Sultranet.com, Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memuat hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Rabu (28/1/2026).

Penyerahan LHP tersebut diterima oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., yang mewakili Bupati Bombana, dan berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bombana, Zalman, Inspektur Inspektorat Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., serta jajaran pejabat terkait dari Pemerintah Kabupaten Bombana.

LHP yang diserahkan merupakan hasil pemeriksaan kepatuhan BPK RI terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bombana. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 60 hari oleh tim auditor BPK RI.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Bombana, Syahrun, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh jajaran BPK RI, khususnya tim pemeriksa, atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilainya objektif dan komprehensif.

“Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berjalan sesuai ketentuan serta prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan,” kata Syahrun.

Syahrun menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana memandang LHP BPK tidak hanya sebagai bentuk penilaian, tetapi juga sebagai bahan evaluasi strategis untuk mendorong perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada sektor lingkungan hidup dan pertambangan.

“Seluruh rekomendasi yang disampaikan akan kami tindak lanjuti secara serius melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur, sesuai rencana aksi yang telah disusun oleh perangkat daerah terkait,” ujarnya.

Ia juga menekankan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta membenahi tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan agar lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

“Kami telah menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk menjadikan rekomendasi BPK sebagai prioritas, dengan pemantauan berkala terhadap progres tindak lanjutnya. Setiap temuan harus direspons dengan perbaikan sistem, bukan sekadar pemenuhan administratif,” tegas Syahrun.

Di akhir sambutannya, Syahrun berharap sinergi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan BPK RI dapat terus terjaga dengan baik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, patuh hukum, serta mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.  (Kominfos).

Bombana, sultranet.com | Tim Penilai Adipura Tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI melakukan peninjauan lapangan di Kabupaten Bombana dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup pada Senin, 1 Desember 2025.

Penilaian tersebut merupakan tahap akhir dari rangkaian proses yang telah berlangsung sejak Juli 2025. Tim KLH/BPLH RI menilai berbagai indikator pengelolaan lingkungan daerah, mulai dari sistem pengelolaan sampah dan kebersihan yang memiliki bobot penilaian terbesar, hingga kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta kebijakan pemerintah daerah.

Wakil Bupati Bombana menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas kebersihan dan penataan lingkungan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, petugas kebersihan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memperkuat gerakan lingkungan yang selama ini digaungkan melalui tagline “Berani Bersih Wonuaku.”

“Pemkab Bombana berkomitmen memperkuat program lingkungan dan terus melakukan pembenahan. Ini bukan menjadi akhir, tetapi awal dari upaya besar kita bersama untuk menghadirkan Bombana yang lebih bersih. Kami berharap penilaian tahun ini membawa hasil terbaik bagi daerah,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga berharap seluruh masyarakat Bombana ikut memberikan dukungan dan doa agar daerah tersebut dapat meraih penghargaan Adipura untuk pertama kalinya. Ahmad Yani menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan tidak hanya untuk memenuhi penilaian, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk generasi mendatang.

Dalam rangkaian kunjungan, tim KLH/BPLH RI meninjau sejumlah lokasi strategis yang menjadi indikator penilaian, di antaranya sekolah-sekolah, kantor dinas terkait, terminal, rumah sakit, hingga ruang terbuka hijau. Pada setiap titik pemantauan, jajaran Dinas Lingkungan Hidup Bombana memberikan penjelasan mengenai progres, inovasi, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan.

Tim penilai juga melakukan verifikasi terhadap kebersihan fasilitas umum, efektivitas pengangkutan sampah, kualitas penataan ruang publik, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan lingkungan.

Hasil akhir penilaian Adipura 2025 akan diumumkan oleh KLH/BPLH RI setelah seluruh rangkaian verifikasi nasional selesai. Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan optimis dapat memperoleh hasil terbaik berdasarkan langkah-langkah pembenahan yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. (IS)

Bombana, Sultranet.com – Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si memimpin Exit Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan atas Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rapat berlangsung di Ruang Measa Laro Lantai 2 Kantor Bupati Bombana, Jumat (12/9/2025).

Exit Meeting ini menjadi rangkaian akhir dari pemeriksaan yang dilaksanakan selama 25 hari oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan difokuskan pada kepatuhan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjalankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait kegiatan usaha pertambangan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bombana menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan lingkungan tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku. “Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan di tengah aktivitas pembangunan, termasuk kegiatan pertambangan. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting agar tata kelola kita lebih akuntabel,” ujar Ahmad Yani.

Ia menambahkan, rekomendasi dari hasil pemeriksaan akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan kebijakan maupun langkah teknis di lapangan. “Kami akan menindaklanjuti setiap catatan pemeriksa. Harapan kita semua, keberadaan investasi di Bombana tetap memberi manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan,” tegasnya.

Ketua Tim Pemeriksa BPK Sultra yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan melalui wawancara, verifikasi dokumen, dan pengecekan langsung di lokasi pertambangan. “Pemeriksaan ini tidak hanya soal kepatuhan formal, tetapi juga memastikan bahwa praktik di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Pemeriksaan ini, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha untuk meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. “Hasilnya akan dituangkan dalam laporan resmi yang dapat dijadikan rujukan bersama untuk perbaikan ke depan,” jelas Ketua Tim BPK.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta jajaran pemerintah yang membidangi urusan lingkungan hidup. Kehadiran mereka menandakan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan keberlanjutan tata kelola lingkungan.

Bagi masyarakat Bombana, isu lingkungan hidup selalu menjadi perhatian, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan cukup tinggi. Pemeriksaan ini memberi ruang untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak dilakukan dengan mengabaikan aspek keberlanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap melalui pemeriksaan ini dapat tercipta keseimbangan antara pertumbuhan investasi dengan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, manfaat yang dirasakan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Exit Meeting ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga Bombana tetap lestari. Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam harus berjalan beriringan.

Bombana, Sultranet.com – Upaya Polres Bombana dalam menjaga lingkungan dan menindak praktik penambangan tanpa izin kembali terlihat saat tim kepolisian melakukan patroli rutin di wilayah Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Rabu (27/8/2025) siang.

Dalam patroli yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Bombana, IPTU Yudha Febry Widanarko, aparat menemukan 12 unit mesin alcon yang diduga kuat dipakai untuk kegiatan penambangan emas ilegal.

Mesin-mesin tersebut ditemukan di lokasi penggalian terbuka yang telah jelas digunakan sebagai tempat aktivitas tambang emas. Namun, ketika tim tiba di lokasi, para pekerja maupun pemilik mesin tidak berada di tempat. Keberadaan mesin tanpa pemilik itu semakin menguatkan dugaan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa izin resmi dari pemerintah.

Meski telah menyisir area sekitar lokasi, aparat tidak berhasil menemukan pelaku. Mesin-mesin itu kemudian diangkut ke Polres Bombana untuk dijadikan barang bukti sekaligus langkah penindakan awal terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut.

Penemuan ini memperlihatkan masih maraknya praktik tambang tanpa izin di wilayah Bombana. Aktivitas penambangan ilegal tak hanya mengancam lingkungan hidup, tetapi juga merugikan negara dari sisi penerimaan daerah yang seharusnya masuk dari sektor pertambangan resmi. Situasi ini membuat pihak kepolisian meningkatkan intensitas patroli di titik-titik yang dianggap rawan.

Kasat Reskrim Polres Bombana menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam melihat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal. Menurutnya, tindakan tegas adalah satu-satunya jalan untuk melindungi masyarakat sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan adil.

“Polres Bombana berkomitmen penuh memberantas segala bentuk penambangan ilegal di wilayah hukum kami,” tegas IPTU Yudha Febry Widanarko.

Ia menambahkan bahwa kegiatan patroli yang dilakukan aparat merupa121kan wujud nyata keseriusan polisi dalam menindak tambang tanpa izin yang selama ini merugikan negara sekaligus merusak ekosistem.

“Kami akan terus melakukan pencegahan dan penegakan hukum secara tegas, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat,” imbuhnya.

Selain menindaklanjuti barang bukti, pihak kepolisian juga langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Langkah ini diambil agar pengawasan di kawasan rawan tambang emas bisa lebih ketat sekaligus memberi efek jera kepada para pelaku yang kerap berpindah-pindah lokasi.

Kepolisian berharap, kerja sama lintas sektor dapat mempersempit ruang gerak para penambang ilegal. Patroli seperti ini rencananya akan terus dilakukan secara berkala, sebagai bentuk tanggung jawab aparat untuk melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan Bombana dari praktik eksploitasi liar.

Bombana, sultranet.com — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bombana menjadi salah satu titik pantau dalam rangkaian visitasi penilaian Adipura 2025 yang dilakukan oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kunjungan tersebut didampingi langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si bersama Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, dan diterima hangat oleh Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis RSUD Bombana, Yuliana, SKM, bersama jajaran manajemen, fungsional kesehatan lingkungan, serta instalasi kebersihan rumah sakit.

Penilaian Adipura merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendorong daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, salah satunya melalui pengelolaan kebersihan pada fasilitas layanan publik. RSUD Bombana menjadi perhatian karena dinilai memiliki peran penting dalam mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

“Sebagai salah satu titik pantau penilaian Adipura, kami berupaya mempersiapkan diri sebaik mungkin. Harapannya, RSUD Bombana dapat memberikan kontribusi nilai yang positif bagi pemerintah daerah,” ujar Yuliana saat menerima tim visitasi di ruang manajemen rumah sakit.

Usai sesi penyambutan, tim penilai KLHK bersama jajaran terkait langsung menelusuri sejumlah titik penting di area rumah sakit. Rangkaian peninjauan dimulai dari instalasi farmasi, berlanjut ke ruang tunggu pasien di poliklinik, ruang pemeriksaan, hingga ke Instalasi Gawat Darurat (IGD). Tim juga melakukan pengecekan pada area belakang rumah sakit yang menjadi lokasi utama sarana dan prasarana sanitasi. Beberapa di antaranya adalah Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah domestik, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), hingga Tempat Penampungan Sementara limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, yang mendampingi tim KLHK menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar penilaian, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. “Kami menyambut baik visitasi ini karena menjadi cermin bagaimana daerah, khususnya Bombana, berupaya meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperhatikan aspek lingkungan hidup,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani menekankan bahwa keberhasilan penilaian Adipura bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata, melainkan hasil kerja kolektif antara pemerintah, instansi pelayanan publik, dan masyarakat. Ia berharap RSUD Bombana dapat menjadi contoh baik dalam pengelolaan kebersihan lingkungan sehingga mampu memberikan nilai tambah pada penilaian Adipura tahun ini.

Penilaian Adipura sendiri telah menjadi salah satu program nasional yang dinantikan pemerintah daerah karena membawa dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan masuknya RSUD Bombana sebagai titik pantau, diharapkan dapat memperlihatkan wajah pelayanan kesehatan yang tidak hanya fokus pada pasien, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan yang sehat.

Kunjungan visitasi diakhiri dengan evaluasi singkat dari tim penilai KLHK terhadap kondisi sarana prasarana kebersihan yang ada di RSUD Bombana. Meski terdapat beberapa catatan teknis untuk perbaikan, secara umum rumah sakit dinilai telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam menghadapi penilaian Adipura 2025.

Bagi RSUD Bombana, keterlibatan sebagai titik pantau penilaian Adipura menjadi kesempatan berharga untuk terus meningkatkan standar pengelolaan lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah Bombana dalam membangun daerah yang sehat, bersih, dan ramah lingkungan.

Kendari, sultranet.com – Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara (LPKP-Sultra) menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolres Bombana dalam menindak tegas aktivitas penambangan ilegal yang marak terjadi di wilayah tersebut. Pernyataan ini muncul menyusul polemik laporan sejumlah organisasi masyarakat ke Mabes Polri terkait dugaan keterlibatan aparat dalam membekingi tambang ilegal. Sabtu (14/6/2025)

Ketua LPKP-Sultra, Laode Tuangge, menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Kapolres dan Kasat Reskrim Bombana sebagai pihak yang membackup aktivitas tambang ilegal oleh dua perusahaan, PT PLN dan PT AAB, perlu diuji kebenarannya.

“Kalau memang benar, silakan buktikan dan sebutkan Kapolres yang dimaksud. Dalam rilis berita yang beredar, tidak ada satu pun nama Kapolres yang disebut secara jelas,” ujar Laode Tuangge saat dikonfirmasi.

Ia menilai bahwa laporan yang ditujukan ke Mabes Polri lebih sebagai ungkapan kekecewaan dari pihak-pihak yang terganggu oleh tindakan tegas aparat terhadap aktivitas tambang ilegal di Bombana. Bahkan, lanjutnya, ada kemungkinan bahwa pelaporan tersebut ditunggangi oleh kepentingan para pelaku tambang ilegal itu sendiri.

Menurutnya, tindakan Kapolres Bombana saat ini justru merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan jangka panjang akibat aktivitas pertambangan ilegal yang tak terkendali.

“Langkah Kapolres Bombana ini selaras dengan komitmen Kapolda Sulawesi Tenggara untuk menuntaskan kasus-kasus tambang ilegal maupun tindak pidana korupsi di wilayah ini. Kami mendukung penuh upaya tersebut,” tegas Laode.

LPKP-Sultra, kata Laode, juga menegaskan posisi lembaga mereka yang siap menjadi mitra kritis sekaligus pendukung aparat penegak hukum dalam mengawal penyelesaian persoalan pertambangan ilegal yang selama ini merusak ekosistem dan merugikan masyarakat secara luas.

Ia menambahkan, dukungan dari masyarakat sipil sangat penting agar aparat kepolisian tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya, tanpa terpengaruh oleh tekanan atau opini dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Yang pasti, kami di LPKP-Sultra akan terus mengawal dan memberikan dukungan terhadap aparat yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan,” tutup Laode Tuangge.

Kolaka Utara, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional dengan menggelar aksi lingkungan di Pantai Berova, Kecamatan Lasusua, Jumat 23 Mei 2025.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Utara itu diawali dengan apel siaga yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE. Dalam apel tersebut, Jumarding mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati sebagai momentum refleksi atas pentingnya menjaga alam.

“Ini bukan hanya seremonial. Ini pengingat untuk kita semua bahwa kekayaan hayati adalah penyangga kehidupan. Kalau kita abai, maka dampaknya akan kembali ke kita juga,” ujar Jumarding di hadapan para peserta apel.

Wakil Bupati menekankan bahwa menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar. Justru, menurutnya, perubahan dimulai dari tindakan sederhana namun konsisten. “Mari kita mulai dari hal kecil: menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, memakai produk ramah lingkungan, dan sadar akan pentingnya konservasi. Semua ini bisa kita lakukan bersama,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap ajakan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan aksi tanam pohon di sekitar area Pantai Berova. Wakil Bupati bersama peserta kegiatan—yang terdiri dari aparatur sipil negara, pelajar, aktivis lingkungan, dan masyarakat umum—secara simbolis menanam bibit pohon yang telah disiapkan oleh panitia.

Pantai Berova dipilih sebagai lokasi kegiatan karena kawasan ini merupakan salah satu pesisir yang memiliki potensi keanekaragaman hayati laut dan darat yang masih terjaga. Dengan penanaman pohon di area tersebut, Pemkab Kolaka Utara berharap dapat mendorong peningkatan kualitas ekosistem sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk ikut menjaga kawasan pesisir dari kerusakan lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Utara, Suhardi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis pemulihan lingkungan yang telah dicanangkan pemerintah daerah. Ia menilai, partisipasi publik dalam kegiatan seperti ini sangat penting karena pelestarian alam tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata.

“Kami butuh kolaborasi dari semua pihak. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan ini, kami berharap ada rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan,” jelas Suhardi.

Dalam kesempatan itu, para pelajar juga diberikan edukasi singkat tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan peran mereka dalam menjaga lingkungan sejak usia dini. Materi disampaikan dengan pendekatan interaktif agar mudah dipahami, sekaligus membangun kesadaran ekologis generasi muda.

Selain penanaman pohon, acara juga diisi dengan pameran produk daur ulang dari sampah plastik, yang diprakarsai oleh kelompok-kelompok sadar lingkungan dari berbagai desa di Kolaka Utara. Produk-produk ini menunjukkan bahwa sampah bisa memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan benar, sekaligus menjadi solusi pengurangan sampah plastik di masyarakat.

Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan bibit pohon secara simbolis kepada perwakilan masyarakat dan sekolah, sebagai dorongan agar gerakan menanam pohon dapat terus berlanjut di luar kegiatan peringatan ini.

Pemkab Kolaka Utara berharap, melalui peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ini, tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga alam sebagai warisan yang tidak ternilai bagi generasi mendatang.

BOMBANA, sultranet.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bombana sukses menggelar seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS2N) tingkat kabupaten tahun 2025. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Rumbia ini tidak hanya menampilkan bakat olahraga dan seni para pelajar, tetapi juga menonjolkan kreativitas dan kepedulian terhadap lingkungan.

Salah satu yang paling menarik perhatian adalah lomba fashion show tingkat sekolah dasar yang digelar pada Rabu malam, 21 Mei 2025. Lomba ini mewajibkan seluruh peserta menggunakan bahan daur ulang dengan tema etnik nusantara. Anak-anak tampil percaya diri di atas panggung mengenakan busana hasil kreasi bersama guru dan orang tua, mulai dari kantong plastik yang disulap menjadi gaun, hingga botol bekas yang dijadikan rok etnik elegan.

Ketua Dekranasda sekaligus Ketua TP PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, hadir sebagai juri kehormatan dalam lomba tersebut. Istri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin itu menyampaikan apresiasinya atas semangat anak-anak yang mampu mengolah sampah menjadi karya seni bernilai.

“Anak-anak tidak hanya belajar percaya diri, tapi juga belajar memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang berguna. Ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal pendidikan karakter dan kepedulian terhadap lingkungan,” ujar Fatmawati.

Ia menilai kegiatan ini sejalan dengan misi Dekranasda dan TP PKK dalam mendorong kreativitas, inovasi, dan kesadaran lingkungan sejak dini. Fatmawati bahkan memberikan hadiah uang tunai dari dana pribadinya kepada para pemenang sebagai bentuk dukungan langsung.

Tiga peserta terbaik dalam lomba fashion show tersebut yakni:

• Juara I: Noren Muhrinsani Powatu dari SDN 08 Kasipute, Kecamatan Rumbia
• Juara II: Fatina Morini Poni dari SDN 52 Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara
• Juara III: Shafira Luna Elfan dari SDN 151 Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah

Selain fashion show, seleksi O2SN dan FLS2N juga mempertandingkan berbagai cabang lomba lainnya, seperti pencak silat (SD dan SMP), karate (SD dan SMP), senam (SD), menyanyi solo (SD dan SMP), tari kreasi (SMP), menulis cerita (SD dan SMP), serta mendongeng (SD dan SMP).

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana, Kandamang, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaring bibit unggul di bidang seni dan olahraga yang akan mewakili Bombana ke tingkat provinsi. Terkait Lomba Dongeng, Ia menyebut bahwa lomba dongeng ini juga bertujuan menghidupkan kembali tradisi bertutur yang hampir punah di era digital.

“Melalui O2SN ini, kami ingin memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya lokal kepada generasi muda. Diharapkan kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan untuk melestarikan budaya lokal yang hampir tidak pernah lagi ditemukan saat ini,” ujar Kandamang, Kamis (22/5/2025).

Sebelumnya, kegiatan ini resmi dibuka oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, pada Selasa, 20 Mei 2025, di Lapangan AA Rifai, Kelurahan Kasipute. Dalam sambutannya, Burhanuddin mengapresiasi peran sekolah, guru, dan orang tua yang turut membina potensi siswa sejak dini.

“Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dengan karakter, bakat, dan semangat gotong royong. Kita bangga, Bombana punya generasi muda yang kreatif dan peduli lingkungan,” ujar Burhanuddin.

Melalui ajang ini, Dikbud Bombana tak hanya menyaring siswa berprestasi, tapi juga mendorong pendidikan karakter, budaya, dan kepedulian lingkungan sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Dengan semangat kolaborasi, kegiatan ini ditutup meriah dan penuh apresiasi, meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh peserta, pendamping, dan masyarakat yang hadir. Bombana membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya soal prestasi, tapi juga soal nilai dan kepedulian sejak dini. (adv)

Bombana,Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menerima aspirasi warga Desa Wumbubangka yang tergabung dalam Forum Masyarakat Wumbubangka Bersatu saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin (5/5/2025). Dalam aksi tersebut, warga menyuarakan penolakan terhadap rencana investasi PT Sultra Industrial Park (SIP) yang dinilai berpotensi mengancam lingkungan dan kehidupan mereka.

Puluhan warga datang membawa spanduk penolakan dan berorasi secara bergantian. Mereka menegaskan bahwa kehadiran PT SIP tidak pernah disosialisasikan secara terbuka, dan dikhawatirkan dapat merampas lahan produktif, merusak lingkungan, serta mengganggu ketenteraman hidup masyarakat desa.

“Kami menolak PT SIP karena hadir tanpa sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Kami khawatir kehidupan kami terganggu, tanah kami hilang, dan alam kami rusak,” teriak salah satu peserta aksi dalam orasinya.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, turun langsung menemui massa dan menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat. Ia kemudian mengundang perwakilan warga untuk hadir dalam dialog terbuka bersama pemerintah dan pihak perusahaan.

“Kita harus menolak investasi ini jika terbukti merugikan, tetapi jika terbukti bermanfaat bagi masyarakat dan daerah, kita harus mendukungnya,” ujar Ahmad Yani di hadapan massa.

Dialog terbuka kemudian digelar keesokan harinya, Selasa (6/5/2025), di Aula Kantor Bupati Bombana. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Ahmad Yani dan dihadiri oleh Asisten Setda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kepala Bappeda, Camat Rarowatu Utara, Kepala Desa Wumbubangka, tokoh masyarakat dan pemuda, serta perwakilan PT Sultra Industrial Park.

Dalam forum tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa arah pembangunan Bombana saat ini mengacu pada program Hilirisasi, yang juga menjadi prioritas nasional. Ahmad Yani menegaskan bahwa konsep “Bombana Surga Investasi” bukan berarti mengabaikan suara masyarakat atau kelestarian alam.

“Kami ingin menegaskan bahwa program kami adalah Hilirisasi, yang mengusung tagline Bombana Surga Investasi. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Masyarakat Wumbubangka harus dilibatkan sejak awal,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada persetujuan resmi yang diberikan kepada PT SIP. Menurutnya, segala keputusan akan diambil secara transparan dan mempertimbangkan semua aspek, termasuk dampak sosial dan lingkungan.

“Dialog ini penting agar semua pihak bisa mendengar dan memahami posisi masing-masing. Pemerintah tidak akan memaksakan investasi jika memang bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan merugikan lingkungan,” kata Ahmad Yani.

Sementara itu, perwakilan PT SIP menyampaikan bahwa pihaknya masih berada pada tahap awal studi dan belum melakukan aktivitas apapun di lapangan. Ia menyesalkan beredarnya informasi yang dinilainya keliru dan memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Sebenarnya, terdapat kesalahpahaman antara masyarakat dan kami. Padahal, saat ini kami masih berada dalam tahap peninjauan lokasi dan pengurusan izin. Jadi, informasi yang beredar di masyarakat itu tidak benar,” ujar perwakilan PT SIP dalam forum tersebut.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Bombana memutuskan membentuk tim independen yang akan meninjau langsung ke lapangan. Tim ini bertugas melakukan kajian komprehensif terhadap rencana investasi, termasuk kajian Amdal, legalitas lahan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Forum Masyarakat Wumbubangka Bersatu menyambut baik rencana pembentukan tim tersebut, namun menegaskan akan terus mengawal prosesnya. Mereka meminta agar tidak ada satu pun aktivitas investasi dilakukan sebelum kajian selesai dan masyarakat dilibatkan secara menyeluruh.

“Kami tetap pada sikap menolak jika tidak ada keterbukaan. Pemerintah harus memastikan tidak ada aktivitas apapun sebelum semua proses ini dijalankan secara adil dan transparan,” ujar salah satu tokoh masyarakat dalam forum.

Langkah Pemkab Bombana yang membuka ruang dialog dan menjembatani komunikasi antara masyarakat dan investor mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kesepahaman bersama demi kemajuan daerah tanpa mengorbankan hak dan kelestarian hidup masyarakat lokal.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memulai lembaran baru dengan semangat pelayanan dan kepedulian lingkungan yang ditandai melalui Apel Akbar perdana yang dipimpin langsung oleh Bupati Ir. H. Burhanuddin, M.Si. Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Bupati Bombana, Selasa, 8 April 2025 ini dirangkaikan dengan peluncuran program “Berani Bersih Wonuaku”, peresmian dua unit bus sekolah gratis, penandatanganan komitmen kebersihan, dan ditutup dengan kegiatan halal bihalal.

Apel tersebut menjadi momen penting pasca Idul Fitri sekaligus ajang konsolidasi besar pertama sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda, Penjabat Sekda, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, ASN dan non-ASN, hingga perwakilan LSM dan pemerhati lingkungan.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi pusat orientasi seluruh aparatur pemerintah. “Sejak dilantik, saya bersama Wakil Bupati langsung turun ke lapangan menyapa rakyat dan menyerap aspirasi. Hari ini kita berkumpul sebagai awal baru. Mari ubah paradigma kita sebagai pejabat. Rakyat harus berdaulat, dan tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik tanpa pamrih,” ujarnya tegas.

Wujud dari komitmen itu ditandai dengan peluncuran dua unit bus sekolah gratis yang akan beroperasi di wilayah Poleang dan Kabaena. Program ini ditujukan untuk menjamin kemudahan akses pendidikan, terutama bagi para pelajar di daerah terpencil dan rawan transportasi.

“Pendidikan adalah fondasi pembangunan. Bus sekolah ini adalah bentuk kehadiran negara dalam membantu anak-anak kita mendapatkan hak pendidikannya secara layak,” kata Burhanuddin.

Tidak hanya itu, apel akbar juga menjadi momentum peluncuran program “Berani Bersih Wonuaku,” sebuah gerakan kolektif untuk menumbuhkan budaya hidup bersih, sehat, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Program ini menekankan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari wajah daerah.

“Ibukota kita adalah ruang tamu. Sebagai tuan rumah, kita wajib menjaga kebersihan dan keindahannya. Kebersihan adalah awal dari keindahan,” kata Bupati Burhanuddin.

Program “Berani Bersih Wonuaku” secara simbolis ditandai dengan pembacaan komitmen oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bombana dan dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh peserta apel sebagai bentuk keseriusan menjaga lingkungan.

Dalam suasana apel, terjadi momen yang mengundang simpati: Bupati Burhanuddin memilih untuk meninggalkan tribun teduh dan berdiri bersama peserta apel di bawah terik matahari. Aksi spontan ini segera diikuti oleh para pejabat Forkopimda, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. Sikap tersebut menggambarkan kesederhanaan dan solidaritas pemimpin dengan rakyatnya.

Apel akbar ditutup dengan kegiatan halal bihalal, mempererat silaturahmi antara aparatur pemerintah dan masyarakat. Suasana penuh kehangatan terlihat saat Bupati dan jajarannya bersalaman satu per satu dengan peserta apel, membangun kebersamaan yang lebih erat pasca perayaan Idul Fitri.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan arah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif, humanis, dan berpihak pada masyarakat. Langkah-langkah nyata yang ditempuh—mulai dari layanan transportasi pendidikan, komitmen kebersihan, hingga keteladanan dalam sikap—menjadi simbol awal dari pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Bombana kini melangkah dengan semangat baru: membangun dari dasar, melayani tanpa batas, dan merangkul seluruh elemen masyarakat dalam semangat gotong royong.