Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar Pelayanan KB Serentak Gratis (PANTAU KB) sebagai upaya memperluas akses layanan kontrasepsi bagi masyarakat, khususnya pasangan usia subur di wilayah prioritas dengan angka kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) masih tinggi. Kegiatan ini berlangsung di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bombana pada 9–15 Februari 2026, dengan pelayanan aktif dilaksanakan hingga Sabtu (14/02/2026).

Program pelayanan ini merupakan bagian dari langkah percepatan peningkatan cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) modern di Bombana, sekaligus memperkuat upaya pemerintah daerah dalam membangun keluarga sehat, terencana, dan sejahtera.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, dr. H. Sunandar, MM.Kes, mengatakan bahwa kegiatan pelayanan KB serentak gratis ini dirancang untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses kontrasepsi yang mudah, aman, dan berkualitas.

“Melalui Pelayanan KB Serentak Gratis ini, kami ingin memastikan masyarakat, terutama pasangan usia subur di wilayah prioritas, memperoleh pelayanan kontrasepsi secara gratis dengan metode yang efektif dan jangka panjang seperti implan dan IUD,” kata Sunandar.

Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan medis, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang baik.

“Program ini bukan sekadar pelayanan kontrasepsi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga yang terarah demi terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPPKB Kabupaten Bombana, Irna Rochatiningrum, STP., MM, menambahkan bahwa kegiatan ini menargetkan percepatan peningkatan kesertaan KB modern di seluruh wilayah Bombana.

“Fokus utama kami adalah mempercepat penurunan angka unmet need atau kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi, sekaligus memperluas jangkauan layanan bagi pasangan usia subur, termasuk pemenuhan kebutuhan KB pasca-persalinan,” kata Irna.

Pelaksanaan pelayanan dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Seluruh prosedur pelayanan kontrasepsi dilaksanakan sesuai standar medis dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan bagi setiap akseptor.

Selama kegiatan berlangsung, antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi. Banyak pasangan usia subur memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan layanan KB secara gratis, sekaligus berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan.

Selain pemasangan alat kontrasepsi, petugas kesehatan juga memberikan edukasi serta konseling kepada peserta mengenai manfaat program KB, pentingnya pengaturan jarak kelahiran, serta dampaknya terhadap kesehatan ibu dan anak.

Pendekatan edukatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang matang, sehingga keluarga dapat tumbuh lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas.

Melalui program PANTAU KB, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap cakupan peserta KB aktif dapat terus meningkat. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkelanjutan di daerah.

Pemerintah daerah menilai, pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB yang efektif tidak hanya berdampak pada kesehatan keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara lebih luas.

Dengan pelayanan yang terus diperluas dan pendekatan edukasi yang berkelanjutan, program ini diharapkan mampu menekan angka unmet need di Kabupaten Bombana serta memperkuat fondasi keluarga sehat sejak dini.

Bombana, sultranet.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang digelar di Kantor Camat Rarowatu Utara, Kamis (6/11/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para kader Posyandu dari berbagai desa dan kelurahan di wilayah setempat.

Dalam sambutannya, Hj. Fatmawati menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis pemberdayaan. Ia menyebut, Posyandu telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat serta berfungsi penting dalam memperkuat upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.

“Posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga ruang gotong royong masyarakat untuk menjaga kualitas hidup. Di sinilah peran kader menjadi ujung tombak dalam membangun kesadaran dan kemandirian warga di bidang kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Posyandu kini memiliki peran yang lebih luas seiring pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Enam SPM tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Dengan penerapan standar ini, pelayanan dasar diharapkan dapat berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Menurut Hj. Fatmawati, perubahan regulasi sebagaimana tertuang dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pelayanan berbasis siklus kehidupan. “Pelayanan kesehatan harus menyentuh seluruh tahap kehidupan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Itulah esensi dari pendekatan siklus hidup yang kita dorong,” jelasnya.

Ia juga menyoroti dua perubahan penting dalam tata kelola Posyandu, yakni pelestarian Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta peralihan fungsi Pokjanal Posyandu menjadi Tim Pembina Posyandu. Perubahan ini, kata dia, menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kemandirian Posyandu.

“Tanggung jawab terhadap Posyandu bukan hanya di tangan tenaga kesehatan. Semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, TP PKK, hingga masyarakat harus terlibat aktif dalam menjaga keberlanjutan Posyandu,” tegasnya.

Menutup kegiatan tersebut, Hj. Fatmawati menyampaikan pesan dari Ketua TP PKK sekaligus Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Andi Sumangerukka. Ia mengimbau agar segera dilakukan pendataan rumah tangga yang belum memiliki jamban sehat sebagai langkah konkrit dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, ia juga mendorong agar program Gerobak Dasyat (Gerakan Olah Makanan dan Edukasi Gizi Masyarakat) terus dijalankan secara konsisten sehingga manfaatnya semakin luas.

Selain membuka kegiatan sosialisasi, Hj. Fatmawati yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana melakukan penyematan pin kader Posyandu dan menyerahkan sertifikat kepada peserta Orientasi Keterampilan Dasar Kader Posyandu. Penyerahan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan semangat para kader dalam meningkatkan pelayanan di tingkat desa dan kelurahan.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyerahkan buku “Percakapan Kader dalam Kunjungan Rumah” kepada perwakilan kader Posyandu. Buku tersebut berfungsi sebagai panduan komunikasi dan edukasi yang memudahkan kader dalam memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari para peserta yang berharap agar kegiatan serupa terus dilakukan secara berkelanjutan. Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TP PKK berkomitmen memperkuat peran Posyandu sebagai pilar pelayanan dasar masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, Bombana diharapkan dapat menjadi daerah yang sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui penguatan pelayanan dasar berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting melalui Zoom Meeting Konsolidasi dan Penguatan Tim Pengendali Genting (TPG) yang digelar serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan ini diikuti berbagai perangkat daerah, mulai dari DPPKB, Bappeda, Dinas Kesehatan, PMD, RSUD hingga Inspektorat, dan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (28/08/2025).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang turut hadir, menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menurunkan angka stunting secara terukur. “Upaya ini membutuhkan sinergi kuat antarinstansi. Semua pihak harus terlibat aktif dan memiliki semangat yang sama dalam penanganan masalah ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa partisipasi orang tua asuh dalam intervensi keluarga berisiko stunting berperan besar, terutama dalam pemberian nutrisi dan edukasi secara berkelanjutan.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si., menyebut konsolidasi TPG sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi di lapangan. “Dengan forum ini, kita berharap pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya. Ia meminta seluruh stakeholder mengusulkan program yang telah ada dalam APBD untuk diintegrasikan agar intervensi stunting dapat dimaksimalkan dalam perubahan anggaran.

Ia juga memaparkan berbagai kontribusi perangkat daerah, termasuk program Bina Keluarga Balita (BKB) serta Rencana Aksi Keluarga yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Sementara Dinas Kesehatan disebut memperkuat intervensi gizi spesifik melalui pemberian makanan tambahan dan peningkatan layanan Posyandu.

Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin, SE., menyoroti pentingnya penggunaan data Posyandu sebagai dasar penetapan sasaran intervensi. “Data Posyandu lebih aktual dan berbasis lapangan sehingga mampu menggambarkan kondisi balita secara riil. Pendekatan ini strategis untuk memastikan intervensi tepat sasaran,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, TPG juga membahas evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI), termasuk penguatan data, intervensi spesifik dan sensitif, serta pemantauan berkala di wilayah.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai upaya mewujudkan generasi Bombana yang sehat, kuat dan berkualitas di masa depan.

Konawe, Sultranet.com – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Arinta Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Konawe pada Sabtu, 24 Mei 2024. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan dalam pelaksanaan enam layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Posyandu, sekaligus menyerap aspirasi langsung dari masyarakat desa.

Dalam lawatannya, Arinta menegaskan bahwa Posyandu kini tak lagi sekadar tempat layanan kesehatan dasar, tetapi telah berkembang menjadi pusat pembinaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa. “Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah langkah nyata untuk memberikan pembinaan langsung kepada para kader agar kualitas pelayanan benar-benar meningkat,” ujarnya.

Enam layanan dasar yang menjadi fokus pembinaan meliputi kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan usia produktif dan lanjut usia.

Kegiatan diawali di Posyandu Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, lalu dilanjutkan ke Posyandu Desa Kasumeia, Kecamatan Onembute. Mengusung tema “Posyandu Anak Bangsa”, kegiatan ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa.

Arinta menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Konawe dan partisipasi aktif kader Posyandu. Ia juga menekankan pentingnya data yang akurat di Posyandu sebagai dasar perencanaan pembangunan. “Data yang valid adalah fondasi pembangunan yang tepat sasaran. Hal ini juga selaras dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang memperkuat peran Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa,” tuturnya.

Ia mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, OPD kabupaten, hingga pemerintah provinsi agar Posyandu mampu menjadi ujung tombak pelayanan dasar di masyarakat. “Semua pihak harus terlibat aktif. Dengan gotong royong, kita bisa wujudkan Posyandu yang inklusif dan berdampak,” tambah Arinta.

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Konawe, Hj. Hania, menyampaikan rasa syukur atas kunjungan tim provinsi. “Kehadiran Ibu Arinta memberi semangat baru. Ini motivasi bagi para kader untuk bekerja lebih giat dan bersinergi dalam mengembangkan Posyandu,” katanya.

Dua Posyandu yang dikunjungi disebutnya sebagai contoh penguatan program Posyandu di Konawe yang bisa direplikasi di desa lainnya. Ia berharap, pembinaan ini menjadi awal perubahan menuju pelayanan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Selain menjadi agenda pembinaan, kunjungan ini juga merupakan bagian dari persiapan menghadapi Lomba Posyandu Tingkat Nasional yang akan digelar pada Agustus 2024 mendatang. Arinta menekankan pentingnya momentum tersebut sebagai media evaluasi dan perbaikan. “Kita ingin memastikan Posyandu tidak hanya bagus dari tampilan luar, tapi juga aktif menjalankan perannya untuk masyarakat,” tegasnya.

Menurut Arinta, lomba ini bukan sekadar ajang prestasi, tetapi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi kelembagaan, keterlibatan masyarakat, hingga inovasi. “Saya yakin Konawe bisa tampil sebagai salah satu yang terbaik. Semangat gotong royong di sini sangat kuat,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Bupati Konawe, jajaran kepala OPD, Ketua Tim Penggerak PKK, para kepala desa, unsur Forkopimda, dan para kader Posyandu. Selain dialog dan sambutan, Arinta juga menyerahkan bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat sebagai bentuk nyata dukungan Pemerintah Provinsi Sultra.

Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung transformasi Posyandu menjadi pusat layanan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat desa. Dengan semangat bersama dan fokus pada pengembangan SDM, Posyandu diyakini mampu menjawab tantangan zaman dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Kendari, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyatakan komitmennya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., dalam sosialisasi MBG yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Senin, 17 Maret 2025.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Anggota Komisi IX DPR RI, H. Ahmad Safei, S.H., M.H., bersama Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Brigjen Purnawirawan TNI Sarwono dan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Brigjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur, Ir. Hugua serta para bupati dan wakil bupati dari kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan itu, Bupati Nur Rahman Umar menegaskan bahwa program MBG sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kolaka Utara.

“Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sangat mendukung Program Makan Bergizi Gratis ini karena kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Dengan asupan gizi yang baik, kita dapat mencetak generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Nur Rahman Umar.

Ia juga menyoroti pentingnya peran semua pihak dalam menyukseskan program ini. “Kami akan berkoordinasi dengan seluruh jajaran terkait agar pelaksanaan program ini bisa berjalan efektif di Kolaka Utara. Sosialisasi juga akan terus digencarkan agar masyarakat memahami pentingnya pola makan sehat dan bergizi,” tambahnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, H. Ahmad Safei, selaku penggagas program, menuturkan bahwa MBG bertujuan untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil, mendapatkan asupan gizi yang cukup.

“Program ini tidak hanya bertujuan memberikan makanan bergizi secara gratis, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Ketua Badan Gizi Nasional RI yang turut hadir menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar program ini berjalan maksimal.

“Kami berharap seluruh kepala daerah berperan aktif dalam menyukseskan program ini. Keberhasilan MBG sangat bergantung pada kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, S.H., menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penyebarluasan informasi terkait program ini agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Peran media sangat penting dalam memastikan program ini benar-benar dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat. Kami akan terus mengoptimalkan komunikasi publik agar program ini bisa berjalan dengan maksimal, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil yang menjadi sasaran utama,” ujar Syahlan Launu.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Diskominfo akan bekerja sama dengan berbagai sektor, termasuk dinas kesehatan dan pendidikan, untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Kolaka Utara berjalan efektif.

“Selain menyediakan makanan bergizi, kami juga ingin memastikan masyarakat memahami pentingnya pola hidup sehat sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup mereka,” tambahnya.

Sosialisasi ini juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman serta merancang strategi yang tepat dalam memastikan distribusi makanan bergizi secara merata. Pemerintah Kolaka Utara telah menyiapkan berbagai langkah konkret, termasuk kerja sama dengan sekolah dan fasilitas kesehatan untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses gizi yang memadai.

Dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat semakin meningkat, sehingga dapat menekan angka stunting dan mendukung peningkatan kualitas hidup di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kolaka Utara.