Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai melakukan langkah awal identifikasi sumber mata air di seluruh desa dan kelurahan di Pulau Kabaena sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air dan mengantisipasi dampak aktivitas pertambangan, melalui rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani bersama camat, lurah, dan kepala desa se-Kabaena di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Senin (30/3/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari respon pemerintah daerah terhadap munculnya sejumlah sumber mata air baru yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap potensi perubahan struktur tanah, kualitas air, hingga dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menegaskan pentingnya langkah identifikasi yang terencana dan berbasis data. Seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah kecamatan dan desa, diminta berperan aktif dalam proses pendataan di lapangan.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani dalam arahannya menekankan bahwa proses identifikasi harus dilakukan secara cermat dan sistematis. Menurutnya, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan penanganan yang tepat.

“Pendataan harus dilakukan secara teliti dan melibatkan semua unsur di tingkat kecamatan dan desa agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan aparat wilayah menjadi kunci dalam memastikan kelancaran proses identifikasi. Selain memahami kondisi lapangan, pemerintah desa dan kelurahan dinilai memiliki peran strategis dalam mengumpulkan informasi yang valid dari masyarakat.

Lebih lanjut, Ahmad Yani mengingatkan bahwa isu sumber mata air tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air, tetapi juga menyangkut aspek lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong agar kegiatan ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor terkait.

“Koordinasi lintas sektor sangat penting agar kegiatan ini tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan ke depan,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai identifikasi sumber mata air merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan, khususnya di wilayah kepulauan yang rentan terhadap perubahan ekosistem.

Menurutnya, hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sumber daya air di Pulau Kabaena. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengelolaan dan perlindungan sumber air.

Rapat koordinasi juga membahas mekanisme pelaksanaan identifikasi di lapangan, termasuk metode pendataan, pelaporan, serta pengawasan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang untuk melibatkan pihak lain, seperti tenaga teknis dan ahli lingkungan, guna memastikan proses identifikasi berjalan sesuai standar. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.

Pulau Kabaena sendiri merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bombana yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk di sektor pertambangan. Namun, aktivitas tersebut juga berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat memetakan kondisi sumber mata air secara lebih jelas dan komprehensif. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air serta memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Dengan langkah yang terencana dan kolaboratif, diharapkan potensi dampak negatif dapat diminimalisir, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com, – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai merumuskan langkah penertiban terhadap aktivitas pendulangan emas ilegal di sepanjang Sungai Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, guna mencegah kerusakan lingkungan dan risiko keselamatan masyarakat, di Ruang Rapat Bupati Bombana, Senin (30/3/2026).

Rapat ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam menangani aktivitas tambang tanpa izin yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Sejumlah perangkat daerah terkait hadir untuk menyusun strategi terpadu, mulai dari pengawasan, penegakan aturan, hingga langkah preventif di lapangan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa aktivitas pendulangan emas ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak serius terhadap lingkungan. Ia menyoroti potensi pencemaran air sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, serta ancaman longsor di kawasan bantaran sungai akibat aktivitas penggalian yang tidak terkendali.

“Penanganan harus dilakukan secara terkoordinasi dan melibatkan semua pihak terkait agar aktivitas ini tidak terus berlanjut dan menimbulkan dampak yang lebih luas,” ujar Ahmad Yani.

Ia menekankan bahwa upaya penertiban tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar penanganan berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mendorong langkah konkret di lapangan, termasuk peningkatan intensitas pengawasan serta penegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, keberadaan tambang ilegal tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus menyeluruh, mencakup aspek hukum, sosial, dan lingkungan.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat dalam menangani persoalan tersebut. Ia menyebut, sinergi antara perangkat daerah menjadi kunci dalam memastikan setiap langkah penanganan berjalan efektif.

“Koordinasi lintas sektor akan terus kita perkuat agar penanganan aktivitas ini dapat berjalan lebih terarah dan optimal,” kata Syahrun.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil, guna memastikan penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan solusi jangka panjang.

Rapat koordinasi ini juga membahas kemungkinan pelibatan aparat penegak hukum serta instansi teknis lainnya untuk mendukung proses penertiban. Pemerintah daerah berharap, dengan dukungan semua pihak, aktivitas tambang ilegal dapat diminimalisir bahkan dihentikan sepenuhnya.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga mempertimbangkan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Edukasi mengenai dampak lingkungan serta risiko keselamatan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi melakukan pendulangan ilegal.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi keselamatan masyarakat. Sungai sebagai sumber kehidupan harus dijaga keberlanjutannya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Melalui langkah awal ini, diharapkan upaya penertiban aktivitas pendulangan emas ilegal di Sungai Watukalangkari dapat berjalan lebih terarah dan memberikan hasil nyata. Pemerintah optimistis, dengan kerja sama yang kuat dan penanganan yang konsisten, persoalan ini dapat diatasi secara bertahap.