Bombana, sultranet.com – Kabupaten Bombana resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah berkinerja baik dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun 2024. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.5/Kep/Bangda/2025 yang disahkan di Jakarta pada 10 November 2025.

Keputusan tersebut menempatkan Bombana bersama 196 kabupaten/kota lain di Indonesia sebagai daerah yang dinilai berhasil dalam upaya percepatan penurunan stunting. Daftar lengkap penerima status kinerja baik tercantum dalam lampiran keputusan, termasuk nama Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah yang masuk dalam kategori tersebut.

Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang dijalankan pemerintah daerah sepanjang tahun 2024. Penilaian ini menjadi dasar utama penetapan daerah berkinerja baik sebagaimana tertuang dalam diktum kedua keputusan tersebut.

Penetapan ini juga merujuk pada sejumlah dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pemerintah daerah dinilai berhasil menjalankan berbagai intervensi program, mulai dari edukasi kesehatan ibu dan anak, peningkatan akses layanan gizi, pemantauan tumbuh kembang balita, hingga kolaborasi lintas sektor bersama puskesmas, TP PKK, serta organisasi masyarakat. Kinerja ini menjadi salah satu indikator keseriusan daerah dalam menurunkan angka stunting.

Penetapan Bombana sebagai daerah berkinerja baik dinilai semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam upaya menekan angka stunting secara berkelanjutan. Pemerintah pusat menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting bukan hanya program, tetapi menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia.

Hingga tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana telah melaksanakan berbagai strategi, salah satunya melalui intensifikasi pendataan gizi, penguatan posyandu, serta sinergi lintas sektor melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Data pemantauan kesehatan menunjukkan tren penurunan angka kasus balita stunting di beberapa kecamatan prioritas.

Upaya ini juga ditopang oleh kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan, DP3A, Dinas Ketahanan Pangan, hingga dukungan anggaran APBD dan Dana Desa yang diarahkan pada program gizi sensitif dan gizi spesifik.

Penilaian kinerja ini memberi dampak positif bagi daerah, karena menjadi dasar evaluasi dan rujukan dalam penyusunan kebijakan lanjutan. Pemerintah daerah diharapkan tetap menjaga komitmen serta meningkatkan kualitas program intervensi agar angka stunting semakin menurun.

Pemerintah pusat menyebut bahwa percepatan penurunan stunting merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional untuk menciptakan generasi emas sehat, unggul, dan berdaya saing. Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan program dengan baik akan diberi apresiasi dan dukungan berkelanjutan.

Penetapan Bombana di daftar daerah berkinerja baik menjadi bukti bahwa kerja kolaboratif pemerintah daerah bersama masyarakat telah menunjukkan hasil. Pemerintah daerah menegaskan akan terus memperkuat sinergi lintas sektor agar target penurunan stunting secara nasional dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring itu diikuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) masing-masing. Dari Bombana, rapat berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, dan dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K. serta sejumlah kepala dinas terkait yang berperan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun, di mana permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok biasanya meningkat.
“Daerah harus mengambil langkah cepat dan nyata untuk menekan laju inflasi, khususnya menjelang momen akhir tahun dan hari besar keagamaan,” ujar Tito.

Ia juga menekankan agar setiap kepala daerah bersama TPID rutin memantau harga pangan di pasar-pasar tradisional serta memastikan ketersediaan stok mencukupi. Tito mengingatkan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Rapat tersebut turut membahas perkembangan inflasi nasional per Oktober 2025, termasuk indeks harga konsumen, pergerakan harga pangan strategis, dan tren harga bahan pokok di berbagai daerah. Perum BULOG memaparkan langkah stabilisasi harga beras dan strategi menjaga pasokan di seluruh wilayah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Dari sisi penegakan hukum, Satgas Pangan Polri melaporkan hasil pantauan lapangan di berbagai daerah terkait distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, terutama beras, gula, dan minyak goreng. Kejaksaan Agung menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mencegah praktik penimbunan atau permainan harga di pasar.

Selain itu, TNI juga melaporkan perannya dalam mendukung program nasional di bidang ketahanan pangan, termasuk membantu distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil dan wilayah rawan bencana. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok dan memastikan masyarakat di seluruh wilayah tetap mendapat akses kebutuhan pokok.

Bupati Burhanuddin menyambut baik rapat koordinasi tersebut sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Menurutnya, upaya menekan inflasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama antara semua pihak.
“Pemkab Bombana berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh instansi terkait dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” kata Burhanuddin.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Bombana akan terus memperkuat peran TPID dalam pemantauan harga di pasar, memperlancar distribusi bahan pokok, serta melakukan langkah antisipatif terhadap potensi gejolak harga menjelang akhir tahun.

Rakor ini menjadi forum penting untuk menyamakan langkah antara pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Pemerintah pusat berharap seluruh daerah, termasuk Bombana, dapat memperkuat kerja sama lintas sektor guna menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga pangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Bupati Burhanuddin tegaskan komitmen Pemkab Bombana menjaga harga tetap stabil! Dalam Rakor Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, ia pastikan Bombana siap berperan aktif menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

Bombana, sulltranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mengikuti rapat koordinasi secara daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sabtu, 30 Agustus 2025, dari Ruang Rapat Masa Laro, Kantor Bupati Bombana.

Rapat ini diikuti serentak oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga unsur pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Mendampingi Wakil Bupati Bombana, hadir Penjabat Sekretaris Daerah, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., Asisten Setda, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama jajaran.

Agenda koordinasi nasional tersebut difokuskan pada langkah antisipasi menghadapi dinamika sosial politik yang kian meningkat, terutama terkait maraknya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah. Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan suasana kondusif di tengah masyarakat.

“Para kepala daerah harus benar-benar hadir di tengah rakyat. Jangan ada kegiatan yang justru menimbulkan kesan pemborosan. Saat ini yang dibutuhkan adalah rasa kebersamaan dan kepedulian,” kata Mendagri Tito.

Ia menekankan agar kepala daerah lebih selektif dalam menjalankan aktivitas. “Hindari pernyataan publik yang bisa menimbulkan persepsi negatif atau provokatif. Gunakan bahasa yang santun, simpatik, dan menenangkan masyarakat,” ujarnya.

Mendagri juga meminta agar program-program pro rakyat tetap menjadi prioritas. Ia menilai komunikasi sosial dan dialog terbuka perlu diperkuat sehingga aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dengan baik. “Kita perlu menjaga keseimbangan, memperkuat komunikasi, dan mengedepankan dialog dengan semua pihak,” tambahnya.

Selain itu, Tito meminta agar kepala daerah menunda sementara kunjungan ke luar negeri. Menurutnya, langkah itu menjadi wujud kepedulian sekaligus memastikan konsentrasi pemimpin daerah tetap terfokus menjaga stabilitas wilayah. Ia juga mendorong lahirnya berbagai kegiatan yang bisa menumbuhkan rasa persatuan, termasuk doa bersama yang diyakini mampu mempererat kebersamaan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri mengingatkan pentingnya sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kolaborasi dengan aparat keamanan, menurutnya, harus dilakukan secara tepat dan proporsional demi menjaga situasi tetap kondusif.

Merespons arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pusat. Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pihaknya bersama jajaran Forkopimda akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan keamanan, ketertiban, dan stabilitas di wilayah tetap terjaga.

“Bombana berkomitmen untuk melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. Kami akan terus menjaga suasana yang damai dan kondusif, karena itu merupakan kunci bagi masyarakat untuk tetap produktif dan sejahtera,” tutur Ahmad Yani.

Rapat koordinasi nasional ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mempertegas komitmen menjaga keutuhan sosial dan politik di daerah masing-masing. Kehadiran aktif Wakil Bupati Bombana dan jajaran menandai kesiapan pemerintah daerah dalam menerjemahkan arahan pusat ke langkah konkret di lapangan.

Bombana, sultranet.com – Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mengikuti rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri RI pada Sabtu dari Ruang Rapat Masa Laro, Kantor Bupati Bombana. Rapat tersebut juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., Asisten Setda, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta jajaran. Rapat berlangsung pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Rakor yang melibatkan seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, dan unsur pemerintah daerah se-Indonesia ini membahas situasi sosial dan politik terkini, terutama meningkatnya aktivitas unjuk rasa besar yang muncul di berbagai wilayah. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi agar stabilitas tetap terjaga.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pimpinan daerah dalam menjaga ketertiban dan suasana kondusif di tengah tingginya tensi sosial. “Kepala daerah harus mampu menjadi penyejuk di tengah masyarakat dan memastikan langkah-langkah pengamanan dilakukan secara tepat dan proporsional,” ujar Mendagri.

Tito juga memberikan sejumlah instruksi strategis kepada pemerintah daerah. Ia meminta kepala daerah menunda kegiatan seremonial yang dapat menimbulkan kesan pemborosan, serta menghindari aktivitas maupun pernyataan publik yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif. “Gunakan bahasa yang santun, simpatik, dan menenangkan. Kita harus memastikan masyarakat merasa didengarkan,” tegasnya.

Selain itu, Mendagri mendorong pemerintah daerah mengutamakan program-program yang pro rakyat, memperkuat dialog dengan berbagai pihak, serta memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik. Ia juga meminta kepala daerah meminimalisir kunjungan ke luar negeri di tengah situasi yang memerlukan fokus penuh dalam menjaga keamanan wilayah.

Instruksi lainnya adalah memperbanyak kegiatan yang menumbuhkan persatuan, termasuk doa bersama atau aktivitas sosial yang dapat mempererat hubungan antarwarga. Mendagri juga menekankan pentingnya sinergi Forkopimda dalam menciptakan stabilitas, khususnya melalui kerja sama dengan aparat keamanan secara profesional dan proporsional.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Wakil Bupati Ahmad Yani menyatakan mendukung penuh arahan Mendagri dan siap menguatkan koordinasi bersama Forkopimda. Langkah ini disebut penting untuk memastikan wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif di tengah dinamika sosial politik nasional.

Pemkab Bombana juga berkomitmen menjalankan instruksi pemerintah pusat secara menyeluruh, termasuk memperkuat komunikasi publik yang menenangkan, menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas, serta menjaga stabilitas daerah melalui pendekatan preventif dan kolaboratif.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Forum ini mengangkat tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” dengan tagline “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap”. Kegiatan berlangsung di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025), Kendari.

Rakornas dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya keselarasan regulasi di tingkat pusat dan daerah agar tidak menghambat arus investasi. “Produk hukum daerah harus menjadi instrumen yang mempermudah, bukan menghambat. Kita ingin setiap daerah menata regulasinya agar mendukung percepatan pembangunan,” ujar Mendagri.

Forum ini menjadi ruang konsolidasi nasional untuk menyeragamkan pemahaman terkait mekanisme pembentukan regulasi daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kepastian investasi. Pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat fungsi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai landasan kebijakan yang selaras dengan program strategis nasional, termasuk target Asta Cita Pemerintah Pusat.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyambut baik pelaksanaan Rakornas tersebut. Menurutnya, penyelarasan kebijakan hukum daerah menjadi kunci penting agar pelayanan investasi dapat berjalan lebih sederhana. “Kita ingin Bombana terus berkembang. Untuk itu, regulasi harus memberi ruang bagi pelaku usaha untuk bergerak dengan kepastian dan prosedur yang lebih jelas,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat harmonisasi regulasi sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah. “Dengan regulasi yang baik, kita bisa membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat,” tambahnya.

Rakornas tersebut dihadiri para menteri, gubernur, bupati dan wali kota, pimpinan DPRD, kepala biro hukum provinsi, pelaku usaha, asosiasi profesi, serta berbagai organisasi masyarakat. Kegiatan berjalan dinamis dengan sesi diskusi dan pemaparan teknis penyusunan produk hukum yang adaptif terhadap kebutuhan investasi.

Pemerintah melalui Kemendagri menegaskan bahwa percepatan layanan investasi harus ditopang oleh kapasitas regulasi daerah yang kuat dan responsif. Karena itu, Rakornas menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui kebijakan yang berpihak pada kemudahan berusaha.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Rakor ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra pada Senin, 5 Mei 2025.

Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini; Deputi III Kantor Staf Presiden, Edy Priyono; serta Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.

Pemprov Sultra diwakili oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, dan sejumlah OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa rakor mingguan ini menjadi sarana penting untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan inflasi daerah. Ia meminta pemerintah daerah lebih aktif dalam menangani laju inflasi, terutama di daerah-daerah yang mencatatkan angka tinggi.

“Kami berharap daerah-daerah dengan inflasi tinggi dapat memaparkan langkah-langkah yang sudah dilakukan dan kendala apa saja yang mereka hadapi,” ujar Tomsi.

Ia menambahkan bahwa pada minggu pertama Mei 2025, sejumlah harga komoditas pangan mengalami penurunan. “Bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam mengalami penurunan harga. Ini merupakan sinyal positif, namun upaya pengendalian tetap harus diperkuat,” kata Tomsi.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus menjalin koordinasi dengan BPS setempat, serta merencanakan penanaman komoditas strategis, terutama cabai rawit, untuk pengendalian inflasi jangka menengah. “Daerah harus aktif memantau harga, memperkuat cadangan pangan, dan bergerak cepat mengambil langkah konkret,” tegasnya.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menurut Tomsi, menjadi kunci keberhasilan dalam menekan inflasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, Bulog, hingga pelaku usaha di tingkat lokal.

Sementara itu, Deputi BPS Puji Ismartini menyampaikan bahwa inflasi pada April 2025 tercatat sebesar 1,17 persen secara bulanan (month-to-month) dan 1,95 persen secara tahunan (year-on-year). Menurutnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan kontribusi ketiga terbesar terhadap inflasi, yakni sebesar 0,02 persen.

“Komoditas penyumbang utama inflasi bulan April adalah bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, dan jeruk. Sedangkan cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras justru menahan laju inflasi,” jelas Puji.

Ia juga memaparkan data penurunan harga pada awal Mei 2025. “Harga bawang merah turun 6,11 persen, cabai merah turun 5,06 persen, dan cabai rawit turun signifikan sebesar 15,30 persen. Minyak goreng merek Minyakita juga turun 0,21 persen, dan gula pasir turun 0,08 persen,” sebutnya.

Dalam forum ini, setiap daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Rakor ini menjadi media strategis untuk mendiskusikan berbagai inisiatif kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat.

Pemerintah berharap, melalui rakor yang konsisten, setiap daerah dapat memperbaiki koordinasi antarinstansi dan menyusun langkah lebih terukur dalam menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok yang cenderung fluktuatif. Termasuk mendorong produktivitas pertanian lokal dan memperkuat sinergi antarsektor.

Rakor ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui peran aktif semua level pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok.

JAKARTA, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., bersama Wakil Gubernur terpilih, Ir. Hugua, menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Senin (17/2/2025). Pemeriksaan ini juga diikuti oleh 16 kepala daerah kabupaten/kota terpilih se-Sultra.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut sesuai dengan radiogram yang diterima dari Kemendagri. Sultra dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari kedua sesi ketiga, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.

“Pemeriksaan berlangsung dua hari, mulai Minggu hingga Senin, untuk seluruh kepala daerah terpilih di Indonesia. Sultra mendapatkan giliran di hari kedua, sesi ketiga,” kata Asrun Lio.

Ia menambahkan, setelah melakukan registrasi di depan ruangan Sasana Bhakti Praja, para kepala daerah terpilih diarahkan menuju Gedung F lantai tiga untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, mereka mengikuti proses pengambilan tanda pangkat sebagai bagian dari tahapan administrasi.

Gubernur Sultra terpilih, Andi Sumangerukka, yang didampingi Kepala Biro Umum Kemendagri, Asmawa Tosepu, menyatakan bahwa seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan lancar.

“Alhamdulillah, pemeriksaan kesehatan berjalan lancar. Semua sudah tertata dengan baik sesuai prosedur. Pemeriksaan meliputi cek dasar seperti gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Hasilnya semua normal,” ujarnya.

Pemeriksaan ini juga diikuti oleh 16 bupati/wali kota serta wakil bupati/wakil wali kota terpilih di Sultra, yakni:

1. Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
2. Konawe: H. Yusran Akbar, S.T dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
3. Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
4. Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
5. Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
6. Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
7. Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H
8. Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
9. Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T.
10. Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
11. Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
12. Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dan H. Jumarding, S.E.
13. Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
14. Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
15. Kota Kendari: Dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
16. Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E. dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc.

Pemeriksaan kesehatan ini merupakan tahapan penting sebelum pelantikan para kepala daerah terpilih yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

Jakarta, SultraNet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur terpilih Ir Hugua menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Senin (17/2/2025). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian tahapan administrasi sebelum pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Pemeriksaan ini juga diikuti oleh 16 pasangan kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

“Pemeriksaan dimulai sejak hari Minggu dan berlangsung dua hari untuk seluruh kepala daerah terpilih se-Indonesia. Sulawesi Tenggara mendapat jadwal pada hari kedua, sesi ketiga, yang dimulai pukul 13.00 WIB,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, saat dikonfirmasi secara terpisah.

Dijelaskan Asrun Lio, para kepala daerah terpilih terlebih dahulu menjalani proses registrasi di depan ruang Sasana Bhakti Praja. Selanjutnya, seluruh peserta diarahkan menuju Gedung F lantai 3 untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengambilan tanda pangkat jabatan.

Gubernur terpilih Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa seluruh proses pemeriksaan berlangsung lancar dan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Kemendagri. Ia mengapresiasi pelayanan yang diberikan dan menyatakan bahwa hasil pemeriksaannya dalam kondisi baik.

“Alhamdulillah, cek kesehatan hari ini berjalan lancar. Semua sudah terpola pelayanannya dan sesuai prosedur. Pemeriksaannya meliputi hal dasar seperti gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Alhamdulillah semua hasilnya normal,” ungkap Andi Sumangerukka kepada awak media.

Pemeriksaan kesehatan ini menjadi bagian dari tahapan penting sebelum pelantikan resmi kepala daerah terpilih. Selain pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, turut hadir 16 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari kabupaten/kota se-Sultra. Mereka adalah:

1. Kabupaten Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
2. Kabupaten Konawe: H. Yusran Akbar, S.T dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
3. Kabupaten Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
4. Kabupaten Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
5. Kabupaten Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
6. Kabupaten Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
7. Kabupaten Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H
8. Kabupaten Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
9. Kabupaten Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T
10. Kabupaten Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
11. Kabupaten Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
12. Kabupaten Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dan H. Jumarding, S.E
13. Kabupaten Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
14. Kabupaten Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
15. Kota Kendari: dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
16. Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc

Seluruh kepala daerah terpilih ini menjalani pemeriksaan sebagai syarat administratif menjelang pelantikan resmi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemeriksaan ini menjadi penegasan bahwa kepala daerah yang akan dilantik memiliki kondisi kesehatan yang layak untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Kepala Biro Umum Kemendagri, Asmawa Tosepu yang mendampingi jalannya pemeriksaan menyebutkan, seluruh proses berlangsung tertib dan lancar. Menurutnya, kesiapan fisik dan administrasi menjadi aspek penting dalam proses transisi pemerintahan di daerah.

“Pemeriksaan ini memastikan bahwa semua kepala daerah terpilih berada dalam kondisi prima dan siap mengemban amanah rakyat. Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas kepemimpinan di daerah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap seluruh proses hingga pelantikan kepala daerah berjalan lancar tanpa hambatan. Pemeriksaan kesehatan ini menjadi salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara resmi mengajukan usulan pengesahan dan pengangkatan gubernur serta wakil gubernur terpilih kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Fisik surat tersebut diantarkan langsung oleh Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, ke Jakarta pada hari ini. Sabtu (8/2/2025)

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menjelaskan bahwa meskipun surat fisik baru dikirim hari ini, usulan tersebut telah lebih dulu ter-input dalam sistem rekap data usul penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Kemendagri secara online pada Jumat (7/2/2025).

“Secara online, kita sudah mengusulkan sejak kemarin dan telah masuk dalam sistem Kemendagri. Hari ini, fisik suratnya diantar langsung oleh Ketua DPRD Sultra menggunakan penerbangan pertama dari Kendari ke Jakarta,” ujar Asrun Lio.

Menurutnya, meskipun pengiriman surat dilakukan di luar jam kerja, Kemendagri tetap menerima karena ini merupakan instruksi langsung dari Presiden dan bersifat segera.

Asrun Lio menambahkan bahwa Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., telah menginstruksikan agar setiap tahapan Pilkada di Sultra ditindaklanjuti dengan cepat dan serius, termasuk dalam pengusulan pengangkatan kepala daerah terpilih.

“Proses ini sudah dimulai sejak putusan Mahkamah Konstitusi pada 4-5 Februari 2025, yang menindaklanjuti Keputusan KPU Sultra Nomor 320 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilgub Sultra. Setelah putusan MK, KPU Sultra menerbitkan Keputusan Nomor 24 Tahun 2025 mengenai penetapan pasangan calon terpilih dan mengajukan surat usulan pelantikan ke DPRD Sultra,” jelasnya.

Berdasarkan surat usulan dari KPU Sultra tersebut, DPRD kemudian menggelar rapat paripurna yang melahirkan surat pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk diajukan ke Presiden melalui Kemendagri.

“Kami berharap, dengan langkah cepat yang diambil oleh Pemprov Sultra bersama KPU dan DPRD, proses ini bisa segera rampung sehingga hasil Pilkada dapat segera dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tenggara,” pungkas Asrun Lio.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) berskala nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama sejumlah menteri dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Rakor yang membahas peningkatan potensi bencana alam serta antisipasi lonjakan aktivitas masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini berlangsung secara virtual dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Pertemuan tersebut diikuti jajaran Pemkab Bombana dari Ruang Rapat Bupati Bombana, Senin (1/12/2025).

Rakor besar ini menjadi forum strategis untuk memastikan kesiapan pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika cuaca dan mobilitas masyarakat pada akhir tahun. Sejumlah isu utama yang menjadi sorotan antara lain potensi cuaca ekstrem, ancaman banjir dan tanah longsor, kesiapan transportasi, hingga kemungkinan meningkatnya harga bahan pangan akibat naiknya konsumsi masyarakat selama periode Nataru.

Turut hadir dalam Rakor tersebut perwakilan dinas terkait dari Bombana, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Badan Kesbangpol, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Syukri Kasim, S.IP., BPBD Bombana, Dinas Kesehatan, serta unsur lainnya yang berkaitan langsung dengan kesiapsiagaan daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi dua bencana besar dalam dua pekan terakhir, yakni banjir bandang dan longsor di Cilacap, serta peristiwa serupa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi alarm agar pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat manajemen kebencanaan.

“Indonesia telah mengalami banjir bandang dan longsor di beberapa wilayah dalam dua minggu terakhir. Ini harus menjadi perhatian serius bagi daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana,” ujar Tito dalam arahannya.

Selain itu, Tito menyoroti potensi lonjakan aktivitas masyarakat selama libur Nataru yang diprediksi terjadi pada moda transportasi darat, laut, dan udara. Menurutnya, arus mobilitas ini harus diantisipasi dengan memastikan kelancaran transportasi, kesiapan posko pengamanan, serta ketersediaan layanan publik yang memadai.

Persoalan peningkatan kebutuhan pangan juga menjadi perhatian Mendagri. Ia mengingatkan bahwa konsumsi masyarakat yang meningkat setiap akhir tahun dapat memicu kenaikan harga bahan pokok jika tidak diantisipasi dengan baik.

“Semua stakeholder pangan harus memastikan stok dan distribusi berjalan lancar untuk mencegah gejolak harga menjelang Nataru,” tegas Tito Karnavian.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi dinamika cuaca dan mobilitas akhir tahun. Pemkab Bombana berencana meningkatkan koordinasi lintas instansi, menyiapkan sarana prasarana penanganan darurat, serta mengoptimalkan fungsi pos pengamanan dan pemantauan di titik-titik rawan.

Pemkab Bombana juga menegaskan kesiapan untuk melakukan langkah-langkah antisipatif, baik dalam mitigasi bencana maupun penjagaan stabilitas harga pangan melalui sinergi dengan distributor, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan meningkatnya potensi cuaca ekstrem dan tingginya mobilitas masyarakat saat Nataru, Pemkab Bombana berharap seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas publik.