Jakarta, sultranet.com – Pemerintah mulai menggulirkan Program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kegiatan dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin, 14 Juli 2025.

“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/7).

Program ini menyasar keluarga yang masuk kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS—yakni keluarga miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan layak karena hambatan ekonomi. Meski sekolah negeri telah digratiskan, menurut Adita, banyak anak dari keluarga kurang mampu tetap tak bisa bersekolah karena tak sanggup membayar ongkos transportasi, membeli seragam, atau perlengkapan sekolah lainnya.

“Untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan. Jadi, walau sekolah tidak memungut biaya, tetap saja banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan,” kata Adita.

Berdasarkan data BPS (September 2024), jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen dari total populasi. Dari jumlah itu, sekitar 3,17 juta jiwa diklasifikasikan sebagai miskin ekstrem. Kondisi ini memperlihatkan tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kemiskinan berdampak luas pada pendidikan dan kesehatan, serta mempersempit peluang masyarakat untuk berkembang. Data BPS juga menunjukkan ketimpangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah atas antara kelompok ekonomi terbawah dan teratas. Pada kelompok rumah tangga kuintil 1 (pengeluaran terendah), APK jenjang SMA/SMK hanya mencapai 74,45 persen, jauh di bawah kuintil 5 yang mencapai 97,37 persen.

Selain itu, 19,20 persen anak usia 16–18 tahun tidak bersekolah. Tercatat sebanyak 730.703 lulusan SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK. Dari angka tersebut, 76 persen di antaranya mengaku berhenti sekolah karena alasan ekonomi. Sementara 8,7 persen lainnya terpaksa bekerja atau menghadapi tekanan sosial dalam keluarga.

“Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret atas masalah ini. Melalui sistem sekolah berasrama dan gratis, seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara,” jelas Adita.

Tak hanya membebaskan biaya pendidikan dan hidup, Sekolah Rakyat juga akan memberikan pelatihan keterampilan hidup serta pemetaan potensi dan minat siswa. Dengan bekal ini, lulusan diharapkan siap memasuki dunia kerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.

“Presiden Prabowo telah menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus dijalankan dengan cara yang benar dan tepat sasaran. Beliau ingin anak-anak ini tumbuh menjadi generasi yang kuat dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambah Adita.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia, sekaligus mengatasi akar kemiskinan struktural. Dengan konsep inklusif dan dukungan negara, anak-anak dari keluarga rentan kini memiliki peluang lebih adil untuk menata masa depan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan kesiapan penuh mendukung program penanaman jagung satu juta hektar yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Melalui Dinas Pertanian, sebanyak 170 hektar lahan kosong telah disiapkan dan diverifikasi sebagai Calon Petani Calon Lahan (CPCL). Program ini menjadi bagian dari Asta Cita Presiden dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional. (22/1)

Kepala Dinas Pertanian Bombana, Syarif, SH, menjelaskan bahwa kesiapan lahan ini merupakan bentuk konkret komitmen daerah untuk mendukung kebijakan pusat. Ia mengatakan, lahan yang disiapkan tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Bombana dan pelaksanaannya akan berada di bawah pengawasan langsung Kepolisian Republik Indonesia melalui Polres Bombana.

“Melalui arahan Presiden dan koordinasi dengan kepolisian, kami di Bombana sangat mendukung gerakan penanaman jagung ini. Kami pastikan seluruh proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan,” ujar Syarif.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya melibatkan Dinas Pertanian, tetapi juga bersinergi dengan Forkopimda serta elemen masyarakat lainnya guna menjamin pelaksanaannya tepat sasaran dan efisien.

Menurut data yang disampaikan, alokasi lahan terbesar berada di wilayah Poleang sebesar 90 hektar, disusul Kabaena 65 hektar, dan wilayah Rumbia 10 hektar. Seluruh lahan tersebut akan ditanami jagung setelah CPCL lengkap dan tahapan teknis disiapkan oleh tim lapangan.

“Lahan-lahan ini nanti akan ditangani langsung oleh tim dari Polres Bombana bersama penyuluh pertanian di setiap wilayah. Tugas kami memastikan seluruhnya siap dan sesuai dengan standar pelaksanaan,” jelas Syarif.

Sementara itu, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Bombana, Hasbi, SP., MM menegaskan bahwa pemanfaatan lahan tidur menjadi kunci penting dalam program ini. Ia menyebut, kerja sama antarlembaga akan mempercepat realisasi target yang diharapkan pemerintah pusat.

“Kami memiliki potensi lahan yang luas. Dengan kerja sama antara Pemkab, Polres, dan Forkopimda, Bombana siap berkontribusi sebagai penyuplai jagung nasional. Ini sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045,” terang Hasbi.

Ia pun optimistis, dukungan masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan. Selain untuk mendukung ketahanan pangan, program ini juga diharapkan dapat mendongkrak kesejahteraan petani dan meningkatkan roda perekonomian di daerah.

“Partisipasi masyarakat dan kelompok tani akan menentukan keberhasilan program ini. Kami percaya, jika semua pihak terlibat, maka Bombana akan menjadi contoh nyata kontribusi daerah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tutup Hasbi.

Kehadiran Polres Bombana melalui peran aktif Bhabinkamtibmas dalam mengawasi jalannya program ini di lapangan turut memperkuat koordinasi lintas sektor yang dibutuhkan untuk kesuksesan agenda nasional tersebut. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap langkah ini menjadi tonggak penting bagi masa depan pertanian lokal yang lebih mandiri dan sejahtera.