BOMBANA, sultranet.com – Puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Bombana menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Bombana, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Selasa, 1 Juli 2025. Massa menuntut perhatian serius pemerintah daerah atas kerusakan jalan di Kecamatan Mataoleo serta mengevaluasi rencana pembangunan kawasan industri smelter di dua kecamatan.

Aksi yang diikuti sekitar 60 orang ini membawa lima poin tuntutan. Mereka mendesak pemerintah segera memperbaiki ruas jalan rusak di wilayah Kasipute–Lora–Bambaea, menyelesaikan seluruh kerusakan jalan di wilayah kabupaten, mencabut penetapan Mataoleo sebagai kawasan industri, mengevaluasi semua kawasan industri di Bombana, serta mengkaji kembali rencana penetapan Rarowatu Utara sebagai wilayah industri.

Koordinator lapangan aksi, Jumardin, menyatakan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan, namun harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

“Kami tidak anti pembangunan, tapi kami menolak jika pembangunan itu mengorbankan rakyat kecil. Jangan jadikan kami sebagai korban kepentingan investasi,” tegas Jumardin dalam orasinya.

Menurutnya, persoalan jalan rusak di Poros Mataoleo – Bambaea adalah potret nyata kelalaian pemerintah dalam menjamin akses transportasi yang layak bagi masyarakat. Padahal, jalan tersebut kini telah berstatus sebagai jalan provinsi, namun belum menunjukkan tanda-tanda akan diperbaiki.

“Sudah bertahun-tahun jalan ini rusak, kami capek dijanjikan. Harus menunggu berapa korban lagi? Kasihan, sudah banyak yang jatuh. Bapak saya baru saja jatuh saat pulang membeli beras, karena jalan berlubang. Kami harus kembali urus dia di rumah sakit,” kata salah seorang warga Mataoleo yang ikut dalam aksi.

Menanggapi tuntutan tersebut, massa aksi diterima langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, M.P.W. Ia didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Sofian Baco, ST., M.P.W., serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Husrifnah Rahim, ST., M.Si.

Dalam pertemuan itu, Ir. Syahrun menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam atas persoalan yang disampaikan masyarakat.

“Kami pastikan pemerintah akan secepatnya melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Ini bukan hal yang bisa diabaikan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bupati Bombana sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

“Kami tidak bisa gegabah, harus bicara dulu dengan Bupati sebagai pengambil kebijakan utama,” kata Syahrun.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar pelaksanaan operasi dan pemeliharaan (OP) jalan di Mataoleo bisa segera dilakukan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan OP di sana. Tetapi jika tidak dilakukan, maka saya sebagai Kadis PUPR yang akan turun langsung memeriksa kondisi jalan tersebut. Mataoleo itu kampung nenek moyang saya, jadi saya juga bertanggung jawab atas jalan yang ada di sana,” tegasnya.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, turut menjelaskan bahwa rencana kawasan industri di Kecamatan Mataoleo dan Rarowatu Utara akan dikaji ulang oleh pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah parameter.

“Terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara, kami akan menilai apakah memungkinkan untuk dialihkan menjadi kawasan industri. Jika memenuhi syarat hilirisasi sumber daya alam dan bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekitar, tentu itu bisa dipertimbangkan. Kawasan industri itu dimulai dari permohonan perusahaan, dan pemerintah akan mengkaji berdasarkan parameter teknis, sosial, dan lingkungan,” jelas Husrifnah.

Menanggapi penjelasan dari pemerintah, Pospera menyayangkan ketidakhadiran Bupati Bombana untuk menemui massa aksi. Mereka menyampaikan bahwa ketidakhadiran itu disebabkan karena Bupati sedang dalam perjalanan dinas ke Jakarta.

Atas dasar itu, massa aksi meminta agar dapat berbicara langsung dengan Bupati Bombana. Permintaan tersebut disepakati dan akan dijadwalkan pertemuan pada 8 Juli 2025 mendatang, sebagaimana tertuang dalam berita acara kesepakatan.

Pewarta: Azuli

Konawe Utara, Sultranet.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., meninjau langsung dampak banjir yang melanda Kabupaten Konawe Utara, khususnya di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, dan Desa Padalere Utama, Kecamatan Wiwirano. Kunjungan ini dilakukan pada Minggu, 6 April 2025, sebagai tindak lanjut atas arahan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.

Dalam peninjauan tersebut, Sekda didampingi oleh Kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusuf, serta sejumlah pejabat dari OPD terkait. Rombongan bertolak dari Kendari pukul 05.00 WITA dan tiba di lokasi sekitar pukul 07.30 WITA.

“Kondisinya sangat membutuhkan perhatian dengan segera. Untuk itu, dari hasil peninjauan ini akan dilakukan sejumlah langkah tindak lanjut, selain desakan untuk pembangunan fisik kembali, juga penanganan psikis dan sosial bagi masyarakat terdampak banjir,” ujar Asrun Lio.

Pemerintah Provinsi Sultra merencanakan rapat koordinasi pada Selasa, 8 April 2025, pukul 10.30 WITA di Kantor Gubernur Sultra. Rapat ini bertujuan untuk membahas pembangunan jembatan layang sebagai solusi jangka panjang dan jembatan bailey sebagai solusi jangka pendek guna mengatasi dampak banjir di wilayah tersebut.

Sebagai bentuk kepedulian, Pemprov Sultra melalui Dinas Sosial akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak, termasuk 1 ton beras, 110 kasur lipat, 110 terpal, 500 paket makanan siap saji, 110 selimut, dan 110 family kit.

Menurut laporan Wakil Bupati Konawe Utara, masyarakat yang terdampak di Desa Sambandete berjumlah 110 KK atau 457 jiwa. Pemerintah daerah setempat telah memberikan bantuan darurat, termasuk penyediaan perahu/rakit gratis untuk penyeberangan, penetapan tarif penyeberangan, serta penyediaan tenda bencana dan tenda keluarga.

Sekda Sultra menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi terkait dalam menangani bencana ini.

Dalam kunjungannya, Sekda juga menerima permohonan dari Camat Oheo terkait bantuan perahu karet dan pembangunan jembatan layang. Salah satu warga terdampak juga meminta penertiban dan himbauan kepada pengemudi kendaraan yang akan menyeberang agar menjaga ketertiban dan keselamatan selama proses penyeberangan.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan penanganan dampak banjir di Konawe Utara dapat dilakukan secara efektif dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak.

Kolaka Utara, sultranet.com – Selasa, (4/3/2025) – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyiapkan rumah jabatan (rujab) baru bagi Bupati dan Wakil Bupati yang berlokasi di Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Katoi, tepat di jalur wisata ByPass Tobaku-Lasusua. Proyek pembangunan rujab ini dilaksanakan dalam dua tahap sejak tahun 2022 dengan total anggaran mencapai Rp18,7 miliar, di mana pembangunan rujab Bupati menghabiskan Rp12 miliar dan rujab Wakil Bupati Rp6,7 miliar.

Proyek pembangunan rujab baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Kolaka Utara. Menurut pihak berwenang, pemindahan ke rujab baru akan dilakukan setelah seluruh fasilitas di dalamnya terselesaikan, sehingga seluruh perangkat dan staf dapat beroperasi secara optimal di lingkungan yang lebih nyaman dan representatif.

Lokasi rujab yang strategis di Desa Lanipa-nipa tidak hanya dipilih karena letaknya yang mudah diakses melalui jalur wisata ByPass Tobaku-Lasusua, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan infrastruktur dan meningkatkan citra pemerintahan. Dalam proses pembangunan, pemerintah daerah telah melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh fasilitas pendukung, mulai dari ruang kerja, ruang pertemuan, hingga sarana pendukung lainnya, tersedia secara lengkap dan maksimal.

Pemerintah daerah menargetkan pemindahan ke rujab baru dilakukan pada tahun ini. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi para pejabat daerah, tetapi juga mendongkrak kinerja administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, rujab baru diharapkan dapat menjadi simbol modernisasi dan profesionalisme dalam sistem pemerintahan di Kolaka Utara.

“Dimaksimalkan. Harus dipindai setelah semua fasilitas di dalamnya lengkap. Kalau laki-laki biasanya tidak ada masalah saat pindah, tapi ibu-ibu banyak keinginannya, banyak kebutuhannya. Kita sempurnakan dulu, barulah kami pindah,” ujar Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, M.H.

“Targetnya tahun ini. Mungkin Pak Wakil juga begitu,” tambahnya.

Selain memastikan kesiapan rujab, Bupati Nurrahman juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menjalankan program prioritas lain, seperti peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap langkah pembangunan harus berorientasi pada pelayanan prima dan efisiensi birokrasi yang akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah ke depan.

Dengan terselesaikannya pembangunan rujab baru, diharapkan atmosfer kerja pemerintahan akan semakin kondusif dan dapat memacu inovasi serta sinergi antar instansi. Proyek ini juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Kolaka Utara senantiasa berupaya menyelaraskan visi pembangunan dengan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kerja yang modern dan fungsional.

Kendari, SultraNET. | Kecamatan Watonohu di Kabupaten Kolaka Utara telah dipilih sebagai proyek percontohan untuk inisiatif Desa Presisi. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun desa secara lebih presisi di Sulawesi Tenggara, dengan tujuan utama menyediakan data yang valid dan tepat untuk perencanaan pembangunan yang akurat. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (29/9) di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara,

Penjabat Bupati Kolaka Utara Dr.Ir Sukanto Toding,MSP,MA melaporkan implementasi Data Desa Presisi (DDP), yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan kecepatan dalam memberikan gambaran kondisi aktual desa. Data ini dihasilkan melalui partisipasi warga desa yang dibantu oleh pihak luar seperti perguruan tinggi, dengan biaya relatif terjangkau. Data Presisi ini meliputi tiga tipe data, termasuk data spasial dengan tingkat akurasi tinggi hingga 5 cm, data numerik menggunakan aplikasi merdesa, serta data kualitatif atau deskriptif.

“Implementasi DDP melibatkan 8 desa di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, dengan keterlibatan warga desa sebagai enumerator. Proyek ini memperoleh dukungan finansial sebesar Rp 639.999.360, dengan 65% dari anggaran digunakan untuk pelatihan, FGD, honorarium enumerator, dan sejenisnya, serta 35% digunakan untuk operasional lainnya,”Jelasnya.

Kolaborasi erat antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor menghasilkan Data Desa Presisi (DDP) untuk delapan desa di Kecamatan Watunohu. “Kolaborasi ini diharapkan memberikan wawasan penting mengenai potensi desa, aspek ekonomi, dan infrastruktur untuk mendukung kebijakan pembangunan yang terinformasi dan tepat sasaran,” Jelasnya.

Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Pol. (purn) Andap Budhi Revianto memberikan dorongan khusus untuk mengembangkan DDP dan menunjuk Kolaka Utara sebagai daerah percontohan untuk penyediaan data ini. DDP dianggap sebagai inovasi yang dapat membantu perencanaan yang lebih rinci, bahkan hingga tingkat konstruksi rumah dan informasi tentang kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi. Harapannya adalah bahwa Kolaka Utara dapat memulai langkah awal dalam menyediakan data yang valid, akurat, dan terkini.

Konektivitas data yang akurat dengan potensi desa menjadi aspek krusial dalam proses ini. Data yang tepat mengenai luas lahan pertanian dan potensi mineral menjadi dasar bagi kebijakan alokasi anggaran dan pengelolaan sektor pertambangan, yang mempengaruhi status desa, apakah termasuk dalam kategori desa berkembang atau tertinggal

Dengan tersedianya DDP, diharapkan Kolaka Utara dapat mengatasi tantangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat di tingkat desa. Semoga langkah awal ini membawa manfaat besar bagi masyarakat pedesaan dan membuka pintu menuju perkembangan yang lebih baik bagi daerah ini, mengintisari semangat transformasi di masa mendatang. (Kolutkab)

Lasusua, SultraNET. | Pada rapat paripurna yang diselenggarakan hari ini Rabu (27/9/2023), anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara membacakan dan memberikan pendapat akhir terkait beberapa aspek yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara; Pengelolaan Keuangan Daerah; Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pandangan fraksi dibacakan  oleh anggota DPRD Kolaka Utara Oleh H.Baharuddin dari fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa Fraksi Demokrat menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah yang digunakan dari APBD perubahan Tahun Anggaran 2023 memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara, dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Demokrat mengingatkan perluasan prioritas program untuk memenuhi aspirasi masyarakat

“Fraksi Demokrat menekankan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) PDAM Patampanua di Kabupaten Kolaka Utara untuk mengatur tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menetapkan biaya atau tarif yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola perusahaan,”Katanya.

Sementara Fraksi Persatuan Pembangunan  menyoroti prioritas program yang harus mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan PAD, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Mereka juga mengingatkan untuk memperhatikan pengelolaan PDAM agar meningkatkan PAD dan kualitas pelayanan air.

Fraksi Bulan Bintang  mengapresiasi Ranperda Perubahan APBD 2023 sebagai pemacu pembangunan dan berharap implementasinya dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Mereka menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membahas Ranperda ini.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mendorong penggunaan alokasi anggaran dengan cermat dan memaksimalkan manfaatnya untuk mendukung perekonomian masyarakat. Mereka juga meminta perhatian terhadap anggaran kecamatan dan kelurahan.

Fraksi Karya Indonesia Raya menekankan penanganan isu sosial terkait PKH, peningkatan pelayanan PDAM, dan responsif terhadap permintaan masyarakat yang disampaikan melalui proposal.

Fraksi PDI Perjuanganini berterima kasih kepada OPD atas kerjasamanya dalam pembahasan dan berharap target PAD dapat tercapai. Mereka juga mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai dengan batas waktu.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2023, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kolaka Utara, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pencegahan serta Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh telah melalui pembahasan dan harmonisasi. DPRD Kolaka Utara menyepakati untuk menetapkan peraturan daerah ini, dengan harapan dapat membawa manfaat dan kemajuan bagi masyarakat Kolaka Utara. Semoga implementasi peraturan ini berjalan efektif untuk kesejahteraan masyarakat. (BeritaKolutKab)

Kolaka Utara, SultraNET. | Momentum penting terjadi hari ini di Kabupaten Kolaka Utara dengan penyerahan sebuah gedung yang diselenggarakan oleh PT. Vale Indonesia Tbk. kepada Pemerintah Daerah, bersamaan dengan peresmian Rumah Tahfidz Kolaka Utara. Acara berlangsung dengan meriah di hadapan para undangan yang hadir. Sabtu (23/9/2023).

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, menekankan pentingnya kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ia mengungkapkan bahwa PT. Vale Indonesia memiliki misi untuk mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran, dan hal ini sejalan dengan tema pembangunan Kolaka Utara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi dukungan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas.

Rumah Tahfidz Kolaka Utara, yang diresmikan pada acara ini, diharapkan akan menjadi sarana penting dalam memajukan pendidikan agama di daerah ini. Dr. Ir. Sukanto Toding juga mengajak semua pihak untuk memanfaatkan Pondok Tahfidz ini dalam mewujudkan Kolaka Utara yang beragama dan berakhlak.

Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan sejumlah undangan penting lainnya. Penyerahan gedung dan peresmian Rumah Tahfidz Kolaka Utara menjadi bukti nyata komitmen PT. Vale Indonesia Tbk. untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara. (KomInfo)