Bombana – sultanet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., secara resmi menutup rangkaian Hari BPR/BPRS Nasional Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Bombana. Penutupan kegiatan menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian peringatan yang bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun sistem keuangan yang inklusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Acara berlangsung di Gedung Olahraga Rumbia, Kabupaten Bombana, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara Bismi Maulana Nugraha, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari Muh. Novrian Jaya, Wakil Bupati Konawe Selatan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., direksi dan komisaris PT BPR Bahteramas se Sulawesi Tenggara, Ketua Perbarindo Sulawesi Tenggara Dr. Ahmat, S.E., M.M., kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, serta ratusan masyarakat yang turut memeriahkan kegiatan.

Penutupan Hari BPR/BPRS Nasional Sulawesi Tenggara 2026 menjadi momentum penting untuk mempertegas peran sektor perbankan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain menjadi ajang silaturahmi antar pelaku industri perbankan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, regulator, dunia usaha, dan lembaga keuangan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor jasa keuangan. Menurutnya, keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memiliki kontribusi besar dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama bagi sektor usaha produktif yang menjadi penggerak ekonomi daerah.

Ia menjelaskan bahwa BPR dan BPRS selama ini telah menjadi mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, perikanan, perdagangan, hingga berbagai usaha masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang mudah dijangkau.

“BPR dan BPRS memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Keberadaan BPR dan BPRS menjadi mitra penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, petani, nelayan, pedagang, serta masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan bertanggung jawab,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada besarnya investasi, tetapi juga ditentukan oleh kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan sektor perbankan sebagai salah satu instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Bupati juga berharap BPR dan BPRS terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperluas jangkauan pembiayaan produktif, serta memperkuat edukasi keuangan agar tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat semakin meningkat.

“Pemerintah Kabupaten Bombana berharap BPR dan BPRS terus menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas akses pembiayaan produktif, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendukung pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemberdayaan UMKM harus menjadi perhatian bersama karena sektor tersebut terbukti menjadi penopang utama perekonomian daerah. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, pelaku UMKM diyakini mampu meningkatkan kapasitas usaha, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Melalui penutupan Hari BPR/BPRS Nasional Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, industri perbankan, dunia usaha, dan masyarakat terus terjalin secara berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem keuangan daerah yang tangguh, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing di Sulawesi Tenggara.

Suasana penutupan berlangsung semarak dengan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat. Selain penampilan spesial artis ibu kota dan hiburan musik dari DJ, kegiatan juga diramaikan dengan pameran produk UMKM, lomba dan edukasi keuangan, talkshow, sosialisasi layanan perbankan, serta pembagian berbagai doorprize kepada pengunjung. Rangkaian acara tersebut menjadi wujud nyata upaya mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat sekaligus memberikan ruang promosi bagi produk unggulan daerah.

Bombana – sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Sosialisasi Regulasi dan Seremonial Pengalihan Saham Desa PT BPR Bahteramas se Sulawesi Tenggara (Perseroda) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perbankan daerah serta memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan saham desa dalam proses konsolidasi PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara (Perseroda). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung proses konsolidasi PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara (Perseroda). Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih sehat, profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri Bupati Konawe Utara, Bupati Konawe Selatan, Wakil Bupati Konawe, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan pemegang saham pengendali PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara (Perseroda), direksi PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara (Perseroda), serta para tamu undangan dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bombana sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran seluruh peserta menjadi bukti kuatnya komitmen bersama dalam memperkuat kelembagaan PT BPR Bahteramas sebagai bank milik daerah yang mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pengalihan saham desa bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari strategi memperkuat peran desa dalam pembangunan ekonomi daerah melalui sistem perbankan yang lebih tertata.

“Kegiatan sosialisasi dan seremonial pengalihan saham desa ini memiliki makna yang sangat penting, bukan hanya dari aspek administrasi dan kepastian hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat keterlibatan desa dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, kepastian hukum terhadap kepemilikan saham akan memperkuat posisi pemerintah daerah dalam mengelola PT BPR Bahteramas secara profesional. Di sisi lain, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan daerah sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Fadlansyah, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi mengawal proses transisi dan konsolidasi PT BPR Bahteramas. Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bombana atas kesiapan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan.

Fadlansyah menegaskan bahwa PT BPR Bahteramas memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian daerah, khususnya melalui dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, petani, nelayan, serta sektor produktif lainnya.

“PT BPR Bahteramas merupakan pilar utama perekonomian daerah di Sulawesi Tenggara. Dalam empat tahun terakhir, kinerja 12 entitas PT BPR Bahteramas se Sultra menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif dan produktif,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pengalihan saham desa merupakan tindak lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 yang mengamanatkan seluruh Bank Perekonomian Rakyat milik pemerintah daerah melakukan peleburan atau konsolidasi sebelum April 2027.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi solusi untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyertaan modal desa yang selama ini belum memiliki dasar kepemilikan saham secara langsung.

“Untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari deadlock administratif, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2025 telah disepakati bahwa porsi saham desa dialihkan menjadi saham pemerintah kabupaten dan kota se Sulawesi Tenggara,” jelas Fadlansyah.

Melalui sosialisasi ini, seluruh pemerintah daerah diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pengalihan saham desa serta proses konsolidasi PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga berharap proses tersebut berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mampu memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan daya saing lembaga keuangan daerah, dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa.

Keberadaan PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan berbagai usaha produktif lainnya. Dengan sistem kelembagaan yang semakin kuat, bank milik daerah tersebut diyakini mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Bombana – sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., secara resmi membuka Hari BPR/BPRS Nasional Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Bombana. Kegiatan bertema “Langkah BPR/BPRS untuk Negeri, Ekonomi Rakyat Maju” tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, industri perbankan, dan pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembukaan berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Bombana, Kamis malam (23/7/2026).

Acara pembukaan dihadiri Bupati Konawe Utara, Bupati Konawe Selatan, Wakil Bupati Konawe, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan pemegang saham pengendali PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara (Perseroda), Direksi PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara (Perseroda), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala perangkat daerah, pelaku usaha, serta tamu undangan dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara.

Penyelenggaraan Hari BPR/BPRS Nasional Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi ajang strategis untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga jasa keuangan sekaligus meningkatkan peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Selain menjadi wadah silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan inovasi dalam memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa BPR dan BPRS memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Menurutnya, keberadaan kedua lembaga keuangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan perbankan, tetapi juga menjadi mitra strategis masyarakat dalam mengembangkan berbagai sektor usaha produktif.

“BPR dan BPRS memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Kehadirannya bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam mendukung pertumbuhan UMKM, sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan berbagai usaha produktif lainnya,” ujar Burhanuddin.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana terus menempatkan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat yang harus terus didukung melalui kemudahan akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Burhanuddin menilai BPR dan BPRS memiliki posisi strategis dalam menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Melalui layanan pembiayaan yang mudah diakses, legal, dan bertanggung jawab, BPR dan BPRS diharapkan mampu mendorong tumbuhnya wirausaha baru sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha lokal.

“Pemerintah Kabupaten Bombana menjadikan penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Karena itu, kami memandang BPR dan BPRS sebagai mitra strategis dalam memperluas akses pembiayaan yang sehat, legal, dan mudah dijangkau masyarakat,” katanya.

Bupati juga berharap peringatan Hari BPR/BPRS Nasional tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan berbagai langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi yang kuat akan membuka peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami meyakini, semakin kuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha, maka semakin besar pula peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Burhanuddin menambahkan bahwa penguatan sektor jasa keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan sistem pembiayaan yang sehat dan inklusif, masyarakat akan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Hari BPR/BPRS Nasional Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu, 25 Juli 2026. Selama tiga hari pelaksanaan, berbagai kegiatan telah disiapkan sebagai sarana mempererat hubungan antarlembaga BPR dan BPRS, meningkatkan literasi keuangan, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta mendorong inovasi dalam pengembangan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap penyelenggaraan kegiatan ini memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan akses pembiayaan produktif, tumbuhnya UMKM yang lebih tangguh, serta terciptanya ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang.