Kepemimpinan Raja dan Sultan Buton Relevan dengan Nilai Pancasila

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mencatatkan capaian penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Salah satu Widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sultra, Ruslan Rahman, resmi meraih jabatan Widyaiswara Ahli Utama usai mengikuti uji kompetensi yang digelar di Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.

Ujian tersebut dilakukan oleh tim majelis penguji yang terdiri dari empat orang, di antaranya perwakilan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang juga turut hadir sebagai penguji.

Asrun Lio mengatakan, materi yang dibawakan oleh Ruslan Rahman sangat menarik karena mengangkat kearifan lokal dalam perspektif kepemimpinan nasional. Sinopsis berjudul Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Kepemimpinan Lokal dalam Pembelajaran Agenda Kepemimpinan Pancasila itu menyoroti relevansi nilai-nilai kepemimpinan para Raja dan Sultan Buton terhadap prinsip-prinsip Pancasila.

“Nilai kepemimpinan lokal masyarakat Buton yang disampaikan dalam orasi ilmiah Saudara Ruslan sangat tepat jika diterapkan dalam kurikulum pelatihan BPSDM,” ujar Asrun Lio usai proses uji berlangsung.

Ia menjelaskan bahwa kepemimpinan tradisional di Buton mengedepankan nilai-nilai seperti kepercayaan, kejujuran, keadilan, dan ketegasan, yang semuanya berakar pada karakter moral dan kepribadian pemimpin. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas dalam menghadapi tantangan sosial dan politik yang terus berkembang.

Asrun berharap peran strategis widyaiswara, khususnya pada level ahli utama, akan semakin berkontribusi dalam menciptakan budaya belajar di kalangan ASN Pemprov Sultra. “Widyaiswara bukan hanya pengajar, tapi juga penggerak perubahan. Kita berharap saudara Ruslan bisa terus menginspirasi ASN untuk berkembang,” tegasnya.

Sementara itu, Ruslan Rahman dalam sinopsisnya menegaskan bahwa nilai-nilai kepemimpinan tradisional yang diwariskan oleh Kesultanan Buton memiliki makna mendalam bagi pembangunan karakter ASN masa kini. Menurutnya, Buton bukan hanya dikenal sebagai pulau penghasil aspal alam, tapi juga pernah menjadi pusat kekuasaan besar yang bertahan lebih dari lima abad, dari abad ke-15 hingga ke-19.

“Buton sebagai bekas kerajaan tentu menyimpan warisan sejarah yang kaya, baik benda seperti benteng, istana, naskah kuno, maupun yang tak benda seperti tradisi, syair, dan nilai-nilai kepemimpinan,” kata Ruslan dalam orasinya.

Ia menjelaskan bahwa penelitian yang ia lakukan berfokus pada penggalian nilai-nilai kepemimpinan tradisional yang masih tersimpan dalam memori kolektif masyarakat Buton. Nilai-nilai ini menurutnya sangat relevan dengan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila dan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan karakter ASN masa kini.

“Dari lapangan, saya berhasil mengidentifikasi tiga kelompok nilai utama yang bisa diinternalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya oleh ASN,” jelas Ruslan.

Ketiga kelompok nilai tersebut mencakup prinsip tanggung jawab, pengabdian tanpa pamrih, serta adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai ini menurut Ruslan harus dimasukkan dalam sistem pelatihan ASN agar mereka tak hanya profesional, tetapi juga bermoral dan memiliki kepemimpinan yang berpijak pada kearifan lokal dan nasional.

Pelantikan Ruslan sebagai Widyaiswara Ahli Utama tidak hanya menambah kekuatan sumber daya pengajar di lingkup BPSDM Sultra, tetapi juga menandai komitmen Provinsi Sultra untuk mengintegrasikan warisan budaya lokal dalam penguatan kompetensi birokrasi masa depan.

Dengan capaian ini, Pemerintah Provinsi Sultra menegaskan pentingnya memadukan kearifan lokal dengan nilai-nilai kebangsaan sebagai strategi mencetak pemimpin yang adaptif, berkarakter, dan berjiwa Pancasila dalam melayani masyarakat.




Wagub Hugua: ASN Harus Pahami Makna Pancasila

Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar pengelola administrasi, tetapi penggerak pembangunan bangsa. Hal itu ia sampaikan saat memimpin apel gabungan ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sultra di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (2/6/2025).

Apel diikuti oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, dan ribuan ASN dari berbagai instansi. Dalam arahannya, Hugua menyampaikan bahwa apel gabungan adalah momentum penting untuk memperkuat semangat kebangsaan serta menyamakan persepsi dalam pembangunan.

“Apel seperti ini bukan hanya sekadar berkumpul, tapi sarana menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dan arah pembangunan. Ini bukan rutinitas, ini momen yang bermakna,” ujar Hugua di hadapan peserta apel.

Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, menurut Hugua, harus menjadi pengingat bagi ASN akan pentingnya memahami sejarah dan dasar ideologi bangsa. Ia menyebut momen bersejarah ketika Bung Karno memperkenalkan Pancasila dalam sidang BPUPKI pada 1945 sebagai titik awal yang harus selalu dikenang.

“Kalau kita tidak paham sejarah, kita hanya akan kerja administrasi tanpa ruh kebangsaan. ASN itu bukan hanya pekerja kantor, tapi bagian dari pembangunan bangsa,” tegasnya.

Hugua juga menekankan pentingnya seluruh ASN memahami visi dan misi kepemimpinan daerah saat ini, yakni ASR-Hugua. Menurutnya, pembangunan daerah harus berpijak pada arah yang jelas agar tidak berjalan tanpa tujuan.

“Mulai dari kepala OPD sampai petugas kebersihan, semua harus tahu visi ASR-Hugua. Kalau tidak, kita hanya sibuk kerja tapi tidak tahu arahnya ke mana,” ucapnya.

Menyoroti kinerja anggaran, Hugua mengaku prihatin dengan rendahnya realisasi anggaran bulan lalu yang baru mencapai 9 persen. Ia meminta seluruh OPD bergerak cepat mengeksekusi program dan tidak terjebak pada teori.

“Pemerintahan itu bukan soal teori, tapi soal eksekusi. APBD itu harus menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau uangnya hanya disimpan di bank, pasar kita lesu, konsumsi juga menurun,” katanya.

Ia menargetkan serapan anggaran bisa mencapai 20 hingga 30 persen pada evaluasi bulan Juni mendatang. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya menunggu, tetapi harus proaktif dalam menjalankan program.

“Kepala OPD harus segera evaluasi dan jalankan program yang bisa dieksekusi. Masyarakat butuh kita bergerak cepat,” ujarnya menekankan.

Di akhir sambutannya, Hugua berharap nilai-nilai Pancasila tidak hanya dihafal, tetapi diterjemahkan dalam kerja nyata. Ia ingin seluruh ASN bekerja dengan hati dan rasa tanggung jawab demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.