Kendari, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengusulkan percepatan Program Listrik Desa (Lisdes) 2026–2029 untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan kepulauan. Usulan tersebut mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal, jaringan listrik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), serta penyediaan meteran dan perangkat pendukung bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan listrik secara memadai, Kamis (1/10/2026).

Usulan tersebut disampaikan Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., saat menghadiri Rapat Sinkronisasi Usulan Program Listrik Pedesaan (Lisdes) dari pemerintah daerah serta fasilitasi penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan Program Lisdes yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Rapat berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Forum tersebut mempertemukan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyinkronkan kebutuhan serta usulan daerah dalam mendukung percepatan pemerataan akses listrik.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kondisi pelayanan listrik di sejumlah wilayah yang masih menghadapi keterbatasan jaringan. Kondisi geografis Bombana yang mencakup wilayah daratan dan kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam memperluas jangkauan pelayanan listrik.

Berdasarkan bahan paparan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam rapat tersebut, masih terdapat 985 rumah yang tersebar di 23 desa dan 10 kecamatan yang belum tersedia jaringan listrik atau lokasinya masih berada jauh dari jaringan listrik induk.

Selain itu, terdapat 1.113 rumah warga yang belum mampu memiliki instalasi jaringan listrik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan akses listrik di Bombana tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan jaringan utama, tetapi juga kemampuan masyarakat memperoleh instalasi dan perangkat pendukung hingga listrik dapat digunakan secara aman di rumah.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong pemerataan pelayanan dasar. Pemerintah daerah menilai akses listrik memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, termasuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, kegiatan ekonomi, serta pelayanan sosial di wilayah pedesaan dan kepulauan.

Dalam rapat tersebut, Bupati Burhanuddin memaparkan kebutuhan dukungan yang diperlukan untuk menjawab persoalan tersebut melalui Program Lisdes 2026–2029.

Pemerintah Kabupaten Bombana mengusulkan pembangunan PLTS Komunal untuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap jaringan listrik induk. Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan instalasi jaringan listrik sesuai standar nasional, penyediaan meteran listrik dan Miniature Circuit Breaker (MCB), serta berbagai perangkat pendukung lainnya.

Usulan tersebut diarahkan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan akses terhadap jaringan listrik, tetapi juga memperoleh instalasi yang memenuhi standar keamanan. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang selama ini belum mendapatkan pelayanan listrik secara optimal.

Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya dukungan dan kolaborasi lintas pemerintahan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, percepatan akses listrik membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta pihak terkait lainnya.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan kesiapan lokasi, penyiapan lahan, dan penyelesaian aspek perizinan agar pembangunan infrastruktur listrik dapat berjalan tanpa hambatan administratif.

Program Lisdes menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas pelayanan listrik ke wilayah yang belum terjangkau jaringan secara optimal. Karena itu, sinkronisasi usulan daerah diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam perencanaan program sesuai kondisi dan prioritas masing-masing wilayah.

Bagi Kabupaten Bombana, kebutuhan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda antara wilayah yang berdekatan dengan jaringan listrik induk dan wilayah yang secara geografis berada jauh dari jaringan. Pendekatan pembangunan juga perlu disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah agar infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan.

Pembangunan PLTS Komunal menjadi salah satu alternatif yang diusulkan untuk menjawab kebutuhan di wilayah tertentu. Teknologi tersebut dapat menjadi pilihan bagi kawasan yang memiliki tantangan geografis dan membutuhkan solusi penyediaan listrik yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Sementara itu, pembangunan jaringan listrik dan penyediaan perangkat seperti meteran serta MCB diarahkan untuk mendukung rumah tangga yang berada dalam jangkauan jaringan. Perangkat tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat menikmati layanan listrik dengan sistem instalasi yang aman.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan Program Lisdes 2026–2029 melalui kerja sama dengan Kementerian ESDM. Dukungan pemerintah daerah akan diarahkan pada kebutuhan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk koordinasi penyiapan lokasi dan percepatan penyelesaian berbagai kebutuhan administratif.

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga dinilai penting karena program tersebut membutuhkan keterpaduan perencanaan antara daerah dan pemerintah pusat. Sinkronisasi diperlukan agar usulan yang disampaikan Kabupaten Bombana dapat disesuaikan dengan kebijakan dan program pembangunan ketenagalistrikan secara lebih luas.

Bagi masyarakat di wilayah yang belum mendapatkan akses listrik, percepatan program tersebut diharapkan dapat memberikan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan listrik dapat membantu masyarakat menjalankan aktivitas rumah tangga dengan lebih baik dan membuka ruang yang lebih luas bagi kegiatan pendidikan serta ekonomi masyarakat.

Pemerataan listrik juga menjadi bagian dari upaya mengurangi kesenjangan pelayanan dasar antara wilayah yang telah terjangkau jaringan listrik dan wilayah yang masih mengalami keterbatasan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bombana terus mendorong agar kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil, pedesaan, dan kepulauan mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan.

Melalui rapat sinkronisasi tersebut, pemerintah daerah berharap usulan Program Lisdes Kabupaten Bombana dapat ditindaklanjuti secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan program. Pemerintah juga berharap dukungan pemerintah pusat dan provinsi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur listrik di wilayah yang masih belum terlayani.

Pemkab Bombana menilai penyelesaian persoalan akses listrik tidak dapat dilakukan hanya dengan membangun jaringan utama. Program juga perlu memastikan rumah warga yang menjadi sasaran memiliki instalasi dan perangkat pendukung yang layak, sesuai standar, dan aman digunakan.

Dengan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bombana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian ESDM, serta pihak terkait, kebutuhan 985 rumah yang tersebar di 23 desa dan 10 kecamatan serta 1.113 rumah yang belum mampu memiliki instalasi listrik diharapkan dapat ditangani secara bertahap.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk memperluas pelayanan dasar dan mendorong pemerataan pembangunan. Percepatan akses listrik diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan sosial di seluruh wilayah Bombana.

Bombana, sultranet.com — Kabupaten Bombana meraih peringkat kedua dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2026 kategori Kabupaten/Kota TPID Berprestasi Wilayah Sulawesi. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah daerah bersama TPID dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan kebutuhan masyarakat, yang diumumkan dalam agenda TPID Award 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang hadir mewakili Bupati Bombana. Capaian itu menempatkan Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah yang dinilai mampu menjalankan upaya pengendalian inflasi di kawasan Sulawesi.

Penetapan penerima penghargaan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 505 Tahun 2026 tentang Daftar Pemenang TPID Award.

Penghargaan tersebut tidak hanya menjadi pencapaian bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kerja bersama TPID dan sejumlah unsur terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan harga kebutuhan masyarakat. Perubahan harga komoditas, terutama pangan, dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi rumah tangga.

Karena itu, pemerintah daerah bersama TPID perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi berbagai kebutuhan masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan dan perkembangan sejumlah komoditas yang memiliki pengaruh terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat. Langkah tersebut penting agar potensi kenaikan harga dapat diketahui lebih awal dan dapat segera direspons melalui kebijakan yang sesuai.

Capaian Bombana dalam TPID Award 2026 menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri karena stabilitas harga juga dipengaruhi oleh produksi, distribusi, pasokan, kondisi cuaca, hingga perubahan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui TPID terus didorong untuk memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Kerja bersama tersebut diperlukan untuk memastikan informasi mengenai kondisi harga dan pasokan dapat diterima secara cepat.

Pemantauan harga juga menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pengendalian inflasi. Ketika terjadi perubahan pada harga maupun ketersediaan komoditas tertentu, pemerintah dapat melakukan koordinasi untuk mencari langkah yang sesuai dengan kondisi daerah.

Penghargaan yang diraih Bombana sekaligus menjadi dorongan untuk mempertahankan kinerja TPID. Capaian tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai sebuah penghargaan, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengendalian inflasi pada periode berikutnya.

Pemerintah daerah diharapkan terus menjaga koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok kebutuhan masyarakat. Mulai dari produksi, distribusi, perdagangan hingga penyediaan kebutuhan pokok perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan tekanan harga yang berlebihan.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena tantangan pengendalian inflasi dapat berubah dari waktu ke waktu. Faktor cuaca, produksi komoditas, kelancaran distribusi, dan perkembangan permintaan masyarakat dapat memengaruhi kondisi harga di pasar.

Karena itu, TPID Kabupaten Bombana perlu mempertahankan pola kerja yang responsif terhadap perubahan kondisi di lapangan. Data dan informasi mengenai harga serta pasokan menjadi dasar penting dalam menentukan langkah pengendalian yang tepat.

Penghargaan TPID Award 2026 juga menjadi gambaran bahwa kerja lintas sektor memiliki peran dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah. Koordinasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, instansi terkait, pelaku usaha, dan pihak lainnya menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat.

Bagi masyarakat, pengendalian inflasi memiliki dampak yang langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Stabilitas harga kebutuhan pokok membantu menjaga daya beli, terutama bagi rumah tangga yang memiliki ruang terbatas dalam menyesuaikan pengeluaran ketika terjadi kenaikan harga.

Karena itu, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus memperkuat program pengendalian inflasi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa berbagai langkah yang dilakukan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan menjaga angka inflasi tetap terkendali. Pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan masyarakat tersedia dengan harga yang wajar dan distribusinya berjalan dengan baik.

Melalui koordinasi TPID, pemerintah daerah dapat memetakan komoditas yang berpotensi mengalami tekanan harga. Pemetaan tersebut dapat membantu pemerintah menentukan langkah antisipasi berdasarkan kondisi aktual di daerah.

Kerja bersama tersebut juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Tantangan pengendalian inflasi dapat muncul sewaktu-waktu dan membutuhkan respons yang cepat agar tidak memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai penghargaan tersebut sebagai hasil dari kerja bersama, bukan capaian satu pihak. Peran setiap unsur yang terlibat dalam pemantauan harga, menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan merumuskan langkah pengendalian menjadi bagian dari capaian tersebut.

Peringkat kedua TPID Award 2026 Wilayah Sulawesi juga memperkuat dorongan bagi Bombana untuk terus meningkatkan kualitas pengendalian inflasi. Pemerintah daerah perlu mempertahankan koordinasi yang sudah berjalan sekaligus memperbaiki aspek yang masih membutuhkan penguatan.

Ke depan, perhatian terhadap stabilitas harga diharapkan tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah. Kebijakan pengendalian inflasi perlu diarahkan agar mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga diharapkan terus memperkuat pemantauan terhadap komoditas pangan yang memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi antarinstansi dan pemanfaatan informasi harga serta kondisi pasokan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dengan capaian tersebut, Kabupaten Bombana memiliki modal untuk terus meningkatkan kinerja TPID. Penghargaan TPID Award 2026 menjadi pengakuan atas kerja yang telah dilakukan sekaligus tanggung jawab untuk mempertahankan stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah. Kerja bersama tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia bagi masyarakat Bombana.

Jakarta, sultranet.com — Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana meraih penghargaan TOP GRC Awards 2026 atas komitmennya dalam memperkuat tata kelola perusahaan, manajemen risiko, kepatuhan, serta pengendalian internal. Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, ST, MPWK, selaku Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Moico, pada puncak TOP GRC Awards 2026 di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya Perumda Air Minum Tirta Moico dalam membangun tata kelola perusahaan yang lebih terarah dan terintegrasi. Penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) tidak hanya ditempatkan sebagai pemenuhan terhadap ketentuan perusahaan, tetapi mulai diarahkan menjadi bagian dari budaya kerja dan proses pengambilan keputusan.

TOP GRC Awards 2026 mengusung tema “Sustainability by Design: A Journey Through Intelligent GRC”. Ajang tersebut memberikan apresiasi kepada perusahaan yang dinilai memiliki komitmen dalam menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi untuk mendukung keberlanjutan organisasi.

Sebanyak 108 perusahaan dari berbagai sektor menerima penghargaan pada tahun ini. Penilaian dilakukan terhadap sejumlah aspek, antara lain tata kelola perusahaan, manajemen risiko, kepatuhan, integrasi GRC, kinerja perusahaan, serta upaya peningkatan tingkat kematangan organisasi.

Bagi Perumda Air Minum Tirta Moico, penghargaan tersebut menjadi bagian dari perjalanan pembenahan tata kelola perusahaan. Penguatan GRC dilakukan untuk memastikan setiap proses kerja memiliki dasar yang jelas, risiko dapat dikenali dan dikelola, serta kepatuhan terhadap aturan dapat diterapkan secara konsisten.

Direktur Perumda Air Minum Tirta Moico, Irham Saputra, sebelumnya menyampaikan bahwa penerapan GRC menjadi salah satu langkah penting dalam membangun fondasi tata kelola perusahaan yang lebih kuat.

“Penerapan GRC menjadi bagian dari upaya kami membangun fondasi tata kelola perusahaan yang lebih kuat. Kami tidak ingin GRC hanya menjadi pemenuhan terhadap ketentuan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan,” kata Irham.

Menurut dia, penguatan tersebut dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari peningkatan manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian internal, digitalisasi, hingga penataan pembagian peran dan tanggung jawab dalam organisasi.

Langkah tersebut dinilai penting karena perusahaan daerah memiliki tanggung jawab ganda. Selain harus menjaga kesehatan dan keberlanjutan perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Moico juga memiliki tugas memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Bombana.

Karena itu, tata kelola yang baik menjadi salah satu fondasi dalam menjaga kualitas pelayanan. Sistem yang tertata dapat membantu perusahaan menjalankan kegiatan operasional secara lebih terukur, sekaligus memberikan kejelasan terhadap tanggung jawab setiap bagian dalam organisasi.

Saat ini, Perumda Air Minum Tirta Moico telah melayani masyarakat di 14 dari 22 kecamatan di Kabupaten Bombana. Perusahaan tersebut memiliki 7.097 sambungan pelanggan dan didukung 46 pegawai dalam menjalankan kegiatan operasional dan pelayanan.

Cakupan pelayanan tersebut menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Pembenahan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyediaan air, tetapi juga menyangkut pengelolaan perusahaan, pelayanan pelanggan, pengendalian internal, serta kemampuan menghadapi berbagai risiko operasional.

Penguatan tata kelola juga diarahkan untuk mendukung perusahaan dalam menghadapi kebutuhan pelayanan yang terus berkembang. Digitalisasi menjadi salah satu bagian dari langkah tersebut, terutama untuk meningkatkan efisiensi proses kerja dan mendukung pengelolaan informasi perusahaan.

Selain itu, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi diperjelas agar setiap proses dapat berjalan sesuai fungsi masing-masing. Penguatan pengendalian internal juga menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perumda Air Minum Tirta Moico telah menuangkan penguatan GRC tersebut dalam roadmap implementasi 2026–2027. Roadmap tersebut membagi tahapan pengembangan GRC ke dalam fokus yang berbeda sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pada 2026, perusahaan memfokuskan langkah pada penguatan fondasi dan sistem GRC. Tahap ini mencakup upaya membangun sistem yang lebih terstruktur, memperkuat pemahaman organisasi terhadap risiko dan kepatuhan, serta menata perangkat pendukung penerapan GRC.

Sementara pada 2027, fokus diarahkan pada optimalisasi penerapan GRC. Tahap tersebut diharapkan dapat mendorong agar sistem yang telah dibangun tidak berhenti pada dokumen atau kebijakan, tetapi diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional perusahaan.

Irham mengatakan penerapan GRC membutuhkan proses yang berkelanjutan dan keterlibatan seluruh unsur organisasi.

“GRC harus menjadi bagian dari cara kerja perusahaan. Karena itu, penguatan sistem harus berjalan bersama dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, serta kejelasan tugas dan tanggung jawab,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembenahan tata kelola juga harus memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan perusahaan tidak hanya dilihat dari sisi administrasi dan kinerja internal, tetapi juga dari kemampuan perusahaan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada pelanggan.

Penghargaan TOP GRC Awards 2026 diharapkan dapat menjadi dorongan bagi Perumda Air Minum Tirta Moico untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Penghargaan tersebut sekaligus menjadi motivasi agar proses pembenahan yang telah berjalan dapat diteruskan secara konsisten.

Sebagai perusahaan milik daerah, Perumda Air Minum Tirta Moico memiliki posisi strategis dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Bombana. Karena itu, penguatan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui peran Dewan Pengawas juga memiliki kepentingan untuk memastikan perusahaan dapat berkembang secara sehat dan profesional. Pengawasan tersebut diharapkan berjalan seiring dengan upaya manajemen memperbaiki sistem internal dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Dengan cakupan pelayanan yang terus dikembangkan, Perumda Air Minum Tirta Moico dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan layanan, efisiensi pengelolaan, penguatan sumber daya manusia, dan keberlanjutan perusahaan.

Penerapan roadmap GRC 2026–2027 menjadi salah satu instrumen yang disiapkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Fondasi tata kelola yang kuat diharapkan dapat membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih terukur, mengantisipasi risiko, menjaga kepatuhan, dan meningkatkan akuntabilitas.

Penghargaan TOP GRC Awards 2026 dengan demikian tidak hanya menjadi capaian bagi Perumda Air Minum Tirta Moico, tetapi juga menjadi penanda atas proses pembenahan yang sedang dilakukan perusahaan. Tantangan berikutnya adalah memastikan praktik GRC terus diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dan memberi manfaat nyata bagi perusahaan serta masyarakat yang dilayani.

Melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang dilakukan secara bertahap, Perumda Air Minum Tirta Moico diharapkan mampu tumbuh sebagai BUMD air minum yang sehat, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menerima 610 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Berdampak Batch 1 Tahun 2026 dari Universitas Halu Oleo (UHO) untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di berbagai wilayah daerah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat. Kegiatan penerimaan berlangsung di Aula Kantor Bupati Bombana, Senin (2/2/2026).

Acara penerimaan tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana, pimpinan Universitas Halu Oleo, para dosen pembimbing lapangan, serta ratusan mahasiswa yang akan melaksanakan program KKN di sejumlah desa dan kecamatan di wilayah Bombana.

Program KKN Reguler Berdampak ini merupakan bagian dari agenda pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Halu Oleo sebagai salah satu implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, M.P.W.K., yang mewakili Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa kehadiran para mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan daerah.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang dapat membawa gagasan baru serta inovasi dalam mendukung berbagai sektor pembangunan di daerah.

“Kami berharap program KKN Reguler Berdampak Universitas Halu Oleo ini dapat selaras dengan peningkatan kualitas pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat pesisir,” ujar Syahrun.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan mampu menghadirkan pendekatan baru dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif dan inovatif.

“Dengan semangat menumbuhkan keterampilan inovatif mahasiswa, baik melalui edukasi, pendampingan, penerapan teknologi tepat guna, penguatan literasi, maupun pemberdayaan masyarakat, kami berharap kehadiran mahasiswa dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Bombana,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Rektor Universitas Halu Oleo Dr. Herman, S.H., LL.M., menjelaskan bahwa KKN Reguler Berdampak Batch 1 Tahun 2026 mengangkat tema “Keberdayaan Masyarakat dan Keberlanjutan Lingkungan.”

Tema tersebut dipilih karena sejalan dengan arah pembangunan global yang berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kami mengupayakan agar program KKN ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam aspek keberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Isu ini juga menjadi perhatian utama Universitas Halu Oleo dan sejalan dengan 17 tujuan SDGs,” jelas Herman.

Ia menambahkan bahwa program KKN tidak hanya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk belajar langsung dari masyarakat.

Mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga program yang dilaksanakan benar-benar relevan dan bermanfaat.

“Mahasiswa KKN reguler kali ini akan mencoba mengimplementasikan ilmu yang dimiliki sekaligus menunjukkan kontribusi nyata bagi keberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, kami akan melakukan pemantauan untuk melihat dampak yang dapat dihasilkan dari program tersebut,” ujarnya.

Selama masa pelaksanaan KKN, para mahasiswa akan terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, mulai dari edukasi kesehatan, penguatan literasi pendidikan, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, hingga program yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

Program-program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus mendorong pengembangan potensi lokal yang dimiliki setiap wilayah.

Pemerintah Kabupaten Bombana menyambut baik kehadiran mahasiswa KKN Universitas Halu Oleo karena dinilai dapat memberikan dukungan tambahan bagi berbagai program pembangunan daerah yang sedang berjalan.

Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah juga dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Melalui pelaksanaan KKN Reguler Berdampak ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Universitas Halu Oleo dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini sekaligus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan daerah sekaligus memperkaya pengalaman sosial dan profesional mereka di tengah masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., menyambut kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka dalam rangka kunjungan kerja TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat koordinasi dan pembinaan program pemberdayaan keluarga di daerah tersebut. Penyambutan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (9/2/2026).

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara tiba di Bombana didampingi oleh Staf Ahli TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Ratna Lada Hugua beserta rombongan. Kehadiran mereka disambut secara resmi oleh pemerintah daerah serta jajaran TP PKK Kabupaten Bombana dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Prosesi penyambutan diawali dengan penampilan tarian adat yang dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan selamat datang kepada tamu dari TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara. Penampilan budaya tersebut menjadi simbol penghargaan masyarakat Bombana terhadap tamu yang datang serta mencerminkan kekayaan tradisi daerah.

Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan ke Kabupaten Bombana. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK dalam menjalankan berbagai program pembangunan berbasis keluarga.

“Kami menyambut dengan penuh kebanggaan kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan di Kabupaten Bombana. Kunjungan ini menjadi kesempatan penting bagi kami untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjalankan program-program pemberdayaan keluarga,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, peran TP PKK sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup masyarakat.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program TP PKK yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari program ketahanan pangan keluarga, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi rumah tangga.

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka mengatakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bombana merupakan bagian dari agenda pembinaan dan penguatan organisasi TP PKK di tingkat kabupaten.

“Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi serta melihat secara langsung pelaksanaan program-program PKK di daerah, sehingga ke depan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Arinta.

Ia menegaskan bahwa TP PKK memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan keluarga.

Menurutnya, keberhasilan program PKK sangat bergantung pada kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, kader PKK, serta masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara TP PKK provinsi dan kabupaten dapat terus terjalin dengan baik sehingga program-program yang dijalankan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dengan TP PKK Kabupaten Bombana, sekaligus memberikan motivasi bagi para kader PKK di daerah untuk terus berinovasi dalam menjalankan program kerja organisasi.

Turut hadir dalam kegiatan penyambutan tersebut para asisten dan staf ahli Bupati Bombana, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kehadiran para pejabat daerah tersebut menunjukkan dukungan penuh pemerintah kabupaten terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara selama berada di Bombana.

Selama kunjungan kerja di Kabupaten Bombana, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kegiatan bersama pemerintah daerah dan TP PKK Kabupaten Bombana, termasuk program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kunjungan kerja ini dapat semakin memperkuat kolaborasi antara TP PKK provinsi dan kabupaten dalam mendorong berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pangan di daerah tersebut. Kegiatan ini dipusatkan di Pelataran Eks MTQ Kabupaten Bombana sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di daerah itu, Senin (9/2/2026).

Gerakan Pangan Murah tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, Staf Ahli TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Ratna Lada Hugua, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sejak pagi hari, masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Sejumlah komoditas yang tersedia antara lain beras, minyak goreng, dan telur yang merupakan bahan pangan utama bagi rumah tangga.

Program Gerakan Pangan Murah ini menjadi salah satu upaya pemerintah bersama TP PKK untuk membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga bahan pokok sekaligus memastikan akses pangan tetap terjangkau bagi semua kalangan.

Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan TP PKK dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, khususnya di tengah dinamika harga pangan.

“Kami berharap melalui Gerakan Pangan Murah ini sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Tim Penggerak PKK semakin kuat, sehingga upaya bersama kita dalam menciptakan masyarakat Bombana yang makmur, mandiri, dan kompetitif dapat terus berkembang,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, program seperti ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat karena dapat membantu menekan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan pendapatan terbatas.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat daerah serta mencegah lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian pemerintah bersama TP PKK terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok.

“Hadirnya kami di Kabupaten Bombana melalui Gerakan Pangan Murah ini merupakan bentuk dukungan TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama TP PKK Kabupaten Bombana dan seluruh stakeholder dalam memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan yang terjangkau,” ujar Arinta.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya dilaksanakan di Bombana, tetapi juga telah digelar di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah.

Melalui kegiatan tersebut, TP PKK berupaya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa menambahkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini menunjukkan bahwa program Gerakan Pangan Murah sangat dibutuhkan.

Menurutnya, kehadiran program tersebut tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menjaga kesejahteraan bersama.

Kegiatan Gerakan Pangan Murah di Bombana berlangsung tertib dan lancar dengan pengawasan dari panitia serta dukungan berbagai pihak terkait. Pemerintah daerah berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan yang stabil dan terjangkau.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan berbagai pemangku kepentingan, Gerakan Pangan Murah diharapkan mampu menjadi salah satu solusi nyata dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, bersama Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., dan Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., melakukan panen bersama di Kebun PKK Kabupaten Bombana sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan keluarga dan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif, Senin (9/2/2026).

Kegiatan panen bersama tersebut juga dihadiri oleh Staf Ahli TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Ratna Lada Hugua serta jajaran pengurus PKK provinsi dan kabupaten. Panen berlangsung di kebun yang dikelola oleh TP PKK Kabupaten Bombana, dengan berbagai komoditas hortikultura yang ditanam melalui program pemanfaatan pekarangan.

Sejumlah tanaman yang dipanen dalam kegiatan tersebut antara lain cabai, tomat, serta berbagai jenis sayuran yang selama ini dibudidayakan oleh kader PKK bersama masyarakat sekitar. Hasil panen itu menjadi bukti bahwa lahan pekarangan rumah tangga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal.

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka menegaskan bahwa program pemanfaatan pekarangan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat.

“Pemanfaatan lahan pekarangan bukan hanya sekadar menanam tanaman, tetapi juga membangun kesadaran keluarga untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari,” ujarnya.

Menurutnya, gerakan menanam yang digerakkan oleh TP PKK di berbagai daerah diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan rumah tangga sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Ia juga mengapresiasi peran aktif TP PKK Kabupaten Bombana yang dinilai berhasil menggerakkan kader serta masyarakat dalam mengelola lahan pekarangan menjadi kebun produktif.

“Program seperti ini sangat positif karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain meningkatkan ketersediaan pangan, kegiatan ini juga dapat memperkuat kebersamaan dan pemberdayaan keluarga,” kata Arinta.

Sementara itu, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan dukungannya terhadap berbagai program pemberdayaan keluarga yang dijalankan oleh TP PKK. Ia menilai program pemanfaatan pekarangan memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menjaga ketersediaan pangan, terutama di tingkat rumah tangga.

“Pemerintah daerah tentu mendukung kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan pekarangan seperti ini dapat menjadi contoh bagi keluarga lain untuk memanfaatkan lahan yang ada secara produktif,” ujarnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa juga menegaskan bahwa kebun PKK tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan keluarga yang terus dikembangkan oleh organisasi PKK di daerah.

“Kebun PKK ini menjadi sarana edukasi sekaligus contoh bagi masyarakat bahwa pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis sayuran yang bermanfaat bagi kebutuhan keluarga,” katanya.

Ia menambahkan, TP PKK Kabupaten Bombana akan terus mendorong kader-kader di tingkat desa dan kelurahan untuk mengembangkan program serupa di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, semakin banyak keluarga yang dapat merasakan manfaat dari pemanfaatan pekarangan secara produktif.

Kegiatan panen bersama ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TP PKK provinsi, dan TP PKK kabupaten dalam mengembangkan berbagai program pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan.

Melalui program-program tersebut, TP PKK diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar secara lebih optimal.

Bombana, sultranet.com, – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi meluncurkan layanan Call Center 112 sebagai upaya meningkatkan sistem layanan darurat terpadu bagi masyarakat. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si dan Ketua DPRD Kabupaten Bombana Iskandar, S.P., dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Kabupaten Bombana. Peluncuran ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan cepat, responsif, dan gratis bagi masyarakat dalam kondisi darurat, yang digelar di RTH Eks MTQ Rumbia, Kamis (18/12/2025).

Peluncuran layanan Call Center 112 tersebut turut dihadiri anggota DPR RI Jaelani, S.IP., M.Si., anggota DPD RI Wa Ode Rabia Al Adawiyah Ridwan, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, perwakilan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan Sertifikat Layanan Darurat 112 dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Bombana. Sertifikat tersebut diserahkan oleh perwakilan Kemkomdigi RI, Hary Fridayanto, sebagai tanda resmi bahwa Kabupaten Bombana telah terintegrasi dalam sistem layanan darurat nasional 112.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bombana menyerahkan plakat apresiasi kepada Kemkomdigi RI sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dalam implementasi layanan tersebut. Penyerahan plakat juga dilakukan oleh penyedia layanan, PT Trada Telekom Indonesia, melalui perwakilannya Ade Nining, kepada pemerintah daerah, yang kemudian dibalas dengan penyerahan plakat penghargaan dari Pemkab Bombana sebagai simbol kerja sama dan dukungan teknis operasional.

Sebagai bentuk kesiapan operasional, dilakukan pula pemakaian rompi secara simbolis kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana, para call taker, serta Ketua Tim Call Center 112. Prosesi ini menandai kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan layanan darurat secara profesional dan responsif.

Bupati Bombana, Burhanuddin, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kehadiran Call Center 112 diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat. “Layanan ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga mendapatkan bantuan cepat saat menghadapi situasi darurat,” ujarnya.

Ia menambahkan, layanan 112 dapat diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat tanpa pulsa, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan mendesak seperti kebakaran, kecelakaan, bencana, maupun kondisi darurat lainnya.

Peresmian layanan ditandai dengan prosesi simbolis oleh Bupati bersama Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bombana. Dengan diluncurkannya Call Center 112, masyarakat kini memiliki akses lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan bantuan dalam situasi darurat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) selama dua hari, 2–3 September 2025, di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana. Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari guru, tenaga kesehatan, perangkat desa, organisasi masyarakat, serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pelatihan ini digelar untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pemenuhan hak anak, mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA), serta memperkuat perlindungan anak hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Dra. Hj. Zanuriah, M.Si, dalam sambutannya menekankan pentingnya perhatian terhadap kondisi anak di daerah.

“Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 sebanyak 2.824.589 jiwa, di mana 888.373 jiwa adalah populasi anak. Sebanyak 50,53 persen adalah anak laki-laki dan 48,25 persen anak perempuan. Artinya, sepertiga dari jumlah penduduk kita adalah anak. Perlindungan dan pemenuhan hak anak harus menjadi perhatian serius, terlebih dengan masih maraknya kasus kekerasan anak. Per September 2024, tercatat 466 kasus, dengan 321 kasus dialami anak laki-laki dan 145 kasus pada anak perempuan. Maka dari itu, saya mengajak kita semua untuk terus meningkatkan peran, tugas, dan tanggung jawab dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan,” ujarnya.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang hadir mewakili Bupati Bombana, menekankan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter anak.

“Sebagus apa pun teori yang kita dapat, apabila anak tidak dibina sejak dari rumah oleh orang tua, maka hasilnya tidak akan maksimal. Semoga pelatihan ini melahirkan kader-kader yang baik, dan para peserta dapat membawa manfaat di lingkungannya masing-masing. Pemahaman tentang hak anak dan tanggung jawab orang tua perlu disosialisasikan hingga tingkat kelurahan dan desa, karena itulah outcome yang kita harapkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga secara resmi membuka kegiatan pelatihan. “Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Konvensi Hak Anak 2025 atas nama Bupati Bombana saya nyatakan dibuka,” ucapnya disambut tepuk tangan peserta.

Selama dua hari pelatihan, peserta dibekali materi tentang prinsip Konvensi Hak Anak, strategi menuju Kabupaten/Kota Layak Anak, pencegahan kekerasan anak, serta mekanisme pelaporan kasus. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga disemarakkan dengan tari kreasi dan pentas drama oleh anak-anak peserta pelatihan. Penampilan tersebut menjadi wujud ekspresi sekaligus penguatan partisipasi anak dalam mengkampanyekan pemenuhan hak mereka.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing. Komitmen lintas sektor dan koordinasi yang lebih kuat juga ditargetkan lahir dari forum ini, guna mempercepat pencapaian Kabupaten Layak Anak di Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya terhadap pelestarian budaya lokal melalui kehadiran langsung Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dalam prosesi adat Montewehi Wonua yang digelar di Raha Mpu’u, Rumah Adat Moronene, Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, Sabtu, 19 Juli 2025.

Didampingi Ketua TP PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Bupati Burhanuddin hadir dalam perhelatan adat yang mengusung tema pelestarian nilai-nilai persatuan, kebersamaan, dan gotong royong sebagai pondasi kehidupan masyarakat Moronene Bombana.

“Acara ini adalah momentum penting untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap budaya kita dan warisannya. Budaya bukan hanya identitas, tapi juga kekuatan pemersatu,” kata Burhanuddin di hadapan para tokoh adat dan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.

Montewehi Wonua merupakan tradisi adat yang sarat dengan makna simbolik tentang bagaimana sebuah wilayah (Wonua) dijaga secara lahir batin oleh masyarakatnya, dengan semangat kolektif dan nilai-nilai spiritual yang kuat. Prosesi ini diadakan oleh Lembaga Adat Suku Moronene Poleang sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal sekaligus perekat harmoni sosial.

Acara dibuka dengan tarian Momani yang menjadi bentuk penyambutan khas Moronene bagi tamu kehormatan dan rombongan pejabat. Setelah itu, seekor sapi disembelih sebagai simbol pengorbanan dan permohonan berkah untuk masyarakat. Prosesi sakral ini mengalir khidmat, mengandung pesan mendalam tentang pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pentingnya hidup berdampingan secara damai.

Sejumlah tokoh adat dan raja dari berbagai daerah turut hadir, seperti Raja Moronene-Pauno Rumbia VII PYM Apua Mokole Alfian Pimpie bersama Ibu Suri, Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP, serta tamu kehormatan Sultan Buton ke-41 Ir. H. La Ode Muhammad Sjamsul Qamar, M.T., IPU. Hadir pula Ketua MAKN Muna La Ode Riago, Raja Kulisusu La Ode Ahlul Musafi, SP, serta perwakilan Lembaga Adat Tolaki dan Rukun Keluarga Moronene Sultra.

Puncak kegiatan ditandai dengan pelantikan pengurus baru Lembaga Adat Kesatuan Masyarakat Moronene–Keuwia (LAKMOR-KEUWIA), sebagai lembaga adat yang berperan menjaga nilai-nilai budaya Moronene agar tetap hidup di tengah masyarakat modern.

Bupati Burhanuddin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan tanpa memandang perbedaan. “Saya berharap, tidak ada sekat di antara kita. Persatuan adalah modal utama kita dalam membangun Wonua Bombana,” tegasnya.

Dalam momen penutupan, para raja dan tokoh adat saling memberikan cinderamata sebagai bentuk penghargaan dan ikatan emosional antardaerah, simbol bahwa budaya dapat menjadi jembatan silaturahmi dan kerja sama.

Burhanuddin pun mengusulkan agar Montewehi Wonua dijadikan sebagai agenda rutin tahunan Pemerintah Kabupaten Bombana. Menurutnya, pelestarian budaya tidak hanya sekadar seremoni, tetapi menjadi ruang ekspresi dan pembentukan identitas kolektif masyarakat.

“Wonua Bombana adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga dan rawat dengan budaya yang kita cintai ini, agar menjadi surga yang damai bagi generasi kita kelak,” tutupnya.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi refleksi atas kekayaan budaya lokal, tetapi juga sarana mempererat integrasi sosial dan menyatukan kembali nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.