Sultranet.com | Bombana – Seorang anggota DPRD Kabupaten Bombana mendesak otoritas terkait segera melakukan penanganan permanen terhadap jembatan penghubung dua desa yang kondisinya dinilai kian membahayakan keselamatan dan menghambat perekonomian warga, Selasa (3/2/2026).

Yudi Utama Arsyad (YUA), anggota DPRD Bombana, secara khusus meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV untuk turun tangan. Desakan itu dilayangkan karena jembatan yang menghubungkan Desa Tampabulu dan Desa Tanah Poleang di Kecamatan Poleang Utara tersebut berada di atas Sungai Poleang yang menjadi wilayah kewenangan BWS.

“Jembatan ini sudah sangat memprihatinkan dan berbahaya. Hampir setiap tahun masyarakat mengeluh karena akses mereka terhambat dan keselamatan terancam,” kata Yudi.

Ia menegaskan bahwa jembatan tersebut merupakan jalur vital bagi pergerakan ekonomi masyarakat. Kerusakan yang terjadi menyebabkan distribusi hasil pertanian terganggu, biaya pengangkutan melonjak, dan menghambat aktivitas sehari-hari warga.

“Petani kesulitan membawa hasil panen, pedagang terhambat menjangkau pasar, dan masyarakat harus ekstra waspada saat melintas. Ini bukan lagi sekadar soal infrastruktur, tapi soal keselamatan dan ekonomi warga,” ujarnya.

Menurut Yudi, pemerintah desa bersama Dinas Pekerjaan Umum setempat telah beberapa kali melakukan perbaikan darurat. Namun, upaya tersebut bersifat sementara karena hanya mengganti kayu yang rusak dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar.

“Desa dan Dinas PU sudah berulang kali membantu, tapi hanya sebatas perbaikan darurat. Mereka tidak bisa membangun permanen karena jembatan ini berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai,” jelasnya.

Yudi juga menyoroti sejumlah jembatan lain di wilayah Poleang yang berada dalam pengawasan BWS Sulawesi IV, seperti jembatan penghubung Desa Teppo dan Kelurahan Bambaia, serta jembatan antara Desa Rompu-Rompu dan Desa Biru.

“Semua jembatan itu berada di atas Sungai Poleang. Artinya, tanggung jawab utama penanganannya ada pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV,” tegasnya.

Sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bombana, Yudi berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius. Ia mendorong adanya kebijakan khusus, bahkan Inpres, untuk mempercepat pembangunan jembatan permanen di wilayah tersebut.

“Kami berharap pemerintah pusat hadir melalui kebijakan yang konkret. Jika perlu ada Instruksi Presiden agar persoalan ini tidak terus berlarut dan masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” kata Yudi.

Ia menambahkan bahwa pembangunan jembatan yang layak dan aman adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda-tunda. Percepatan penanganan, menurutnya, akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan rasa aman warga.

“Harapan kami sederhana, jembatan ini segera dibangun secara permanen agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan ekonomi lokal kembali berjalan normal,” tutup Yudi. (IS)

Jakarta, sultranet.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), Senin (21/7), sebagai bagian dari program nasional pengentasan kemiskinan melalui penguatan ekonomi lokal di tingkat akar rumput.

Koperasi ini merupakan bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yang menempatkan pengembangan ekonomi desa sebagai kunci pemerataan kesejahteraan. Kopdes Merah Putih juga menjadi bagian dari trisula pengentasan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah sepanjang Juli 2025, bersama dua program lainnya: Cek Kesehatan Gratis Sekolah dan Sekolah Rakyat.

“Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, saat memberi keterangan di Jakarta, Minggu (20/7).

Trisula ini dirancang sebagai strategi terpadu untuk mengatasi akar persoalan kemiskinan yang masih menghantui jutaan warga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per September 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen, dengan 3,17 juta di antaranya masuk kategori miskin ekstrem.

Pendirian Kopdes Merah Putih merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diteken pada 27 Maret 2025. Inpres ini menggerakkan 13 kementerian dan dua lembaga untuk bersinergi, bersama para gubernur, bupati/wali kota, hingga kepala desa di seluruh Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menyampaikan bahwa pada peluncuran perdana ini akan diresmikan sebanyak 80.000 Kopdes secara kelembagaan, dengan 103 di antaranya menjadi model percontohan.

“Sebanyak 103 Kopdes Merah Putih ini akan dilihat operasionalisasinya. Yang lainnya menyusul secara bertahap. Ini untuk memastikan bukan hanya berdiri, tapi benar-benar berfungsi dan memberi manfaat optimal,” ucap Adita.

Kopdes Merah Putih mengusung prinsip inklusif, modern, dan berbasis gotong royong. Koperasi ini bukan sekadar wadah ekonomi, melainkan juga solusi konkret atas persoalan struktural yang selama ini menjerat masyarakat desa. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap tak ada lagi warga desa yang terjebak pinjaman online ilegal, rentenir, maupun tengkulak.

“Fasilitas yang terdapat di Kopdes Merah Putih diharapkan bisa mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Masyarakat juga bisa meminjam modal usaha tanpa melalui rentenir. Layanan kesehatan lebih dekat, dan hasil tani atau laut dapat disimpan dengan aman,” ujar Adita.

Model koperasi ini tidak hanya fokus pada aktivitas jual beli dan simpan pinjam. Kopdes Merah Putih juga akan dilengkapi dengan gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Dengan fasilitas tersebut, hasil pertanian dan kelautan dari masyarakat desa akan memiliki nilai tambah dan daya tahan, serta rantai pasok yang lebih efisien.

Menurut Adita, pendekatan pembangunan koperasi ini dilakukan melalui tiga jalur: membangun koperasi baru, mengembangkan koperasi yang sudah ada, dan merevitalisasi koperasi yang sempat vakum. Strategi ini dirancang agar seluruh elemen masyarakat desa dapat terlibat aktif dalam roda ekonomi, tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai pengelola dan pemilik koperasi.

Pemerintah menargetkan seluruh koperasi ini bisa beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025. “Kita ingin hasilnya terasa langsung oleh masyarakat, tidak berhenti di seremoni, tapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” pungkas Adita.

Kopdes Merah Putih membawa harapan baru. Dari desa, Indonesia membangun. Dari koperasi, kesejahteraan dirajut kembali.

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) resmi mencanangkan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi desa. Acara peluncuran berlangsung di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Minggu (25/5/2025), dihadiri Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Menteri Desa PDTT H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd.

Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya agenda besar pembangunan desa berbasis potensi lokal, sekaligus meneguhkan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di seluruh desa dan kelurahan di Bumi Anoa.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan dukungannya terhadap program nasional tersebut yang menurutnya sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. “Koperasi Merah Putih ini menyentuh langsung ekonomi rakyat. Ini bukan hanya program, tapi solusi konkret memperkuat pertanian, UMKM, dan ketahanan pangan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa hingga 24 Mei pukul 18.00 WITA, musyawarah desa dan kelurahan telah dilakukan di 1.557 dari total 2.285 desa dan kelurahan, atau sekitar 68,1 persen. Sebanyak 58 koperasi telah memiliki akta notaris, sementara 113 lainnya masih dalam proses. Targetnya, seluruh musyawarah akan rampung paling lambat 31 Mei 2025.

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur menjanjikan hadiah satu unit motor bagi setiap kepala desa yang berhasil membentuk koperasi sebelum tenggat. “Kalau ini berhasil, tidak ada lagi alasan masyarakat hijrah ke kota. Desa akan menjadi tempat yang sejahtera,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Yandri menekankan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025. “Ini bukan hanya inisiatif. Ini gerakan nasional. Gubernur menjadi ketua satgas di provinsi, dan bupati/wali kota memimpin di tingkat kabupaten dan kota,” katanya.

Ia menyebut koperasi ini akan berfungsi sebagai koperasi kebutuhan pokok, simpan pinjam, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat, tambahnya, telah menyiapkan seluruh kebutuhan pendirian koperasi termasuk notaris, regulasi, dan anggaran pendukung tanpa membebani Dana Desa.

“Sudah ada contoh sukses, BUMDes dari Banten bisa ekspor ke Prancis. Artinya, desa punya daya saing global. Koperasi ini akan memperbaiki distribusi pangan nasional dan menstabilkan harga,” ujar Menteri Yandri.

Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Desa PDTT, Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga negara. Selain itu hadir pula Wakil Gubernur Sultra, Ketua DPRD Provinsi, Forkopimda, para kepala daerah kabupaten/kota, camat, lurah, dan kepala desa se-Sultra.

Gubernur Andi juga mengungkap arah baru pembangunan desa di Sultra melalui program desa ekspor, desa tematik, dan desa sejahtera. Ia berharap koperasi desa nantinya mampu menjadi penyedia logistik bagi para pekerja di sekitar desa, sekaligus mengangkat potensi lokal ke panggung nasional dan internasional.

“Kami ingin masyarakat desa menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri. Jangan hanya jadi penonton. Pemerintah hadir untuk memastikan desa tumbuh menjadi pusat kesejahteraan,” ujarnya.

Sebagai penutup, Menteri Yandri menyampaikan apresiasi atas kesiapan Sultra melaksanakan percepatan pembentukan koperasi. Ia optimistis Koperasi Merah Putih akan menjadi pendorong utama ekonomi desa menuju Indonesia Emas 2045. “Desa yang kuat akan menjadikan Indonesia sejahtera. Koperasi ini kendaraan menuju ke sana,” pungkasnya.

Seluruh kepala daerah dan perangkat desa se-Sultra sepakat mempercepat proses pembentukan koperasi dan menargetkan selesai pada akhir Juni 2025, sejalan dengan Instruksi Presiden yang menjadi pijakan hukum dan arah pembangunan desa secara nasional.

Kolaka, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka (ASR) secara resmi membuka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipusatkan di Kabupaten Kolaka. Dalam pidato pembukaannya, Gubernur menekankan pentingnya membangun daerah dengan semangat kebersamaan dan integritas yang lahir dari hati. Sabtu, 27 April 2025.

“Membangun Sultra tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita butuh harmoni, kerja sama, dan kerja hati. Hanya dengan itu, kita bisa sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia,” ujar Gubernur dalam sambutan resminya yang disambut riuh tepuk tangan tamu undangan.

Rangkaian pembukaan HUT yang sarat makna ini turut dihadiri para tokoh penting, di antaranya Wakil Gubernur Sultra bersama istri, Anggota DPR RI Ahmad Safei, Anggota DPD RI La Ode Umar Bonte, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, para Bupati/Wali Kota se-Sultra bersama istri, jajaran Forkopimda Provinsi Sultra dan Kabupaten Kolaka, serta tokoh masyarakat, agama, adat, dan pimpinan instansi vertikal dan perguruan tinggi.

Momentum HUT ke-61 Provinsi Sultra mengangkat tema “Harmoni Sultra” yang menjadi semangat kolektif untuk menyatukan potensi dan kekuatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah secara inklusif.

Gubernur juga mendorong agar produk unggulan Sultra, khususnya dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), dapat menembus pasar internasional. “Sultra memiliki budaya dan sumber daya luar biasa. Jika kita kelola dengan hati dan kebersamaan, kita bisa memperkenalkan karya kita ke dunia,” ucapnya penuh optimisme.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sultra sekaligus Ketua Panitia, Belli Harli Tombili, dalam laporannya menyebutkan bahwa rangkaian HUT dimulai sejak 23 hingga 27 April 2025. Kegiatan utama mencakup Rapat Paripurna DPRD di Kendari, Gala Dinner dan Pembukaan Harmoni Sultra, Tabligh Akbar dan Doa Bersama, Kolaka Fun Run, serta Upacara Puncak HUT dan Penutupan Harmoni Sultra.

Tak hanya itu, area utama kegiatan juga dipadati oleh pameran dan pelayanan publik seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan, bursa kerja, gerakan pangan murah, serta beragam lomba seni dan budaya. Kegiatan ini menyedot antusiasme masyarakat dan menciptakan dampak ekonomi yang langsung terasa.

“Tingkat hunian hotel di Kolaka dilaporkan penuh 100 persen. Ini membuktikan bahwa event seperti ini turut menggerakkan ekonomi lokal,” jelas Belli.

Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada masyarakat, Gubernur juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial. Bantuan yang diserahkan meliputi bantuan pembangunan masjid, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat kurang mampu, serta bantuan modal usaha bagi ibu-ibu yang ingin mengembangkan usaha kecil mereka.

“Bantuan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk terus hadir dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat,” kata Gubernur.

Ia berharap semangat HUT ke-61 bisa menjadi titik balik bagi Sultra menuju masa depan yang lebih cerah. Menutup sambutannya, Gubernur menyatakan secara resmi pembukaan HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dibuka,” ucapnya disambut gemuruh tepuk tangan hadirin.

Peringatan HUT ini bukan hanya seremonial, melainkan panggung untuk menyatukan energi, semangat, dan harapan dari seluruh penjuru Sultra. “Harmoni Sultra” menjadi simbol kekuatan kolaborasi, menunjukkan bahwa kemajuan daerah hanya bisa dicapai jika seluruh elemen bergerak bersama.

Baubau, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam kunjungan kerja ke Sekolah Dasar Negeri 2 Lamangga, Kota Baubau, Senin, 14 April 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah pusat di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andi menyampaikan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan program MBG yang dinilainya memiliki manfaat ganda, baik untuk pemenuhan gizi anak-anak sekolah maupun penggerak ekonomi lokal. Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar penyediaan makanan di sekolah, tetapi juga peluang besar untuk memberdayakan potensi sumber daya daerah.

“Program ini sangat strategis. Bukan hanya untuk anak-anak kita agar tumbuh sehat dan cerdas, tapi juga mampu menghidupkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal kita,” kata Andi Sumangerukka di hadapan para guru dan orang tua murid.

Ia menjelaskan bahwa Sultra memiliki kekayaan laut dan hasil bumi yang melimpah, yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar menu makanan bergizi untuk siswa. Dengan begitu, program MBG juga menjadi sarana untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

“Kita punya laut yang kaya. Sangat wajar kalau anak-anak kita juga merasakan manfaatnya dalam bentuk makanan bergizi yang berasal dari hasil laut Sulawesi Tenggara,” lanjutnya.

Gubernur juga mendukung arahan Wamendagri agar implementasi MBG disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Menurutnya, pendekatan berbasis potensi lokal akan membuat program ini lebih efektif dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan keberhasilan program tersebut di seluruh wilayah Sultra.

“Saya mengapresiasi kerja sama dari semua pihak—pemerintah daerah, DPRD, TNI, dan juga masyarakat. Kolaborasi seperti ini yang membuat program berjalan baik dan membawa manfaat nyata,” ungkapnya.

Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk dalam sambutannya menekankan pentingnya memperhatikan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai fondasi SDM unggul di masa depan. Ia mengajak semua elemen daerah untuk menjaga kualitas program ini agar benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan.

Kehadiran Wamendagri dan Gubernur Sultra di SDN 2 Lamangga disambut hangat oleh para siswa, guru, serta warga sekitar. Para siswa juga tampak antusias menikmati menu makan siang bergizi yang disediakan, lengkap dengan sumber protein dari ikan laut dan sayuran lokal.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Komandan Resor Militer (Danrem) 143/Halu Oleo, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Sultra. Seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal keberlanjutan program MBG di Sulawesi Tenggara.

Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan sehat dan bergizi. Dengan menggandeng petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di sektor pangan, program ini juga turut menggerakkan roda ekonomi desa-desa di sekitar sekolah.

Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis kearifan lokal, Sultra optimistis bisa menjadi salah satu provinsi percontohan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.

Bombana, sultranet.com – Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, kembali mencatatkan sukses dengan penyelenggaraan event olahraga tahunan, Bombana Berlari 2025, yang berlangsung meriah pada Minggu (16/02/2025). Ajang lari ini tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebanyak 729 peserta dari berbagai daerah mengikuti kompetisi ini dalam kategori umum. Atmosfer semangat dan antusiasme tampak jelas sepanjang jalannya acara, yang semakin meriah dengan kehadiran artis ibu kota serta penampilan seniman lokal. Bombana Berlari 2025 pun mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan komunitas olahraga.

Penjabat Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, mengungkapkan kebanggaannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. “Acara ini membuktikan bahwa Bombana memiliki potensi besar sebagai pusat olahraga dan wisata. Kami berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan seperti ini agar memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” katanya.

Dukungan serupa datang dari Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP, yang menilai Bombana Berlari 2025 sebagai momentum penting dalam membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha. “Kegiatan ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga membangun kebersamaan, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Annisa Sri Prihatin, juga memberikan apresiasi tinggi terhadap event ini. Menurutnya, Bombana Berlari tidak hanya menjadi ajang promosi olahraga, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menarik wisatawan. “Event ini sangat berdampak bagi sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Banyak pelaku UMKM yang merasakan manfaatnya melalui peningkatan omzet selama acara berlangsung,” jelasnya.

Selain partisipasi individu, sejumlah komunitas lari juga turut ambil bagian dalam Bombana Berlari 2025, di antaranya Antam Runners (32 peserta), Indorunners Kendari (32 peserta), Hiburun Bau-Bau (28 peserta), Rock Konawe Runners (26 peserta), dan Sini Sana Running Club (12 peserta). Mereka memuji jalur lari yang telah disiapkan, yang menawarkan pengalaman berlari dengan pemandangan alam yang memukau.

Salah satu peserta, Ahmad (31) dari Kendari, mengungkapkan kekagumannya terhadap event ini. “Rutenya sangat menantang dan menyenangkan. Saya berharap acara ini bisa terus diadakan setiap tahun dengan skala yang lebih besar,” katanya. Sementara itu, Nuraini, seorang pedagang kuliner khas Bombana, mengaku omzet dagangannya meningkat selama acara berlangsung. “Banyak peserta dan pengunjung yang membeli makanan kami. Event seperti ini benar-benar membantu UMKM lokal,” ungkapnya.

Kesuksesan Bombana Berlari 2025 menjadi pijakan bagi rencana besar selanjutnya, yakni Festival Olahraga 2025. Festival ini dirancang untuk melibatkan lebih banyak cabang olahraga serta mempererat hubungan antar daerah. Drs. Edy Suharmanto optimistis bahwa festival ini dapat menjadi ajang prestasi bagi atlet lokal. “Kami ingin menjadikan Bombana sebagai pusat kegiatan olahraga di Sulawesi Tenggara, sekaligus meningkatkan daya tarik wisata daerah ini,” ujarnya.

Ketua DPRD Iskandar menambahkan bahwa festival olahraga ini juga bertujuan untuk memperkuat identitas Bombana sebagai daerah yang mengedepankan pembangunan sumber daya manusia melalui olahraga. “Kami ingin olahraga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sekaligus alat untuk mempromosikan Bombana ke kancah yang lebih luas,” katanya.

Dengan berbagai keberhasilan yang telah diraih, tantangan berikutnya adalah memastikan agar momentum ini terus berlanjut. Dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengembangkan infrastruktur olahraga, mendukung UMKM, serta menjadikan Bombana sebagai destinasi wisata olahraga berkelas.

Melalui Bombana Berlari 2025 dan rencana ambisius Festival Olahraga 2025, Kabupaten Bombana menunjukkan bahwa langkah kecil yang dilakukan bersama dapat membawa perubahan besar. Dengan visi dan komitmen yang jelas, Bombana siap melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, satu langkah demi satu langkah.