Kendari, sultranet.com 4 Juli 2025 — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menghadiri prosesi pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Wakatobi, Gedung KPw BI Sultra, Kamis (4/7). Dalam acara tersebut, Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono secara resmi melantik Edwin Permadi sebagai Kepala BI Sultra menggantikan Doni Septadijaya yang kini bertugas di Kalimantan Barat.

Pengukuhan ini dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan strategis di Sultra, mulai dari unsur Forkopimda, Ketua DPRD atau yang mewakili, pimpinan perbankan, OJK, pelaku usaha, hingga jajaran instansi vertikal dan pimpinan satuan kerja BI.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra menyampaikan harapannya agar kehadiran Edwin membawa semangat baru dan memperkuat sinergi antara BI dengan pemerintah daerah, khususnya dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.

“Selamat kepada Bapak Edwin Permadi atas kepercayaan yang diberikan. Semoga amanah ini dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta dapat memperkuat peran strategis Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara,” ujar Gubernur.

Ia juga memberikan apresiasi atas dedikasi Doni Septadijaya selama menjabat di Sultra. Menurutnya, kerja sama BI dengan Pemprov telah berjalan harmonis dalam mendukung sejumlah agenda strategis seperti pengendalian inflasi, digitalisasi pembayaran, penguatan UMKM, hingga distribusi rupiah ke wilayah 3T.

Sulawesi Tenggara, sambung Gubernur, memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, dengan luas wilayah daratan sekitar 38.140 km² dan perairan mencapai 110.000 km². Untuk itu, ia berharap BI terus menjadi mitra utama dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Gubernur juga mengapresiasi peran aktif Bank Indonesia dalam mendorong ketahanan pangan dan ekonomi syariah. Menurutnya, kerja kolaboratif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) telah menunjukkan hasil yang nyata.

“Alhamdulillah, pada 2023, sebanyak 17 pemda di Sultra berhasil meraih predikat Pemda Digital. Bahkan Kota Kendari berhasil menjadi juara II nasional TP2DD tahun 2022 dan juara III pada 2023,” ucapnya.

Ia juga mengundang Deputi Gubernur BI dan rombongan untuk menikmati destinasi wisata serta kuliner khas Sultra seperti sinonggi, kasuami, dan kabuto sebagai bagian dari semangat membangun daerah secara holistik.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang terbangun dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi komoditas pangan.

“Salah satu tantangan saat ini adalah harga beras. Kami melihat program pompanisasi di Sultra sebagai langkah konkret dalam menjaga produksi beras. Ini contoh strategi daerah yang baik, dan BI siap mendukung penuh,” kata Doni.

Ia menambahkan, sinergi antara BI dan Pemda telah memperkuat pelaksanaan program nasional seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), digitalisasi sistem keuangan, penguatan UMKM, serta pengembangan ekonomi syariah.

Sementara itu, Edwin Permadi dalam pernyataan perdananya menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program-program unggulan BI serta memperkuat kemitraan strategis dengan Pemda.

“Saya akan meneruskan pondasi kerja sama yang sudah dibangun oleh Bapak Doni Septadijaya dan memperkuat langkah-langkah strategis yang dibutuhkan Sulawesi Tenggara ke depan,” ujar Edwin.

Acara pengukuhan berlangsung khidmat dengan suasana keakraban yang terasa antara pejabat pusat dan daerah. Momen ini menjadi simbol berlanjutnya komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat peran sebagai mitra pembangunan daerah menuju ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Sultranet.com, Mubar  | Penerbangan komersial di Bandara Sugimanuru, Kabupaten Muna Barat, kembali beroperasi setelah lebih dari satu tahun vakum. Maskapai Wings Air dengan pesawat ATR 72-600 sukses mendarat di bandara tersebut pada Jumat, 21 Maret 2025, pukul 14.45 WITA, membawa 72 penumpang dari Bandara Hasanuddin, Makassar.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menyambut langsung kedatangan penerbangan ini. Ia menegaskan bahwa kembalinya Wings Air merupakan langkah penting dalam meningkatkan konektivitas daerah, memacu pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pengembangan pariwisata di Muna Barat.

“Operasional kembali penerbangan dari Bandara Sugimanuru ke Bandara Hasanuddin ini sejalan dengan program 100 hari kerja kami. Dalam visi dan misi kepemimpinan kami, Muna Barat sebagai Liwu Mokesa harus memiliki konektivitas yang baik, terutama dalam transportasi udara,” ujar La Ode Darwin dalam sambutannya.

Di sisi lain, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sugimanuru, Muh Khusnuddin, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan berbagai pihak dalam upaya menghidupkan kembali aktivitas penerbangan di bandara ini.

“Kami bersyukur Wings Air kembali beroperasi. Harapan kami, layanan penerbangan ini dapat terus berkelanjutan dan semakin berkembang ke depannya,” kata Khusnuddin.

Saat ini, penerbangan Wings Air rute Sugimanuru-Hasanuddin dijadwalkan beroperasi empat kali seminggu, yaitu pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Untuk memastikan keberlanjutan layanan ini, Pemkab Muna Barat telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pihak bandara, termasuk kebijakan yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan Bandara Sugimanuru untuk perjalanan dinas ke luar daerah.

Perwakilan Manajemen Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, juga mengapresiasi dukungan Pemkab Muna Barat dalam mewujudkan penerbangan perdana ini. Ia menuturkan bahwa maskapai tersebut berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat konektivitas udara di Sulawesi Tenggara.

“Di Sulawesi Tenggara, Wings Air melayani tiga rute utama, yakni Pulau Muna-Hasanuddin, Morowali-Haluoleo, dan Haluoleo-Wangi-Wangi atau Wakatobi. Kami berharap kehadiran Wings Air di Bandara Sugimanuru dapat terus berjalan dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Danang.

Dengan kembali beroperasinya penerbangan di Bandara Sugimanuru, diharapkan aksesibilitas masyarakat Muna Barat semakin mudah dan mobilitas menuju pusat ekonomi maupun daerah lain semakin lancar.

Bombana, sultranet.com – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop dan UKM) Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi dan penertiban pedagang di Pasar Tumpah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia, pada Kamis, 13 Maret 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Bombana Nomor 100.3.4.2/503/2025 yang mengatur ketertiban aktivitas perdagangan di pasar tumpah.

Sosialisasi yang dimulai sejak subuh, setelah pelaksanaan salat Subuh, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Bombana, Asis Fair. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Dinas, Fatmawati, serta Kepala Bidang Perdagangan, Fferawati, beserta jajaran staf bidang perdagangan. Kehadiran para pejabat terkait bertujuan untuk memastikan sosialisasi berjalan efektif dan diterima dengan baik oleh para pedagang.

Dalam sosialisasi tersebut, Dinas Perindagkop dan UKM menjelaskan bahwa surat edaran yang diterbitkan Bupati Bombana bertujuan untuk menata kembali aktivitas perdagangan di Pasar Tumpah Kampung Baru. Dengan penataan ini, diharapkan pasar dapat beroperasi lebih tertib dan nyaman tanpa mengganggu arus lalu lintas serta aktivitas masyarakat sekitar.

“Kami ingin menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih rapi dan kondusif, sehingga pedagang dan pembeli merasa lebih nyaman dalam bertransaksi,” ujar Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Bombana, Asis Fair.

Ia menambahkan bahwa pasar tumpah sering menimbulkan kemacetan akibat lapak pedagang yang tidak tertata dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah merasa perlu melakukan sosialisasi sebelum penertiban lebih lanjut dilakukan.

“Kami memberikan pemahaman kepada pedagang agar mereka tahu aturan yang harus dipatuhi. Semua dilakukan demi kepentingan bersama,” tambahnya.

Para pedagang yang mengikuti sosialisasi menyambut baik upaya pemerintah ini. Mereka menyatakan kesiapan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan demi menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib.

“Selama ini kami berdagang seadanya, kadang memang mengganggu jalan. Tapi dengan adanya sosialisasi ini, kami jadi paham bagaimana harus menata tempat berjualan agar lebih tertib,” kata salah seorang pedagang di Pasar Tumpah Kampung Baru.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung aman dan terkendali. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar juga mendukung langkah pemerintah dalam menata ulang kawasan perdagangan ini.

Dengan adanya sosialisasi ini, Pemkab Bombana berharap bahwa pasar tumpah dapat beroperasi lebih teratur dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan terus memantau perkembangan di lapangan guna memastikan kebijakan ini berjalan sesuai harapan.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Tenggara yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu (12/3/2025). Rapat ini mengusung tema “Strategi Pengendalian Inflasi Jelang HBKN Idulfitri 1446 H” dan dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., selaku Ketua TPID Sulawesi Tenggara.

Rakor ini diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara dengan metode hybrid, baik secara daring maupun luring. Pembahasan utama dalam pertemuan ini berfokus pada strategi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, di mana permintaan barang dan jasa cenderung meningkat signifikan.

Dalam forum tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menegaskan pentingnya koordinasi antardaerah dalam menjaga harga tetap stabil dan ketersediaan bahan pokok aman hingga lebaran.

“Rapat ini sangat penting untuk menyusun strategi yang efektif dalam mengendalikan inflasi. Kita harus memastikan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan tenang, tanpa khawatir terhadap lonjakan harga yang tidak terkendali,” ujar Bupati Bombana.

Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi barang dan stok pangan, serta mencegah praktik spekulasi harga yang berpotensi merugikan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk distributor dan pedagang, untuk memastikan kelancaran suplai bahan pokok.

“Pemerintah daerah harus bersinergi dengan semua pemangku kepentingan agar distribusi bahan pokok tetap lancar dan harga tetap stabil,” tambahnya.

Selain itu, Burhanuddin mengungkapkan bahwa upaya konkret perlu segera dijalankan guna menekan laju inflasi di daerah. Ia berharap hasil dari rapat koordinasi ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau menjelang Idulfitri 1446 H.

Pelaksanaan rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam menghadapi momen-momen penting seperti Ramadan dan Idulfitri. Dengan adanya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, TPID, serta stakeholder terkait, diharapkan lonjakan harga bahan pokok dapat diminimalisir, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dan merayakan lebaran dengan nyaman.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom, Senin, 17 Februari 2025. Rakor ini juga membahas kesiapan angkutan Lebaran 2025 yang diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh berbagai kementerian serta lembaga terkait, termasuk Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Dari Pemprov Sultra, hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Karo Perekonomian, Sekdis ESDM, serta perwakilan dari BPS, BI, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas terkait lainnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mempersiapkan strategi matang dalam menghadapi lonjakan mobilitas saat Lebaran. “Pada 1 Maret 2025, kita memasuki bulan Ramadan, dan setelah itu ada libur nasional Idul Fitri yang selalu diikuti oleh peningkatan mobilitas masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam pengelolaan transportasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk memastikan arus mudik berjalan lancar,” ujar Tito.

Lebaran tahun ini ditetapkan jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025, dengan cuti bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April. Untuk mengurangi kepadatan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merekomendasikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025. “Kami juga berharap dukungan penuh terhadap program mudik gratis serta penyediaan rest area di jalur-jalur utama,” kata Dudy.

Selain persiapan transportasi, rapat ini juga membahas kondisi inflasi nasional. Tito Karnavian melaporkan bahwa inflasi tahun ke tahun (Januari 2025 terhadap Januari 2024) tercatat sebesar 0,76%, sementara inflasi bulan ke bulan (Januari 2025 terhadap Desember 2024) mengalami deflasi sebesar -0,76%. “Deflasi ini disebabkan oleh turunnya harga di sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -9,16%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -8,08%,” jelasnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menambahkan bahwa menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kenaikan harga beberapa komoditas harus diantisipasi. “Daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan menjadi komoditas yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena tingginya permintaan,” katanya.

Dalam pemantauan harga, Kabupaten Bombana tercatat mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 4,98%, menjadikannya salah satu dari 10 daerah dengan kenaikan IPH tertinggi secara nasional. Pemprov Sultra berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

Pemprov Sultra akan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan memastikan kesiapan angkutan Lebaran agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan perjalanan dengan aman dan nyaman.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah. Rakor ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Selasa, 4 Februari 2025.

Rakor yang menjadi agenda rutin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menghadirkan sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga negara, termasuk Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), serta Kepala Badan Pangan Nasional.

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mempercepat digitalisasi perizinan guna menekan praktik korupsi di sektor pelayanan publik. “Masih banyak daerah yang mengandalkan perizinan manual, ini berpotensi menimbulkan gratifikasi, pungutan liar, hingga suap. Dengan digitalisasi, kita bisa menutup celah tersebut,” katanya.

Untuk itu, pemerintah telah mengembangkan sistem layanan perizinan berbasis digital seperti Mal Pelayanan Publik dan Online Single Submission (OSS) yang dikelola Kementerian Investasi. Namun, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru 272 daerah yang telah menerapkan Mal Pelayanan Publik. “Kita harus percepat ini, agar investasi semakin mudah dan transparan,” ujar Tito.

Sebagai bentuk penguatan pengawasan, dilakukan penandatanganan MoU antara Mendagri, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. MoU ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan perizinan yang lebih transparan serta mencegah praktik korupsi di sektor tersebut.

Inflasi Jelang Ramadan Jadi Perhatian Serius

Selain membahas perizinan, rakor juga menyoroti pengendalian inflasi, terutama menjelang bulan Ramadan. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa inflasi Januari 2025 secara tahunan (year-on-year/y-on-y) mencapai 0,76%. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, terjadi deflasi 0,76% secara bulanan (month-to-month/m-to-m) akibat turunnya tarif listrik dan harga komoditas tertentu.

Amalia menjelaskan bahwa kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga berkontribusi terhadap deflasi dengan andil 1,44%. Sementara itu, inflasi tahunan terbesar disebabkan oleh kenaikan harga makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,07%. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), dan cabai rawit.

Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ke-5 Januari 2025, sebanyak 35 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara tiga provinsi mengalami penurunan. Komoditas yang paling berkontribusi terhadap kenaikan harga adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

Mendagri meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menghadapi tingginya permintaan selama Ramadan. “Harga bahan pokok harus dikendalikan sejak awal agar masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga menjelang bulan puasa,” ujarnya.

Pemprov Sultra turut berkomitmen dalam upaya pengendalian inflasi dan peningkatan pengawasan perizinan. Perwakilan daerah yang hadir dalam rakor ini antara lain Asisten II Setda, Asintel Kejati, Staf Ahli Ekonomi, Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perwakilan Bank Indonesia (BI), BPS, Bulog, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Ketahanan Pangan, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Dengan adanya koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan implementasi layanan perizinan digital dapat segera merata serta pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kesejahteraan masyarakat.