Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyambut hangat kunjungan tim Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kegiatan Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bombana, yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Bombana.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Sultra, Hasmansyah Umar, bersama Komisioner Divisi Kelembagaan dan Tata Kelola, Andi Ulil Amri. Visitasi ini menjadi tahap akhir penilaian setelah sebelumnya dilakukan verifikasi atas jawaban seluruh badan publik di Sultra. Kabupaten Bombana sendiri berhasil masuk empat besar kategori PPID Utama kabupaten/kota dengan nilai tertinggi, dan visitasi kali ini menjadi penentu akhir hasil penilaian tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Komisi Informasi Sultra atas perhatian dan pembinaan yang terus diberikan kepada Bombana dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi. Ia menegaskan bahwa prestasi yang telah diraih oleh PPID Bombana merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah.

“Predikat informatif bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” ujar Bupati Burhanuddin. Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. “Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2024 lalu PPID Utama Kabupaten Bombana meraih predikat Informatif sekaligus menduduki peringkat pertama se-Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Keberhasilan tersebut, menurut Bupati, menjadi bukti bahwa pemerintah daerah bekerja dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bupati juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi publik. Ia telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar aktif mempublikasikan kegiatan mereka melalui media sosial resmi masing-masing. “Keterbukaan informasi adalah kunci membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus hadir memberi informasi yang benar agar tidak ada ruang bagi disinformasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut bahwa kegiatan Visitasi Monev bukan sekadar proses penilaian, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran bagi pemerintah daerah. “Kegiatan ini penting, bukan hanya untuk dievaluasi, tetapi juga untuk belajar dan memperbaiki diri agar Bombana terus menjadi pelopor keterbukaan informasi publik di Bumi Anoa,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sultra, Hasmansyah Umar, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut. Ia menilai hal itu merupakan bentuk dukungan nyata pimpinan daerah terhadap keterbukaan informasi publik. “Kehadiran Bupati menunjukkan komitmen kuat pemerintah Bombana dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Komisioner KI Sultra, Andi Ulil Amri, menambahkan bahwa hasil sementara Visitasi Monev menunjukkan PPID Utama Bombana memiliki peluang besar untuk kembali mempertahankan posisi sebagai peringkat pertama dengan predikat informatif di tahun ini. “Kami melihat kesiapan dan konsistensi Bombana sangat baik, ini menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.

Dengan semangat keterbukaan dan sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi, Kabupaten Bombana meneguhkan diri untuk terus menjaga kepercayaan publik dan menjadi daerah teladan dalam pelayanan informasi di Sulawesi Tenggara.

Bupati Bombana, H. Burhanuddin kembali menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik. Dalam visitasi Komisi Informasi Sultra di PPID Utama, Bombana optimis bisa mempertahankan predikat “Informatif” tahun ini.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat tata kelola data pembangunan daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penginputan data statistik sektoral pada Aplikasi e-Walidata SIPD-RI dan Aplikasi Satu Data OPD. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Rapat Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bombana pada Kamis, 10 Juli 2025.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh admin perangkat daerah selaku produsen data, dan secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Bombana, Abdul Muslikh, S.Pd., M.P.W. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran data sektoral dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis digital dan berkelanjutan.

“Data menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan. Kita harus memastikan data yang dikumpulkan dari setiap OPD akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Abdul Muslikh.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana, Afrizal, S.St., serta Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo, Nasriadi, S.IP. Kehadiran BPS sebagai pembina data menunjukkan sinergi yang dibangun lintas instansi dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Aplikasi e-Walidata SIPD-RI dan Aplikasi Satu Data OPD dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keterpaduan, dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Melalui platform ini, pengumpulan dan validasi data sektoral dilakukan secara sistematis dan digital, sehingga mampu menjadi bukti dukung dalam sistem evaluasi kinerja daerah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.

“Dengan satu data yang terintegrasi, kita tidak hanya memudahkan proses administrasi, tapi juga membangun kepercayaan publik terhadap transparansi informasi pemerintah,” terang Afrizal dari BPS.

Sebagai Walidata daerah, Dinas Kominfo bertugas mengelola proses integrasi data dari seluruh perangkat daerah. Sementara itu, Bappeda berperan sebagai Ketua Forum Satu Data, dan BPS hadir sebagai pembina dalam hal metodologi dan standar data.

Sosialisasi ini bertujuan agar para admin data di setiap instansi memahami cara kerja aplikasi serta urgensi penginputan data sektoral secara akurat dan tepat waktu. Pemahaman yang baik dari para produsen data diharapkan mempercepat proses pengisian data dan meningkatkan kualitas indeks pembangunan statistik (IPS) Kabupaten Bombana.

“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah dapat beradaptasi dengan cepat terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik,” kata Nasriadi.

Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan peningkatan skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta indeks keterpaduan data lintas sektor. Dengan sinergi antar-OPD dan pembinaan yang berkelanjutan dari BPS, Bombana optimistis dapat menjadi daerah percontohan dalam implementasi Satu Data Indonesia di Sulawesi Tenggara.

Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari strategi memperkuat transparansi dan akuntabilitas data publik. Dalam waktu dekat, hasil input data akan dievaluasi dan dianalisis sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy) yang lebih terarah dan berkeadilan.

Abdul Muslikh menambahkan, “Kami mengapresiasi komitmen semua perangkat daerah dalam mendukung sistem ini. Harapannya, ke depan tidak ada lagi data yang tumpang tindih atau saling bertentangan. Semua bersumber dari satu pintu, satu standar, dan satu sistem.”

Dengan semangat kolaboratif dan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, Kabupaten Bombana terus berbenah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan terbuka.