Bombana, sultranet.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bombana menggelar Forum Konsultasi Publik bertema Pelayanan Publik Lebih Berkualitas, sebagai upaya memperkuat pelayanan pendidikan yang lebih terbuka, partisipatif, dan menyeluruh bagi masyarakat.

Plt. Sekretaris Dikbud Bombana, H. Kandamang, S.Pd., M.Pd., menegaskan komitmen pihaknya untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal, baik dalam urusan kedinasan maupun kebutuhan masyarakat secara umum, termasuk para guru dan tenaga kependidikan.

“Kami terbuka menerima masukan dari masyarakat, guru, dan semua pihak. Ini menjadi dasar kami untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelayanan publik disini agar lebih baik ke depan,” ujar Kandamang yang juga merupakan Ketua PGRI Bombana, Rabu (18/6/2025).

Ia mengakui, Dinas Pendidikan memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh persoalan pendidikan hingga ke pelosok, sehingga masukan dari tokoh masyarakat, LSM, media, hingga pihak kecamatan menjadi penting sebagai mitra dalam pengawasan dan penyampaian aspirasi.

“Jika ada masalah di lapangan, seperti pelanggaran oleh guru atau kepala sekolah, kami minta disampaikan. Kami akan tindak lanjuti secara langsung karena pendidikan harus berjalan sesuai aturan dan menjunjung profesionalisme,” ucapnya.

Forum ini juga menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai tantangan pendidikan, termasuk persoalan klasik seperti keterlambatan administrasi kenaikan pangkat guru, penempatan tenaga pendidik, serta transparansi informasi layanan pendidikan.

Budayawan Bombana, Jumrad Raunde, yang hadir dalam forum tersebut menyambut baik langkah Dinas Pendidikan membuka ruang koreksi dan komunikasi terbuka dengan masyarakat.

“Kami apresiasi keterbukaan ini. Banyak keluhan guru soal layanan, khususnya kepangkatan yang sering terlambat. Seharusnya dinas proaktif menyampaikan informasi kenaikan pangkat ke guru, tidak menunggu mereka datang mengusulkan,” kata Jumrad.

Ia juga menyoroti penempatan guru yang sering menjadi isu sensitif dan menimbulkan polemik. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan wilayah, bukan berdasarkan kepentingan tertentu.

“Keterbukaan informasi dan penempatan yang tepat adalah kunci. Dinas harus menjadi lembaga yang menjadi jembatan dan penyelesai, bukan sumber masalah,” tambahnya.

Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi agenda rutin dan bagian dari budaya pelayanan publik yang transparan dan berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan di Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Aula Kantor Bappeda Bombana, Kamis (14/3/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., serta dihadiri para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Kasubag Perencanaan OPD.

Forum ini menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terkait arah pembangunan daerah pada tahun 2026. RKPD yang tengah disusun ini mengakomodir visi dan misi pemerintahan Burhanuddin–Ahmad Yani (BERANI), dengan mengusung tema Peningkatan Ekonomi Berbasis Agrominapolitan Didukung Infrastruktur dan SDM Berkualitas.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menegaskan bahwa Bombana memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan yang harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan perencanaan yang matang, RKPD 2026 diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi berbasis Agrominapolitan.

“Kabupaten Bombana memiliki sumber daya alam melimpah dan produk pertanian serta perikanan berkualitas. RKPD ini harus mampu memaksimalkan potensi tersebut secara berkelanjutan agar sektor pertanian dan perikanan semakin berkembang,” kata Burhanuddin.

Selain sektor pertanian dan perikanan, pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian utama pemerintah. Infrastruktur yang memadai dinilai akan mempercepat distribusi hasil pertanian dan perikanan serta memperkuat konektivitas antara petani, nelayan, dan pasar.

“Kami akan terus membangun dan memperbaiki infrastruktur, mulai dari jalan, irigasi, hingga fasilitas pendukung lainnya. Dengan akses yang lebih baik, petani dan nelayan bisa lebih mudah memasarkan hasil panennya dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Burhanuddin juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung visi Bombana yang lebih maju. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan, akan menjadi prioritas dalam RKPD mendatang.

“SDM yang terampil adalah kunci keberhasilan pembangunan. Kita ingin menciptakan masyarakat yang inovatif dan produktif, yang mampu mengelola sumber daya dengan lebih baik dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujar Burhanuddin.

FKP ini menjadi ajang diskusi terbuka bagi berbagai pihak untuk menyampaikan gagasan, harapan, dan tantangan dalam penyusunan RKPD 2026. Melalui forum ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Saya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dan memberikan masukan konstruktif. Bersama-sama, kita wujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bombana,” tutupnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjalankan perencanaan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, RKPD 2026 diharapkan menjadi landasan utama dalam mewujudkan Bombana yang lebih maju dan berdaya saing.