Jakarta, sultranet.com – Pemerintah mulai menggulirkan Program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kegiatan dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin, 14 Juli 2025.

“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/7).

Program ini menyasar keluarga yang masuk kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS—yakni keluarga miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan layak karena hambatan ekonomi. Meski sekolah negeri telah digratiskan, menurut Adita, banyak anak dari keluarga kurang mampu tetap tak bisa bersekolah karena tak sanggup membayar ongkos transportasi, membeli seragam, atau perlengkapan sekolah lainnya.

“Untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan. Jadi, walau sekolah tidak memungut biaya, tetap saja banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan,” kata Adita.

Berdasarkan data BPS (September 2024), jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen dari total populasi. Dari jumlah itu, sekitar 3,17 juta jiwa diklasifikasikan sebagai miskin ekstrem. Kondisi ini memperlihatkan tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kemiskinan berdampak luas pada pendidikan dan kesehatan, serta mempersempit peluang masyarakat untuk berkembang. Data BPS juga menunjukkan ketimpangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah atas antara kelompok ekonomi terbawah dan teratas. Pada kelompok rumah tangga kuintil 1 (pengeluaran terendah), APK jenjang SMA/SMK hanya mencapai 74,45 persen, jauh di bawah kuintil 5 yang mencapai 97,37 persen.

Selain itu, 19,20 persen anak usia 16–18 tahun tidak bersekolah. Tercatat sebanyak 730.703 lulusan SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK. Dari angka tersebut, 76 persen di antaranya mengaku berhenti sekolah karena alasan ekonomi. Sementara 8,7 persen lainnya terpaksa bekerja atau menghadapi tekanan sosial dalam keluarga.

“Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret atas masalah ini. Melalui sistem sekolah berasrama dan gratis, seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara,” jelas Adita.

Tak hanya membebaskan biaya pendidikan dan hidup, Sekolah Rakyat juga akan memberikan pelatihan keterampilan hidup serta pemetaan potensi dan minat siswa. Dengan bekal ini, lulusan diharapkan siap memasuki dunia kerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.

“Presiden Prabowo telah menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus dijalankan dengan cara yang benar dan tepat sasaran. Beliau ingin anak-anak ini tumbuh menjadi generasi yang kuat dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambah Adita.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia, sekaligus mengatasi akar kemiskinan struktural. Dengan konsep inklusif dan dukungan negara, anak-anak dari keluarga rentan kini memiliki peluang lebih adil untuk menata masa depan.

Bombana, sultranet.com – Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, mendapat suntikan dana sebesar Rp7,4 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk program penanganan kemiskinan ekstrem. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan difokuskan untuk membangun infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kebutuhan warga miskin.

Program ini dilaksanakan melalui Ditjen Cipta Karya, dengan PPK Perencanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pelaksana teknis. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana juga turut melakukan pendampingan dan pengawalan di lapangan melalui Bidang Cipta Karya.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Boco, ST., M.P.W., mengatakan bahwa kegiatan ini meliputi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), instalasi pengolahan air limbah (IPAL) individual untuk rumah penerima BSPS, pembangunan jalan lingkungan, dan saluran drainase.

“Tujuannya adalah agar masyarakat miskin ekstrem memiliki akses terhadap fasilitas dasar yang layak, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Sofian, Rabu (18/6/2025).

Pendampingan oleh PUPR Bombana, kata Sofian, bertujuan memastikan kelancaran pelaksanaan teknis di lapangan serta mengawal program ini agar benar-benar tepat sasaran.

Kabid Cipta Karya, Semuel Kadmaerubun, ST., M.PWK., menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif antarinstansi menjadi kunci kesuksesan program ini.

“Pemerintah daerah, balai, dan kementerian harus saling mendukung agar hasilnya maksimal dan bermanfaat langsung bagi warga,” jelas Semuel.

Ketua Tim Survei, Ir. Abdul Syawal, ST., menekankan pentingnya akurasi data dan kondisi eksisting dalam perencanaan kegiatan. Menurutnya, survei awal ini dilakukan untuk memastikan bahwa intervensi infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan data yang digunakan valid dan setiap rencana sesuai kondisi di lapangan,” kata Abdul Syawal.

Desa Tampabulu dipilih karena termasuk dalam wilayah prioritas nasional penanganan kemiskinan ekstrem. Melalui program ini, pemerintah berharap kualitas hidup masyarakat meningkat, terutama dalam hal akses air bersih, sanitasi, dan mobilitas lingkungan.

PUPR Bombana berkomitmen untuk terus terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan hingga pekerjaan fisik rampung sesuai target yang ditetapkan.