Kendari, SultraNET. | Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si. menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), para bupati/walikota, serta akademisi dalam rangka “Mewujudkan Sultra Maju dan Sejahtera” berbasis data di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Jumat, 29 September 2023.

Pejabat Gubernur Sultra Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. dalam acara tersebut memberikan arahan dan menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) se-Sultra agar mengadopsi Program Desa Presisi (DDP) sebagaimana telah dilakukan Pemda Kabupaten Kolaka Utara (Kolut). Saat ini implementasi Data Desa Presisi telah diterapkan pada delapan Desa di Kabupaten Kolaka Utara, salah satunya di Kecamatan Watunohu.

“Saya harap semua Kabupaten dan Kota di Sultra bisa mengadopsi DDP, karena manfaatnya sangat besar bagi pembangunan,” kata Pj. Gubernur Sultra.

DDP dianggap sebagai inovasi yang dapat membantu perencanaan yang lebih rinci, bahkan hingga tingkat konstruksi rumah dan informasi tentang kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi. Harapannya adalah bahwa Kolaka Utara dapat memulai langkah awal dalam menyediakan data yang valid, akurat, dan terkini.

Selanjutnya, Pj Gubernur Sultra meminta dukungan dari DPRD Sultra agar formulasi DDP masuk dalam agenda Prolegda prioritas 2023, sehingga dapat berkelanjutan.

Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Sofyan Sjaf yang diundang sebagai ahli menjelaskan bahwa data presisi merupakan sebuah cara baru dalam dalam pengelolaan data.

“Data desa presisi untuk menjawab lima aspek kesejahteraan rakyat. Dalam konteks big data inilah kemudian kita mendorong ada metodologi baru. Metodologi baru inilah yang harus dilakukan oleh rakyat supaya murah, efisien dan efektif,” jelasnya.

Kendari, SultraNET. | Pj. Bupati Buton Drs. La Ode Mustari, M.Si. menghadiri secara langsung penutupan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) 2023 di Auditorium Mokodompit, Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Selasa 26 September 2023.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJIKP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kuantitas kekayaan intelektual nasional.

Hadir dalam acara tersebut Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen, S.H., M.H., Forkopimda Prov. Sultra, Rektor UHO yang diwakili Wakil Rektor III Dr. Nur Arafah, SP, MSi para kepala daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya Dirjen DJIKP, mengapresiasi program MIC karena permintaan pencatatan kekayaan intelektual tahun ini secara nasional meningkat dari tahun sebelumnya.

“Saya sangat mengapresiasi MIC yang telah dilaksanakan di seluruh Indonesia karena secara langsung memberikan dampak positif terhadap kenaikan permohonan Kl dari dalam negeri menjadi 165.258 permohonan atau 17,92 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Saya optimis angka ini masih akan tumbuh di sisa Tahun 2023,” jelasnya.

Program MIC yang telah digelar di 33 provinsi selama 42 kali selama 2023 ini juga telah memberikan dampak bagi peserta kegiatan yang berjumlah sebanyak 13.976 orang yang merasakan manfaat dari pendampingan dan konsultasi KI.

Tidak hanya itu, terdapat penambahan 458 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang tercatat pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Komunal saat dan setelah pelaksanaan MIC.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah provinsi, Kantor Wilayah Kemenkumham serta stakeholder Kl lainnya di seluruh Indonesja karena dampak positif serta capaian besar dari pelaksanaan MIC dan program DJKI lainnya di tahun 2023 dapat terlaksana berkat sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan KI dengan Kementerian Hukum dan HAM,”ujarnya.

Terakhir, Min mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengimplementasikan program BBI (Bangga Buatan Indonesia) yang sejalan dengan Tahun 2023 sebagai Tahun Merek.

Sejalan dengan hal tersebut Pj. Gubernur Sultra menerangkan saat ini pemerintah daerah melakukan perencanaan yang matang dalam program pembangunan dan menyediakan anggaran yang cukup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung perlindungan kekayaan intelektual di Bumi Anoa.

“Ketika kita menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual, kita memberi sayap kepada imajinasi untuk terus mencipta dan berinovasi, menghasilkan karya-karya yang menginspirasi dan memajukan umat manusia,” pungkas Andap.

Mobile IP Clinic ini akan terus berlanjut di 2024 sebagai wujud nyata Kemenkumham melalui DJKI dan Kantor Wilayah hadir ditengah Masyarakat menyentuh lebih banyak daerah yang belum terjangkau dan masih menyimpan berbagai potensi kekayaan intelektual lainnya, sehingga akan semakin banyak karya anak bangsa yang terlindungi.

 (KominfoButon / Akbar Haiqal Hat)

Kendari, SultraNET. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara (Kadis Kominfo Sultra), Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd.,MM membuka Workshop Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktori Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah selama 2 (dua) hari mulai tanggal 26-27 September 2023 bertempat di Hotel Claro Kendari, Selasa, (26/9/2023).

Hadir dalam Workshop tersebut Agung Basuki Ketua Tim Pusat Data Nasional Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Bambang Dwi Anggono Direktur Layanan Aplikasi Pemerintah, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan SPBE, Direktur Keamanan Sumber, Kadis Kominfo Kolaka, Kadis Kominfo Konsel, Kadis Kominfo Muna Barat, Perwakilan Kadis Kominfo Kab/Kota se-Sultra, Kabid Aptika Prov. Sultra, Pranata Komputer Ahli Muda dan Pranata Humas Kominfo Sultra, serta hadir juga secara virtual

Sambutan Ketua Tim Pusat Data Nasional bertugas Direktorat  Pelayanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Agung Basuki, salah satu tugas yang diamanatkan oleh Presiden melalui Pepres no. 95 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik kepada Kemenkominfo khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah sebagai peran regulator dan fasilitator dalam mengimplementasikan sistem pemerintah berbasis elektronik

Lanjut, Workshop Infrastruktur SPBE khususnya kita akan mengenalkan infrastruktur SPBE berupa pelayanan berbasis Cloud Computing atau komputasi awan sebagai fasilitas infrastruktur untuk seluruh pemerintah baik pusat, provinsi, kab/kota untuk seluruh satuan kerja

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sekarang istilahnya menjadi kebutuhan pokok, sekarang era transformasi digital tanpa ada fasilitas TIK penerapan dan pengembangan TIK maka pengembangan setiap wilayah, Provinsi, Kab/Kota baik pusat akan kalah untuk bersaing semua sudah serba digital.

Kebutuhan TIK dalam transportasi digital memang tidak hanya menjadi salah satu kunci sukses dalam tranformasi digital kami melihat 3 (tiga) pilar besarnya yaitu: regulasi kebijakan, Infrastruktur dan SDM

Sambutan Kadis Kominfo Sultra,  menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam rangka membangun transformasi digital di Sulawesi Tenggara, sebagai bentuk  komitmen kita bersama guna mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik dalam kinerja yang baik

Untuk diketahui bersama pusat data nasional merupakan percepatan transformasi digital dalam merujuk pada amanat Pepres no.95 tahun 2018 tentang SPBE. Kemudian Pj. Gubernur Sultra melakukan percepatan SPBE sudah mengimplementasikan salah satu aplikasi Kemenkumham Sisumaker kita akan meloncing dalam waktu dekat akan menghadirkan 17 Kab/Kota se-Sultra

Dalam melakukan percepatan transformasi digital tersebut tentu pemanfaatan TIK dan penyelenggaraan pusat data nasional akan memberikan informasi dan mendukung data center bagi Kementerian dan daerah. Maka diperlukan pemahaman layanan pusat data nasional, melalui penyedia pusat data nasional di harapkan konsolinasi layanan dan data pemerintah dapat berlangsung lebih awal kebijakan ini akan mendorong efisiensi belajar pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan terwujudnya satu data Indonesia. Tutupnya (KInfo)

Kendari, SultraNET. | Bupati Konawe Utara (Konut), H. Ruksamin menjadi pembicara dalam seminar serantau terkait isu kemasyarakatan, di Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Rabu (20/9/2023)

Kegiatan yang diinisiasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UHO Kendari ini mengangkat tema, transformasi inovasi meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat di era society 5.0.

Selain menghadikan Bupati Konut sebagai pembicara, juga menghadirkan Direktur IPSAS Malaysia, Haslinda Abdullah, Rektor Universitas Abulyatama Aceh, Agung Efriyo dan Rektor Universitas Teuku Umar, Ishak Hasan.

Dalam pemaparannya, Ruksamin memperkenalkan nilai-nilai adat Kabupaten Konawe Utara (Konut) yakni Konasara kepada para hadirin, dimana beberapa diantaranya berasal dari mancanegara.

Dalam momen tersebut Bupati Konut H. Ruksamin juga memberikan cendramata Konasara yang merupakan simbolisasi dari Kabupaten Konut kepada pembicara lainnya, seperti Rektor UHO Kendari, Muhammad Zamrun Firihu dan Dekan Fisip UHO Kendari, Eka Suaib.

“Alhamdulillah, saya bersyukur bisa diundang dalam seminar mengenai masalah isu-isu serantau. Begitu bersyukurnya saya di momen ini, kita bisa pertama sejajar dengan para profesor, rektor-rektor semua. Itu suatu kebanggaan,” kata Ruksamin saat ditemui usai menjadi pembicara dalam seminar tersebut.

Ruksamin mengatakan, bahwa dalam giat tersebut ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memperkenalkan nilai-nilai adat dari Kabupaten Konut.

“Saya juga tidak lupa bahwa nilai-nilai adat yang dari Konawe Utara yang saya titip sudah sampai di Malaysia, Konasara itu sudah sampai disana, saya bagikan kepada mereka semua sekaligus saya sampaikan pesannya Konasara apa,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor UHO Kendari, Muhammad Zamrun Firihu mengatakan, seminar tersebut membahas tentang isu-isu komunitas terkait kesejahteraan di Indonesia maupun Malaysia.

“Tujuannya agar wawasan mahasiswa dan pola pikirnya bisa segera terbuka untuk melihat pendidikan dan dunia penelitian, melalui informasi yang diberikan dari berbagai narasumber yang berasal dari Indonesia maupun Malaysia,” pungkasnya.

Sementara itu, Dekan Fisip UHO Kendari, Eka Suaib mengatakan, tindak lanjut dari kegiatan seminar ini yakni melakukan pertemuan di Universitas Putra Malaysia, sebagai kelanjutan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun ini.

Diungkapkan, pada 22 September 2023 mendatang, akan ada kolaborasi pengabdian internasional antara beberapa perguruan tinggi Indonesia dan perguruan tinggi Malaysia.

“Untuk lokasi pengabdian internasionalnya berada di Tapulaga,” katanya.

Pengabdian internasional ini akan membahas terkait pembangunan pariwisata, karena berdasarkan hasil diskusi, kekayaan SDM itu tidak bisa diandalkan untuk kemajuan pembangunan, namun harus didorong dengan pembangunan pariwisatanya.

“Kita mendorong masyarakat agar masyarakat yang berada di dalam kawasan pariwisata, dapat berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata, sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik,” tutupnya (S)

Kendari, SultraNET. | Bupati Konawe Utara (Konut), Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng, menuai pujian dari ektor Universitas Teuku Umar, Ishak Ashan saat menjadi pembicara pada kegiatan yang di inisiasi oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Rabu (20/09/2023).

Kegiatan tersebut juga menghadirkan Direktur IPSAS Malaysia yakni Haslinda Abdullah, Rektor Universitas Abulyatama Aceh Agung Efriyo dan Rektor Universitas Teuku Umar, Ishak Ashan, yang seluruhnya berkumpul dalam seminar serantau terkait isu kemasyarakatan, dengan mengangkat tema, transformasi inovasi meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat di era society 5.0.

Saat menjadi pembicara H. Ruksamin turut memperkenalkan nilai-nilai adat dari Kabupaten Konut berupa Konasara yang telah diperkenalkan hingga ke mancanegara.

“Alhamdulillah, saya bersyukur bisa diundang dalam seminar mengenai masalah isu-isu Serantau. Begitu bersyukurnya saya di momen ini, kita bisa duduk bersama dengan para profesor, rektor-rektor semua. Itu suatu kebanggaan,” ungkap H. Ruksamin

“Saya juga tidak lupa bahwa nilai-nilai adat yang dari Konawe Utara yang saya titip sudah sampai di Malaysia, Konasara itu sudah sampai disana, saya bagikan kepada mereka semua sekaligus saya sampaikan pesannya Konasara apa,” ujarnya.

Sebagai pimpinan tertinggi di Konawe Utara, H. Ruksamin berharap dengan adanya forum seperti ini, selain dapat mengenalkan budaya di Konawe Utara, juga dapat meningkatkan minat masyarakat luar untuk datang langsung melihat kekayaan budaya dan pariwisata yang dimiliki Konawe Utara.

Sementara itu, Rektor Teuku Umar, Dr. Ishak Ashan saat menjadi pembicara memberikan pujian Kepada Bupati Konawe Utara 2 Periode H. Ruksamin.

“ Pak Bupati Konut Ruksamin ini adalah bupati yang sangat berenergik,” ungkapnya.

Bukan tanpa alasan Dr. Ishak Ashan memberikan pujian kepada Bupati Konut Ruksamin. Pasalnya, dalam menyajikan paparan materi yang ia bawakan, Ruksamin begitu menggebu-nggebu dan sangat detail menjelaskan mengenai paradoks yang sedang dihadapi Sultra, Indonesia dan dunia pada umumnya di tahun-tahun yang akan datang.

Selanjutnya dalam momen tersebut Bupati Konut H. Ruksamin juga memberikan cendramata Konasara yang merupakan simbolisasi dari Kabupaten Konut kepada pembicara lainnya, diantaranya Rektor UHO Kendari, Muhammad Zamrun Firihu dan Dekan Fisip UHO Kendari, Eka Suaib. (S)

Kendari, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) mengadakan Kegiatan Konsultasi Publik I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Wilayah Perencanaan (WP) Angata dan Laonti yang dibuka secara langsung oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. H. Amran Aras, M.MPub didampingi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Konawe Selatan, Ir. Armansyah dan Kepala Dinas PUTR, pada Selasa (19/9) di Aula Sakinah Syahid Azizah Syariah Hotel.

Dalam sambutannya, Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. H. Amran Aras menjelaskan terpilihnya Konawe Selatan untuk menerima bantuan teknis penyusunan RDTR Kec. Laonti dan Angata karena Kabupaten Konawe Selatan adalah daerah dengan potensi investasi tertinggi.

“seperti kita ketahui bersama potensi investasi di Kec. Laonti adalah sektor pertambangan dan potensi investasi di Kec. Angata adalah perkebunan dan pertanian.” ungkapnya

Menurutnya, dengan adanya Konsultasi Publik ini dalam rangka untuk penyusunan rencana secara detil menyangkut tata ruang wilayah yang nantinya menjadi acuan dalam memanfaatkan tata ruang yang ada agar investasi tumbuh di Konawe Selatan Khususnya Kec. Angata dan Laonti.

“Dengan adanya kegiatan ini menjadi acuan bagi kecamatan dalam rangka memanfaatkan tata ruang, karena kita ingin investasi tumbuh kemudian ekonomi Masyarakat juga tumbuh dan kesejahteraan Masyarakat berjalan dengan baik.” ucap Amran.

Sementara itu, Kadis PUTR Askar, ST., M.Si. mengatakan bahwa kegiatan merupakan bantuan teknis dari Kementerian ATR. Terkait kegiatan ini adalah turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pada dua wilayah ini apa saja yang sedang dilaksanakan dan apa akan dilaksanakan kedepannya. Tentunya hal ini berkaitan dengan inventasi kedepan di Kab. Konawe Selatan.

“Dengan adanya kegiatan ini merupakan memudahkan investor yang akan masuk ke wilayah Konawe Selatan” ucap Askar.

Diakhir sambutan, ia berharap bantuan teknis penyusunan rdtr laonti dan angata dapat terintegrasi dengan sistem perijinan terpadu atau online single submission (oss) yang nantinya akan mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi wilayah dan daya saing kawasan. (KominfoKonsel)

Kendari, SultraNET. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara (Kadis Kominfo Sultra), Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.Si dan bersama Tim Penilai kompetensi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Prov. Sultra melakukan penilaian di KIM Graha Asri Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Senin, 18 September 2023.

Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Penilaian KIM tingkat Prov. Sultra, Sekdis Kominfo Sultra, Kabid IKP Sultra, Kabid Data Center Sultra, Pranata Humas Sultra, Pranata Komputer Sultra, Kadis Kominfo Kota Kendari, Sekdis Kominfo Kota Kendari, Lurah Watulondo, Mewakili Camat Puuwatu dan pejabat terkait

Sebelum memulai kegiatan tersebut Tim menyaksikan persembahan tarian mondotambe dari anak-anak dari TK. Graha Asri dan pengalungan kain Sultra oleh salah satu anak dari TK. Graha Asri kepada Kadis Kominfo Sultra sebagai tanda Selamat Datang

Sambutan Kadis Kominfo Kota Kendari, Nisnawati, menyampaikan bahwa dalam rangka kegiatan penilaian KIM tingkat Prov. Sultra tahun 2023, selaku Kadis Kominfo Kota Kendari sebagai mitra KIM Graha Asri Kec. Puuwatu kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tim penilai yang telah hadir didampingi Kadis Kominfo Prov. Sultra, semoga mudah-mudahan Kota Kendari keluar menjadi Juara 1

Lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo RI nomor 08 tahun 2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga Komunikasi Sosial mengatakan bahwa Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok jenis lainnya adalah kelompok yang di bentuk dari masyarakat yang secara mandiri dan kreatif, melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah

Ia melaporkan kepada Tim bahwa di Kota Kendari sejak tahun 2017 sudah terbentuk sebanyak 10 KIM yang terletak di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kec. Puuwatu dan Kec. Nambo dan KIM Graha Asri Kec. Puuwatu terpilih mewakili Kota Kendari dalam kompetisi tingkat Prov. Sultra tentu sudah melalui proses penilaian antara  10 KIM yang dinilai bahwa KIM Graha Asri ini layak untuk mewakili Pemerintah Kota Kendari, sehingga nantinya bisa mewakili Prov. Sultra, sekiranya ditunjuk perwakilan dari Prov. Sultra. kata Kadis Kominfo Kota Kendari

“Saya juga memberikan apresiasi kepada seluruh Tim Graha Asri yang begitu antusias dalam membantu Pemerintah Kota Kendari melakukan penyebaran informasi dan pembinaan kemasyarakatan agar bijak dalam berkomunikasi dalam mengembangkan usaha UMKM sehingga potensi lokal bisa memiliki nilai ekonomi. Saya sangat berharap kegiatan bisa dilakukan setiap tahunnya, sehingga bisa memberikan motivasi bagi kelompok KIM yang ada  untuk memperkuat keberadaan mereka sebagai mitra Pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah” ungkap Nisnawati

Sambutan Ketua Tim Kompetisi diwakili Kadis Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM, bahwa baru tahun ini kompetisi KIM dilaksanakan sehingga teman Tim Sekretariat sudah mendata 5 (lima) Kab/Kota yang siap secara administrasi dalam melakukan penilaian yaitu Kota Kendari, Kota Bau-bau, Konawe, Koltim dan Kolaka dari 17 Kab/Kota. KIM juga sebetulnya sebagai garda terdepan untuk memberikan informasi kepada pemerintah dan  masyarakat serta dibuka secara resmi penilaian KIM tingkat Prov. Sultra di KIM Graha Asri

Dilanjutkan dengan prestasi dan paparan dari Ketua Kim Graha Asri yang disaksikan langsung Tim penilai tingkat Prov. Sultra, Sekretariat Kominfo Sultra dan pejabat terkait sehingga yang akan dinilai dari  UMKM, Pariwisata, Pertanian yang terdiri dari perkebunan, perikanan dan peternakan. Selesai paparan para tim penilai akan mengajukan pertanyaan kepada pengurus atau KIM Graha Asri Watulondo

Kemudian, para tim penilai dan pejabat terkait akan mengunjungi pabrik kue baruasa yang beralamat lorong dangga no.7 (sebelum membiri puuwatu kota Kendari, Sulawesi Tenggara) melihat produksi pembuatan kue baruasa. Tutupnya (KInfo)

Kendari, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai sukses mengendalikan inflasi di daerahnya sehingga Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia mengumumkan bahwa daerah yang dipimpin Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng sebagai bupati itu mendapatkan Insentif Fiskal sebesar Rp 9.769.785.000.

Pemberian insentif fiskal itu termuat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 336 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Kedua Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pengumuman disampaikan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia saat melaksanakan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan melalui zoom meeting bersama Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Senin (18/9/2023)

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Dalam Negeri mengumumkan ada beberapa daerah yang dinilai baik dalam penanganan inflasi, salah satu nya Kabupaten Konawe Utara.

Dibawah kepemimpinan Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng, Konawe Utara hadir dengan berbagai macam program diantaranya P2KP dan Pasar Murah berhasil mengintervensi harga bahan pangan di Konut sehingga dapat terhindar dari inflasi.

H. Ruksamin selaku pimpinan tertinggi di Konawe Utara mengaku bangga dengan capaian ini dan akan menjadikan pengahargaan ini sebagai pelecut untuk terus berbuat dalam memberikan pelayanan terbaik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Konawe Utara.

“Penghargaan ini sebagai pelecut untuk terus berbuat dalam memberikan pelayanan terbaik dan kesejahteraan bagi masyarakat Konawe Utara,” tegas Bupati Konut dua periode itu.

Untuk diketahui, Konawe Utara merupakan 1 dari 30 Kabupaten Kota dari seluruh Indonesia yang menerima Insentif Fiskal dari Kemetrian Keuangan. (S)

Kendari, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) RDTR Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.

Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Buton, Drs. La Ode Muhidin Mahmud ketika mewakili Pj. Bupati Buton saat menghadiri Kegiatan Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) RDTR Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton mengatakan pelaksanaan konsultasi publik merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan sebelum perumusan rancangan akhir dokumen RDTR dan KLHS. Kamis 14 September 2023.

Kegiatan konsultasi publik 1 rencana detail tata ruang (RDTR) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) saat ini adalah rangkaian lanjutan kegiatan penandatanganan pakta integritas kegiatan bantuan teknis pelaksanaan penyusunan RDTR melalui anggaran pendapatan dan belanja tambahan bagian anggaran bendahara umum negara ( APBT BA BUN) tahun 2023 pada bulan Agustus lalu.

Selain itu telah di adakan FGD pertama tentang penyepakatan delineasi wilayah perencanaan dan penjaringan isu pembangunan berkelanjutan RDTR kecamatan Lasalimu Selatan.

“Buton adalah salah satu daerah yang menjadi prioritas perhatian pemerintah pusat karena memiliki banyak potensi diantaranya kelautan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata serta aspal alam terbesar di dunia,” ungkap Asisten III.

Lebih lanjut dikatakan ketersediaan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) sangat bermanfaat untuk mendukung kepastian investasi dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Buton dan akan sangat membantu percepatan perizinan dengan tersedianya dokumen RDTR yang terintegrasi ke dalam sistem online single submission (OSS).

Asisten III berharap pada acara konsultasi publik ini menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku  kepentingan dalam rangka penyempurnaan RDTR dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.

Sementara itu, Reny Windyawati, S.T., M.Sc. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II tampil sebagai pembicara. “Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota,” katanya.

Turut hadir dalam acara ini, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang daerah wilayah II, Kepala OPD lingkup terkait, Camat, Lurah, Kepala Desa, Dan Peserta lainnya.