Kolaka Utara, sultranet.com – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra tahun 2026 sekaligus Konsultasi Publik dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra 2025–2029. Kegiatan berlangsung di Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Forum strategis tahunan tersebut menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah dan inklusif. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, serta dihadiri para kepala daerah dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sultra.

Dengan mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” Musrenbang kali ini menitikberatkan pada sinergi lintas sektor dan kolaborasi antardaerah dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan menyentuh kebutuhan riil di lapangan.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, dalam keterangannya menyatakan dukungan penuh atas arah pembangunan Provinsi Sultra yang disampaikan dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa Kolaka Utara siap bersinergi dan berkontribusi aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

“Kami di Kolaka Utara berkomitmen mendukung agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Musrenbang ini menjadi ruang penting untuk memastikan suara masyarakat terakomodasi dalam rencana strategis pemerintah provinsi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menegaskan bahwa kehadiran Wakil Bupati Kolaka Utara dalam Musrenbang bukan sekadar representasi formal, namun juga wujud nyata dari komitmen daerah dalam membangun komunikasi dan koordinasi lintas wilayah demi pembangunan yang lebih merata.

“Ini bukan hanya soal perencanaan dokumen teknis, tetapi tentang bagaimana kita membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kami berharap aspirasi dan masukan dari Kolaka Utara benar-benar menjadi bagian dari arah pembangunan Sultra ke depan,” ungkap Syahlan.

Musrenbang Provinsi Sultra ini juga menjadi ruang konsultasi terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, serta unsur masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha. Tujuannya adalah merumuskan program prioritas yang mampu menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan dengan pendekatan inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam sambutannya menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh unsur pemerintah daerah. “RPJMD adalah dokumen strategis yang harus dibangun dari bawah ke atas, dari aspirasi rakyat hingga visi besar pemerintah pusat. Saya mengapresiasi antusiasme para kepala daerah dalam forum ini,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa RPJMD Sultra 2025–2029 akan menekankan pada pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan layanan publik berbasis digital.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap agar seluruh masukan yang telah disampaikan dalam Musrenbang ini bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkrit dan program kerja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Komitmen dan kolaborasi yang terbangun di forum ini diharapkan menjadi awal dari arah pembangunan Sultra yang lebih merata dan berkeadilan.

Sultranet.com, Kolaka Utara – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, Rabu (9/4). Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kolaka Utara dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha, organisasi kepemudaan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Musrenbang ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dengan arah kebijakan jangka menengah yang akan dijalankan oleh kepala daerah terpilih. Konsultasi publik RPJMD juga menjadi tahapan awal dalam menyerap masukan masyarakat guna menyempurnakan rancangan arah pembangunan Kolaka Utara lima tahun ke depan.

“Untuk RKPD, ini adalah rangkaian panjang yang dimulai dari tingkat desa dan kecamatan. Hari ini, kita berada di tingkat kabupaten sebagai forum penyempurnaan. Ada lebih dari 800 usulan yang masuk, mayoritas menyoroti kebutuhan di sektor infrastruktur,” kata Kepala Bappeda Kolaka Utara, Ir. Ikhwan.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan konsultasi publik RPJMD ini dilakukan karena kepala daerah yang baru telah terpilih. Menurutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.

“Proses RPJMD ini masih panjang. Kita baru di tahap rancangan awal. Tapi yang penting, RKPD 2026 harus tetap selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMD. Meski RKPD disusun lebih dahulu, arah dan rohnya harus satu,” jelasnya.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar semua pihak dalam menyusun pembangunan daerah ke depan. Menurutnya, forum ini bukan sekadar agenda tahunan, tapi kesempatan untuk menyatukan visi dan komitmen dalam mewujudkan Kolaka Utara yang lebih baik.

“Kita punya visi besar: Kolaka Utara madani, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Madani mencerminkan masyarakat yang harmonis dan religius. Maju berarti kita tidak boleh stagnan. Berdaya saing artinya kita harus siap bersaing dengan daerah lain. Dan berkelanjutan menandakan semua pembangunan harus berpihak pada lingkungan dan generasi masa depan,” ujarnya.

Ia kemudian merinci tujuh fokus utama yang akan menjadi fondasi RPJMD ke depan. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan. Kedua, penguatan sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ketiga, pemerataan layanan dasar hingga ke pelosok. Keempat, pembangunan infrastruktur strategis seperti bandara dan pelabuhan.

Kelima, pengembangan ekonomi digital dan pelayanan publik berbasis teknologi. Keenam, pelestarian lingkungan hidup, dan terakhir, pemberdayaan tokoh agama dan lembaga keagamaan sebagai penguat moral dan sosial masyarakat.

“Pembangunan bukan hanya tentang membangun jalan dan gedung, tapi juga soal memperkuat jiwa dan moral masyarakat. Karena itu, pesantren, tokoh agama, dan lembaga keagamaan akan mendapat perhatian dalam RPJMD,” tambahnya.

Jumarding juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak mungkin dicapai tanpa keterlibatan semua pihak. Pemerintah, menurutnya, hanya salah satu elemen dari keseluruhan proses yang harus melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga kelompok muda.

“Kita ingin pembangunan yang merata, dari pesisir Pakue hingga pelosok Wawo. Tidak boleh ada yang tertinggal. Kritik dan masukan dari masyarakat adalah energi kita untuk melangkah lebih jauh,” pungkasnya.

Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik RPJMD ini menjadi bukti komitmen Pemkab Kolaka Utara dalam menyusun perencanaan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, harapan untuk menjadikan Kolaka Utara sebagai daerah yang maju dan sejahtera perlahan mulai diletakkan pondasinya.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak banjir dengan menyalurkan bantuan langsung di empat desa wilayah Pakue Raya. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., kepada warga korban banjir pada Sabtu, 5 April 2025.

Empat desa terdampak masing-masing adalah Desa Pakue (Kecamatan Pakue Utara), Desa Lanipa dan Desa Pasampang (Kecamatan Pakue Tengah), serta Desa Sipakainge (Kecamatan Pakue). Banjir yang melanda wilayah tersebut pada 2 April lalu disebabkan oleh curah hujan tinggi selama beberapa hari berturut-turut, menyebabkan puluhan rumah warga terendam dan memicu kerugian materil yang cukup besar.

Sebanyak 82 warga terdampak menerima bantuan dari pemerintah daerah. Rinciannya, 37 warga berasal dari Desa Pakue, 35 dari Desa Lanipa, 9 dari Desa Sipakainge, dan 1 dari Desa Pasampang. Setiap warga menerima satu dos mi instan dan dua rak telur sebagai bantuan kebutuhan dasar.

“Kami hadir langsung di sini untuk memastikan masyarakat terdampak mendapat perhatian dari pemerintah. Jangan dilihat dari nilainya, tapi ini adalah wujud kepedulian kami kepada warga yang sedang mengalami kesulitan,” ujar Bupati Nur Rahman Umar dalam sambutannya di lokasi penyerahan bantuan.

Bupati menegaskan, meski tidak sempat berada di lokasi saat banjir terjadi, namun ia langsung menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk segera turun tangan. Instansi seperti BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani dampak banjir sejak hari pertama.

“Sejak awal saya sudah memerintahkan BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas PU untuk segera ke lokasi. Alhamdulillah mereka sudah bekerja menyalurkan bantuan awal dan melakukan pembenahan infrastruktur yang terdampak banjir,” tegasnya.

Penyerahan bantuan oleh Bupati ini merupakan lanjutan dari bantuan tahap pertama yang telah disalurkan oleh Dinas Sosial sebagai respons cepat pascabencana.

Kehadiran Bupati di tengah masyarakat disambut antusias oleh warga yang terdampak. Banyak warga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian langsung dari pemerintah daerah.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian Bupati dan semua pihak. Bantuan ini sangat membantu kami yang sedang dalam kesulitan,” ujar Rahmat, warga Desa Lanipa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala BPBD, Kepala Dinas Sosial, Camat Pakue dan Pakue Tengah, serta aparat desa setempat. Pemerintah daerah berharap warga yang terdampak dapat segera bangkit dan memulihkan aktivitas sehari-hari.

Sultranet.com, Lasusua – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melanjutkan Safari Ramadan hari kedelapan dengan mengunjungi dua kecamatan, yakni Kodeoha dan Porehu, pada Kamis, 20 Maret 2025.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., menghadiri kegiatan di Masjid Raya Mala-mala, Kecamatan Kodeoha, sementara Wakil Bupati, H. Jumarding, SE., melaksanakan safari di Masjid Raya Bangsala, Kecamatan Porehu.

Dalam sambutannya, Bupati Nur Rahman Umar menegaskan pentingnya merajut kembali persatuan pasca-Pilkada. Ia mengajak masyarakat untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan politik demi kemajuan Kolaka Utara.

“Kita baru saja melalui proses demokrasi dalam Pilkada. Kini saya dan H. Jumarding telah diberi amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara. Riak-riak demokrasi yang terjadi kemarin telah selesai, kini saatnya kita bersatu untuk membangun Kolaka Utara,” ujarnya.

Bupati juga menekankan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, terutama terkait kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Namun, ia optimistis dengan persatuan dan gotong royong, Kolaka Utara dapat menghadapi berbagai tantangan.

“Tantangan ke depan semakin besar, termasuk pengaruh rivalitas negara asing yang bisa berdampak pada ekonomi kita. Namun, jika kita bersatu, kita bisa menghadapi dan mengatasinya bersama,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati H. Jumarding dalam kesempatan di Masjid Raya Porehu mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan keimanan dan mempererat silaturahmi.

“Mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk mempererat kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan dan kebersamaan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tuturnya.

Safari Ramadan ini turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan ini menjadi ajang bagi pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat serta menyerap aspirasi demi kemajuan Kolaka Utara.

Dalam tausiyah tarawih yang disampaikan oleh Syamsuddin Ribi, S.Pd., di Masjid Raya Mala-mala, disinggung tentang pentingnya menjadikan Ramadan sebagai momentum introspeksi diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

“Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai titik balik untuk membangun silaturahmi dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Lailatul Qadar yang diyakini turun pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan harus dijadikan sebagai motivasi untuk semakin giat beribadah.

Sementara itu, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menyampaikan bahwa Safari Ramadan menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Ini adalah momen yang sangat baik bagi pemerintah untuk bersilaturahmi langsung dengan masyarakat. Dengan kegiatan ini, pemerintah dapat mendengar langsung aspirasi warga serta memberikan pesan-pesan pembangunan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Kolaka Utara,” singkatnya.

Lasusua, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat terus menggencarkan aksi kebersihan dalam rangka mempertahankan predikat sebagai daerah kecil terbersih di Indonesia. Kamis (20/3), aksi bersih digelar di Masjid Agung Lasusua dengan melibatkan 100 petugas kebersihan. Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kolaka Utara, Patehuddin, SH, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Aksi ini merupakan bagian dari program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, Drs. Nur Rahman Umar, SH, dan H. Jumardin, SE, yang menargetkan percepatan kebersihan Kota Lasusua. Langkah ini diambil sebagai persiapan menghadapi penilaian Adipura sekaligus mengembalikan kejayaan Kolaka Utara yang telah tujuh kali meraih trofi Adipura sebagai daerah kecil terbersih.

Patehuddin menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung Gerakan Nasional Indonesia Bersih yang dicanangkan Presiden RI.

“Gerakan Nasional Indonesia Bersih yang dicanangkan Presiden RI ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui aksi bersih. Kami melakukan pembersihan di berbagai area yang telah ditentukan untuk memastikan lingkungan tetap bersih dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat.

“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Ini bukan hanya tentang Adipura, tetapi juga demi kesehatan dan kenyamanan kita bersama,” tambahnya.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, mengapresiasi langkah cepat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kolaka Utara dalam merespons program nasional ini.

“Kami sangat mengapresiasi respons cepat DLH Kolaka Utara dalam menindaklanjuti Gerakan Nasional Indonesia Bersih. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam mendukung program kerja 100 hari bupati dan wakil bupati,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Upaya ini tidak hanya untuk mempertahankan predikat kota kecil terbersih, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat bagi generasi mendatang,” tambahnya.

Dengan adanya aksi bersih ini, Pemkab Kolaka Utara berharap tidak hanya mempertahankan predikat kota kecil terbersih, tetapi juga meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya kebersihan. Program serupa akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Sultranet.com, Lasusua – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) meraih predikat “B” dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo, kepada Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, dalam acara yang digelar di Kendari, Selasa (18/3).

Dalam penilaian ini, Kabupaten Kolaka Utara memperoleh skor 83,15 dengan kategori Kualitas Tinggi, menempatkannya pada peringkat keenam se-Sulawesi Tenggara. Peringkat tertinggi diraih oleh Kabupaten Muna Barat, sementara posisi terbawah ditempati oleh Kota Baubau.

Penilaian ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kolaka Utara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatatkan nilai tertinggi dengan 94,86, disusul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan nilai 92,49, dan Dinas Sosial dengan nilai 90,58. Selain itu, Puskesmas Rante Angin memperoleh nilai 88,86, Puskesmas Wawo mendapatkan nilai 76,16, dan Dinas Pendidikan memperoleh nilai 55,96.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, menegaskan bahwa pelayanan publik bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi skala prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menekankan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat.

“Kita tidak boleh merasa cukup dengan hasil ini. Masih banyak yang perlu dibenahi agar pelayanan publik di Kolaka Utara semakin baik. Saya meminta seluruh OPD untuk lebih serius dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Target kita ke depan harus lebih tinggi, minimal mendapatkan predikat A,” ujar Bupati yang baru dilantik untuk periode kedua itu.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara membutuhkan bimbingan dan arahan dari Ombudsman RI untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Pemda akan lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dan koordinasi guna memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, juga mengapresiasi pencapaian ini. Ia menilai hasil penilaian dari Ombudsman menjadi tolok ukur penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas layanan publik.

“Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami di Pemkab Kolaka Utara untuk terus meningkatkan standar pelayanan publik. Masyarakat berhak mendapatkan layanan terbaik, dan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD untuk terus berbenah,” kata Syahlan.

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik, Pemkab Kolaka Utara juga akan memperbaiki sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan pengelolaan pengaduan yang lebih efektif, masyarakat diharapkan lebih mudah dalam menyampaikan keluhan serta mendapatkan solusi secara cepat dan tepat.

Ombudsman RI juga memberikan catatan kepada pemerintah daerah agar lebih meningkatkan progres dalam penilaian pelayanan publik. Diharapkan adanya upaya yang lebih maksimal dari semua sektor untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penyerahan penghargaan ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi seluruh OPD di Kolaka Utara untuk lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah menargetkan perbaikan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi proses pelayanan sebagai langkah konkret dalam mencapai standar pelayanan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melanjutkan Safari Ramadan dengan mengunjungi Kecamatan Pakue Tengah. Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., hadir langsung di Desa Latali untuk bersilaturahmi dengan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan moral dalam suasana bulan suci. Senin, 17 Maret 2025

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempererat hubungan dengan warga serta menyerap aspirasi demi pembangunan Kolaka Utara yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati H. Jumarding mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat keimanan dan menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan agar daerah dapat berkembang lebih maju.

“Mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk mempererat kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan dan kebersamaan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tutur H. Jumarding di hadapan masyarakat yang hadir.

Safari Ramadan di Pakue Tengah tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendengar langsung berbagai aspirasi masyarakat. Berbagai isu lokal seperti infrastruktur, kesejahteraan ekonomi, dan pelayanan publik menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut.

Masyarakat menyambut baik kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan Safari Ramadan ini. Mereka berharap program ini terus dilaksanakan setiap tahun agar komunikasi antara pemerintah dan warga tetap terjalin erat. Selain itu, warga juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berkomitmen menjadikan Safari Ramadan sebagai agenda tahunan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan mendengar langsung keluhan dan harapan warga, pemerintah diharapkan dapat lebih responsif dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan Kolaka Utara yang lebih maju dan sejahtera. Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai wadah memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta membangun optimisme terhadap masa depan daerah.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara resmi meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai bagian dari inisiatif nasional Presiden dalam rangka Astacita, yang bertujuan menciptakan masyarakat sehat dan berdaya saing. Kegiatan ini diselenggarakan serentak di 16 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan pelaksanaan perdana dipusatkan di Puskesmas Lasusua. Program ini menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan dasar dan edukasi kesehatan guna meningkatkan kesadaran serta mendeteksi dini potensi penyakit, demi mendukung produktivitas dan kualitas hidup warga. Rabu (5/3/2025).

Dalam acara launching, pejabat daerah turut hadir bersama tokoh masyarakat, antara lain Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, para kepala OPD, serta kepala desa di Kecamatan Lasusua. Acara ini merupakan wujud nyata sinergi antar instansi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di tengah upaya pemerintah mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Pelaksanaan PKG juga didukung penuh oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kolaka Utara, salah satu laboratorium kesehatan terbesar di Sulawesi Tenggara, yang menyediakan fasilitas pemeriksaan modern dan akurat guna memaksimalkan deteksi dini penyakit.

Program ini menyediakan berbagai layanan kesehatan, antara lain pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, serta pemeriksaan dasar lainnya yang penting untuk menjaga keseimbangan kesehatan. Masyarakat yang ingin berpartisipasi cukup membawa Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat administrasi. Selain itu, edukasi mengenai pola hidup sehat turut disampaikan guna menanamkan budaya pencegahan sejak dini. Kegiatan ini juga melibatkan dukungan dari aparat keamanan, di mana Kapolres Kolaka Utara, AKP Arif Irawan, mengumumkan kesiapan Polri dan TNI dalam menyediakan tenaga medis tambahan dari klinik kepolisian untuk membantu kelancaran pemeriksaan.

Kepala Dinas Kesehatan Kolaka Utara, Irham, S.KM, M.Kes, menjelaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan gratis, tetapi juga sebagai media untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan rutin. Menurutnya, “Deteksi dini merupakan kunci dalam mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius, sehingga masyarakat diharapkan tidak menunda-nunda untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.” Ia menambahkan bahwa evaluasi berkala akan dilakukan untuk terus menyempurnakan layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini diharapkan mampu menciptakan budaya hidup sehat di masyarakat Kolaka Utara, dengan tujuan agar setiap warga melakukan check-up setidaknya setiap tiga bulan. Selain itu, program ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pencegahan dini terhadap penyakit yang berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Dengan sinergi antar instansi dan dukungan penuh dari aparat keamanan, diharapkan program ini dapat menjadi model penerapan pelayanan kesehatan terpadu bagi daerah lain di masa mendatang.

“Hanya dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin, kita dapat mendeteksi penyakit lebih awal dan mengambil langkah preventif sebelum kondisi memburuk. Program ini adalah salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif,” ujar H. Jumarding, SE dalam sambutannya.

“Kami mendorong masyarakat untuk tidak ragu melakukan pemeriksaan kesehatan. Deteksi dini merupakan investasi kesehatan untuk masa depan, dan program ini akan terus kami evaluasi agar pelayanan semakin optimal,” ungkap Irham, S.KM, M.Kes.

“Kami, dari pihak Polri dan TNI, siap mendukung penuh dengan menyediakan tenaga medis untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan. Kesehatan adalah tanggung jawab bersama, dan sinergi ini merupakan kunci untuk kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” tegas AKP Arif Irawan.

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warga melalui layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau. Dengan penerapan program ini, diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan, serta mengintegrasikan pemeriksaan rutin sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Inisiatif tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan individu, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional.

Kolaka Utara, sultranet.com – Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah menetapkan besaran nilai zakat fitrah tahun 2025 melalui rapat koordinasi intensif. Kebijakan ini mengacu pada standar harga beras sebagai acuan, dengan tujuan memudahkan umat Islam dalam memenuhi kewajiban zakat sesuai dengan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Penetapan ini juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan budaya masyarakat setempat serta diharapkan dapat menyemangati kepedulian sosial menjelang Idulfitri. Rabu (05/03/2025).

Dalam rapat tersebut, dua kategori standar harga beras ditetapkan sebagai berikut. Kategori pertama menggunakan harga Rp14.000 per liter, sehingga dengan takaran 3,5 liter, jumlahnya mencapai Rp49.000. Ditambahkan dengan infak sebesar Rp5.000, total zakat fitrah per jiwa mencapai Rp54.000. Sementara itu, kategori kedua menggunakan harga Rp13.000 per liter, menghasilkan perhitungan 3,5 liter x Rp13.000 sebesar Rp45.500, ditambah infak Rp5.000 sehingga total menjadi Rp50.500. Sebagai alternatif, tersedia pula opsi pembayaran zakat fitrah dengan bahan pangan lain, yakni sagu dan jagung. Untuk sagu, dengan harga Rp7.000 per liter, perhitungan 3,5 liter menghasilkan Rp24.500 ditambah infak Rp5.000, sehingga total yang harus dibayarkan adalah Rp29.500. Sedangkan opsi jagung dihitung serupa, yakni 3,5 liter x Rp7.000 menghasilkan Rp24.500, ditambah infak Rp500 menghasilkan total Rp25.000.

Keputusan ini diambil menyusul hasil survei yang dilakukan oleh KUA dan pihak terkait, yang menunjukkan bahwa sekitar 95% masyarakat Kolaka Utara memilih membayar zakat fitrah dalam bentuk beras. Hal ini disebabkan karena beras merupakan makanan pokok yang akrab dan mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembayaran zakat fitrah pun dapat dilakukan sejak awal Ramadan, meskipun umumnya masyarakat melaksanakannya pada akhir bulan Ramadan, tepat sebelum pelaksanaan Salat Idulfitri. Dengan demikian, umat Islam diimbau untuk menyelesaikan kewajiban ini tepat waktu guna menghindari penilaian fiqih bahwa pembayaran setelah salat Idulfitri tergolong makruh bahkan haram.

Pembahasan rapat melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, dengan mempertimbangkan fluktuasi harga pangan dan dinamika ekonomi lokal. Para peserta rapat sepakat bahwa penetapan dua kategori harga beras memberikan fleksibilitas bagi masyarakat sesuai kemampuan ekonomi masing-masing. Sementara opsi alternatif menggunakan sagu dan jagung dihadirkan sebagai inovasi untuk daerah yang mungkin memiliki pasokan pangan berbeda, meski pada praktiknya, opsi tersebut masih jauh dari minat mayoritas warga. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan kewajiban zakat, tetapi juga meningkatkan solidaritas sosial dan mengokohkan semangat keislaman di tengah dinamika ekonomi.

Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, Drs. Alimuddin, “Dari hasil survei yang dilakukan oleh KUA dan pihak terkait, sekitar 95% masyarakat Kolaka Utara membayarkan zakat fitrah dalam bentuk beras. Hal ini sesuai dengan prinsip zakat fitrah yang harus disesuaikan dengan makanan pokok sehari-hari.”

“Dengan menetapkan besaran zakat fitrah yang proporsional, kami mengimbau umat Islam di Kolaka Utara untuk segera menunaikan kewajiban tersebut sebelum Idulfitri. Jika zakat dikeluarkan setelah pelaksanaan salat Id, maka hukumnya makruh bahkan haram menurut perspektif fiqih,” tambahnya.

Langkah penetapan besaran zakat fitrah tahun 2025 ini mendapat sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan sinergi antarinstansi dan mengoptimalkan pemanfaatan zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial. Seiring dengan datangnya Ramadan, inisiatif tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas ibadah dan kepedulian sosial di antara umat Islam. Masyarakat didorong untuk segera menyelesaikan pembayaran zakat fitrah agar keberkahan dan manfaat sosialnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, sekaligus menghindarkan mereka dari potensi persoalan fiqih. Kebijakan ini juga diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelaraskan kewajiban keagamaan dengan kondisi ekonomi dan budaya lokal, sekaligus membangun rasa kebersamaan dalam menyambut hari kemenangan.

Kolaka Utara, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan Wakil Bupati H. Jumarding, SE., menyampaikan visi-misi pembangunan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Utara yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (4/3/2025).

Agenda ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, dan dihadiri unsur Forkopimda, OPD, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam pidatonya, Bupati Kolaka Utara menegaskan bahwa visi pemerintahan periode 2025-2030 adalah Kolaka Utara sebagai Daerah yang Madani, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ia merinci tujuh misi strategis yang menjadi pijakan utama pembangunan lima tahun ke depan.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, serta menghadirkan infrastruktur yang merata dan berkualitas,” ujar Nur Rahman Umar

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam, penguatan sektor pertanian dalam arti luas, pembangunan berwawasan lingkungan, serta penguatan semangat keberagaman dalam pembangunan.

Selain memaparkan arah pembangunan jangka panjang, Bupati juga menguraikan program prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

Beberapa program yang akan segera dijalankan antara lain Safari Ramadan dan buka puasa bersama di 15 kecamatan sebagai bentuk rekonsiliasi dan silaturahmi dengan masyarakat.

Selanjutnya Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Utara 2025-2030.

Penataan dan pembinaan birokrasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan.

Program pembersihan Kota Lasusua dalam rangka persiapan penilaian Adipura.

Pendataan dan distribusi makanan bergizi gratis untuk masyarakat.

Optimalisasi penerangan lampu jalan dalam kota untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, menambahkan bahwa seluruh program yang dirancang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan ini memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” katanya.

Dukungan terhadap visi-misi yang disampaikan juga datang dari berbagai pihak.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menilai program yang dipaparkan menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat.

“Bupati dan Wakil Bupati telah menyusun program yang realistis dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ini adalah langkah positif untuk mewujudkan Kolaka Utara yang lebih maju,” ujarnya.

Syahlan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat agar program yang telah dirancang dapat berjalan dengan maksimal.

“Kami berharap semua pihak dapat bersinergi untuk mendukung kebijakan pembangunan yang telah dirancang,” tambahnya.

Dengan penyampaian visi-misi ini, Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam membangun daerah.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaka Utara hanya bisa maju jika kita semua bergandengan tangan untuk mewujudkan cita-cita bersama,” tutup Nur Rahman Umar.