Sultranet, Konkep – Pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk peningkatan Ruas Jalan Kekea–Batulu di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan. Peningkatan jalan nasional yang menjadi akses vital masyarakat tersebut mendapat apresiasi luas dari warga karena dinilai menjawab kebutuhan dasar konektivitas di wilayah kepulauan, Selasa (3/2/2026).

Ruas Jalan Kekea–Batulu selama ini menjadi jalur utama penghubung antar desa menuju pusat kecamatan dan fasilitas publik, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi jalan yang rusak dan tidak merata dalam beberapa tahun terakhir kerap menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian serta perikanan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, Harsin Abd Rahim, mengatakan peningkatan jalan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui BPJN Sultra untuk memperkuat infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.

“Anggaran kurang lebih Rp16 miliar dialokasikan untuk peningkatan kualitas Jalan Kekea–Batulu. Pekerjaan meliputi pengaspalan, perbaikan sistem drainase, serta penguatan struktur jalan agar lebih tahan terhadap cuaca ekstrem dan beban kendaraan,” kata Harsin saat ditemui belum lama ini.

Ia menjelaskan, proses pengerjaan jalan dimulai pada awal 2026 setelah seluruh tahapan administrasi dan kontrak pekerjaan diselesaikan pada 2025. Pemerintah daerah berharap proyek tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan kondisi jalan yang lebih baik, mobilitas warga akan meningkat, biaya transportasi bisa ditekan, dan akses layanan publik menjadi lebih cepat dan aman,” ujarnya.

Apresiasi juga datang dari masyarakat setempat. Tokoh pemuda Wawonii Tenggara, Irfan, menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur di daerahnya.

“Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan bagi kami. Jalan ini sudah lama rusak dan sering dikeluhkan warga. Sekarang kami punya harapan besar karena akhirnya diperbaiki,” kata Irfan.

Ia berharap proses pengerjaan berjalan lancar dan hasilnya dapat segera dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya BPJN Sultra, yang telah memberikan perhatian nyata terhadap daerah kami,” ujarnya.

Peningkatan Jalan Kekea–Batulu dinilai tidak hanya berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur jalan yang memadai akan mempermudah distribusi hasil pertanian, perikanan, dan usaha kecil masyarakat, serta membuka akses yang lebih luas menuju pusat-pusat pelayanan publik.

Pemerintah daerah berharap pembangunan jalan tersebut menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Dengan dimulainya peningkatan Jalan Kekea–Batulu, masyarakat Konawe Kepulauan optimistis konektivitas antarwilayah akan semakin baik dan mampu mendukung aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pewarta: Aldi Dermawan

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen kuat dalam merespons aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Aliansi Timur Tengah Bersatu (ATMB) dalam dialog terbuka yang digelar di depan Hotel Nur, Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Rabu (15/10/2025).

Dialog yang berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh semangat demokrasi ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Turut hadir pula para perwakilan masyarakat dari Kabaena Tengah dan Kabaena Timur yang tergabung dalam aliansi tersebut.

Dalam kesempatan itu, ATMB menyampaikan tiga pokok tuntutan yang mencerminkan keresahan warga, antara lain permintaan agar pemerintah menekan pihak perusahaan untuk mempercepat perbaikan jalan, keluhan terhadap ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah, serta persoalan limbah yang berdampak pada lingkungan sekitar di Kecamatan Kabaena Barat.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam atas keluhan masyarakat. Ia menegaskan akan mengambil langkah nyata dalam waktu dekat.
“Insya Allah dalam dua minggu ke depan, jika pihak perusahaan tidak juga bertindak, pemerintah daerah akan turun langsung dengan alat berat untuk memperbaiki jalan,” tegas Bupati.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Pulau Kabaena terkait perbaikan infrastruktur. Namun, Bupati menegaskan bahwa kesepakatan itu harus diikuti tindakan nyata di lapangan.

Selain fokus pada perbaikan jalan, Bupati Burhanuddin juga menyinggung persoalan lingkungan yang menjadi perhatian serius. Ia memastikan bahwa tahun depan Pemkab Bombana akan membebaskan lahan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) guna menuntaskan masalah limbah yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., menambahkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan survei menyeluruh terhadap kondisi jalan di Pulau Kabaena. Survei ini bertujuan memetakan titik-titik kerusakan agar perbaikan bisa dilakukan secara merata dan tidak ada wilayah yang terabaikan.
“Pemerintah sudah turun langsung dari barat hingga timur untuk melihat kondisi jalan. Hasilnya akan menjadi dasar agar perbaikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Ahmad Yani.

Dialog terbuka ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes., didampingi Kabid Ketahanan Eksosbud dan Ormas, serta pejabat fungsional Bidang Ormas. Turut hadir pula Camat Kabaena Barat, Lurah Sikeli, dan sejumlah tokoh masyarakat yang turut memberikan dukungan terhadap proses penyampaian aspirasi tersebut.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bombana menilai dialog semacam ini sebagai sarana efektif untuk mendengar langsung suara rakyat serta menegaskan komitmen bersama membangun Pulau Kabaena secara berkeadilan.

Langkah pemerintah yang cepat merespons aspirasi warga juga menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya bicara infrastruktur, tetapi juga tentang mendengar, memahami, dan bertindak demi kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok daerah.