Kendari, sultranet.com | Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen TNI (Purn) Andi Sumareruka, menegaskan bahwa Bank Sultra harus tetap menjadi pilar utama dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin (17/3).

Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi pencapaian Bank Sultra sepanjang tahun 2024 yang dinilai mampu mengelola dana pemerintah daerah secara optimal, mendukung pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Bank Sultra adalah kebanggaan kita semua. Perannya sangat besar dalam pembangunan ekonomi daerah. Kinerja baik yang telah ditunjukkan harus menjadi motivasi untuk terus berkembang,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi, tata kelola yang baik, serta penguatan integritas agar Bank Sultra tetap menjadi lembaga keuangan yang kuat dan terpercaya. Sejumlah arahan strategis disampaikan untuk memastikan keberlanjutan kinerja Bank Sultra, di antaranya penguatan tata kelola perusahaan agar operasional bank tetap sesuai regulasi, peningkatan kualitas layanan melalui inovasi produk perbankan dan digitalisasi transaksi, serta peningkatan integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan guna mempertahankan kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis.

Gubernur juga meminta agar Bank Sultra terus berkontribusi terhadap perekonomian daerah melalui kebijakan yang berpihak pada UMKM dan pembangunan infrastruktur. Komisaris Bank Sultra, Suhud, dalam laporannya menyampaikan bahwa pencapaian Bank Sultra di tahun 2024 merupakan hasil dari strategi bisnis yang selaras dengan kebijakan perusahaan dan regulasi yang berlaku. “Keberhasilan ini berkat perencanaan yang matang, tata kelola yang kuat, serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan pentingnya evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat guna memastikan Bank Sultra tetap berada di jalur pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif, melaporkan bahwa hingga 31 Desember 2024, total aset Bank Sultra mencapai Rp14,1 triliun, dengan laba bersih setelah pajak sebesar Rp418,3 miliar. Laporan keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dinyatakan wajar dalam semua aspek material.

Untuk memperkuat perannya dalam pembangunan daerah, Bank Sultra menjalankan berbagai strategi, antara lain dukungan terhadap pembangunan daerah termasuk kredit tanpa bunga bagi UMKM, pengelolaan dana dan inovasi layanan seperti tabungan berhadiah dan cashback rekening giro, digitalisasi layanan perbankan termasuk pengembangan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sistem Host to Host Payment Gateway, dan implementasi QRIS, ekspansi kantor cabang dan renovasi infrastruktur untuk meningkatkan layanan kepada nasabah, serta pemenuhan modal inti guna memenuhi ketentuan OJK terkait modal inti minimum yang telah ditetapkan.

Abdul Latif menegaskan bahwa Bank Sultra akan terus berinovasi dan meningkatkan kinerja guna menghadapi tantangan industri perbankan yang semakin kompetitif. “Kami berkomitmen memperkuat posisi Bank Sultra sebagai lembaga keuangan yang inovatif dan terpercaya. Dengan dukungan pemegang saham, kami optimistis mencapai target pertumbuhan lebih baik di masa mendatang,” tutupnya.

RUPS Tahun Buku 2024 dan RUPS-LB ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Sultra, para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tenggara, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan, jajaran Komisaris dan Direksi Bank Sultra, serta jajaran pegawai Bank Sultra dan pejabat terkait.

Kendari, sultranet.com – Inflasi di Sulawesi Tenggara (Sultra) tercatat stabil dan terkendali pada Januari 2025, menempatkan provinsi ini sebagai salah satu daerah dengan inflasi terendah di Indonesia. Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra pada Senin (3/2/2025), inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 0,39%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 0,76%.

Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyatakan apresiasinya atas capaian ini. Ia menegaskan pentingnya menjaga kestabilan harga, terutama menjelang Bulan Suci Ramadan 1446 H.

“Menjelang Ramadan, kita harus memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pasokan barang tidak terganggu. Sinergi antara pemerintah, TPID, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Andap.

Inflasi Sultra yang relatif rendah ini menempatkannya di posisi ketiga terendah dari 38 provinsi di Indonesia. Inflasi tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 4,55%, sementara Nusa Tenggara Timur mengalami deflasi sebesar -0,06%. Beberapa komoditas yang memberikan kontribusi terhadap inflasi tahunan di Sultra antara lain emas perhiasan (0,31%), sigaret kretek mesin atau SKM (0,25%), serta mobil (0,11%).

Di sisi lain, beberapa komoditas justru menekan laju inflasi tahunan, seperti tarif listrik (-1,70%), tomat (-0,18%), angkutan udara (-0,14%), dan cabai rawit (-0,10%). Kondisi ini menunjukkan adanya keseimbangan harga di pasaran.

Secara wilayah, tingkat inflasi tahunan di kabupaten/kota di Sultra bervariasi. Kabupaten Konawe mengalami deflasi terdalam sebesar -1,24%, disusul Kota Bau-Bau (-0,47%) dan Kota Kendari (-0,38%). Sementara itu, Kabupaten Kolaka mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 0,48%.

Pemerintah Provinsi Sultra terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mengendalikan inflasi. Salah satu kebijakan yang berdampak signifikan adalah pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan PT PLN (Persero) yang berlaku selama Januari hingga Februari 2025.

“Angka inflasi yang terkendali ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak. Saya mengapresiasi TPID dan seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi. Kami akan terus memantau dinamika pasar serta memperkuat langkah-langkah strategis agar stabilitas harga dan ketersediaan komoditas tetap terjaga,” kata Andap.

Lebih lanjut, Andap menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan bagian dari upaya menjaga perekonomian daerah agar tetap stabil dan berkelanjutan.

“Sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, TPID, pelaku pasar, dan masyarakat sangat penting. Ke depan, kami akan terus memperkuat koordinasi serta mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan dan intervensi pasar agar harga-harga tetap stabil,” tambahnya.

Stabilitas inflasi menjadi kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi momen penting seperti Ramadan dan Idulfitri. Pemerintah Provinsi Sultra memastikan akan terus mengawal kebijakan yang dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tag:

Frasa kunci:

Topik: