Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menerima 610 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Berdampak Batch 1 Tahun 2026 dari Universitas Halu Oleo (UHO) untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di berbagai wilayah daerah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat. Kegiatan penerimaan berlangsung di Aula Kantor Bupati Bombana, Senin (2/2/2026).

Acara penerimaan tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana, pimpinan Universitas Halu Oleo, para dosen pembimbing lapangan, serta ratusan mahasiswa yang akan melaksanakan program KKN di sejumlah desa dan kecamatan di wilayah Bombana.

Program KKN Reguler Berdampak ini merupakan bagian dari agenda pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Halu Oleo sebagai salah satu implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, M.P.W.K., yang mewakili Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa kehadiran para mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan daerah.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang dapat membawa gagasan baru serta inovasi dalam mendukung berbagai sektor pembangunan di daerah.

“Kami berharap program KKN Reguler Berdampak Universitas Halu Oleo ini dapat selaras dengan peningkatan kualitas pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat pesisir,” ujar Syahrun.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan mampu menghadirkan pendekatan baru dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif dan inovatif.

“Dengan semangat menumbuhkan keterampilan inovatif mahasiswa, baik melalui edukasi, pendampingan, penerapan teknologi tepat guna, penguatan literasi, maupun pemberdayaan masyarakat, kami berharap kehadiran mahasiswa dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Bombana,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Rektor Universitas Halu Oleo Dr. Herman, S.H., LL.M., menjelaskan bahwa KKN Reguler Berdampak Batch 1 Tahun 2026 mengangkat tema “Keberdayaan Masyarakat dan Keberlanjutan Lingkungan.”

Tema tersebut dipilih karena sejalan dengan arah pembangunan global yang berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kami mengupayakan agar program KKN ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam aspek keberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Isu ini juga menjadi perhatian utama Universitas Halu Oleo dan sejalan dengan 17 tujuan SDGs,” jelas Herman.

Ia menambahkan bahwa program KKN tidak hanya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk belajar langsung dari masyarakat.

Mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga program yang dilaksanakan benar-benar relevan dan bermanfaat.

“Mahasiswa KKN reguler kali ini akan mencoba mengimplementasikan ilmu yang dimiliki sekaligus menunjukkan kontribusi nyata bagi keberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, kami akan melakukan pemantauan untuk melihat dampak yang dapat dihasilkan dari program tersebut,” ujarnya.

Selama masa pelaksanaan KKN, para mahasiswa akan terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, mulai dari edukasi kesehatan, penguatan literasi pendidikan, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, hingga program yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

Program-program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus mendorong pengembangan potensi lokal yang dimiliki setiap wilayah.

Pemerintah Kabupaten Bombana menyambut baik kehadiran mahasiswa KKN Universitas Halu Oleo karena dinilai dapat memberikan dukungan tambahan bagi berbagai program pembangunan daerah yang sedang berjalan.

Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah juga dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Melalui pelaksanaan KKN Reguler Berdampak ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Universitas Halu Oleo dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini sekaligus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan daerah sekaligus memperkaya pengalaman sosial dan profesional mereka di tengah masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., menyambut kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka dalam rangka kunjungan kerja TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat koordinasi dan pembinaan program pemberdayaan keluarga di daerah tersebut. Penyambutan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (9/2/2026).

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara tiba di Bombana didampingi oleh Staf Ahli TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Ratna Lada Hugua beserta rombongan. Kehadiran mereka disambut secara resmi oleh pemerintah daerah serta jajaran TP PKK Kabupaten Bombana dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Prosesi penyambutan diawali dengan penampilan tarian adat yang dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan selamat datang kepada tamu dari TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara. Penampilan budaya tersebut menjadi simbol penghargaan masyarakat Bombana terhadap tamu yang datang serta mencerminkan kekayaan tradisi daerah.

Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan ke Kabupaten Bombana. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK dalam menjalankan berbagai program pembangunan berbasis keluarga.

“Kami menyambut dengan penuh kebanggaan kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan di Kabupaten Bombana. Kunjungan ini menjadi kesempatan penting bagi kami untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjalankan program-program pemberdayaan keluarga,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, peran TP PKK sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup masyarakat.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program TP PKK yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari program ketahanan pangan keluarga, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi rumah tangga.

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka mengatakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bombana merupakan bagian dari agenda pembinaan dan penguatan organisasi TP PKK di tingkat kabupaten.

“Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi serta melihat secara langsung pelaksanaan program-program PKK di daerah, sehingga ke depan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Arinta.

Ia menegaskan bahwa TP PKK memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan keluarga.

Menurutnya, keberhasilan program PKK sangat bergantung pada kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, kader PKK, serta masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara TP PKK provinsi dan kabupaten dapat terus terjalin dengan baik sehingga program-program yang dijalankan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dengan TP PKK Kabupaten Bombana, sekaligus memberikan motivasi bagi para kader PKK di daerah untuk terus berinovasi dalam menjalankan program kerja organisasi.

Turut hadir dalam kegiatan penyambutan tersebut para asisten dan staf ahli Bupati Bombana, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kehadiran para pejabat daerah tersebut menunjukkan dukungan penuh pemerintah kabupaten terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara selama berada di Bombana.

Selama kunjungan kerja di Kabupaten Bombana, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kegiatan bersama pemerintah daerah dan TP PKK Kabupaten Bombana, termasuk program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kunjungan kerja ini dapat semakin memperkuat kolaborasi antara TP PKK provinsi dan kabupaten dalam mendorong berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pangan di daerah tersebut. Kegiatan ini dipusatkan di Pelataran Eks MTQ Kabupaten Bombana sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di daerah itu, Senin (9/2/2026).

Gerakan Pangan Murah tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, Staf Ahli TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Ratna Lada Hugua, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sejak pagi hari, masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Sejumlah komoditas yang tersedia antara lain beras, minyak goreng, dan telur yang merupakan bahan pangan utama bagi rumah tangga.

Program Gerakan Pangan Murah ini menjadi salah satu upaya pemerintah bersama TP PKK untuk membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga bahan pokok sekaligus memastikan akses pangan tetap terjangkau bagi semua kalangan.

Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan TP PKK dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, khususnya di tengah dinamika harga pangan.

“Kami berharap melalui Gerakan Pangan Murah ini sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Tim Penggerak PKK semakin kuat, sehingga upaya bersama kita dalam menciptakan masyarakat Bombana yang makmur, mandiri, dan kompetitif dapat terus berkembang,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, program seperti ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat karena dapat membantu menekan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan pendapatan terbatas.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat daerah serta mencegah lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian pemerintah bersama TP PKK terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok.

“Hadirnya kami di Kabupaten Bombana melalui Gerakan Pangan Murah ini merupakan bentuk dukungan TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama TP PKK Kabupaten Bombana dan seluruh stakeholder dalam memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan yang terjangkau,” ujar Arinta.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya dilaksanakan di Bombana, tetapi juga telah digelar di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah.

Melalui kegiatan tersebut, TP PKK berupaya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa menambahkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini menunjukkan bahwa program Gerakan Pangan Murah sangat dibutuhkan.

Menurutnya, kehadiran program tersebut tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menjaga kesejahteraan bersama.

Kegiatan Gerakan Pangan Murah di Bombana berlangsung tertib dan lancar dengan pengawasan dari panitia serta dukungan berbagai pihak terkait. Pemerintah daerah berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan yang stabil dan terjangkau.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan berbagai pemangku kepentingan, Gerakan Pangan Murah diharapkan mampu menjadi salah satu solusi nyata dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, bersama Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., dan Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., melakukan panen bersama di Kebun PKK Kabupaten Bombana sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan keluarga dan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif, Senin (9/2/2026).

Kegiatan panen bersama tersebut juga dihadiri oleh Staf Ahli TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Ratna Lada Hugua serta jajaran pengurus PKK provinsi dan kabupaten. Panen berlangsung di kebun yang dikelola oleh TP PKK Kabupaten Bombana, dengan berbagai komoditas hortikultura yang ditanam melalui program pemanfaatan pekarangan.

Sejumlah tanaman yang dipanen dalam kegiatan tersebut antara lain cabai, tomat, serta berbagai jenis sayuran yang selama ini dibudidayakan oleh kader PKK bersama masyarakat sekitar. Hasil panen itu menjadi bukti bahwa lahan pekarangan rumah tangga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal.

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka menegaskan bahwa program pemanfaatan pekarangan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat.

“Pemanfaatan lahan pekarangan bukan hanya sekadar menanam tanaman, tetapi juga membangun kesadaran keluarga untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari,” ujarnya.

Menurutnya, gerakan menanam yang digerakkan oleh TP PKK di berbagai daerah diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan rumah tangga sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Ia juga mengapresiasi peran aktif TP PKK Kabupaten Bombana yang dinilai berhasil menggerakkan kader serta masyarakat dalam mengelola lahan pekarangan menjadi kebun produktif.

“Program seperti ini sangat positif karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain meningkatkan ketersediaan pangan, kegiatan ini juga dapat memperkuat kebersamaan dan pemberdayaan keluarga,” kata Arinta.

Sementara itu, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan dukungannya terhadap berbagai program pemberdayaan keluarga yang dijalankan oleh TP PKK. Ia menilai program pemanfaatan pekarangan memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menjaga ketersediaan pangan, terutama di tingkat rumah tangga.

“Pemerintah daerah tentu mendukung kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan pekarangan seperti ini dapat menjadi contoh bagi keluarga lain untuk memanfaatkan lahan yang ada secara produktif,” ujarnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa juga menegaskan bahwa kebun PKK tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan keluarga yang terus dikembangkan oleh organisasi PKK di daerah.

“Kebun PKK ini menjadi sarana edukasi sekaligus contoh bagi masyarakat bahwa pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis sayuran yang bermanfaat bagi kebutuhan keluarga,” katanya.

Ia menambahkan, TP PKK Kabupaten Bombana akan terus mendorong kader-kader di tingkat desa dan kelurahan untuk mengembangkan program serupa di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, semakin banyak keluarga yang dapat merasakan manfaat dari pemanfaatan pekarangan secara produktif.

Kegiatan panen bersama ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TP PKK provinsi, dan TP PKK kabupaten dalam mengembangkan berbagai program pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan.

Melalui program-program tersebut, TP PKK diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar secara lebih optimal.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) selama dua hari, 2–3 September 2025, di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana. Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari guru, tenaga kesehatan, perangkat desa, organisasi masyarakat, serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pelatihan ini digelar untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pemenuhan hak anak, mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA), serta memperkuat perlindungan anak hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Dra. Hj. Zanuriah, M.Si, dalam sambutannya menekankan pentingnya perhatian terhadap kondisi anak di daerah.

“Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 sebanyak 2.824.589 jiwa, di mana 888.373 jiwa adalah populasi anak. Sebanyak 50,53 persen adalah anak laki-laki dan 48,25 persen anak perempuan. Artinya, sepertiga dari jumlah penduduk kita adalah anak. Perlindungan dan pemenuhan hak anak harus menjadi perhatian serius, terlebih dengan masih maraknya kasus kekerasan anak. Per September 2024, tercatat 466 kasus, dengan 321 kasus dialami anak laki-laki dan 145 kasus pada anak perempuan. Maka dari itu, saya mengajak kita semua untuk terus meningkatkan peran, tugas, dan tanggung jawab dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan,” ujarnya.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang hadir mewakili Bupati Bombana, menekankan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter anak.

“Sebagus apa pun teori yang kita dapat, apabila anak tidak dibina sejak dari rumah oleh orang tua, maka hasilnya tidak akan maksimal. Semoga pelatihan ini melahirkan kader-kader yang baik, dan para peserta dapat membawa manfaat di lingkungannya masing-masing. Pemahaman tentang hak anak dan tanggung jawab orang tua perlu disosialisasikan hingga tingkat kelurahan dan desa, karena itulah outcome yang kita harapkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga secara resmi membuka kegiatan pelatihan. “Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Konvensi Hak Anak 2025 atas nama Bupati Bombana saya nyatakan dibuka,” ucapnya disambut tepuk tangan peserta.

Selama dua hari pelatihan, peserta dibekali materi tentang prinsip Konvensi Hak Anak, strategi menuju Kabupaten/Kota Layak Anak, pencegahan kekerasan anak, serta mekanisme pelaporan kasus. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga disemarakkan dengan tari kreasi dan pentas drama oleh anak-anak peserta pelatihan. Penampilan tersebut menjadi wujud ekspresi sekaligus penguatan partisipasi anak dalam mengkampanyekan pemenuhan hak mereka.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing. Komitmen lintas sektor dan koordinasi yang lebih kuat juga ditargetkan lahir dari forum ini, guna mempercepat pencapaian Kabupaten Layak Anak di Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya terhadap pelestarian budaya lokal melalui kehadiran langsung Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dalam prosesi adat Montewehi Wonua yang digelar di Raha Mpu’u, Rumah Adat Moronene, Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, Sabtu, 19 Juli 2025.

Didampingi Ketua TP PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Bupati Burhanuddin hadir dalam perhelatan adat yang mengusung tema pelestarian nilai-nilai persatuan, kebersamaan, dan gotong royong sebagai pondasi kehidupan masyarakat Moronene Bombana.

“Acara ini adalah momentum penting untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap budaya kita dan warisannya. Budaya bukan hanya identitas, tapi juga kekuatan pemersatu,” kata Burhanuddin di hadapan para tokoh adat dan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.

Montewehi Wonua merupakan tradisi adat yang sarat dengan makna simbolik tentang bagaimana sebuah wilayah (Wonua) dijaga secara lahir batin oleh masyarakatnya, dengan semangat kolektif dan nilai-nilai spiritual yang kuat. Prosesi ini diadakan oleh Lembaga Adat Suku Moronene Poleang sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal sekaligus perekat harmoni sosial.

Acara dibuka dengan tarian Momani yang menjadi bentuk penyambutan khas Moronene bagi tamu kehormatan dan rombongan pejabat. Setelah itu, seekor sapi disembelih sebagai simbol pengorbanan dan permohonan berkah untuk masyarakat. Prosesi sakral ini mengalir khidmat, mengandung pesan mendalam tentang pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pentingnya hidup berdampingan secara damai.

Sejumlah tokoh adat dan raja dari berbagai daerah turut hadir, seperti Raja Moronene-Pauno Rumbia VII PYM Apua Mokole Alfian Pimpie bersama Ibu Suri, Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP, serta tamu kehormatan Sultan Buton ke-41 Ir. H. La Ode Muhammad Sjamsul Qamar, M.T., IPU. Hadir pula Ketua MAKN Muna La Ode Riago, Raja Kulisusu La Ode Ahlul Musafi, SP, serta perwakilan Lembaga Adat Tolaki dan Rukun Keluarga Moronene Sultra.

Puncak kegiatan ditandai dengan pelantikan pengurus baru Lembaga Adat Kesatuan Masyarakat Moronene–Keuwia (LAKMOR-KEUWIA), sebagai lembaga adat yang berperan menjaga nilai-nilai budaya Moronene agar tetap hidup di tengah masyarakat modern.

Bupati Burhanuddin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan tanpa memandang perbedaan. “Saya berharap, tidak ada sekat di antara kita. Persatuan adalah modal utama kita dalam membangun Wonua Bombana,” tegasnya.

Dalam momen penutupan, para raja dan tokoh adat saling memberikan cinderamata sebagai bentuk penghargaan dan ikatan emosional antardaerah, simbol bahwa budaya dapat menjadi jembatan silaturahmi dan kerja sama.

Burhanuddin pun mengusulkan agar Montewehi Wonua dijadikan sebagai agenda rutin tahunan Pemerintah Kabupaten Bombana. Menurutnya, pelestarian budaya tidak hanya sekadar seremoni, tetapi menjadi ruang ekspresi dan pembentukan identitas kolektif masyarakat.

“Wonua Bombana adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga dan rawat dengan budaya yang kita cintai ini, agar menjadi surga yang damai bagi generasi kita kelak,” tutupnya.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi refleksi atas kekayaan budaya lokal, tetapi juga sarana mempererat integrasi sosial dan menyatukan kembali nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana resmi memulai salah satu program andalan Bupati dan Wakil Bupati Bombana, H. Burhanudin dan Ahmad Yani yaitu “Satu Desa Satu Hafidz” yaitu program yang bertujuan melahirkan satu penghafal Al-Quran setiap Desa. Tahap awal program ini, Pemkab bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud Bombana.

Kerja sama yang dibangun ini merupakan upaya mewujudkan masyarakat Qurani dan membentuk generasi penghafal Al-Qur’an yang tersebar di seluruh desa di Bombana.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Bombana dan Ponpes Ibnu Mas’ud digelar pada 26 Mei 2025, bertempat di Pendopo Rujab Bupati Bombana.

Bupati Bombana, H. Burhanuddin menjelaskan Program ini ditargetkan melahirkan satu hafidz 30 juz di setiap desa dalam waktu tiga tahun kedepan.

Untuk tahap awal, pendataan dan survei telah dilakukan, dan pendaftaran calon tahfidz akan dibuka pada awal penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025 ini.

Suami H. Fatmawati Kasim Marewa itu berharap program ini mampu mengubah pola pikir masyarakat terhadap pendidikan pesantren.

Ia menegaskan bahwa pondok pesantren modern perlu disiapkan di Bombana agar anak-anak tidak harus merantau ke luar daerah untuk menimba ilmu agama.

“Selama ini banyak santri dari Bombana yang mondok di Kendari atau luar daerah. Ke depan kita ingin menghadirkan pesantren berkualitas di daerah sendiri, dengan fasilitas yang memadai dan lingkungan yang mendukung,” tegas Burhanudin.

Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi para penghafal Al-Qur’an. Menurutnya, perhatian dari pemerintah dan masyarakat harus terus diberikan, tidak hanya saat proses belajar, tapi juga ketika para hafidz telah kembali ke desa masing-masing.

“Ketika anak-anak ini telah menyelesaikan hafalannya, jangan biarkan mereka kesulitan bahkan untuk makan. Ini tanggung jawab kita semua. Mereka adalah aset umat, pembawa cahaya Al-Qur’an untuk masyarakat,” ungkap Burhanudin

Ia menegaskan komitmen Pemkab dalam memperkuat peran pesantren dalam membentuk karakter generasi muda.

“Kami ingin menjadikan Bombana sebagai Kota Santri di Sultra. Hadirnya hafidz di setiap desa akan membawa pengaruh positif, menjadi panutan bagi masyarakat, dan memperkuat nilai-nilai religius di tengah kehidupan sosial kita,” ucap Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa peran pesantren tidak hanya mencetak hafidz, tetapi juga membentuk manusia yang cerdas secara spiritual, emosional, dan intelektual.

Bupati juga menegaskan pentingnya menjadikan pesantren sebagai tempat pendidikan yang berkualitas dan layak bagi generasi penerus.

“Zaman dulu orang tua memasukkan anak ke pesantren dengan niat untuk menguatkan mental, meski dalam keterbatasan. Tapi sekarang, kita harus menyiapkan yang terbaik. Gedung yang layak, fasilitas yang baik, dan lingkungan yang mendukung agar pesantren bisa menjadi pilihan utama masyarakat,” jelasnya.

Burhanuddin juga mengajak semua pihak, dari pemerintah desa hingga tokoh masyarakat, untuk ambil bagian dalam mendukung program ini, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

“Program ini tidak akan berhasil tanpa dukungan kita semua. Mari ulurkan tangan, bantu mereka yang belajar agama. Ini bagian dari amal jariyah kita. Mereka adalah generasi penerus yang akan membimbing masyarakat dengan ilmu dan akhlak Qurani,” tuturnya.

Ia berharap agar langkah awal ini menjadi pintu gerbang lahirnya lebih banyak kerja sama serupa dengan pesantren-pesantren lainnya di Bombana.

”Ke depan, kita berharap tidak hanya satu, tapi banyak lembaga yang menjadi pusat penghafal Al-Qur’an di Bombana ini.” tandasnya.

Ditempat yang sama, Pimpinan Ponpes Ibnu Mas’ud, Surahmat, S.Pd.I, menyampaikan rasa syukurnya atas sinergi antara lembaganya dan Pemkab Bombana. Ia menyebut kerja sama ini sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama.

“Kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Ada banyak anak-anak kita di Bombana yang punya semangat belajar agama dan menghafal Al-Qur’an. Program ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir bersama kami, mendukung niat baik ini,” ujarnya.

Ia mengapresiasi komitmen dan perhatian Pemkab Bombana terhadap Pondok Pesantren dan mempercayakan salah satu program mulia ini.

“Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan segala niatan baik ini, agar terlaksana dengan baik,” tandasnya.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat langkah konkret menuju predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan menggelar Rapat Koordinasi (RAKOR) Gugus Tugas KLA Tahun 2025, Senin, 5 Mei 2025. Bertempat di Aula Bappeda Bombana, kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos.

RAKOR ini menjadi forum penting lintas sektor untuk menyamakan persepsi, merumuskan strategi, sertAa menyusun langkah terukur dalam mewujudkan Bombana sebagai wilayah yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak. Hadir pula unsur Forkopimda, Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Bank Sultra, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta organisasi pemerhati anak.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak bukan sekadar program pelengkap, tetapi bagian dari fondasi pembangunan berkelanjutan yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.

“Mewujudkan Kabupaten Layak Anak bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Setiap anak di Bombana berhak tumbuh dan berkembang dengan aman, sehat, dan bahagia. Oleh karena itu, sinergi dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan,” ujar Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, yang kemudian diperkuat melalui peran aktif masyarakat dan dukungan kebijakan pemerintah. Menurutnya, semakin banyak elemen masyarakat yang terlibat, semakin besar pula peluang Bombana meraih status KLA dengan kualitas yang baik dan menyeluruh.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, turut menggarisbawahi peran penting perempuan dan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak.

“PKK siap mendukung dan terlibat aktif dalam setiap program yang berorientasi pada perlindungan anak. Kita ingin menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial,” katanya.

Fatmawati menambahkan, kader PKK akan terus mengedukasi masyarakat mengenai pola asuh yang positif, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta pentingnya pemenuhan gizi dan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Ia berharap, dengan keterlibatan PKK di tingkat desa hingga kabupaten, upaya kolektif ini dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

RAKOR ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang memaparkan indikator penilaian KLA, termasuk tantangan dan solusi dalam pencapaian target-target strategis. Diskusi berjalan aktif dengan banyak masukan dari peserta yang berasal dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan hukum bagi anak.

Gugus Tugas KLA juga membahas rancangan program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025, yang difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, integrasi layanan ramah anak, serta penguatan sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan anak.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memenuhi indikator penilaian formal, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata di lapangan. Pemerintah juga menegaskan akan terus mendorong penyusunan regulasi daerah yang berpihak pada kepentingan anak dan menyediakan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi anak dalam pembangunan.

Dengan semangat kolaboratif dan komitmen bersama, Pemerintah Kabupaten Bombana optimis bahwa impian menjadikan daerah ini sebagai Kabupaten Layak Anak dapat terwujud secara berkelanjutan, inklusif, dan berdampak luas bagi masa depan generasi muda Bombana.

Bombana, sultranet.com – Dalam upaya mendorong budaya antikorupsi dan memperkuat sistem pengawasan di daerah, Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan S.Sos., M.P.W, mengikuti Kick Off Meeting Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025 dan tindak lanjut hasil SPI Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana. (24/4/2025)

Kegiatan nasional tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha, Kepala Satuan Tugas Direktorat Monitoring KPK Wahyu D. Susilo, serta Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, Agus Uji Hantara. Pertemuan ini diikuti oleh seluruh perwakilan instansi pusat dan daerah se-Indonesia.

SPI 2025 akan dilaksanakan dengan tiga pendekatan utama, yaitu survei daring melalui WhatsApp dan email blast, metode Computer Assisted Personal Interview (CAPI) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta survei berbasis QR Code untuk responden partisipatif. Pendekatan ini dirancang agar seluruh elemen masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) dapat terlibat secara aktif dalam proses penilaian integritas.

KPK menekankan pentingnya pembaruan data dan struktur organisasi oleh setiap instansi peserta SPI. Seluruh lembaga diinstruksikan untuk memperbarui data unit layanan, pemetaan risiko korupsi, serta data responden internal, eksternal, dan para ahli (expert). Hal ini bertujuan agar pelaksanaan survei lebih valid, akurat, dan mencerminkan kondisi riil di masing-masing instansi.

“Kami berharap setiap daerah mampu melakukan kontrol kualitas internal dengan baik, serta mendukung pengumpulan data yang jujur dan transparan,” kata Aida Ratna Zulaiha saat menyampaikan materi dalam pertemuan tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa SPI bukan sekadar survei formalitas, melainkan instrumen penting untuk mengukur tingkat integritas lembaga dan sebagai peta jalan dalam penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Ridwan menyambut baik pelaksanaan SPI tahun ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil SPI sebelumnya demi mendorong nilai integritas yang lebih baik di Kabupaten Bombana. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap memperkuat sistem dan struktur pengawasan, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak guna membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“SPI adalah cermin bagi kami dalam melihat apa yang masih perlu dibenahi. Dengan keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh elemen, kami yakin Bombana dapat meningkatkan nilai SPI tahun ini,” ujar Ridwan.

KPK berharap, dengan pelaksanaan SPI yang terstruktur dan partisipatif, setiap instansi dapat memperbaiki celah rawan korupsi dalam sistem pelayanan publiknya. Budaya antikorupsi diharapkan tumbuh secara organik, tidak hanya melalui kebijakan struktural tetapi juga melalui kesadaran kolektif ASN dan masyarakat.

SPI 2025 menjadi langkah strategis dalam menciptakan layanan publik yang transparan, jujur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kabupaten Bombana pun mengambil bagian dalam ikhtiar besar ini, sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus bergerak cepat (Gercep) menuntaskan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Salah satu fokus utama adalah pengentasan kemiskinan ekstrem yang kini mulai direalisasikan melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan bantuan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di seluruh wilayah Pulau Kabaena. (10/4)

Dalam kunjungan kerjanya yang pertama ke Pulau Kabaena, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada warga dan pengelola Bumdes setempat. Total sebanyak 698 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima BLT untuk periode Januari hingga Maret 2025 dengan nilai total Rp628.200.000. Sementara itu, penyertaan modal diberikan kepada 28 Bumdes dengan nilai anggaran sebesar Rp4.222.928.000.

“Penyerahan BLT ini untuk 698 KPM di seluruh Pulau Kabaena, hanya untuk tiga bulan yakni Januari hingga Maret. Total bantuannya Rp628 juta lebih. Untuk penyertaan modal Bumdes, ada 28 Bumdes yang menerima dengan total anggaran lebih dari Rp4,2 miliar,” ujar Burhanuddin saat ditemui usai penyerahan bantuan.

Mantan Kadis PU dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara itu menegaskan bahwa penyaluran bantuan tidak hanya akan berhenti di Pulau Kabaena. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menyalurkan bantuan serupa untuk wilayah Rumbia, Rarowatu, hingga Poleang.

“Dalam beberapa waktu ke depan, bantuan serupa juga akan kami serahkan di wilayah Rumbia, Rarowatu, termasuk wilayah Poleang. Semua ini adalah bagian dari program 100 hari kerja kami,” tambah Burhanuddin.

Langkah ini disambut positif oleh jajaran pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana, M. Hadi Rahardjo Putra, S.IP menjelaskan bahwa penyaluran BLT ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penyertaan modal Bumdes sebagai bagian dari program ketahanan pangan desa.

“Penyerahan BLT Dana Desa ini tidak berdiri sendiri. Ini dirangkaikan dengan bantuan penyertaan modal untuk Bumdes yang merupakan implementasi dari program ketahanan pangan desa,” jelas Hadi Rahardjo.

Menurutnya, sinergi antara bantuan langsung kepada warga dan penguatan kelembagaan ekonomi desa menjadi kunci dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

Senada dengan itu, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bombana, Abady Makmur menilai langkah ini sebagai strategi terarah dan menyeluruh. Ia menyebut program ini sekaligus mendukung visi pengembangan desa berbasis potensi lokal.

“Penyerahan bantuan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dalam kerangka 100 hari kerja Pak Bupati dan Wakil Bupati. Penyaluran penyertaan modal Bumdes juga menjadi bagian penting dari misi mereka dalam pengembangan one village one product,” terang Abady.

Ia menyebut bahwa penguatan Bumdes sangat penting sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara kolektif.

Program 100 hari kerja Pemerintah Kabupaten Bombana dinilai memberikan harapan baru bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terluar seperti Kabaena. Penyaluran BLT dan penyertaan modal bukan hanya memenuhi aspek sosial, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi lokal agar masyarakat desa dapat tumbuh mandiri secara ekonomi.

Dengan menyasar keluarga prasejahtera dan pengembangan unit usaha desa, Bupati Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun daerah dari pinggiran. Dukungan langsung kepada warga dan penguatan Bumdes diharapkan menjadi pondasi awal dalam mewujudkan visi Bombana yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Pewarta : Abdul Muis