Sultranet.com, Konkep– Sebagai wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang unik, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus memperkuat fondasi fiskalnya. Kamis (22/10/2026), langkah penting itu terwujud ketika Pemerintah Kabupaten Konkep secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Evaluasi Gubernur Sulawesi Tenggara atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Penyerahan dokumen krusial tersebut berlangsung di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara, ditandai dengan kehadiran jajaran kunci eksekutif dan legislatif daerah. Turut hadir Kepala BPKAD Sultra Umikum Latifah, S.KM., M.Si., Ketua DPRD Konkep Ishak, S.E., Kepala BKD Konkep Mahmud, S.P., M.PW., serta Kepala Bappeda Konkep Sapiuddin Alibas, S.P., M.E.

Kepala BKD Konkep, Mahmud, menegaskan bahwa proses evaluasi ini jauh melampaui sekadar rutinitas administratif. Menurutnya, SK Evaluasi Gubernur merupakan “kompas strategis” yang memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar bekerja untuk rakyat.

“SK Evaluasi ini adalah rangkaian proses dan tahapan dalam penyusunan APBD perubahan yang memuat hasil evaluasi dan penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan, program strategis, pemenuhan mandatori pending urusan pendidikan, kesehatan, dan dana desa, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” terang, Mahmud.

Lebih lanjut Mahmud menjelaskan usai di terima SK tersebut, agar segera dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi bersama Pemda Konkep dan DPRD.

“Selanjutnya dilakukan penginputan anggaran kas di SIPD agar OPD dapat segera melaksanakan kegiatan yang sudah terprogram dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2026,” pungkasnya.

Ia menambahkan, bagi daerah kepulauan seperti Konkep, pemenuhan SPM menjadi tantangan sekaligus prioritas utama. “Kesehatan dan pendidikan adalah hak dasar warga kami. Evaluasi Gubernur memastikan anggaran kita benar-benar menjawab tantangan geografis ini,” imbuhnya.

Laporan: Aldi Dermawan

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengikuti Zoom Meeting Konsolidasi dan Penguatan Tim Pengendali Genting (TPG) yang digelar serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan virtual itu diikuti lintas sektor, mulai dari DPPKB, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), RSUD, hingga Inspektorat. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (28/8/2025).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menurunkan prevalensi stunting secara terukur. “Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Bombana. Semua pihak harus terlibat aktif dan memiliki semangat yang sama dalam penanganan masalah ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran masyarakat juga menjadi faktor penentu. “Kontribusi terbesar adalah partisipasi orang tua asuh dalam intervensi keluarga berisiko stunting serta pemberian bantuan nutrisi dan edukasi dalam percepatan penurunan stunting,” tambah Ahmad Yani.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si menyebut konsolidasi ini langkah strategis dalam mengoptimalkan koordinasi. “Dengan adanya forum ini, kita harapkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Abdul Azis juga mendorong agar setiap perangkat daerah memaksimalkan program yang relevan dengan penanganan stunting. “Masing-masing stakeholder menyampaikan inovasi dan kontribusi programnya, seperti DPPKB melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan Rencana Aksi Keluarga yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Sementara Dinas Kesehatan memperkuat intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan (PMT) dan layanan posyandu,” katanya.

Senada, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin, SE menekankan pentingnya data akurat. “Untuk mempersempit sasaran stunting, Pemkab Bombana harus menggunakan data hasil Posyandu sebagai sumber utama. Data tersebut lebih aktual dan berbasis lapangan, sehingga intervensi benar-benar menyasar anak-anak yang berisiko atau sudah mengalami stunting,” pungkasnya.

Dalam forum tersebut, tim juga membahas strategi teknis percepatan penurunan stunting melalui penguatan data, intervensi spesifik dan sensitif, hingga evaluasi berkelanjutan sesuai Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata dalam menciptakan generasi Bombana yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.