Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar Gerakan Pangan Murah di Pelataran Eks MTQ Kabupaten Bombana. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan teleconference Zoom Meeting bersama seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, SE., MM, Jumat (5/9/2025).

Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari program nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus menekan laju inflasi. Program ini hadir sebagai langkah nyata pemerintah dalam meringankan beban masyarakat, terutama rumah tangga yang terdampak fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Di Kabupaten Bombana, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Ketua TP PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Forkopimda Bombana, Pj. Sekda Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, serta para kepala perangkat daerah. Kehadiran jajaran pimpinan daerah menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung ketersediaan pangan murah bagi masyarakat.

Rangkaian kegiatan meliputi bazar bahan pokok murah, penyaluran bantuan sosial, hingga layanan kesehatan dasar. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak pagi. Ratusan warga, sebagian besar ibu rumah tangga, tampak berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan untuk membeli bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

“Pangan adalah penopang ketahanan bangsa. Mari bersama-sama kita wujudkan negara yang mandiri dan tangguh dalam pangan,” ujar Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dalam arahannya secara daring.

Bupati Bombana Burhanuddin bersama Wakil Bupati Ahmad Yani bahkan ikut mendampingi warga saat berbelanja. Kehadiran keduanya menciptakan suasana akrab sekaligus memberi pesan kuat bahwa pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Masyarakat yang hadir menyambut positif program ini. Sejumlah warga menyampaikan bahwa harga pangan yang ditawarkan jauh lebih murah dari biasanya, sehingga membantu mereka menghemat pengeluaran harian.

Adapun daftar harga pangan murah yang tersedia di lokasi antara lain: Beras Premium (10 kg) Rp120.000, Beras SPHP (5 kg) Rp58.000, Gula Pasir (1 kg) Rp15.000, Minyak Goreng Bimoli (1 liter) Rp18.000, Telur Ayam Ras (1 rak) Rp45.000, Bawang Merah (0,5 kg) Rp17.500, Bawang Putih (0,5 kg) Rp15.000, Cabai Merah Keriting (0,25 kg) Rp7.500, dan Cabai Rawit Merah (0,25 kg) Rp7.500.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menekan inflasi tetapi juga menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. “Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang wajar. Ini bagian dari kepedulian pemerintah untuk membantu perekonomian rumah tangga,” ujarnya.

Gerakan Pangan Murah diharapkan menjadi solusi jangka pendek sekaligus bagian dari upaya strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat tetap dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas.

Program ini sekaligus menjadi pengingat bahwa stabilitas harga pangan bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan juga menyangkut kesejahteraan sosial dan ketahanan keluarga. Dengan semangat kebersamaan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan terjangkau.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dari Jakarta, sementara di Bombana dipimpin Bupati Ir. H. Burhanuddin, M.Si. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro Lt. 2 Setda Bombana, Selasa (2/9/2025).

Rakor tersebut diikuti secara serentak oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Di Bombana, hadir pula Pj. Sekretaris Daerah, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten Setda, serta kepala perangkat daerah terkait beserta jajaran.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kerja sama erat antara pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.
“Inflasi bukan hanya soal angka, melainkan dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, kolaborasi pusat dan daerah sangat penting agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali,” ujarnya.

Fokus pembahasan Rakor mencakup perkembangan inflasi nasional dan dinamika harga kebutuhan pokok di berbagai daerah. Laporan hasil pemantauan harga pangan strategis, aksi Badan Pangan Nasional dalam memastikan ketersediaan pasokan, serta langkah Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan turut menjadi sorotan utama.

Selain isu inflasi, rakor juga menyinggung kondisi sosial dan ekonomi di sejumlah daerah pasca terjadinya aksi unjuk rasa. Pemerintah pusat meminta setiap daerah mengambil langkah antisipatif guna menjaga situasi tetap kondusif agar gejolak sosial tidak mengganggu stabilitas ekonomi.
“Kondisi masyarakat yang aman dan stabil adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, daerah harus peka terhadap dinamika sosial yang terjadi,” kata Mendagri.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan bahwa keikutsertaan Bombana dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.
“Pemerintah Kabupaten Bombana akan menindaklanjuti arahan ini dengan langkah konkret, termasuk memperkuat koordinasi bersama perangkat daerah dan stakeholder terkait,” ungkap Burhanuddin.

Ia menambahkan, Pemkab Bombana juga akan memastikan agar harga pangan strategis tetap terjaga melalui kerja sama dengan instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Upaya ini diharapkan mampu memberi kepastian ekonomi dan meringankan beban masyarakat.

Melalui keterlibatan aktif dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana tidak hanya menunjukkan partisipasi, melainkan juga tanggung jawab dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan pertumbuhan ekonomi daerah. Koordinasi yang berkesinambungan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang efektif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Ribuan warga memadati halaman Kantor Kecamatan Rumbia Tengah untuk berbelanja kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional yang digelar Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Ketahanan Pangan, Sabtu (30/8/2025).

Sejak pagi, masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Rumbia Tengah berbondong-bondong datang membawa tas belanja. Mereka rela antre demi mendapatkan beras, minyak goreng, gula pasir, hingga cabai dan bawang dengan harga lebih murah dibanding pasar.

Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual Rp60.000 per 5 kilogram, gula pasir Rp17.500 per kilogram, dan minyak goreng Rp18.500 per liter. Selain itu, tersedia telur ayam, daging ayam, dan sejumlah kebutuhan dapur lain yang disediakan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Perum Bulog Cabang Bombana.

“Alhamdulillah, harga pangan di sini jauh lebih terjangkau. Sangat membantu kami untuk kebutuhan harian,” kata Siti, seorang ibu rumah tangga asal Desa Tapuahi yang ikut berbelanja di lokasi.

Gerakan Pangan Murah ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan kegiatan pangan murah secara nasional. Agenda tersebut juga merupakan bagian dari program bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tahun ini, kegiatan dilaksanakan serentak di 7.285 kecamatan.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mengatakan bahwa langkah ini penting untuk membantu masyarakat menjaga daya beli di tengah fluktuasi harga bahan pokok. “Kami berharap dengan adanya Gerakan Pangan Murah, inflasi bisa terkendali, pasokan tetap stabil, dan kebutuhan pokok masyarakat selalu tersedia dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.

Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., MPWK, menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung kegiatan nasional ini sebagai bentuk nyata perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kami akan terus mendorong agar program seperti ini berlanjut dan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di pelosok,” katanya.

Selain pejabat daerah, hadir pula perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah kepala perangkat daerah, serta kelompok masyarakat. Kehadiran mereka menandakan dukungan penuh terhadap program nasional ini yang dianggap strategis dalam menjaga stabilitas pangan.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas dari ramainya suasana pasar murah tersebut. Banyak warga pulang membawa beberapa karung beras, minyak goreng, dan gula pasir, bahkan ada yang mengaku sengaja datang lebih awal agar tidak kehabisan stok.

“Kalau di pasar biasanya harga bisa lebih tinggi, apalagi menjelang musim hujan. Di sini lebih ringan di kantong. Harapan kami kegiatan ini bisa sering dilakukan,” ungkap Jafar, warga lainnya yang ikut mengantri.

Dengan penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap tidak hanya inflasi daerah yang dapat terkendali, tetapi juga tercipta rasa aman bagi masyarakat karena kebutuhan dasar mereka terpenuhi dengan harga bersahabat.

Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas pangan nasional, sekaligus memberi ruang lega bagi masyarakat Bombana yang tengah menghadapi tekanan biaya hidup.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Tenggara yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu (12/3/2025). Rapat ini mengusung tema “Strategi Pengendalian Inflasi Jelang HBKN Idulfitri 1446 H” dan dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., selaku Ketua TPID Sulawesi Tenggara.

Rakor ini diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara dengan metode hybrid, baik secara daring maupun luring. Pembahasan utama dalam pertemuan ini berfokus pada strategi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, di mana permintaan barang dan jasa cenderung meningkat signifikan.

Dalam forum tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menegaskan pentingnya koordinasi antardaerah dalam menjaga harga tetap stabil dan ketersediaan bahan pokok aman hingga lebaran.

“Rapat ini sangat penting untuk menyusun strategi yang efektif dalam mengendalikan inflasi. Kita harus memastikan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan tenang, tanpa khawatir terhadap lonjakan harga yang tidak terkendali,” ujar Bupati Bombana.

Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi barang dan stok pangan, serta mencegah praktik spekulasi harga yang berpotensi merugikan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk distributor dan pedagang, untuk memastikan kelancaran suplai bahan pokok.

“Pemerintah daerah harus bersinergi dengan semua pemangku kepentingan agar distribusi bahan pokok tetap lancar dan harga tetap stabil,” tambahnya.

Selain itu, Burhanuddin mengungkapkan bahwa upaya konkret perlu segera dijalankan guna menekan laju inflasi di daerah. Ia berharap hasil dari rapat koordinasi ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau menjelang Idulfitri 1446 H.

Pelaksanaan rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam menghadapi momen-momen penting seperti Ramadan dan Idulfitri. Dengan adanya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, TPID, serta stakeholder terkait, diharapkan lonjakan harga bahan pokok dapat diminimalisir, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dan merayakan lebaran dengan nyaman.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dinas Perindagkop dan UKM) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menggelar pasar murah di Kecamatan Rarowatu. Kegiatan yang bekerja sama dengan Perum Bulog ini bertujuan untuk menekan laju inflasi dan mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan. (28/2)

Pasar murah ini dibuka oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana, Asis Fair, didampingi Kepala Bidang Perdagangan, Ferawati. Dalam sambutannya, Asis menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus menggelar pasar murah agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan terjangkau,” ujar Asis.

Sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung dijual dengan harga lebih murah dibanding pasaran. Warga Kecamatan Rarowatu tampak antusias memanfaatkan kesempatan ini.

Ibu Lina, salah seorang warga, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah. “Menjelang bulan puasa, harga-harga biasanya naik. Pasar murah ini sangat membantu kami,” tuturnya. Hal serupa disampaikan oleh Hermanto, seorang petani di Rarowatu. “Pendapatan kami tidak tetap, jadi kegiatan ini sangat bermanfaat. Kami berharap pasar murah bisa diadakan lebih sering,” katanya.

Selain membantu masyarakat, pasar murah juga memberi manfaat bagi para pedagang. Arif, salah seorang pedagang yang berpartisipasi, menyebut bahwa program ini memperluas jangkauan pelanggan. “Meski harga lebih murah, kami tetap bisa mendapatkan keuntungan karena ada subsidi dari pemerintah,” jelasnya.

Kepala Bidang Perdagangan, Ferawati, menambahkan bahwa pasar murah ini bukan hanya untuk menekan harga, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi warga. “Kami ingin masyarakat lebih cerdas dalam berbelanja dan tidak panik menghadapi kenaikan harga menjelang hari-hari besar,” ujarnya.

Melihat tingginya antusiasme warga, pemerintah daerah berencana menggelar pasar murah di wilayah lain di Kabupaten Bombana. Program ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah serta meringankan beban masyarakat menjelang Ramadan.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom, Senin, 17 Februari 2025. Rakor ini juga membahas kesiapan angkutan Lebaran 2025 yang diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh berbagai kementerian serta lembaga terkait, termasuk Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Dari Pemprov Sultra, hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Karo Perekonomian, Sekdis ESDM, serta perwakilan dari BPS, BI, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas terkait lainnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mempersiapkan strategi matang dalam menghadapi lonjakan mobilitas saat Lebaran. “Pada 1 Maret 2025, kita memasuki bulan Ramadan, dan setelah itu ada libur nasional Idul Fitri yang selalu diikuti oleh peningkatan mobilitas masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam pengelolaan transportasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk memastikan arus mudik berjalan lancar,” ujar Tito.

Lebaran tahun ini ditetapkan jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025, dengan cuti bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April. Untuk mengurangi kepadatan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merekomendasikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025. “Kami juga berharap dukungan penuh terhadap program mudik gratis serta penyediaan rest area di jalur-jalur utama,” kata Dudy.

Selain persiapan transportasi, rapat ini juga membahas kondisi inflasi nasional. Tito Karnavian melaporkan bahwa inflasi tahun ke tahun (Januari 2025 terhadap Januari 2024) tercatat sebesar 0,76%, sementara inflasi bulan ke bulan (Januari 2025 terhadap Desember 2024) mengalami deflasi sebesar -0,76%. “Deflasi ini disebabkan oleh turunnya harga di sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -9,16%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -8,08%,” jelasnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menambahkan bahwa menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kenaikan harga beberapa komoditas harus diantisipasi. “Daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan menjadi komoditas yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena tingginya permintaan,” katanya.

Dalam pemantauan harga, Kabupaten Bombana tercatat mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 4,98%, menjadikannya salah satu dari 10 daerah dengan kenaikan IPH tertinggi secara nasional. Pemprov Sultra berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

Pemprov Sultra akan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan memastikan kesiapan angkutan Lebaran agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan perjalanan dengan aman dan nyaman.

Kendari, SultraNET. | Kecamatan Watonohu di Kabupaten Kolaka Utara telah dipilih sebagai proyek percontohan untuk inisiatif Desa Presisi. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun desa secara lebih presisi di Sulawesi Tenggara, dengan tujuan utama menyediakan data yang valid dan tepat untuk perencanaan pembangunan yang akurat. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (29/9) di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara,

Penjabat Bupati Kolaka Utara Dr.Ir Sukanto Toding,MSP,MA melaporkan implementasi Data Desa Presisi (DDP), yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan kecepatan dalam memberikan gambaran kondisi aktual desa. Data ini dihasilkan melalui partisipasi warga desa yang dibantu oleh pihak luar seperti perguruan tinggi, dengan biaya relatif terjangkau. Data Presisi ini meliputi tiga tipe data, termasuk data spasial dengan tingkat akurasi tinggi hingga 5 cm, data numerik menggunakan aplikasi merdesa, serta data kualitatif atau deskriptif.

“Implementasi DDP melibatkan 8 desa di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, dengan keterlibatan warga desa sebagai enumerator. Proyek ini memperoleh dukungan finansial sebesar Rp 639.999.360, dengan 65% dari anggaran digunakan untuk pelatihan, FGD, honorarium enumerator, dan sejenisnya, serta 35% digunakan untuk operasional lainnya,”Jelasnya.

Kolaborasi erat antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor menghasilkan Data Desa Presisi (DDP) untuk delapan desa di Kecamatan Watunohu. “Kolaborasi ini diharapkan memberikan wawasan penting mengenai potensi desa, aspek ekonomi, dan infrastruktur untuk mendukung kebijakan pembangunan yang terinformasi dan tepat sasaran,” Jelasnya.

Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Pol. (purn) Andap Budhi Revianto memberikan dorongan khusus untuk mengembangkan DDP dan menunjuk Kolaka Utara sebagai daerah percontohan untuk penyediaan data ini. DDP dianggap sebagai inovasi yang dapat membantu perencanaan yang lebih rinci, bahkan hingga tingkat konstruksi rumah dan informasi tentang kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi. Harapannya adalah bahwa Kolaka Utara dapat memulai langkah awal dalam menyediakan data yang valid, akurat, dan terkini.

Konektivitas data yang akurat dengan potensi desa menjadi aspek krusial dalam proses ini. Data yang tepat mengenai luas lahan pertanian dan potensi mineral menjadi dasar bagi kebijakan alokasi anggaran dan pengelolaan sektor pertambangan, yang mempengaruhi status desa, apakah termasuk dalam kategori desa berkembang atau tertinggal

Dengan tersedianya DDP, diharapkan Kolaka Utara dapat mengatasi tantangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat di tingkat desa. Semoga langkah awal ini membawa manfaat besar bagi masyarakat pedesaan dan membuka pintu menuju perkembangan yang lebih baik bagi daerah ini, mengintisari semangat transformasi di masa mendatang. (Kolutkab)

Kendari, SultraNET. | Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si. menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), para bupati/walikota, serta akademisi dalam rangka “Mewujudkan Sultra Maju dan Sejahtera” berbasis data di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Jumat, 29 September 2023.

Pejabat Gubernur Sultra Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. dalam acara tersebut memberikan arahan dan menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) se-Sultra agar mengadopsi Program Desa Presisi (DDP) sebagaimana telah dilakukan Pemda Kabupaten Kolaka Utara (Kolut). Saat ini implementasi Data Desa Presisi telah diterapkan pada delapan Desa di Kabupaten Kolaka Utara, salah satunya di Kecamatan Watunohu.

“Saya harap semua Kabupaten dan Kota di Sultra bisa mengadopsi DDP, karena manfaatnya sangat besar bagi pembangunan,” kata Pj. Gubernur Sultra.

DDP dianggap sebagai inovasi yang dapat membantu perencanaan yang lebih rinci, bahkan hingga tingkat konstruksi rumah dan informasi tentang kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi. Harapannya adalah bahwa Kolaka Utara dapat memulai langkah awal dalam menyediakan data yang valid, akurat, dan terkini.

Selanjutnya, Pj Gubernur Sultra meminta dukungan dari DPRD Sultra agar formulasi DDP masuk dalam agenda Prolegda prioritas 2023, sehingga dapat berkelanjutan.

Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Sofyan Sjaf yang diundang sebagai ahli menjelaskan bahwa data presisi merupakan sebuah cara baru dalam dalam pengelolaan data.

“Data desa presisi untuk menjawab lima aspek kesejahteraan rakyat. Dalam konteks big data inilah kemudian kita mendorong ada metodologi baru. Metodologi baru inilah yang harus dilakukan oleh rakyat supaya murah, efisien dan efektif,” jelasnya.

Wanggudu, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) terus mengambil peran penting dalam pengembangan Sumber Daya Manausia (SDM) di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana hari ini Selasa (26/09/2023) Bupati Konawe Utara Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN. Eng. menerima lansung kedatangan mahasiswa Universitas Lakidende (Uilaki).

Kedatangan Mahasiswa Unilaki di Konut dalam rangka melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 2 Kecamatan yang terpilih yaitu Kecamatan Asera dan Kecamatan Oheo.

H. Ruksamin sebagai pimpinan tertinggi di Konawe Utara berpesan kepada para mahasiswa untuk mensukseskan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dengan memberikan tugas tambahan kepada para Mahasiswa untuk besama-sama mensukseskan Program Pemanfaatan Kebun dan Pekarangan (PPKP).

Tidak hanya memberikan tugas tambahan, H. Ruksamin juga menyiapkan petugas pendamping dalam menjalakan Program PPKP. Dinas Ketahanan Pangan dipilih menjadi pendamping untuk para mahasiswa.

“Untuk anak-anak saya yang akan melaksanakan KKN, dalam proses melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, program yang dibawa juga harus berdampak kepada masyarakat. Untuk itu saya perkenalkan Program PPKP, yang manfaatnya bisa lansung dirasakan, diantaranya kebutuhan masyarakat akan pangan dan nutrisi yang baik dapat tercukupi. Tidak hanya itu, inflasi yang hari ini juga menjadi fokus program nasional juga kita dapat selesaikan dengan program PPKP.” ungkap H. Ruksamin.

Tidak sampai disitu, sebagai bentuk support kepada Mahasiswa yang akan melaksanakan KKN di wilyah yang di pimpin nya, H. Ruksamin juga menyiapkan bantuan uang konsumsi sebesar 5 juta rupiah per posko. (S)

Buton, SultraNET.  |  Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Siotapina. Kedatangan Kepala orang nomor satu di Bumi Penghasil Aspal Alam terbesar di dunia bersama rombongan disambut Tari Tradisional dan tarian mangaru oleh Tokoh Masyarakat dan tokoh adat di wilayah tersebut. Pada kesempatan itu, Pj. Bupati Buton, melaunching Bantuan Pangan Beras Pemerintah, bertempat di Halaman Kantor Camat Siotapina, Minggu (24/9/2023).

Turut mendampingi Pj. Bupati Buton, Ny. Dra. Andi Asniwati Mustari, Sekda Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si. bersama Ny. Kiki Amalia Asnawi dan para Kepala OPD.

“Kegiatan pembagian beras ini sampai 3 bulan kedepan, Pemerintah sudah memberikan perhatian kepada masyarakat luar biasa. Ini dimaksudkan bahwa melihat dinamika harga pasar yang tidak menentu yang merangkak naik ini bisa menyebabkan inflasi. Sehingga harus menjadi perhatian pemerintah tidak boleh tinggi tidak boleh rendah,” jelas Pj. Bupati Buton saat memberikan sambutan.

Pj. Bupati Buton juga mengajak agar pemanfaatan pekarangan di Kecamatan Siotapina digalakkan kembali agar masyarakat memiliki kemandirian dalam menghasilkan pangan. Sekwan DPRD Sultra ini berharap agar Kabupaten Buton ke depan dapat menjadi sumber pangan di Sulawesi Tenggara.

“Di Kecamatan Siotapina dulu ada pemanfaatan pekarangan. Saya kira ini ditumbuhkembangkan kembali karena rata-rata pemicu inflasi adalah kebutuhan sehari-hari seperti sayur, cabai, tomat, dan yang lain. Kita ini Siotapina, Lasalimu, Kapontori, mestinya menjadi sentra-sentra pertanian. Begitu luasnya lahan kita sehingga perlu dimanfaatkan maksimal pera penyuluh-penyuluh pertanian. Oleh karena itu ini menjadi perhatian kita semua khususnya pak camat, galakkan kembali,” tegasnya.

Mantan kepala BKD Sultra ini menjelaskan pemberian bantuan beras pemerintah ini salah satunya dalam rangka menghadapi musim kering. Ia juga berharap di Kecamatan Siotapina tidak ada lagi petani yang berpinda-pindah lokasi. Jika ada Pj. Bupati berharap diawasi terutama yang membuka lahan baru dengan cara membakar karena dapat membahayakan apalagi jika sudah sampai ke hutan lindung.

“Tatap muka ini semoga bermanfaat, artinya melalui pak camat kalau ada masyarakat punya tuntutan aspirasi tolong disampaikan. Sebab kritikan itu baik bagi saya, apalagi berbeda itu rahmat, kita kadang-kadang berbeda itu sudah jadi musuh, perbedaan itu bahan instrospeksi bagi kita, karena belum tentu kita benar. Oleh karena itu saya mengharapkan kalau ada sumbang saran kritikan untuk kemajuan Siontapina,” harapnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan La Lodi, S.TP., M.Si. dalam laporannya menyampaikan bantuan beras pemerintah tersebut bersumber dari pemerintah pusat melalui Perum Bulog dan untuk Kecamatan Siotapina yang menerima sebanyak 1.649 kepala keluarga.

“Kami laporkan bantuan dari bersumber dari Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog Baubau. Tujuannya untuk menstabilkan harga pangan terutama beras kemudian untuk memastikan ketersediaan pangan. Untuk Kecamatan Siotapina penerima beras bantuan ini sebanyak 1.649 kepala keluarga,” jelasnya.

Sumber : (KominfoButon)