Bombana, Sultranet.com – Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana ikut ambil bagian dalam Launching Gerakan Penanaman Cabai Serentak se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar secara hybrid pada Selasa, 16 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh TP PKK dari 17 kabupaten/kota di Sultra, dengan tujuan mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga.

Di Kabupaten Bombana, kegiatan dipusatkan di Kebun PKK Bombana dan dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Ir. Rusdiamin, para kepala perangkat daerah, penyuluh pertanian, serta anggota TP PKK dari berbagai kecamatan. Mereka bersama-sama melakukan penanaman bibit cabai rawit dan mengikuti penyuluhan pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan produktif.

Gerakan tanam cabai ini bukan sekadar upaya menanam tanaman hortikultura, tetapi juga bagian dari strategi mengendalikan inflasi daerah. Dalam sambutannya, Plh. Sekda Bombana Ir. Rusdiamin menegaskan pentingnya gerakan ini untuk kemandirian pangan dan kestabilan harga kebutuhan pokok, terutama cabai yang kerap memicu lonjakan inflasi.

“Dengan menanam cabai di pekarangan rumah sendiri, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga membantu menstabilkan harga di tingkat lokal,” ujar Rusdiamin. Ia juga mengimbau seluruh kecamatan di Bombana untuk mendukung gerakan ini dengan langkah serupa di wilayah masing-masing.

Melalui sambungan daring, para peserta di Bombana turut menyimak sambutan dari Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Nila Hapsari Sumangerukka. Dalam arahannya, Arinta menyampaikan bahwa peran keluarga menjadi pondasi penting dalam menciptakan ketahanan pangan lokal yang kokoh dan berkelanjutan.

“Ketahanan pangan itu berawal dari dapur sendiri, dari pekarangan sendiri. Maka peran ibu-ibu PKK dan keluarga sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan ekonomi keluarga maupun daerah,” kata Arinta yang juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota yang mendukung kegiatan ini.

Ketua TP PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa mengaku optimis gerakan ini akan menjadi awal dari lahirnya kesadaran kolektif masyarakat untuk kembali ke sumber pangan mandiri. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sebatas seremoni, tetapi bagian dari gerakan nyata yang akan terus dibina dan dikembangkan.

“Kami berharap semangat menanam cabai ini tidak berhenti di hari ini saja. Ini akan kami dorong terus, hingga tiap rumah tangga bisa menanam sendiri kebutuhan dapurnya, khususnya cabai yang sering jadi penyebab naiknya harga bahan pokok,” ucap Fatmawati.

Fatmawati juga menyampaikan bahwa TP PKK Bombana akan melakukan pemantauan dan pendampingan di sejumlah wilayah kecamatan untuk memastikan gerakan ini berjalan berkesinambungan. Ia menyebut bahwa sinergi antara PKK, penyuluh pertanian, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar gerakan ini bisa berdampak langsung bagi masyarakat.

Penyuluhan yang diberikan dalam kegiatan ini juga memberikan informasi teknis tentang cara menanam cabai yang baik, pengelolaan pupuk organik, serta strategi merawat tanaman agar hasilnya maksimal. Peserta juga diajak untuk memahami pentingnya pertanian rumah tangga sebagai solusi nyata dalam menghadapi ketidakpastian harga bahan pokok.

Bagi masyarakat Bombana, gerakan ini menjadi bentuk nyata dari semangat gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi. Ketika harga cabai naik, warga yang memiliki tanaman sendiri tak lagi cemas. Bahkan, lebih jauh lagi, mereka bisa menjual hasil panennya kepada tetangga atau di pasar lokal.

Dengan memanfaatkan lahan kecil di sekitar rumah, masyarakat diharapkan mampu menekan biaya pengeluaran, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pangan sehat dan segar yang ditanam sendiri. Pemerintah daerah menyambut positif langkah ini, dan berkomitmen memberikan dukungan teknis dan penyuluhan lanjutan.

Gerakan Penanaman Cabai Serentak ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bombana dalam memperkuat ekonomi rumah tangga. Di tengah tantangan ekonomi global dan inflasi pangan, solusi yang dimulai dari pekarangan rumah menjadi langkah kecil yang berdampak besar.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi daerah serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Sekolah Unggulan Garuda. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin, 14 April 2025, dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra.

Rakor mingguan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga, termasuk Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Wamendikbudristek bidang Sains dan Teknologi Prof. Stella Christie.

Dari Sultra, kegiatan ini turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Dr. Asrun Lio, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, perwakilan Bulog, BPS, serta sejumlah dinas teknis lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengingatkan seluruh kepala daerah agar aktif melakukan penanaman komoditas pangan, terutama di desa-desa, guna menjaga stabilitas harga bahan pokok yang sering mengalami fluktuasi tinggi.

“Tidak perlu terlalu luas, tetapi cukup untuk kebutuhan di kampungnya sendiri. Komoditas seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit perlu jadi perhatian serius,” ujar Tomsi.

Ia juga meminta agar pada Rakor minggu berikutnya, seluruh kepala daerah melaporkan data dan langkah konkret yang telah diambil dalam pengendalian harga komoditas.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Inflasi Bulan ke Bulan (Maret 2025 terhadap Februari 2025) mencapai 1,65%, sementara Inflasi Tahun ke Tahun (Maret 2025 terhadap Maret 2024) tercatat sebesar 1,03%. Kenaikan harga terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta penghapusan diskon tarif listrik sebesar 50% yang sebelumnya diberlakukan.

Tiga komoditas utama penyumbang inflasi pada Maret 2025 adalah bawang merah (24,07%), cabai rawit (13,67%), dan daging ayam ras (1,64%).

Secara wilayah, Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara mencatat Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di luar Jawa dan Sumatera, yakni sebesar 4,16%. Kenaikan IPH ini didorong oleh keterbatasan akses transportasi dan distribusi logistik, terutama untuk komoditas seperti cabai merah, beras, dan bawang merah.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Sultra Asrun Lio menegaskan bahwa meski inflasi secara umum di Sultra masih tergolong normal, beberapa daerah dengan kondisi geografis sulit memang mengalami tantangan dalam pengendalian harga.

“Daerah seperti Wakatobi, Buton Utara, dan Muna memang mencatat IPH cukup tinggi. Keterbatasan akses, seperti jalur laut yang menjadi satu-satunya penghubung, membuat distribusi barang menjadi tidak lancar,” kata Asrun.

Sebaliknya, daerah seperti Buton Selatan dan Kolaka Timur yang memiliki akses transportasi lebih baik menunjukkan IPH terendah, menjadi bukti pentingnya konektivitas dalam menjaga stabilitas harga.

Dalam rakor tersebut, Wamendikbudristek Prof. Stella Christie juga memperkenalkan program Sekolah Unggulan Garuda, sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan membuka akses pendidikan unggulan, khususnya di bidang sains dan teknologi, bagi seluruh anak bangsa, termasuk mereka yang selama ini kurang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas.

“Bapak Presiden melihat masih ada kesenjangan akses di bidang sains dan teknologi. Sekolah Garuda Unggul ini dirancang untuk memberi kesempatan belajar yang setara bagi siswa dari berbagai daerah, termasuk yang terpinggirkan secara geografis maupun ekonomi,” ujar Prof. Stella.

Ia menekankan, program ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga membekali generasi muda dengan ilmu yang relevan untuk mendorong kemajuan Indonesia di bidang sains dan teknologi.

Pemprov Sultra menyambut baik inisiatif tersebut dan akan mendorong peran aktif daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Sejalan dengan itu, Pemprov juga menegaskan komitmennya untuk terus mengendalikan inflasi dengan langkah strategis seperti memperkuat distribusi logistik, mendorong produksi lokal, dan menjaga ketersediaan pangan utama.

Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, serta dukungan lintas sektor, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menghadapi tantangan inflasi dan memperkuat kualitas pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.