Bombana, sultranet.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bombana terus menunjukkan perkembangan positif sejak mulai dilaksanakan pada 21 April 2025. Hingga akhir Februari 2026, program yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat tersebut telah menjangkau 32.219 penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten.

Program ini menyasar peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, kelompok rentan seperti balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta melibatkan tenaga pendidikan dan kader kesehatan sebagai bagian dari ekosistem layanan. Capaian tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Bombana, Santi Sistra Pratama.

“Program MBG di Bombana terus berkembang. Hingga akhir Februari 2026 tercatat sebanyak 32.219 orang telah menerima manfaat, baik dari kalangan peserta didik maupun kelompok rentan,” kata Santi Sistra Pratama.

Data BGN menunjukkan penerima manfaat berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Tercatat 183 siswa PAUD, 125 siswa RA, dan 2.404 siswa TK menjadi penerima layanan program tersebut. Pada tingkat sekolah dasar, sebanyak 5.708 siswa SD kelas 1–3 serta 5.341 siswa SD kelas 4–6 telah terlayani.

Sementara itu, pada jenjang madrasah ibtidaiyah terdapat 311 siswa MI kelas 1–3 dan 330 siswa MI kelas 4–6 yang menerima manfaat. Program MBG juga menjangkau 3.235 siswa SMP, 1.739 siswa MTsN, 4.077 siswa SMA, 525 siswa SMK, dan 421 siswa MA. Selain itu, terdapat pula 118 siswa dari sekolah luar biasa (SLB) serta pondok pesantren yang turut menerima layanan gizi tersebut.

Tak hanya fokus pada peserta didik, program MBG juga menjangkau kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hingga saat ini tercatat 3.955 balita telah menerima manfaat, disusul 532 ibu hamil dan 961 ibu menyusui yang mendapatkan layanan pemenuhan gizi melalui program tersebut.

Dari sisi penyediaan layanan, sebanyak 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Bombana hingga akhir Februari 2026. Sebanyak 14 unit di antaranya dikelola oleh mitra masyarakat, yayasan, dan pelaku UMKM, sementara masing-masing satu unit berada di bawah naungan TNI AD dan Polri.

Berdasarkan asal bangunan, fasilitas SPPG terdiri dari 10 unit yang memanfaatkan rumah tinggal, satu unit di bangunan hotel atau penginapan, tiga unit ruko, serta dua unit yang menggunakan bangunan pergudangan.

Selain berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. Sebanyak 696 tenaga kerja lokal terlibat sebagai relawan dalam rantai operasional dan distribusi makanan bergizi.

Setiap SPPG dilengkapi dengan struktur pengelola yang terdiri dari satu kepala SPPG, satu ahli gizi yang bertugas sebagai Pelaksana Layanan Operasional Gizi, serta satu tenaga ahli akuntansi yang bertanggung jawab sebagai Pelaksana Layanan Operasional Keuangan.

Pada sektor kemitraan, program ini turut menggandeng 28 pemasok lokal yang terdiri dari enam koperasi, 19 pelaku UMKM, serta tiga pemasok lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan bahan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

Santi menegaskan keberhasilan program MBG tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pelaksana di lapangan.

“Sinergi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan MBG di Bombana. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan UMKM dan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan perluasan jangkauan layanan hingga wilayah terpencil dan kepulauan. Upaya tersebut juga diiringi dengan penguatan standar mutu, keamanan pangan, serta keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas.

Melalui program ini, pemerintah berharap upaya pemenuhan gizi masyarakat dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Bombana, sultranet.com — Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif dan tepat sasaran. Rapat tersebut membahas perkembangan pembangunan fasilitas pemenuhan gizi yang diperuntukkan bagi peserta didik di daerah terpencil serta mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaannya. Kegiatan ini diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, pada Jumat, 9 Januari 2026.

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Bombana didampingi oleh Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait, serta Koordinator Program Makan Bergizi Gratis wilayah Kabupaten Bombana. Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional, khususnya yang menyasar peningkatan kualitas gizi peserta didik di daerah terpencil.

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini diselenggarakan untuk meninjau sejauh mana progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai daerah, termasuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur. Melalui forum tersebut, para peserta rapat dapat memaparkan perkembangan program di daerah masing-masing sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan fasilitas tersebut.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan fasilitas yang disiapkan sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis bagi peserta didik. Fasilitas ini berperan penting dalam memastikan penyediaan makanan bergizi yang berkualitas bagi siswa, khususnya di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan gizi yang memadai.

Dalam rapat tersebut, salah satu pembahasan utama adalah mengenai penegasan tenggat waktu atau deadline pembangunan SPPG di berbagai daerah. Hal ini menjadi perhatian penting karena pembangunan fasilitas tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk investor yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan infrastruktur.

Para peserta rapat juga membahas capaian progres pembangunan SPPG yang telah berjalan hingga saat ini. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan fasilitas tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta mematuhi seluruh ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Selain itu, rapat juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam program ini. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan dapat segera diatasi secara bersama-sama.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Pemerintah daerah tentu sangat mendukung pelaksanaan program ini, khususnya untuk memastikan peserta didik di wilayah terpencil juga mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang layak,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, keberadaan fasilitas SPPG sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, karena menjadi pusat penyediaan layanan gizi bagi para siswa. Oleh karena itu, proses pembangunan fasilitas ini harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak investor dalam memastikan pembangunan SPPG berjalan dengan baik. Dengan koordinasi yang kuat, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, khususnya bagi peserta didik di daerah terpencil.

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini juga diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan dari sejumlah daerah di Indonesia yang turut melaksanakan pembangunan SPPG. Melalui forum tersebut, para peserta dapat saling bertukar informasi mengenai perkembangan program serta berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap hasil rapat monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi dasar dalam memperkuat pelaksanaan program di daerah. Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar pembangunan SPPG di wilayah terpencil dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan tersedianya fasilitas pemenuhan gizi yang memadai, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara optimal serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kesehatan dan kualitas belajar peserta didik di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi percepatan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca dugaan keracunan makanan yang terjadi di Kecamatan Poleang Utara pada 11 November 2025. Rapat dipimpin Pj. Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Jumat (14/11/2025).

Rapat tersebut melibatkan Koordinator Wilayah BGN Bombana, Kepala SPPG Poleang Utara, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, OPD teknis, pihak sekolah, penyedia makanan MBG, serta unsur kecamatan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan sesuai standar keamanan pangan.

Investigasi Dinas Kesehatan Bombana telah dilakukan sehari setelah kejadian, yaitu pada 12 November 2025. Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk menelusuri sumber awal dugaan kontaminasi makanan yang menyebabkan sejumlah peserta didik mengalami gejala keracunan. Hasil sementara menjadi rujukan utama dalam rapat evaluasi.

Kepala SPPG Poleang Utara, Rahmat Romadon, menjelaskan langkah teknis yang telah dilakukan pihaknya dalam memperbaiki sistem pengolahan dan distribusi makanan. Ia menegaskan bahwa pola memasak kini diubah agar sesuai rekomendasi Dinas Kesehatan.

“Untuk pengetahuan cara packing-nya dan cara masaknya, kami sudah melakukan perubahan. Sistem memasaknya kami ubah. Yang sebelumnya dimasak bersamaan semuanya, kini sudah kami pisahkan. Sehingga makanan yang terakhir kami hantarkan MBG itu disesuaikan dengan jadwal masaknya. Dengan begitu, arahan Dinas Kesehatan terkait batas waktu 4 jam konsumsi makanan dapat terpenuhi dan tidak lagi terlewati,” ujarnya.

Rahmat juga memaparkan kendala geografis sebagai faktor lambatnya distribusi makanan ke beberapa sekolah. Menurutnya, kondisi wilayah membuat pendistribusian tidak dapat dilakukan sekali antar.

“Kondisi di Poleang Utara itu jalurnya bercabang menjadi empat. Ini menyulitkan kami karena idealnya distribusi dilakukan sekali antar. Namun itu tidak bisa dilakukan karena struktur jalannya. Wilayah yang kemarin mengalami KLB juga menjadi titik terakhir yang kami antarkan karena aksesnya sulit. Jadi percepatan distribusi tidak dapat maksimal seperti di wilayah lain yang lebih mudah dijangkau,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai evaluasi ini penting sebagai upaya perbaikan sistemik. Selain faktor pengolahan makanan, aspek distribusi, pelatihan penyedia, hingga ketepatan waktu konsumsi menjadi fokus pembahasan. Rapat tersebut juga menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam mendukung pemenuhan gizi anak sekolah. Karena itu, pemerintah menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi syarat mutlak, termasuk ketentuan suhu, sanitasi, dan batas durasi konsumsi sejak makanan selesai dimasak.

Pj. Sekda Bombana menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin kejadian ini mengurangi kepercayaan masyarakat. Ia meminta seluruh pelaksana program memperbaiki prosedur dan memastikan seluruh standar keamanan diterapkan secara konsisten.

“Saya ingin setiap tahapan MBG diperhatikan dengan serius. Jangan sampai lalai. Kita ingin memastikan anak-anak kita mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi,” tegasnya dalam rapat.

Pemerintah juga mendorong peningkatan koordinasi antara penyedia makanan dan pihak sekolah agar pengawasan distribusi berjalan lebih efektif. Badan terkait diminta melakukan monitoring rutin dan evaluasi berkala untuk menjaga kualitas program.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap adanya langkah konkret memperkuat pelaksanaan MBG, termasuk peningkatan kapasitas penyedia, pemetaan ulang wilayah distribusi, serta penyusunan SOP tambahan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis.

Bombana, sultranet.com – Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi S.I.P menghadiri acara Launching Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Yayasan Pelita Kasih Manunggal, di Aula SMA Negeri 10 Bombana, Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Senin (1/9/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Poleang Utara, Rohmat Ramadhan, dan turut dihadiri sejumlah pejabat daerah serta tokoh masyarakat. Hadir di antaranya Asisten Satu Setda Bombana, Muh Syukri yang mewakili Bupati Bombana, Anggota DPRD Bombana Andi Sambaloge dan Yudi Utama Arsyad, Camat Poleang Utara Nyoman S.IP, Danramil 1431/Poleang Kapten Inf Dahlan, Kapospol Poleang Utara Ipda Herman, Babinsa se-Kecamatan Poleang Utara, kepala desa, kepala sekolah, guru SMA Negeri 10 Bombana, serta perwakilan siswa-siswi sekolah tersebut.

Dalam sambutannya, Dandim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah.

“Program ini merupakan program makan bergizi gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah membangun sumber daya manusia unggul, mengurangi kemiskinan, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program MBG telah menjadi bagian dari agenda nasional yang diatur melalui Peraturan Presiden tahun 2024. Kehadiran program ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi semata, melainkan juga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat di kalangan masyarakat, khususnya para peserta didik.

“Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga meningkatkan kesadaran gizi, khususnya di kalangan peserta didik. Harapannya, melalui langkah ini kita dapat memperkuat pijakan menuju generasi emas Indonesia 2045,” tegasnya.

Dandim menambahkan, pelaksanaan MBG di Kabupaten Bombana diharapkan mampu memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Harapan besar kami dengan adanya program ini adalah meningkatnya akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat di tengah masyarakat. Semua ini bermuara pada lahirnya generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” ucapnya.

Kegiatan launching MBG ini mendapat sambutan positif dari seluruh peserta yang hadir. Dukungan lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, legislatif, hingga masyarakat, mencerminkan semangat gotong royong dalam mewujudkan masa depan anak bangsa yang sehat, kuat, dan berdaya saing.

Selain menjadi momentum penting bagi masyarakat Bombana, peluncuran program MBG di Poleang Utara juga menegaskan komitmen bersama dalam mendukung program pemerintah pusat. Kolaborasi berbagai elemen di daerah menjadi kunci untuk memastikan keberlangsungan program ini berjalan dengan baik.

Dengan dukungan penuh dari semua pihak, MBG diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi juga menjadi gerakan berkelanjutan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing akan menjadi modal penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah nyata membentuk generasi unggul dan sehat.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), memimpin langsung rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program tersebut di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa, 3 Juni 2025.

“Program ini bukan sekadar urusan makan, ini tentang menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Saya sendiri yang akan memantau langsung progres pelaksanaannya,” jelas Gubernur Andi Sumangerukka.

Dalam arahannya di hadapan Forkopimda, kepala OPD, perwakilan 17 kabupaten/kota, dan Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Ia menegaskan komitmennya menjadikan Sultra sebagai contoh sukses nasional, sekaligus pilot project kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.

Program MBG di Sultra menyasar anak-anak PAUD hingga SMA/SMK/MA, santri, siswa SLB, ibu hamil, menyusui, dan balita. Target penerima manfaat tercatat sebanyak 705.478 jiwa.

Gubernur memerintahkan agar seluruh laporan progres pembangunan dan operasional Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) dari seluruh daerah dikirimkan ke meja kerjanya setiap pekan.

“Tidak boleh ada kabupaten atau kota yang ketinggalan. Ini kerja cepat dan terstruktur,” tegasnya.

Ia juga meminta Satgas MBG Provinsi segera memetakan lokasi pembangunan SPPG secara teknis dan menyelaraskan data pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih.

Terkait logistik pangan, Gubernur memerintahkan instansi terkait menjalin komunikasi intensif dengan Koperasi Merah Putih, mitra strategis pengadaan pangan bergizi.

“Kita punya potensi pangan lokal dan semangat gotong royong. Mari kita buktikan bahwa Sultra bisa bersinergi,” ucapnya penuh semangat.

Pada kesempatan itu, Gubernur memberi apresiasi atas kesiapan Lanud Haluoleo menyediakan lahan SPPG untuk ribuan siswa.

Ia juga mendukung penuh rencana Kadin Sultra membangun 51 titik SPPG, delapan di antaranya sudah disetujui.

Kepada Kanwil Kemenag, Gubernur meminta kepastian dukungan agar tidak ada pihak ketiga yang menarik diri.

Ia juga menginstruksikan BKKBN melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk menyempurnakan data penerima manfaat kelompok rentan non-peserta didik.

Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan program ini mencerminkan kinerja seluruh elemen pemerintahan di Sulawesi Tenggara.

“Saya tidak ingin program ini jalan lambat. Ini adalah warisan terbaik kita bagi anak-anak Sultra,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN RI, Dr. Nyoto Suwigno, menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga mendongkrak prestasi belajar, kesejahteraan petani dan UMKM, serta memperkuat ekonomi daerah.

“Setiap SPPG akan dikelola secara profesional. Satu kepala SPPG, satu akuntan, satu ahli gizi, dan 47 tenaga penjamah makanan lokal. Semua diberi pelatihan sesuai standar nasional,” singkat Dr. Nyoto.

Kendari, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyatakan komitmennya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., dalam sosialisasi MBG yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Senin, 17 Maret 2025.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Anggota Komisi IX DPR RI, H. Ahmad Safei, S.H., M.H., bersama Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Brigjen Purnawirawan TNI Sarwono dan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Brigjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur, Ir. Hugua serta para bupati dan wakil bupati dari kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan itu, Bupati Nur Rahman Umar menegaskan bahwa program MBG sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kolaka Utara.

“Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sangat mendukung Program Makan Bergizi Gratis ini karena kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Dengan asupan gizi yang baik, kita dapat mencetak generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Nur Rahman Umar.

Ia juga menyoroti pentingnya peran semua pihak dalam menyukseskan program ini. “Kami akan berkoordinasi dengan seluruh jajaran terkait agar pelaksanaan program ini bisa berjalan efektif di Kolaka Utara. Sosialisasi juga akan terus digencarkan agar masyarakat memahami pentingnya pola makan sehat dan bergizi,” tambahnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, H. Ahmad Safei, selaku penggagas program, menuturkan bahwa MBG bertujuan untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil, mendapatkan asupan gizi yang cukup.

“Program ini tidak hanya bertujuan memberikan makanan bergizi secara gratis, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Ketua Badan Gizi Nasional RI yang turut hadir menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar program ini berjalan maksimal.

“Kami berharap seluruh kepala daerah berperan aktif dalam menyukseskan program ini. Keberhasilan MBG sangat bergantung pada kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, S.H., menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penyebarluasan informasi terkait program ini agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Peran media sangat penting dalam memastikan program ini benar-benar dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat. Kami akan terus mengoptimalkan komunikasi publik agar program ini bisa berjalan dengan maksimal, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil yang menjadi sasaran utama,” ujar Syahlan Launu.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Diskominfo akan bekerja sama dengan berbagai sektor, termasuk dinas kesehatan dan pendidikan, untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Kolaka Utara berjalan efektif.

“Selain menyediakan makanan bergizi, kami juga ingin memastikan masyarakat memahami pentingnya pola hidup sehat sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup mereka,” tambahnya.

Sosialisasi ini juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman serta merancang strategi yang tepat dalam memastikan distribusi makanan bergizi secara merata. Pemerintah Kolaka Utara telah menyiapkan berbagai langkah konkret, termasuk kerja sama dengan sekolah dan fasilitas kesehatan untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses gizi yang memadai.

Dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat semakin meningkat, sehingga dapat menekan angka stunting dan mendukung peningkatan kualitas hidup di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kolaka Utara.