Bombana, sultranet.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana memperkuat konsolidasi internal melalui program Pendidikan Kader Loyalis sebagai bagian dari strategi menyiapkan kekuatan politik menghadapi Pemilu 2029. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal penguatan ideologi, organisasi, dan kapasitas kader yang diproyeksikan menjadi ujung tombak perjuangan partai hingga tingkat desa dan kecamatan. Pendidikan kader berlangsung di Hotel Istana, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Kamis (26/2/2026).

Program kaderisasi tersebut merupakan bagian dari agenda konsolidasi PKB yang dilaksanakan secara berjenjang di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Selain memperkuat struktur organisasi, kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun pemahaman ideologi partai dan meningkatkan kualitas kader dalam menjalankan peran politik di tengah masyarakat.

Ketua DPW PKB Sulawesi Tenggara, Jaelani, S.IP., M.Si., mengatakan pendidikan kader menjadi instrumen penting dalam memperkuat fondasi partai di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif. Menurutnya, kader partai tidak cukup hanya memiliki loyalitas terhadap organisasi, tetapi juga harus memahami nilai, arah perjuangan, dan ideologi partai secara utuh.

“Situasi politik sekarang sangat transaksional. Karena itu ideologi penting kita kuatkan agar kerja-kerja partai ke depan lebih terarah dan PKB bisa lebih progresif,” kata Jaelani saat membuka kegiatan.

Ia menjelaskan, kader yang mengikuti pendidikan tersebut dipersiapkan menjadi penggerak utama organisasi hingga tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC). Mereka diharapkan mampu menjadi representasi partai yang aktif membangun komunikasi dengan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran PKB di tingkat akar rumput.

Menurut Jaelani, penguatan kaderisasi merupakan investasi politik jangka panjang yang akan menentukan kemampuan partai dalam menghadapi berbagai kontestasi demokrasi di masa mendatang. Karena itu, pendidikan kader tidak hanya berfokus pada aspek organisasi, tetapi juga pada pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kemampuan membaca kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Bombana, Iskandar, SP, menyampaikan bahwa sekitar 100 kader telah mengikuti Pendidikan Kader Loyalis sebagai bagian dari agenda besar konsolidasi partai menjelang Pemilu 2029.

Ia menilai proses kaderisasi menjadi salah satu instrumen paling penting dalam menjaga kesinambungan organisasi sekaligus memperkuat kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik dan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini adalah upaya nyata kita memperbesar kemenangan di Pemilu 2029, bukan sekadar ingin menang, tetapi menang dengan barisan kader yang solid,” ujar Iskandar.

Menurutnya, kemenangan politik yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila partai memiliki sumber daya manusia yang memahami ideologi organisasi, disiplin dalam menjalankan tugas, dan mampu membangun kedekatan dengan masyarakat.

Iskandar menegaskan bahwa kader PKB harus hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, kader dituntut untuk lebih responsif terhadap aspirasi warga serta aktif mendampingi masyarakat dalam berbagai kondisi.

“Kader harus terus mendampingi dan merespons keluhan masyarakat,” tegasnya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep “politik kehadiran” yang selama ini menjadi salah satu identitas perjuangan PKB. Melalui pendekatan tersebut, partai menempatkan kader sebagai representasi yang hadir di tengah masyarakat secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat momentum pemilu atau kampanye politik.

Dalam praktiknya, politik kehadiran diwujudkan melalui keterlibatan aktif kader dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, mengawal kebutuhan warga, serta membangun komunikasi yang intensif dengan berbagai kelompok sosial di tingkat desa maupun kecamatan.

Selain penguatan kapasitas kader, PKB Bombana juga mulai menyusun langkah strategis untuk memperluas basis organisasi. Agenda tersebut mencakup penguatan struktur Pengurus Anak Cabang (PAC), pembentukan jaringan kader di tingkat desa, serta peningkatan koordinasi antarstruktur partai.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan mesin organisasi bekerja lebih efektif dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Penguatan struktur juga dipandang penting untuk mendukung target politik partai pada Pemilu 2029.

Iskandar menyebut, PKB Bombana tidak hanya berupaya mempertahankan capaian politik yang telah diraih, tetapi juga menargetkan peningkatan kekuatan politik di lembaga legislatif.

“Kita berharap jumlah kursi bisa bertambah. Eksekutif kita pegang, legislatif juga kita pimpin. Ini harus diperkuat dengan ideologisasi kader,” katanya.

Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme partai setelah mencatat peningkatan kekuatan politik dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan meraih posisi strategis di pemerintahan daerah dan DPRD menjadi modal penting bagi PKB untuk terus memperkuat pengaruh politiknya di Kabupaten Bombana.

Di sisi lain, pendidikan kader yang digelar secara berkelanjutan menunjukkan bahwa partai tidak hanya berfokus pada target elektoral semata. PKB berupaya membangun organisasi yang kuat melalui proses kaderisasi yang sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan.

Melalui penguatan ideologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta konsolidasi organisasi hingga tingkat desa, PKB Bombana berharap mampu menghadapi tantangan politik yang semakin dinamis sekaligus memperkuat peran partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pendidikan Kader Loyalis yang digelar tahun ini menjadi salah satu langkah awal menuju agenda politik yang lebih besar. Dengan mengedepankan politik kehadiran dan penguatan kaderisasi, PKB Bombana menargetkan terbentuknya organisasi yang semakin solid, dekat dengan masyarakat, serta siap menghadapi kontestasi Pemilu 2029 dengan struktur yang kuat dari tingkat akar rumput hingga tingkat kabupaten.

Bombana, sultranet.com – Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, memberikan apresiasi terhadap capaian satu tahun kepemimpinan Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang dikenal dengan akronim BERANI. Menurutnya, pemerintahan yang memasuki tahun pertama masa kerja tersebut telah menunjukkan arah pembangunan yang jelas, terukur, dan memberikan optimisme bagi kemajuan daerah. Pernyataan itu disampaikan Iskandar dalam keterangannya kepada media, Sabtu (21/2/2026).

Sebagai pimpinan lembaga legislatif sekaligus Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bombana, Iskandar menilai sejumlah program prioritas yang dijalankan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil nyata di berbagai sektor pembangunan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD telah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, terutama dalam mewujudkan visi Bombana Berdaya Saing Berbasis Agro-Minapolitan yang menjadi arah pembangunan daerah saat ini.

“Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, kami di DPRD melihat bahwa fondasi pembangunan sudah diletakkan dengan cukup kuat. Infrastruktur bergerak, sektor pertanian dan perikanan diperkuat, pelayanan publik semakin responsif, dan capaian penghargaan menjadi indikator tata kelola yang membaik,” ujar Iskandar.

Ia menjelaskan bahwa selama satu tahun terakhir, berbagai program pembangunan telah dijalankan secara bertahap, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, penguatan jaringan irigasi pertanian, pengembangan sektor pertanian melalui program cetak sawah baru, hingga dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat nelayan.

Menurut Iskandar, langkah tersebut merupakan strategi yang tepat untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah dalam jangka panjang.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Bombana dalam sektor pelayanan dasar, khususnya keberhasilan mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) serta perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih pemerintah daerah.

“Itu bukan sekadar simbol penghargaan, tetapi cerminan dari tata kelola keuangan dan pelayanan dasar yang semakin membaik,” tegasnya.

Meski memberikan apresiasi atas berbagai capaian yang telah diraih, Iskandar mengingatkan bahwa satu tahun pertama pemerintahan merupakan tahap awal dalam perjalanan pembangunan lima tahunan. Karena itu, menurutnya, tahun 2026 harus menjadi momentum percepatan sekaligus konsolidasi berbagai program yang telah dirancang.

Ia menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian serius agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Bombana.

“PR kita masih sangat banyak dan sebagian bersifat urgent. Kita tidak boleh berpuas diri. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara konstruktif untuk memastikan seluruh program benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” katanya.

Beberapa isu yang menurut Iskandar perlu menjadi prioritas pada tahun 2026 antara lain percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil, penguatan stabilitas harga komoditas pertanian dan perikanan, penanganan kemiskinan ekstrem yang lebih terintegrasi, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan hingga ke tingkat desa.

Ia juga menyoroti pentingnya efektivitas penyerapan anggaran daerah agar program-program pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Kita ingin APBD benar-benar menjadi instrumen percepatan kesejahteraan, bukan sekadar administrasi belaka,” ujarnya.

Sebagai Ketua DPC PKB Bombana, Iskandar turut menegaskan komitmen partainya untuk terus mengawal berbagai agenda pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, sejak awal PKB hadir sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat akar rumput, termasuk petani, nelayan, pelaku UMKM, tenaga kesehatan, guru honorer, dan masyarakat desa.

Karena itu, ia memastikan bahwa dukungan politik yang diberikan kepada pemerintahan BERANI akan tetap berlandaskan pada kepentingan rakyat dan pembangunan daerah.

“PKB berdiri di atas aspirasi rakyat kecil—petani, nelayan, pelaku UMKM, guru honorer, tenaga kesehatan, dan masyarakat desa. Karena itu, kami akan memastikan kebijakan daerah tetap berpihak pada mereka,” kata Iskandar.

Ia menegaskan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif harus dibangun dalam semangat kemitraan yang sehat. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan untuk mempercepat pembangunan, namun fungsi pengawasan tetap harus dijalankan secara objektif dan profesional.

“Kami mendukung penuh Bupati dan Wakil Bupati untuk menyelesaikan agenda pembangunan lima tahun. Tapi dukungan itu harus dibarengi dengan pengawasan yang sehat. Kritik itu bukan perlawanan, melainkan bentuk tanggung jawab,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iskandar menyebut tahun 2026 sebagai tahun pembuktian bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Bombana. Jika tahun pertama menjadi fase peletakan fondasi, maka tahun kedua harus menjadi periode percepatan implementasi program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ia optimistis Bombana memiliki peluang besar untuk terus berkembang apabila seluruh elemen daerah mampu menjaga kolaborasi dan fokus pada agenda pembangunan yang telah ditetapkan.

“Bombana hari ini memang lebih optimis. Tapi kita ingin lebih dari itu, kita ingin pertumbuhan yang inklusif, kesejahteraan yang merata, dan pelayanan publik yang benar-benar prima. Itu pekerjaan rumah kita bersama,” pungkasnya.

Refleksi satu tahun kepemimpinan BERANI menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan daerah. Apresiasi terhadap capaian yang telah diraih menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik, sementara berbagai tantangan yang masih ada menjadi pengingat bahwa pembangunan membutuhkan kerja sama, konsistensi, dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat.

Dengan fondasi pembangunan yang dinilai semakin kuat, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama DPRD diharapkan mampu mempercepat berbagai program strategis sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas, merata, dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat Bombana.

Sumber: Kibar News

Bombana, sultranet.com – Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, turun langsung ke Desa Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan, untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan sengketa lahan antara warga dan perusahaan pertambangan nikel PT Almharig. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari agenda reses sekaligus bentuk respons cepat DPRD terhadap keluhan masyarakat mengenai persoalan agraria yang dinilai berpotensi memicu konflik sosial di wilayah tersebut, Kamis (29/1/2026).

Kehadiran Ketua DPRD Bombana di lokasi sengketa menjadi langkah awal dalam upaya memperoleh gambaran langsung mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam kunjungan itu, Iskandar menemui warga, mendengarkan berbagai keluhan, serta meninjau area yang menjadi objek sengketa guna memastikan setiap informasi yang berkembang dapat dipahami secara utuh sebelum dibahas lebih lanjut dalam forum resmi.

Aduan yang diterima DPRD Kabupaten Bombana mencakup sejumlah persoalan, mulai dari dugaan tumpang tindih hak atas tanah, dugaan penyerobotan lahan, hingga belum adanya kepastian mengenai tapal batas antarwilayah desa. Persoalan tersebut melibatkan warga Desa Langkema dan Desa Batuawu yang berada di kawasan yang sama dengan aktivitas pertambangan yang dijalankan PT Almharig.

Menurut warga, ketidakjelasan batas administrasi desa menjadi salah satu faktor yang memperumit penyelesaian persoalan. Kondisi itu kemudian memunculkan perbedaan klaim atas sejumlah lahan yang selama ini dikelola masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Di hadapan warga, Iskandar menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Bombana memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap persoalan yang menyangkut hak-hak masyarakat mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius.

“Ini bukan sekadar soal perusahaan dan warga, tetapi menyangkut kepastian hukum, keadilan, serta rasa aman masyarakat atas tanah yang mereka kelola selama ini. DPRD hadir untuk memastikan semua pihak didengar dan persoalan ini diselesaikan secara adil dan terbuka,” tegas Iskandar.

Menurutnya, konflik lahan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penyelesaian harus dilakukan melalui mekanisme yang mengedepankan dialog, transparansi, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam peninjauan lapangan tersebut, sejumlah warga menyampaikan bahwa mereka telah mengelola lahan yang dipersoalkan selama bertahun-tahun. Namun, mereka mengaku khawatir setelah aktivitas perusahaan dianggap telah memasuki kawasan yang selama ini mereka manfaatkan sebagai lahan produktif.

Keluhan tersebut menjadi perhatian DPRD Bombana karena menyangkut aspek perlindungan hak masyarakat sekaligus keberlangsungan investasi yang berjalan di daerah.

Iskandar menegaskan bahwa DPRD tidak berpihak kepada salah satu pihak, melainkan berupaya memastikan seluruh proses penyelesaian berjalan secara objektif dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut atas hasil kunjungan lapangan tersebut, DPRD Kabupaten Bombana memastikan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait. Forum tersebut direncanakan menjadi ruang dialog untuk membahas akar persoalan secara menyeluruh dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.

RDP akan melibatkan perwakilan masyarakat Desa Langkema, warga Desa Batuawu, manajemen PT Almharig, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian persoalan pertanahan dan batas wilayah.

Menurut Iskandar, pendekatan dialog menjadi langkah paling tepat untuk menghindari munculnya ketegangan yang dapat merugikan masyarakat maupun dunia usaha.

Selain mendorong penyelesaian sengketa lahan, DPRD Bombana juga menaruh perhatian terhadap persoalan tapal batas antara Desa Langkema dan Desa Batuawu. Isu tersebut dinilai menjadi salah satu faktor utama yang memicu munculnya konflik kepemilikan dan penguasaan lahan di wilayah perbatasan kedua desa.

Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah agar mempercepat pembahasan penegasan batas wilayah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana.

Menurut DPRD, kejelasan batas administrasi desa tidak hanya penting untuk kepastian hukum, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mencegah munculnya konflik serupa di masa mendatang.

“Persoalan tapal batas harus segera mendapatkan kepastian. Jika batas wilayah jelas, maka potensi sengketa lahan di kemudian hari juga dapat diminimalkan,” kata Iskandar.

Ia menambahkan bahwa DPRD Kabupaten Bombana akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dalam mengawal penyelesaian persoalan tersebut. Seluruh proses, mulai dari pendalaman informasi, pelaksanaan RDP, hingga rekomendasi yang dihasilkan nantinya akan dikawal agar berjalan sesuai koridor hukum.

“Kami menginginkan penyelesaian yang bermartabat. Tidak boleh ada pihak yang merasa ditindas. Perusahaan wajib taat aturan, dan hak-hak masyarakat harus dilindungi,” ujarnya.

Kunjungan Ketua DPRD Bombana ke Desa Langkema mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir. Warga berharap keterlibatan langsung DPRD dapat mempercepat penyelesaian sengketa yang selama ini belum menemukan titik temu.

Bagi masyarakat, kehadiran DPRD di lokasi menjadi bukti bahwa aspirasi mereka mendapatkan perhatian dari lembaga legislatif daerah. Harapan pun muncul agar seluruh pihak dapat duduk bersama dan menemukan solusi yang memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi semua pihak.

Melalui langkah tersebut, DPRD Bombana menegaskan komitmennya sebagai representasi masyarakat yang tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga hadir langsung di tengah warga untuk memastikan setiap persoalan mendapatkan penyelesaian yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Sumber: Anoa News

Bombana, sultranet.com – Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, memastikan pembangunan Jalan Poros Mata Oleo sepanjang 10 kilometer akan dilaksanakan dan dituntaskan pada tahun anggaran 2026. Kepastian tersebut menjadi kabar yang dinantikan masyarakat setelah bertahun-tahun menghadapi kondisi jalan yang rusak dan menjadi hambatan bagi aktivitas sehari-hari warga. Informasi itu disampaikan Iskandar usai melakukan koordinasi langsung dengan pihak terkait di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara guna memastikan ruas jalan tersebut masuk dalam program prioritas pembangunan, Jumat (16/1/2026).

Kepastian pembangunan jalan tersebut disambut positif oleh masyarakat karena Jalan Poros Mata Oleo selama ini dikenal sebagai salah satu ruas yang membutuhkan penanganan serius. Kerusakan jalan yang terjadi dalam waktu cukup lama telah memengaruhi mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi warga di wilayah tersebut.

Sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah, Iskandar mengatakan dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap usulan semata. Karena itu, ia memilih melakukan komunikasi dan koordinasi langsung dengan pemerintah provinsi agar pembangunan jalan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera direalisasikan.

“Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi soal keadilan pembangunan. Warga Mata Oleo sudah terlalu lama bersabar dengan kondisi jalan yang rusak. Karena itu saya memastikan langsung ke provinsi agar ruas ini masuk prioritas dan dikerjakan tuntas,” ujar Iskandar.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar memperbaiki akses transportasi. Jalan yang baik akan mempercepat pergerakan ekonomi masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, sekaligus membuka peluang investasi dan pengembangan potensi wilayah.

Ia menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya menghasilkan kepastian bahwa Jalan Poros Mata Oleo masuk dalam program pembangunan tahun anggaran 2026 dengan target pengerjaan sepanjang 10 kilometer.

Bagi masyarakat yang selama ini harus berhadapan dengan jalan berlubang, rusak berat, dan sulit dilalui terutama saat musim hujan, keputusan tersebut menjadi harapan baru setelah penantian panjang yang berlangsung selama bertahun-tahun.

“Alhamdulillah, ini akan terealisasi pada 2026. Jalan Poros Mata Oleo akan dikerjakan sepanjang 10 kilometer. Ini menjadi bukti bahwa jika daerah serius mengawal, maka provinsi juga akan merespons,” kata Iskandar.

Ia menilai keberhasilan memasukkan proyek tersebut dalam agenda pembangunan provinsi menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah provinsi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Iskandar, pembangunan tidak boleh hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh kawasan yang membutuhkan perhatian, termasuk daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Karena itu, ia menegaskan bahwa DPRD Bombana tidak akan berhenti pada tahap memastikan proyek masuk dalam daftar program pembangunan. Lembaga legislatif akan terus mengawal seluruh tahapan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Langkah pengawasan tersebut, kata dia, diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai target, tepat waktu, dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang mampu bertahan dalam jangka panjang.

“Kami akan terus mengawal proses ini sampai selesai. Masyarakat tentu berharap pembangunan yang dilakukan benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat nyata. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara serius,” ujarnya.

Pembangunan Jalan Poros Mata Oleo juga diproyeksikan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan akses jalan yang lebih baik, biaya transportasi dan distribusi hasil pertanian maupun hasil usaha masyarakat dapat ditekan sehingga meningkatkan daya saing ekonomi warga.

Selain itu, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan juga diperkirakan akan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini harus menempuh perjalanan dengan kondisi jalan yang kurang memadai.

Sejumlah kalangan menilai pembangunan jalan tersebut bukan hanya proyek fisik semata, melainkan bagian dari upaya menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar.

Bagi masyarakat Mata Oleo, pembangunan jalan yang telah lama dinantikan ini menjadi simbol hadirnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga. Infrastruktur yang memadai diyakini akan membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bombana.

Dengan kepastian pembangunan sepanjang 10 kilometer pada tahun 2026, harapan masyarakat untuk menikmati akses jalan yang lebih baik kini semakin dekat menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun menghadapi kondisi jalan yang rusak, tahun 2026 dipandang sebagai momentum penting untuk membuktikan bahwa pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Keberhasilan mengawal program tersebut juga menjadi bagian dari komitmen DPRD Bombana dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor infrastruktur yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sumber: Kibar News

Bombana, Sultranet.com — Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan dengan membuka rumah singgah untuk siswa asal Pulau Sagori, Kecamatan Kabaena, Sulawesi Tenggara. Inisiatif ini diumumkan dalam kegiatan reses yang digelar Kamis, 29 Mei 2025, di lokasi rumah singgah yang telah disiapkan di Kampung Bajau, Kelurahan Sikeli, Kabaena Barat.

Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan warga Sagori yang selama ini menghadapi kendala besar saat anak-anak mereka hendak menempuh pendidikan di daratan Kabaena. Setiap musim barat datang, gelombang laut tinggi kerap menghalangi perjalanan para siswa sehingga mereka terpaksa absen dari sekolah.

“Setiap musim barat datang, laut bergelombang tinggi dan anak-anak kami tidak bisa ke sekolah. Ini sudah lama terjadi,” kata seorang ibu rumah tangga dari Pulau Sagori saat menyampaikan aspirasi dalam dialog bersama Ketua DPRD.

Menanggapi kondisi tersebut, Iskandar menyatakan bahwa dirinya tidak ingin sekadar menjadi pendengar. Ia menyampaikan secara langsung bahwa rumah singgah telah disiapkan lengkap dengan fasilitas dasar, sebagai solusi jangka panjang bagi anak-anak Pulau Sagori agar tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus khawatir akan kondisi cuaca ekstrem.

“Saya mendengar langsung aspirasi masyarakat, dan saya tidak ingin hanya berhenti di mendengar. Hari ini saya nyatakan bahwa rumah singgah ini siap digunakan oleh anak-anak kita dari Pulau Sagori,” ujar Iskandar.

Rumah singgah ini terletak di lokasi strategis, hanya beberapa ratus meter dari fasilitas pendidikan di Sikeli. Lingkungan sekitar juga dikenal aman dan memiliki iklim sosial yang mendukung aktivitas belajar siswa. Rumah singgah ini diprioritaskan untuk digunakan para pelajar tingkat SMP dan SMA yang selama ini terkendala akses transportasi laut.

Selain menjadi simbol kepedulian terhadap dunia pendidikan, rumah singgah ini juga dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan dialog reses. Dalam suasana penuh keakraban, para warga, tokoh masyarakat, perangkat desa, hingga orang tua siswa menyampaikan apresiasi atas langkah konkret yang diambil oleh Ketua DPRD tersebut.

“Kita tidak boleh membiarkan jarak, cuaca, dan geografis menjadi penghalang bagi masa depan anak-anak kita. Pendidikan adalah investasi jangka panjang,” tambah Iskandar di hadapan para peserta dialog.

Ia juga mengajak pemerintah daerah dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan untuk bersama-sama memperkuat akses dan fasilitas pendidikan, khususnya di daerah kepulauan dan wilayah terluar yang rentan terhadap hambatan geografis.

Menurut Iskandar, kehadiran rumah singgah ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara yang berdampak besar dalam jangka panjang, sembari mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Bombana.

“Ini bukan soal gedung, tapi soal peluang. Selama ini banyak anak-anak kita di kepulauan harus memilih antara keselamatan dan sekolah. Saya tidak ingin mereka terus menghadapi pilihan seperti itu,” pungkasnya.

Rumah singgah ini juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti tempat tidur, perlengkapan mandi, dan area belajar bersama. Iskandar menyatakan akan terus memantau kebutuhan tambahan ke depannya dan membuka ruang bagi masyarakat yang ingin turut berkontribusi.

Langkah humanis dari Ketua DPRD Bombana ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan di wilayah pesisir, khususnya bagi masyarakat Pulau Sagori yang telah lama menginginkan perhatian serius terhadap pendidikan anak-anak mereka.