Bupati Bombana Burhanuddin Dilantik Jadi Ketua DPC HKTI Bombana 2026–2031

Kendari, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPC HKTI) Kabupaten Bombana periode 2026–2031. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi petani dalam mendukung pembangunan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana, Kamis (10/9/2026).

Pelantikan Burhanuddin berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara dalam rangkaian pelantikan pengurus HKTI dari 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara. Prosesi pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, H. Abdul Kadir Karding.

Pelantikan pengurus HKTI tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi petani di tingkat daerah. Kehadiran kepengurusan baru diharapkan dapat memperluas ruang komunikasi antara petani, pemerintah daerah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagi Kabupaten Bombana, penguatan sektor pertanian memiliki posisi penting karena sektor tersebut menjadi salah satu bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Pengembangan pertanian membutuhkan dukungan kebijakan, sarana produksi, peningkatan kapasitas petani, teknologi serta akses pasar.

Dengan Burhanuddin yang juga menjabat sebagai Bupati Bombana, kepemimpinan di HKTI diharapkan dapat membuka ruang koordinasi yang lebih kuat antara organisasi petani dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut diperlukan untuk merespons kebutuhan petani sekaligus mendorong program pertanian yang sesuai dengan kondisi daerah.

Burhanuddin mengatakan pembangunan pertanian tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Menurutnya, diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar pengembangan sektor pertanian dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat.

“Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, sinergi dengan seluruh pihak, termasuk HKTI, sangat diperlukan untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Burhanuddin.

Ia mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong agar sektor pertanian berkembang dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Upaya tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan petani dan kondisi sektor pertanian di lapangan.

Menurut Burhanuddin, HKTI dapat mengambil peran sebagai mitra dalam memperkuat pembangunan pertanian. Organisasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi wadah bagi petani, tetapi juga menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan merumuskan gagasan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat tani.

HKTI Bombana diharapkan dapat membangun komunikasi secara aktif dengan kelompok-kelompok tani di berbagai wilayah. Komunikasi tersebut penting untuk mengetahui persoalan yang dihadapi petani secara langsung.

Kebutuhan petani tidak selalu sama di setiap wilayah. Kondisi lahan, jenis komoditas, ketersediaan sarana produksi, akses transportasi, teknologi dan pasar dapat memengaruhi produktivitas serta pendapatan petani.

Karena itu, pengembangan sektor pertanian membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan potensi daerah. Program yang dirancang perlu mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi petani sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

Salah satu perhatian dalam pengembangan pertanian adalah peningkatan produktivitas. Produktivitas menjadi bagian penting karena berkaitan dengan kemampuan petani menghasilkan komoditas secara optimal dari lahan yang dikelola.

Selain produktivitas, ketersediaan sarana dan prasarana pertanian juga menjadi faktor penting. Petani membutuhkan dukungan sarana produksi dan infrastruktur yang memadai agar proses budidaya dapat berjalan secara efektif.

Penguatan kapasitas petani juga diperlukan. Perubahan teknologi dan tuntutan pasar membuat petani perlu memiliki pengetahuan serta keterampilan yang terus berkembang.

Pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu bagian dari proses tersebut. Teknologi dapat membantu petani dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari budidaya, pengelolaan hasil hingga pemasaran.

Akses pasar juga menjadi perhatian dalam pembangunan pertanian. Produksi yang meningkat perlu diikuti dengan kemampuan petani memperoleh pasar yang baik agar hasil pertanian dapat memberikan pendapatan yang lebih optimal.

Menurut Burhanuddin, pembangunan pertanian tidak cukup hanya melihat jumlah produksi. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperhatikan nilai tambah yang dapat diperoleh masyarakat dari hasil pertanian.

Peningkatan nilai tambah dapat dilakukan melalui pengembangan pengolahan hasil pertanian. Dengan pengolahan yang tepat, komoditas tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan yang perlu diperhatikan HKTI Bombana dalam menjalankan perannya. Organisasi petani diharapkan dapat mendorong munculnya gagasan yang relevan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

HKTI juga dapat menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antarkelompok tani. Pertukaran pengalaman antara petani dapat membantu menemukan cara yang lebih efektif dalam menghadapi persoalan produksi maupun pemasaran.

Kepemimpinan Burhanuddin di HKTI Bombana diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat petani. Posisi tersebut dapat menjadi ruang koordinasi untuk menyampaikan kebutuhan petani dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Namun, pengembangan sektor pertanian tetap membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah memiliki peran dalam kebijakan dan dukungan program, sedangkan petani menjadi pelaku utama dalam proses produksi.

Pelaku usaha juga memiliki peran dalam membuka akses pasar dan mengembangkan rantai usaha pertanian. Sementara perguruan tinggi dan lembaga terkait dapat mendukung pengembangan pengetahuan, teknologi dan inovasi pertanian.

Kerja sama antarpihak menjadi penting agar pembangunan pertanian tidak berjalan secara terpisah. Setiap pihak dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing untuk memperkuat ekosistem pertanian di daerah.

Burhanuddin menilai HKTI dapat menjadi salah satu jembatan dalam membangun sinergi tersebut. Organisasi petani dapat menyampaikan aspirasi sekaligus membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.

Kepengurusan HKTI Bombana periode 2026–2031 memiliki waktu yang cukup panjang untuk menjalankan berbagai program organisasi. Periode tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat kelembagaan, membangun komunikasi dan mendorong kegiatan yang memberikan manfaat bagi petani.

Pengurus juga diharapkan mampu membangun hubungan yang baik dengan kelompok tani. Hubungan tersebut penting agar HKTI tidak hanya aktif dalam kegiatan organisasi, tetapi juga hadir dalam persoalan yang dihadapi masyarakat petani.

Pengembangan sektor pertanian juga perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan. Produksi yang tinggi belum cukup apabila tidak diikuti peningkatan pendapatan petani.

Karena itu, aspek ekonomi petani perlu menjadi perhatian dalam setiap program pertanian. Petani perlu memperoleh manfaat yang sebanding dengan usaha, biaya dan waktu yang mereka keluarkan dalam proses produksi.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga memiliki kepentingan untuk memastikan sektor pertanian dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Pertanian yang berkembang dapat membuka peluang usaha dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam jangka panjang, penguatan pertanian dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas, pengembangan komoditas potensial, penggunaan teknologi, penguatan kelembagaan petani dan perluasan akses pasar.

HKTI Bombana diharapkan dapat mengambil bagian dalam proses tersebut. Organisasi dapat membantu menghubungkan kebutuhan petani dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas untuk memberikan dukungan.

Pelantikan pengurus DPC HKTI Bombana juga menjadi awal bagi kepengurusan baru untuk menyusun agenda organisasi selama periode 2026–2031. Program kerja yang disusun diharapkan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat petani.

Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan pertanian membutuhkan sinergi. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan petani, organisasi, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

“Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, sinergi dengan seluruh pihak, termasuk HKTI, sangat diperlukan untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.

Dengan kepemimpinan baru tersebut, HKTI Bombana diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan masyarakat petani. Aspirasi petani perlu dihimpun dan disampaikan melalui komunikasi yang terbuka serta konstruktif.

Kepengurusan baru juga diharapkan mampu mendorong program yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan petani.

Pelantikan di tingkat provinsi yang melibatkan pengurus HKTI dari 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara menjadi momentum untuk memperkuat jaringan organisasi petani di daerah. Hubungan antarkepengurusan dapat membuka ruang pertukaran informasi mengenai berbagai persoalan dan peluang pengembangan pertanian.

Bagi Bombana, penguatan organisasi petani dapat menjadi bagian dari upaya membangun sektor pertanian yang lebih terarah. Pemerintah daerah bersama HKTI diharapkan dapat terus mengidentifikasi kebutuhan petani dan mencari langkah yang dapat diterapkan sesuai kondisi daerah.

Dengan dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, akses pasar dan kerja sama antarpihak, sektor pertanian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian daerah.

Pelantikan Burhanuddin sebagai Ketua DPC HKTI Bombana periode 2026–2031 menjadi awal dari tanggung jawab baru untuk memperkuat hubungan antara organisasi petani dan pemerintah daerah. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan amanah tersebut ke dalam program yang konkret dan memberikan manfaat bagi masyarakat petani.