Bupati Bombana Sampaikan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, Pendapatan Daerah Diproyeksi Rp934,70 Miliar

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan Pidato Pengantar terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026. Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp934,70 miliar, sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,146 triliun, Senin (28/9/2026).

Penyampaian pidato tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana. Perubahan KUA-PPAS menjadi bagian dari proses penyesuaian kebijakan anggaran daerah setelah Pemerintah Kabupaten Bombana mengevaluasi pelaksanaan APBD selama semester pertama 2026.

Bupati menjelaskan, perubahan KUA-PPAS dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan kondisi daerah serta berbagai kebijakan yang muncul selama pelaksanaan APBD tahun berjalan.

“Perubahan KUA-PPAS ini merupakan tindak lanjut dari berbagai perkembangan selama pelaksanaan APBD semester pertama 2026 yang berdampak terhadap kondisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah,” kata Burhanuddin dalam rapat paripurna tersebut.

Menurutnya, penyesuaian anggaran tidak hanya mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Pemerintah juga memperhatikan perubahan asumsi ekonomi, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, kebutuhan program prioritas, efisiensi belanja, penyelesaian kewajiban pemerintah daerah, serta pelaksanaan program yang mendukung visi dan misi Kabupaten Bombana periode 2025–2030.

Dari sisi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Bombana memproyeksikan pendapatan daerah dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 sebesar Rp934,70 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar Rp73,31 miliar atau 8,51 persen dibandingkan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD 2026 sebesar Rp861,40 miliar.

Kenaikan pendapatan tersebut berasal dari penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD diproyeksikan meningkat sekitar Rp1,23 miliar atau 1,56 persen dari target sebelumnya.

Sementara pendapatan yang bersumber dari dana transfer diproyeksikan meningkat sekitar Rp72,08 miliar. Penyesuaian tersebut antara lain mempertimbangkan realisasi dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah serta perubahan alokasi dan penyaluran dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Kenaikan proyeksi pendapatan tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perubahan struktur APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah menyesuaikan rencana pendapatan dengan perkembangan penerimaan serta kebijakan transfer yang berlaku.

Di sisi belanja, rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 memproyeksikan alokasi belanja daerah sebesar Rp1,146 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp272 miliar dibandingkan belanja yang sebelumnya ditetapkan dalam APBD 2026 sebesar Rp874,17 miliar.

Peningkatan belanja tersebut mencakup tambahan belanja operasi dan peningkatan belanja modal. Sebagian peningkatan belanja diarahkan untuk mendukung penyelesaian kewajiban kegiatan tahun sebelumnya.

Penyesuaian belanja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Bombana juga memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Burhanuddin mengatakan perubahan anggaran harus disusun secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan keberlanjutan pembangunan.

“Seluruh penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi daerah, kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan serta keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain pendapatan dan belanja, Pemerintah Kabupaten Bombana juga melakukan penyesuaian pada sisi pembiayaan daerah. Salah satu komponen yang diperhitungkan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.

Rancangan perubahan KUA-PPAS juga memperhitungkan rencana penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp210 miliar. Dengan adanya berbagai penyesuaian tersebut, penerimaan pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 diproyeksikan mencapai Rp214,71 miliar.

Penyesuaian pembiayaan tersebut menjadi bagian dari struktur perubahan APBD yang akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah selanjutnya akan mengikuti tahapan pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati menyampaikan bahwa rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 disusun dengan mengacu pada perkembangan kondisi daerah dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Perubahan RKPD tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan RKPD Tahun 2026. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian kebijakan dan program pembangunan pada tahun anggaran berjalan.

Menurut Burhanuddin, perubahan KUA-PPAS diperlukan agar arah kebijakan anggaran tetap relevan dengan kondisi aktual daerah. Penyesuaian juga diperlukan agar program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif sesuai kemampuan fiskal pemerintah daerah.

“Rancangan perubahan KUA-PPAS ini selanjutnya menjadi dasar pembahasan bersama DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Dalam rapat paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif. Pembahasan diharapkan menghasilkan kesepakatan yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pembangunan, penyelesaian kewajiban pemerintah daerah, serta keberlanjutan pelayanan publik.

Dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp934,70 miliar dan belanja mencapai Rp1,146 triliun, perubahan KUA-PPAS APBD 2026 akan menjadi bagian penting dalam penyesuaian kebijakan fiskal Kabupaten Bombana pada tahun berjalan.

Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bombana untuk mendapatkan persetujuan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku. Pemerintah daerah berharap pembahasan dapat berjalan terbuka, konstruktif dan tetap berorientasi pada kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Perubahan anggaran tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan program prioritas Pemerintah Kabupaten Bombana sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah dan DPRD akan menentukan arah akhir perubahan APBD 2026 melalui proses pembahasan yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.




KUA-PPAS Bombana 2027 Proyeksikan Pendapatan Rp742,42 Miliar, Bupati Dorong Anggaran Tepat Sasaran

Bombana, Sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan pidato pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp742,42 miliar, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp708,34 miliar. Pemerintah daerah mengarahkan kebijakan anggaran untuk mendukung program prioritas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rapat paripurna berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bombana, Senin (31/8/2026).

Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya. Agenda ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2027.

Dalam pidatonya, Burhanuddin menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 merupakan bagian dari tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana 2025–2029. Karena itu, arah kebijakan anggaran perlu diselaraskan dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Menurutnya, anggaran daerah harus disusun secara terarah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bombana juga mendorong agar setiap program yang memperoleh dukungan anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ini disusun dengan memperhatikan kebijakan anggaran yang lebih terarah dan berdampak nyata untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bombana,” ujar Burhanuddin dalam pidatonya.

Ia menyebut sejumlah sektor yang menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran tersebut, antara lain pertanian, perikanan, infrastruktur, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi. Sektor-sektor itu menjadi bagian dari arah pembangunan daerah yang diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan pemerintah.

Pada sektor pertanian dan perikanan, kebijakan anggaran diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang berkaitan dengan potensi ekonomi daerah. Sementara itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk menunjang aktivitas masyarakat dan kelancaran pelayanan di berbagai wilayah.

Di bidang pelayanan publik, pemerintah daerah menempatkan peningkatan kualitas layanan sebagai bagian dari agenda pembangunan. Adapun reformasi birokrasi diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, pelaksanaan berbagai program tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan belanja pemerintahan, prioritas pembangunan, serta ketersediaan sumber pendapatan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai perencanaan.

Berdasarkan rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah Kabupaten Bombana diproyeksikan sebesar Rp742,42 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp83,32 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp659,10 miliar.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi sumber utama penerimaan dalam rancangan anggaran daerah. Sementara itu, PAD menjadi salah satu komponen yang dapat terus diperhatikan dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari potensi daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan potensi tersebut perlu dilakukan secara terukur agar penerimaan daerah dapat mendukung pembiayaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, pendapatan transfer merupakan bagian penting dalam struktur keuangan daerah. Karena itu, perencanaan belanja perlu memperhatikan proyeksi penerimaan yang tersedia, sehingga pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggaran.

Untuk belanja daerah, rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan kebutuhan sebesar Rp708,34 miliar. Anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan yang bersifat tetap dan mengikat, mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan, serta menyediakan anggaran siaga untuk penanganan bencana alam maupun bencana sosial.

Pengalokasian belanja tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan program pembangunan memperoleh dukungan pembiayaan. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan setiap sektor agar pelaksanaan program dapat berlangsung secara terencana.

Ketersediaan anggaran siaga juga menjadi perhatian dalam rancangan kebijakan tersebut. Anggaran ini disiapkan untuk mendukung penanganan keadaan darurat yang membutuhkan respons pemerintah, baik akibat bencana alam maupun persoalan sosial yang memerlukan penanganan sesuai ketentuan.

Namun, angka pendapatan dan belanja tersebut masih merupakan proyeksi dalam rancangan KUA-PPAS. Besaran dan rincian alokasi anggaran masih dapat mengalami penyesuaian sesuai hasil pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan DPRD.

Burhanuddin menegaskan bahwa rancangan KUA-PPAS perlu dibahas bersama sebelum memasuki tahapan penyusunan APBD 2027. Pembahasan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mencermati rencana pendapatan, kebutuhan belanja, serta kesesuaian program dengan prioritas pembangunan daerah.

Ia berharap proses pembahasan berlangsung melalui komunikasi yang baik dan keterbukaan antarpihak. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan untuk memastikan kebijakan anggaran mempertimbangkan kebutuhan pembangunan sekaligus kemampuan keuangan daerah.

“Kami sangat mengharapkan kerja sama yang harmonis, dialog yang terbuka, serta komitmen bersama untuk memastikan bahwa APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan,” tuturnya.

Pembahasan KUA-PPAS juga menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan rencana kerja pemerintah daerah dengan kebijakan penganggaran. Melalui proses tersebut, setiap program dapat ditelaah berdasarkan urgensi, sasaran, kebutuhan pembiayaan, dan manfaat yang ingin dicapai.

Selain itu, penetapan prioritas belanja perlu memperhatikan keberlanjutan program pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMD 2025–2029. Keselarasan antara perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menjaga konsistensi pelaksanaan program selama periode pembangunan tersebut.

Bagi masyarakat, arah kebijakan anggaran memiliki kaitan langsung dengan penyediaan layanan publik dan pelaksanaan program pembangunan. Karena itu, penggunaan anggaran perlu direncanakan secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta hasil yang ingin dicapai.

Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan dibahas bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dan DPRD Kabupaten Bombana. Hasil pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan APBD 2027 sebelum ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Melalui tahapan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan pendapatan dan belanja dengan prioritas pembangunan yang telah direncanakan. Fokus berikutnya adalah memastikan anggaran yang ditetapkan memiliki arah yang jelas, mendukung pelaksanaan program prioritas, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bombana.