proses tersebut mengikuti tahapan administrasi yang berlaku dalam program bantuan sosial.

Penetapan penerima baru juga menunjukkan bahwa data penerima bantuan sosial terus diperbarui melalui proses verifikasi. Pembaruan data diperlukan agar bantuan dapat disalurkan sesuai sasaran dan menjangkau keluarga yang memenuhi ketentuan.

Namun, setelah ditetapkan sebagai penerima, KPM tetap perlu mengikuti proses pendampingan. Pendampingan menjadi bagian penting untuk memastikan penerima memahami tujuan program dan dapat mengikuti ketentuan yang berlaku.

Sadli berharap para penerima baru dapat menggunakan bantuan secara tepat sesuai kebutuhan dan tujuan program. Ia juga meminta KPM memperhatikan informasi yang diberikan pendamping agar proses penerimaan bantuan berjalan lancar.

“Kami berharap para KPM mengikuti pendampingan dengan baik. Informasi dari pendamping penting untuk dipahami agar penerima mengetahui hak dan kewajibannya selama mengikuti program PKH,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga berharap proses administrasi bagi penerima baru dapat berjalan tanpa kendala. Kelancaran administrasi menjadi salah satu faktor yang mendukung akses penerima terhadap bantuan sosial yang telah ditetapkan.

Penyaluran Buku KKS tersebut menjadi bagian dari rangkaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat penerima bantuan sosial. Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada penyerahan dokumen, tetapi juga memberikan informasi kepada penerima agar memahami tahapan yang harus dilalui.

Bagi keluarga yang baru masuk sebagai penerima PKH Tahun 2026, pendampingan menjadi tahap penting setelah penetapan. Penerima diharapkan aktif mengikuti informasi dan arahan yang disampaikan agar dapat menjalankan kewajiban sesuai ketentuan program.

Melalui koordinasi antara Dinas Sosial, Bank Mandiri, dan pendamping sosial, Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya memastikan proses administrasi penerima bantuan berjalan tertib. Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar akses KPM baru terhadap bantuan sosial.

Pemerintah daerah juga menempatkan pendampingan sebagai bagian dari upaya memastikan program tidak hanya tersalurkan secara administratif, tetapi dipahami oleh penerima. Informasi yang jelas dapat membantu KPM menggunakan fasilitas bantuan sesuai dengan ketentuan.

Penyaluran Buku KKS kepada KPM baru PKH Tahun 2026 akhirnya menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bombana. Setelah menerima KKS, penerima diharapkan menjaga dokumen tersebut, mengikuti pendampingan, dan memahami seluruh ketentuan program.

Dengan proses administrasi yang berjalan baik dan pendampingan yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap KPM yang telah ditetapkan dapat memperoleh akses bantuan sesuai mekanisme yang berlaku. Program tersebut diharapkan dapat terus dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi keluarga penerima di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan bagi warga yang menjadi korban bencana kebakaran di Kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang. Bantuan tersebut diserahkan kepada anggota DPRD Bombana daerah pemilihan Poleang, Ambo Lolo, untuk kemudian didistribusikan kepada keluarga korban yang terdampak musibah, di Kabupaten Bombana, Kamis (6/3/2026).

Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akibat bencana kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah tersebut. Pemerintah daerah berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar korban selama masa pemulihan pascakejadian.

Bantuan yang diserahkan terdiri dari sejumlah paket kebutuhan pokok serta perlengkapan rumah tangga yang dibutuhkan oleh keluarga korban. Paket tersebut disiapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bombana sebagai bagian dari program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana.

Perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Karman, mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang mengalami musibah.

Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik yang harus terus dijaga.

“Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak kebakaran. Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah agar warga yang tertimpa musibah tetap merasakan kehadiran pemerintah di tengah mereka,” ujar Karman.

Ia menjelaskan bahwa meskipun bantuan yang diberikan mungkin belum sepenuhnya dapat menggantikan kerugian yang dialami korban, namun diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga terdampak untuk sementara waktu.

Karman juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memberikan perhatian kepada masyarakat yang mengalami musibah, baik melalui bantuan sosial maupun berbagai program penanganan bencana lainnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bombana dari daerah pemilihan Poleang, Ambo Lolo, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial atas langkah cepat dalam menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran.

Ia mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan perwakilan rakyat sangat penting dalam memastikan bantuan dapat sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang tertimpa musibah. Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sementara korban kebakaran,” kata Ambo Lolo.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa bantuan tersebut dapat segera disalurkan secara langsung kepada keluarga korban kebakaran di Kelurahan Barangga.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di tingkat lokal sangat diperlukan agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran.

Selain itu, Ambo Lolo juga berharap masyarakat yang terdampak kebakaran tetap tabah dan kuat menghadapi cobaan yang sedang dialami.

Ia menilai bahwa dukungan moral dan kepedulian sosial dari berbagai pihak sangat penting dalam membantu proses pemulihan masyarakat pascabencana.

“Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan beban keluarga korban dan memberikan semangat bagi mereka untuk bangkit kembali setelah musibah yang terjadi,” ujarnya.

Rencananya, bantuan tersebut akan segera disalurkan kepada keluarga korban kebakaran di Kelurahan Barangga agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial juga menyatakan akan terus memantau kondisi masyarakat terdampak bencana serta berupaya memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan program bantuan yang tersedia.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang sedang menghadapi situasi darurat akibat bencana.

Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan para korban kebakaran dapat memperoleh dukungan awal untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjadi langkah awal dalam proses pemulihan kehidupan mereka setelah mengalami musibah.

Bombana, sultranet.com – Pekerja Sosial (Peksos) Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Bombana melakukan pendampingan terhadap seorang korban perempuan penyandang disabilitas serta saksi anak dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian Resor Bombana sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap kelompok rentan yang tengah menghadapi proses hukum, Kamis (5/3/2026).

Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan korban dan saksi anak dapat menjalani proses pemeriksaan dengan rasa aman dan nyaman. Kehadiran pekerja sosial juga bertujuan memberikan dukungan psikososial sehingga mereka tidak merasa tertekan saat memberikan keterangan kepada penyidik.

Dalam proses pemeriksaan, pekerja sosial berperan mendampingi korban sekaligus membantu menjembatani komunikasi antara korban dengan penyidik. Langkah ini dinilai penting agar proses pengambilan keterangan berjalan lebih lancar serta tetap memperhatikan kondisi psikologis korban dan saksi anak.

Pekerja Sosial Anak Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Muhamad Arif, mengatakan pendampingan terhadap korban disabilitas dan saksi anak merupakan bagian dari tugas pekerja sosial dalam memberikan perlindungan dan memastikan hak-hak kelompok rentan tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

“Pendampingan ini penting agar korban perempuan disabilitas dan saksi anak merasa didampingi dan lebih tenang saat menjalani proses pemeriksaan,” kata Muhamad Arif.

Ia menjelaskan, pekerja sosial tidak hanya hadir secara fisik saat proses pemeriksaan berlangsung, tetapi juga memberikan dukungan emosional agar korban dan saksi anak dapat menyampaikan keterangan secara lebih terbuka tanpa tekanan.

Menurutnya, korban yang berasal dari kelompok rentan, seperti anak dan penyandang disabilitas, membutuhkan pendekatan khusus dalam proses penanganan hukum. Oleh karena itu, kehadiran pekerja sosial menjadi bagian penting dalam memastikan proses tersebut berjalan secara humanis dan berpihak kepada korban.

Selain memberikan pendampingan langsung, Dinas Sosial Kabupaten Bombana juga terus membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan setiap kasus yang melibatkan anak maupun penyandang disabilitas ditangani dengan pendekatan perlindungan yang tepat.

Muhamad Arif menambahkan bahwa kolaborasi antara lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum sangat diperlukan agar proses perlindungan terhadap korban dapat berjalan secara komprehensif.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar penanganan kasus yang melibatkan anak maupun penyandang disabilitas dilakukan dengan pendekatan yang ramah dan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban,” ujarnya.

Melalui pendampingan ini, Dinas Sosial Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan layanan perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang sedang menghadapi situasi sulit.

Pendampingan oleh pekerja sosial diharapkan dapat membantu korban dan saksi anak melewati proses hukum dengan lebih tenang, sekaligus memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai individu yang membutuhkan perlindungan tetap terpenuhi.

Upaya ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial serta meningkatkan kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perhatian.

Bombana, sultranet.com – Dinas Sosial Kabupaten Bombana bersama para pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) memperkuat koordinasi pelaksanaan verifikasi komitmen bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebagai bagian dari upaya memastikan bantuan sosial berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait pelaksanaan verifikasi komitmen KPM PKH Triwulan I Tahun 2026. Proses ini menjadi tahapan penting dalam pelaksanaan PKH sebagai program bantuan sosial bersyarat atau Conditional Cash Transfer (CCT).

Dalam pelaksanaannya, pendamping sosial PKH melakukan pengecekan serta pencocokan data anggota keluarga penerima manfaat berdasarkan komponen yang dimiliki setiap keluarga. Verifikasi ini mencakup pemanfaatan layanan dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, serta layanan kesejahteraan sosial.

Langkah tersebut bertujuan memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kondisi keluarga penerima serta mendorong anggota keluarga KPM untuk aktif mengakses layanan publik yang tersedia.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, mengatakan koordinasi antara pemerintah daerah dan pendamping sosial PKH menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan program di lapangan.

“PKH bukan sekadar bantuan tunai, tetapi program yang mendorong keluarga penerima untuk aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Karena itu, melalui verifikasi komitmen ini kita ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup keluarga penerima,” kata Sadli.

Menurutnya, verifikasi komitmen juga menjadi instrumen penting untuk menjaga akurasi data penerima manfaat sekaligus memastikan bahwa keluarga penerima memenuhi kewajiban yang menjadi syarat dalam program PKH.

Dalam prosesnya, pendamping PKH melakukan pendataan serta konfirmasi langsung terhadap kondisi keluarga penerima, termasuk memastikan kehadiran anak dalam kegiatan pendidikan, pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita, serta pemanfaatan layanan sosial lainnya yang telah ditetapkan dalam komponen program.

Sadli menambahkan, keberhasilan pelaksanaan verifikasi komitmen tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.

“Kerja sama lintas sektor sangat diperlukan, terutama dari fasilitas kesehatan, satuan pendidikan, serta lembaga kesejahteraan sosial yang menjadi tempat layanan bagi KPM PKH. Dengan sinergi ini, kita berharap pelaksanaan program bisa berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat serta pelaksanaan verifikasi komitmen secara berkala, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Program Keluarga Harapan dapat terus berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran.

Program ini diharapkan tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang lebih baik bagi masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas pelayanan di Pusat Pelayanan Dinas Sosial yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bombana. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan sesuai standar pelayanan, Selasa (24/02/2026).

Pemantauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan publik, khususnya di bidang sosial, agar tetap berjalan efektif dan profesional meskipun dalam suasana bulan suci Ramadan. Dalam kunjungannya, Sadli Sirajuddin meninjau secara langsung proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta berinteraksi dengan para petugas yang bertugas di lokasi pelayanan.

Melalui dialog tersebut, Kepala Dinas Sosial ingin mengetahui secara langsung kondisi pelayanan di lapangan sekaligus memastikan kesiapan sumber daya manusia yang memberikan layanan kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga sikap profesional dan ramah dalam melayani masyarakat yang datang mengurus berbagai kebutuhan layanan sosial.

“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik dan profesional. Meskipun dalam suasana Ramadan, kualitas pelayanan tidak boleh berkurang karena masyarakat tetap membutuhkan layanan yang cepat dan tepat,” kata Sadli Sirajuddin.

Selain memantau aktivitas pelayanan, Sadli juga melakukan pengecekan terhadap berbagai sarana dan prasarana pendukung yang tersedia di pusat pelayanan tersebut. Pengecekan meliputi fasilitas ruang pelayanan, perangkat administrasi, hingga kenyamanan ruang tunggu bagi masyarakat yang datang mengakses layanan.

Menurutnya, keberadaan fasilitas yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kondisi sarana dan prasarana harus terus dipastikan dalam keadaan baik agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang nyaman dan efisien.

“Fasilitas pelayanan harus selalu dalam kondisi baik. Hal ini penting agar masyarakat yang datang merasa nyaman dan proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Sadli juga mengapresiasi kinerja para petugas pelayanan yang tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap seluruh aparatur yang bertugas di pusat pelayanan dapat terus menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pusat pelayanan Dinas Sosial di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bombana sendiri menjadi salah satu titik layanan terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan layanan sosial. Melalui konsep pelayanan terpadu ini, masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien dalam satu lokasi.

Kehadiran layanan sosial di MPP juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Melalui pemantauan langsung ini, Dinas Sosial Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang prima, profesional, dan humanis bagi masyarakat. Pemerintah daerah berharap kualitas pelayanan tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan selama bulan Ramadan.

Dengan pelayanan yang optimal, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial serta dukungan pelayanan yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan warga.