Bombana – sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., menerima kunjungan kerja reses Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. H. Ridwan Bae, sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bombana. Kunjungan tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menyampaikan berbagai usulan prioritas pembangunan yang dinilai strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah, pelayanan dasar, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertemuan berlangsung di Auditorium Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Minggu (26/7/2026).

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Bombana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, para asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menjelaskan bahwa Kabupaten Bombana memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, hingga pertambangan. Namun, potensi tersebut memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam membuka akses antarwilayah, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada kesempatan itu, Bupati memaparkan sejumlah usulan prioritas yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2026. Beberapa ruas jalan yang diusulkan meliputi Mulaeno–Toburi, Tampabulu–Toburi, Teppoe–Tampabulu–Tontonunu, Aneka Marga–Wumbubangka–Tembe, Tedubara–Pising di Pulau Kabaena, serta peningkatan ruas Laea–Tampabulu, Aneka Marga–Watu Watu, dan Lantari–Langadue.

Selain pembangunan jalan, Pemerintah Kabupaten Bombana juga mengusulkan pembangunan Jembatan Tampabulu, Jembatan Poros Tedubara–Pising, rehabilitasi Jembatan Gantung Wambamolingku, serta pembangunan jembatan penghubung menuju Pulau Masaloka guna memperkuat konektivitas antarpulau dan memperlancar mobilitas masyarakat.

Di sektor sumber daya air, pemerintah daerah mengusulkan rehabilitasi sejumlah daerah irigasi melalui Program Inpres Irigasi serta pembangunan Bendungan Sungai Poleang. Proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air irigasi, memperkuat ketahanan air, mengendalikan banjir, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Bombana juga mengajukan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), peningkatan sanitasi di desa dan kelurahan, serta penanganan rumah tidak layak huni sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Burhanuddin menjelaskan bahwa sebagian besar usulan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen teknis, dokumen lingkungan, serta kesiapan lahan sehingga siap ditindaklanjuti apabila memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.

“Saya berharap kunjungan kerja reses ini semakin memperkuat sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mempercepat pemerataan pembangunan,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara seluruh tingkatan pemerintahan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan konektivitas wilayah, pelayanan dasar, investasi, hingga kesejahteraan masyarakat Bombana.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyatakan seluruh aspirasi pembangunan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bombana akan menjadi perhatian Komisi V DPR RI.

“Semua usulan akan kita upayakan dan perjuangkan. Hari ini kami melaksanakan kunjungan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Kami di DPR RI siap memperjuangkan bagian yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” tegas Ridwan Bae.

Ia menjelaskan bahwa seluruh usulan tersebut akan dibahas bersama kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI. Menurutnya, setiap program yang memenuhi persyaratan administratif dan menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diperjuangkan agar dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran negara.

“Tugas kami adalah mengawal aspirasi daerah. Selama usulan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat dan memenuhi ketentuan yang berlaku, tentu akan kami perjuangkan agar dapat direalisasikan secara bertahap,” pungkasnya.

Melalui kunjungan kerja reses ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap sinergi yang semakin erat dengan DPR RI dan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi berbagai proyek infrastruktur strategis. Dukungan tersebut diharapkan mampu membuka akses wilayah yang lebih luas, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat pelayanan dasar, serta menghadirkan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, memastikan pembangunan Jalan Poros Mata Oleo sepanjang 10 kilometer akan dilaksanakan dan dituntaskan pada tahun anggaran 2026. Kepastian tersebut menjadi kabar yang dinantikan masyarakat setelah bertahun-tahun menghadapi kondisi jalan yang rusak dan menjadi hambatan bagi aktivitas sehari-hari warga. Informasi itu disampaikan Iskandar usai melakukan koordinasi langsung dengan pihak terkait di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara guna memastikan ruas jalan tersebut masuk dalam program prioritas pembangunan, Jumat (16/1/2026).

Kepastian pembangunan jalan tersebut disambut positif oleh masyarakat karena Jalan Poros Mata Oleo selama ini dikenal sebagai salah satu ruas yang membutuhkan penanganan serius. Kerusakan jalan yang terjadi dalam waktu cukup lama telah memengaruhi mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi warga di wilayah tersebut.

Sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah, Iskandar mengatakan dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap usulan semata. Karena itu, ia memilih melakukan komunikasi dan koordinasi langsung dengan pemerintah provinsi agar pembangunan jalan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera direalisasikan.

“Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi soal keadilan pembangunan. Warga Mata Oleo sudah terlalu lama bersabar dengan kondisi jalan yang rusak. Karena itu saya memastikan langsung ke provinsi agar ruas ini masuk prioritas dan dikerjakan tuntas,” ujar Iskandar.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar memperbaiki akses transportasi. Jalan yang baik akan mempercepat pergerakan ekonomi masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, sekaligus membuka peluang investasi dan pengembangan potensi wilayah.

Ia menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya menghasilkan kepastian bahwa Jalan Poros Mata Oleo masuk dalam program pembangunan tahun anggaran 2026 dengan target pengerjaan sepanjang 10 kilometer.

Bagi masyarakat yang selama ini harus berhadapan dengan jalan berlubang, rusak berat, dan sulit dilalui terutama saat musim hujan, keputusan tersebut menjadi harapan baru setelah penantian panjang yang berlangsung selama bertahun-tahun.

“Alhamdulillah, ini akan terealisasi pada 2026. Jalan Poros Mata Oleo akan dikerjakan sepanjang 10 kilometer. Ini menjadi bukti bahwa jika daerah serius mengawal, maka provinsi juga akan merespons,” kata Iskandar.

Ia menilai keberhasilan memasukkan proyek tersebut dalam agenda pembangunan provinsi menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah provinsi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Iskandar, pembangunan tidak boleh hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh kawasan yang membutuhkan perhatian, termasuk daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Karena itu, ia menegaskan bahwa DPRD Bombana tidak akan berhenti pada tahap memastikan proyek masuk dalam daftar program pembangunan. Lembaga legislatif akan terus mengawal seluruh tahapan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Langkah pengawasan tersebut, kata dia, diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai target, tepat waktu, dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang mampu bertahan dalam jangka panjang.

“Kami akan terus mengawal proses ini sampai selesai. Masyarakat tentu berharap pembangunan yang dilakukan benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat nyata. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara serius,” ujarnya.

Pembangunan Jalan Poros Mata Oleo juga diproyeksikan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan akses jalan yang lebih baik, biaya transportasi dan distribusi hasil pertanian maupun hasil usaha masyarakat dapat ditekan sehingga meningkatkan daya saing ekonomi warga.

Selain itu, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan juga diperkirakan akan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini harus menempuh perjalanan dengan kondisi jalan yang kurang memadai.

Sejumlah kalangan menilai pembangunan jalan tersebut bukan hanya proyek fisik semata, melainkan bagian dari upaya menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar.

Bagi masyarakat Mata Oleo, pembangunan jalan yang telah lama dinantikan ini menjadi simbol hadirnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga. Infrastruktur yang memadai diyakini akan membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bombana.

Dengan kepastian pembangunan sepanjang 10 kilometer pada tahun 2026, harapan masyarakat untuk menikmati akses jalan yang lebih baik kini semakin dekat menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun menghadapi kondisi jalan yang rusak, tahun 2026 dipandang sebagai momentum penting untuk membuktikan bahwa pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Keberhasilan mengawal program tersebut juga menjadi bagian dari komitmen DPRD Bombana dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor infrastruktur yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sumber: Kibar News

Bombana, Sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana bergerak cepat menangani longsoran yang terjadi di ruas jalan Lamoare-Lemo, Kecamatan Poleang Tenggara. Senin (10/3/2025)

Untuk memastikan akses transportasi tetap lancar dan aman bagi masyarakat, tim PUPR Bombana langsung mengerahkan alat berat jenis ekskavator guna mempercepat proses pembersihan material longsor dan perbaikan jalan.

Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi PUPR Bombana, Ir. Syamsuar, ST., M.Si., turun langsung bersama tim teknis ke lokasi untuk menilai dampak longsoran serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang paling efektif.

“Kami langsung mengerahkan alat berat untuk mempercepat proses penanganan. Material longsor yang menutupi sebagian besar badan jalan harus segera disingkirkan agar akses kembali normal,” ujar Syamsuar saat ditemui di lokasi.

Menurutnya, longsoran ini dipicu oleh curah hujan tinggi dalam beberapa pekan terakhir yang menyebabkan tanah menjadi labil. Struktur tanah yang tidak stabil, ditambah kemiringan yang cukup curam, membuat ruas jalan ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W., menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menangani setiap persoalan secepat mungkin agar tidak mengganggu aktivitas warga yang bergantung pada jalur tersebut sebagai akses utama.

“Kami tidak hanya membersihkan material longsor, tetapi juga melakukan perbaikan sementara dengan melakukan pengerasan jalan agar dapat dilalui oleh masyarakat,” ujar Sofian Baco.

Langkah-langkah perbaikan meliputi pembersihan material longsor dan penguatan badan jalan dengan metode konstruksi yang disesuaikan dengan kondisi geologi setempat.

Dengan pengerahan alat berat, proses ini dapat diselesaikan lebih cepat sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan jalan tanpa kendala.

Selain menangani titik longsor yang saat ini terdampak, PUPR Bombana juga akan melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi lain yang berpotensi mengalami kejadian serupa.

Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi bencana serupa serta meningkatkan ketahanan infrastruktur jalan di Kabupaten Bombana.

Masyarakat sekitar menyambut baik gerak cepat dari PUPR Bombana. Mereka berharap perbaikan dapat segera selesai agar akses transportasi kembali normal, mendukung mobilitas warga, serta menjaga kelancaran distribusi barang dan hasil pertanian di wilayah tersebut.

Dengan langkah sigap dari Dinas PUPR Bombana, ruas jalan Lamoare-Lemo sudah dapat kembali berfungsi optimal, memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bombana.