Bombana, sultranet.com – Menteri Dalam Negeri RI Jenderal (Purn.) Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian kembali menegaskan pentingnya peran aktif sektor swasta dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual melalui Zoom Meeting, yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 7 Juli 2025 pukul 09.00 WITA.

Rakor tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah se-Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Bombana. Hadir dalam kegiatan ini Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, ST, M.P.W.K, didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beserta jajarannya.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dijadikan satu-satunya tumpuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Jangan terlalu berharap pada APBN untuk mendongkrak ekonomi. Justru sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, yang paling berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian,” tegas Tito dalam sambungan Zoom dari ruang rapat Kemendagri.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan. Menurutnya, regulasi dan kebijakan yang berpihak pada kemudahan investasi akan menjadi kunci dalam membangun daya saing daerah serta menumbuhkan kepercayaan dunia usaha terhadap potensi lokal.

“Sektor swasta akan bergerak kalau daerah memberikan jaminan kepastian hukum, kemudahan birokrasi, dan keamanan berusaha. Pemerintah daerah harus bisa menjadi fasilitator, bukan penghambat,” lanjutnya.

Dalam rakor tersebut, hadir pula Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.Si., sebagai narasumber utama. Ia memaparkan sejumlah strategi konkret dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk langkah-langkah evaluasi atas kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung program nasional, salah satunya Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pembangunan saat ini.

Prof. Rachmat menyoroti bahwa sinergi antara pusat dan daerah tidak cukup hanya pada tataran administratif, namun harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang aplikatif di lapangan. Ia menekankan bahwa pembukaan ruang investasi harus diiringi dengan tata kelola lahan yang baik, kepastian perizinan, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

“Saat daerah proaktif membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, maka lapangan kerja tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan angka inflasi dapat ditekan secara alamiah,” ungkapnya dalam presentasi daring.

Merespon arahan Mendagri, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan kesiapan untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam memperkuat peran sektor swasta di daerah.

“Kami terus mendorong kemudahan berusaha melalui sistem perizinan terpadu dan penyederhanaan regulasi. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk membuka ruang investasi seluas-luasnya tanpa mengorbankan prinsip transparansi,” ujar Syahrun usai mengikuti rakor.

Selain fokus pada pengendalian inflasi, rapat koordinasi ini juga menjadi wadah evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan di daerah, termasuk realisasi program prioritas nasional. Pemerintah pusat berharap agar seluruh pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, dan keseimbangan antara konsumsi dan produksi daerah.

Pesan penting dari rakor ini adalah bahwa sektor swasta bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen vital dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi syarat mutlak untuk memastikan setiap daerah mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Executive Meeting bersama pimpinan dan direksi perusahaan mitra di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025), sebagai langkah konkret mendorong pembangunan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI Abdul Qodir, S.Sos, Ketua DPRD Bombana, Pj. Sekda Bombana, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Burhanuddin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang kesehatan dan infrastruktur.

“Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, tapi langkah awal untuk menyatukan semangat dan komitmen kita dalam membangun Bombana secara inklusif. Kita ingin memastikan bahwa kehadiran perusahaan di Bombana benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya.

Menurutnya, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Butuh sinergi dan komitmen bersama dengan sektor swasta agar program-program prioritas daerah dapat berjalan secara optimal. Terutama pada sektor kesehatan dan infrastruktur dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Executive Meeting ini juga menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha, untuk menyamakan persepsi, menyusun strategi bersama, dan mencari solusi terhadap tantangan-tantangan pembangunan daerah.

Abdul Qodir dari Kementerian Investasi/BKPM RI menyambut baik langkah Pemkab Bombana yang mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan lokal. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan selalu mendukung inisiatif daerah yang berpihak pada masyarakat dan mendukung iklim investasi yang sehat.

“Kami mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah untuk berperan aktif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, terutama yang bersifat berkelanjutan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Abdul Qodir.

Sementara itu, Sekda Sultra Asrun Lio dalam keterangannya menilai bahwa pendekatan dialogis seperti ini penting dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang kolaboratif. Ia menyampaikan apresiasi atas prakarsa Pemkab Bombana dalam menjalin komunikasi terbuka dengan sektor usaha.

“Langkah ini sejalan dengan semangat pembangunan daerah berkelanjutan yang mengutamakan partisipasi multipihak. Ini contoh baik yang patut ditiru oleh daerah lain di Sulawesi Tenggara,” ucap Asrun Lio.

Dalam forum tersebut, sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Bombana menyampaikan dukungan mereka untuk berkontribusi dalam program PPM, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, akses air bersih, serta pelayanan kesehatan berbasis komunitas.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memastikan seluruh program PPM berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Ia juga menyatakan komitmen Pemkab Bombana untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program tersebut.

“Kami ingin masyarakat bisa melihat dan merasakan manfaat dari keberadaan investasi di daerahnya. Pemerintah akan terus mengawal agar semua program yang dijanjikan benar-benar terealisasi,” ujarnya.

Executive Meeting ini menjadi tonggak penting dalam membangun model kolaborasi yang sehat antara pemerintah daerah dan dunia usaha, dengan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai pusat orientasi pembangunan. Pemkab Bombana berharap, komitmen bersama yang dibangun dalam pertemuan ini akan berlanjut pada pelaksanaan program nyata di lapangan.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) tengah menjajaki peluang kerja sama pembangunan internasional dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), lembaga independen milik Pemerintah Jepang yang bergerak dalam bidang bantuan pembangunan bagi negara berkembang.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, memimpin rapat persiapan secara virtual bersama para asisten Sekda dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lingkup Pemprov Sultra, Jumat malam, 22 Juni 2025. Rapat tersebut digelar menjelang pertemuan resmi antara Pemprov Sultra dan JICA yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (23/6/2025).

Dalam rapat itu, Ir. Hugua menjelaskan bahwa JICA memiliki tiga skema utama dalam mendukung pembangunan di negara-negara mitra, yaitu bantuan pinjaman lunak (loan), hibah murni (grant), dan kerja sama teknis (technical cooperation).

“JICA adalah lembaga milik Pemerintah Jepang yang bekerja secara independen di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Jepang. Mereka tidak berada di bawah struktur kedutaan dan fokus pada kerja sama pembangunan untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia,” jelas Ir. Hugua dalam arahannya.

Menurutnya, kehadiran JICA dapat menjadi peluang strategis bagi Sultra untuk mendapatkan pendanaan proyek pembangunan, terutama melalui skema kerja sama teknis yang memungkinkan keterlibatan langsung tenaga ahli dari Jepang.

“Dengan adanya pertemuan malam ini, saya berharap besok kita bisa menyampaikan pandangan strategis mewakili Pemprov Sultra. Siapa tahu ada program-program pendanaan dari JICA yang bisa kita akses, terutama melalui kerja sama teknis atau skema hibah,” kata Hugua.

Wagub juga menekankan pentingnya kontribusi dan masukan dari setiap kepala OPD teknis agar kebutuhan riil daerah dapat diidentifikasi secara akurat. Ia menyebutkan bahwa JICA selama ini tertarik mendukung sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, transportasi, kesehatan, dan perencanaan wilayah.

“Jepang, melalui JICA, sangat terbuka untuk mendukung daerah-daerah yang memiliki perencanaan pembangunan yang matang. Oleh karena itu, saya berharap masing-masing OPD menyampaikan kebutuhan sektor yang selama ini belum maksimal tertangani hanya dengan APBD,” tegasnya.

Hugua menambahkan bahwa kerja sama dengan JICA juga sejalan dengan semangat Pemprov Sultra dalam memperluas jejaring pembangunan internasional yang berbasis pada kebutuhan lokal dan keberlanjutan. Ia berharap agar inisiasi awal ini bisa membuka jalan bagi Sultra menjadi daerah percontohan kerja sama pembangunan luar negeri di kawasan timur Indonesia.

Sejumlah OPD turut aktif menyampaikan pandangan dan usulan proyek potensial, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Mereka mengidentifikasi beberapa program yang membutuhkan dukungan teknis maupun pendanaan jangka menengah hingga panjang.

“Ini momentum penting. Kita tidak hanya bicara soal anggaran, tapi juga bagaimana menghadirkan transfer pengetahuan dan teknologi dari Jepang yang bisa mempercepat pembangunan daerah,” ungkap salah satu kepala OPD yang ikut dalam rapat.

Pertemuan dengan JICA dijadwalkan berlangsung secara daring dengan melibatkan perwakilan resmi JICA Indonesia. Pemprov Sultra akan mempresentasikan potensi kerja sama yang relevan dan memaparkan kebutuhan pembangunan berbasis data dan kajian sektoral.

Langkah ini sejalan dengan visi Pemprov Sultra dalam memperkuat diplomasi daerah melalui pendekatan kolaboratif bersama mitra-mitra internasional, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang memerlukan solusi lintas sektor dan lintas negara.

JICA sendiri dikenal aktif berkontribusi dalam berbagai program pembangunan di Indonesia, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, sistem transportasi perkotaan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan penjajakan awal ini, Pemprov Sultra optimis kerja sama dengan JICA bisa menjadi jembatan baru dalam mempercepat pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Wagub berharap, pertemuan lanjutan bisa segera terwujud dengan hasil konkret untuk masyarakat Sultra.

Bombana,Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menerima aspirasi warga Desa Wumbubangka yang tergabung dalam Forum Masyarakat Wumbubangka Bersatu saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin (5/5/2025). Dalam aksi tersebut, warga menyuarakan penolakan terhadap rencana investasi PT Sultra Industrial Park (SIP) yang dinilai berpotensi mengancam lingkungan dan kehidupan mereka.

Puluhan warga datang membawa spanduk penolakan dan berorasi secara bergantian. Mereka menegaskan bahwa kehadiran PT SIP tidak pernah disosialisasikan secara terbuka, dan dikhawatirkan dapat merampas lahan produktif, merusak lingkungan, serta mengganggu ketenteraman hidup masyarakat desa.

“Kami menolak PT SIP karena hadir tanpa sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Kami khawatir kehidupan kami terganggu, tanah kami hilang, dan alam kami rusak,” teriak salah satu peserta aksi dalam orasinya.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, turun langsung menemui massa dan menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat. Ia kemudian mengundang perwakilan warga untuk hadir dalam dialog terbuka bersama pemerintah dan pihak perusahaan.

“Kita harus menolak investasi ini jika terbukti merugikan, tetapi jika terbukti bermanfaat bagi masyarakat dan daerah, kita harus mendukungnya,” ujar Ahmad Yani di hadapan massa.

Dialog terbuka kemudian digelar keesokan harinya, Selasa (6/5/2025), di Aula Kantor Bupati Bombana. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Ahmad Yani dan dihadiri oleh Asisten Setda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kepala Bappeda, Camat Rarowatu Utara, Kepala Desa Wumbubangka, tokoh masyarakat dan pemuda, serta perwakilan PT Sultra Industrial Park.

Dalam forum tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa arah pembangunan Bombana saat ini mengacu pada program Hilirisasi, yang juga menjadi prioritas nasional. Ahmad Yani menegaskan bahwa konsep “Bombana Surga Investasi” bukan berarti mengabaikan suara masyarakat atau kelestarian alam.

“Kami ingin menegaskan bahwa program kami adalah Hilirisasi, yang mengusung tagline Bombana Surga Investasi. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Masyarakat Wumbubangka harus dilibatkan sejak awal,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada persetujuan resmi yang diberikan kepada PT SIP. Menurutnya, segala keputusan akan diambil secara transparan dan mempertimbangkan semua aspek, termasuk dampak sosial dan lingkungan.

“Dialog ini penting agar semua pihak bisa mendengar dan memahami posisi masing-masing. Pemerintah tidak akan memaksakan investasi jika memang bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan merugikan lingkungan,” kata Ahmad Yani.

Sementara itu, perwakilan PT SIP menyampaikan bahwa pihaknya masih berada pada tahap awal studi dan belum melakukan aktivitas apapun di lapangan. Ia menyesalkan beredarnya informasi yang dinilainya keliru dan memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Sebenarnya, terdapat kesalahpahaman antara masyarakat dan kami. Padahal, saat ini kami masih berada dalam tahap peninjauan lokasi dan pengurusan izin. Jadi, informasi yang beredar di masyarakat itu tidak benar,” ujar perwakilan PT SIP dalam forum tersebut.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Bombana memutuskan membentuk tim independen yang akan meninjau langsung ke lapangan. Tim ini bertugas melakukan kajian komprehensif terhadap rencana investasi, termasuk kajian Amdal, legalitas lahan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Forum Masyarakat Wumbubangka Bersatu menyambut baik rencana pembentukan tim tersebut, namun menegaskan akan terus mengawal prosesnya. Mereka meminta agar tidak ada satu pun aktivitas investasi dilakukan sebelum kajian selesai dan masyarakat dilibatkan secara menyeluruh.

“Kami tetap pada sikap menolak jika tidak ada keterbukaan. Pemerintah harus memastikan tidak ada aktivitas apapun sebelum semua proses ini dijalankan secara adil dan transparan,” ujar salah satu tokoh masyarakat dalam forum.

Langkah Pemkab Bombana yang membuka ruang dialog dan menjembatani komunikasi antara masyarakat dan investor mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kesepahaman bersama demi kemajuan daerah tanpa mengorbankan hak dan kelestarian hidup masyarakat lokal.