Ketua TP PKK Bombana Tekankan Pentingnya Peran Posyandu Dukung Pelayanan Dasar Masyarakat

Bombana, sultranet.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang digelar di Kantor Camat Rarowatu Utara, Kamis (6/11/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para kader Posyandu dari berbagai desa dan kelurahan di wilayah setempat.

Dalam sambutannya, Hj. Fatmawati menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis pemberdayaan. Ia menyebut, Posyandu telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat serta berfungsi penting dalam memperkuat upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.

“Posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga ruang gotong royong masyarakat untuk menjaga kualitas hidup. Di sinilah peran kader menjadi ujung tombak dalam membangun kesadaran dan kemandirian warga di bidang kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Posyandu kini memiliki peran yang lebih luas seiring pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Enam SPM tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Dengan penerapan standar ini, pelayanan dasar diharapkan dapat berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Menurut Hj. Fatmawati, perubahan regulasi sebagaimana tertuang dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pelayanan berbasis siklus kehidupan. “Pelayanan kesehatan harus menyentuh seluruh tahap kehidupan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Itulah esensi dari pendekatan siklus hidup yang kita dorong,” jelasnya.

Ia juga menyoroti dua perubahan penting dalam tata kelola Posyandu, yakni pelestarian Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta peralihan fungsi Pokjanal Posyandu menjadi Tim Pembina Posyandu. Perubahan ini, kata dia, menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kemandirian Posyandu.

“Tanggung jawab terhadap Posyandu bukan hanya di tangan tenaga kesehatan. Semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, TP PKK, hingga masyarakat harus terlibat aktif dalam menjaga keberlanjutan Posyandu,” tegasnya.

Menutup kegiatan tersebut, Hj. Fatmawati menyampaikan pesan dari Ketua TP PKK sekaligus Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Andi Sumangerukka. Ia mengimbau agar segera dilakukan pendataan rumah tangga yang belum memiliki jamban sehat sebagai langkah konkrit dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, ia juga mendorong agar program Gerobak Dasyat (Gerakan Olah Makanan dan Edukasi Gizi Masyarakat) terus dijalankan secara konsisten sehingga manfaatnya semakin luas.

Selain membuka kegiatan sosialisasi, Hj. Fatmawati yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana melakukan penyematan pin kader Posyandu dan menyerahkan sertifikat kepada peserta Orientasi Keterampilan Dasar Kader Posyandu. Penyerahan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan semangat para kader dalam meningkatkan pelayanan di tingkat desa dan kelurahan.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyerahkan buku “Percakapan Kader dalam Kunjungan Rumah” kepada perwakilan kader Posyandu. Buku tersebut berfungsi sebagai panduan komunikasi dan edukasi yang memudahkan kader dalam memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari para peserta yang berharap agar kegiatan serupa terus dilakukan secara berkelanjutan. Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TP PKK berkomitmen memperkuat peran Posyandu sebagai pilar pelayanan dasar masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, Bombana diharapkan dapat menjadi daerah yang sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui penguatan pelayanan dasar berbasis masyarakat yang berkelanjutan.




Pemkab Bombana Dorong Penguatan Posyandu 6 SPM: Hadirkan Layanan Dasar yang Merata untuk Masyarakat

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat. Hal ini tercermin melalui kegiatan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Operasi Pasar Murah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Bombana.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (17/10/2025) di Aula Kantor Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah. Turut hadir pula Kepala Kesbangpol dr. Sunandar, M.M.Kes, para kepala OPD, unsur Forkopimcam, camat se-Pulau Kabaena, lurah dan kepala desa, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat setempat.

Dalam suasana penuh kebersamaan, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana yang juga Ketua Pembina Posyandu, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, membuka acara dengan menekankan pentingnya peran Posyandu sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menilai, Posyandu memiliki peran vital dalam menurunkan angka stunting dan memperkuat ketahanan keluarga melalui layanan langsung di tingkat desa dan kelurahan.

“Posyandu adalah garda terdepan dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya. “Melalui penerapan Posyandu 6 SPM, kita ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara menyeluruh dan merata,” tambahnya.

Setelah itu, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga memperoleh akses terhadap layanan dasar yang bermutu.

“SPM adalah komitmen moral dan hukum pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat,” tegas Bupati Burhanuddin. “Ada enam urusan wajib yang menjadi fokus kita, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial,” jelasnya.

Menurut Bupati, pelaksanaan Posyandu berbasis enam bidang SPM menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan layanan dasar hingga ke pelosok, termasuk wilayah kepulauan seperti Kabaena. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari strategi terpadu untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan.

Usai pembukaan, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana melakukan penyematan pin Posyandu kepada Ketua TP PKK Kecamatan Kabaena Barat. Prosesi ini menjadi simbol penguatan peran PKK dalam mendukung implementasi Posyandu 6 SPM di tingkat kecamatan dan desa.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan berbagai bantuan sosial secara simbolis oleh Bupati dan Wakil Bupati Bombana kepada masyarakat. Bantuan yang disalurkan meliputi beras dari Dinas Sosial, sarana pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, fasilitas perikanan dari Dinas Perikanan, serta kartu BPJS Ketenagakerjaan dari Dinas Nakertrans. Berbagai bantuan tersebut menjadi bukti konkret kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat.

Sebagai puncak kegiatan, Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Bombana, Ny. Surisma Sunandar, S.S., M.M, menyampaikan materi sosialisasi tentang pentingnya integrasi program Posyandu dengan enam bidang SPM. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini dirancang agar pelayanan pemerintah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.

“Melalui integrasi ini, kita ingin memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan layanan dasar,” ungkap Surisma. “Posyandu menjadi pintu masuk utama untuk memastikan semua kebutuhan dasar warga bisa terlayani dengan baik.”

Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari itu ditutup dengan sesi dialog bersama masyarakat. Antusiasme warga Kabaena Barat menggambarkan betapa pentingnya kehadiran pemerintah dalam memberikan layanan yang dekat, cepat, dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap, langkah ini menjadi awal dari penguatan sistem pelayanan publik yang lebih terpadu dan berkelanjutan.




Penguatan Posyandu di Konawe, Arinta Sumangerukka Dorong Sinergi dan Transformasi Layanan Dasar

Konawe, Sultranet.com – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Arinta Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Konawe pada Sabtu, 24 Mei 2024. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan dalam pelaksanaan enam layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Posyandu, sekaligus menyerap aspirasi langsung dari masyarakat desa.

Dalam lawatannya, Arinta menegaskan bahwa Posyandu kini tak lagi sekadar tempat layanan kesehatan dasar, tetapi telah berkembang menjadi pusat pembinaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa. “Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah langkah nyata untuk memberikan pembinaan langsung kepada para kader agar kualitas pelayanan benar-benar meningkat,” ujarnya.

Enam layanan dasar yang menjadi fokus pembinaan meliputi kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan usia produktif dan lanjut usia.

Kegiatan diawali di Posyandu Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, lalu dilanjutkan ke Posyandu Desa Kasumeia, Kecamatan Onembute. Mengusung tema “Posyandu Anak Bangsa”, kegiatan ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa.

Arinta menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Konawe dan partisipasi aktif kader Posyandu. Ia juga menekankan pentingnya data yang akurat di Posyandu sebagai dasar perencanaan pembangunan. “Data yang valid adalah fondasi pembangunan yang tepat sasaran. Hal ini juga selaras dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang memperkuat peran Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa,” tuturnya.

Ia mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, OPD kabupaten, hingga pemerintah provinsi agar Posyandu mampu menjadi ujung tombak pelayanan dasar di masyarakat. “Semua pihak harus terlibat aktif. Dengan gotong royong, kita bisa wujudkan Posyandu yang inklusif dan berdampak,” tambah Arinta.

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Konawe, Hj. Hania, menyampaikan rasa syukur atas kunjungan tim provinsi. “Kehadiran Ibu Arinta memberi semangat baru. Ini motivasi bagi para kader untuk bekerja lebih giat dan bersinergi dalam mengembangkan Posyandu,” katanya.

Dua Posyandu yang dikunjungi disebutnya sebagai contoh penguatan program Posyandu di Konawe yang bisa direplikasi di desa lainnya. Ia berharap, pembinaan ini menjadi awal perubahan menuju pelayanan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Selain menjadi agenda pembinaan, kunjungan ini juga merupakan bagian dari persiapan menghadapi Lomba Posyandu Tingkat Nasional yang akan digelar pada Agustus 2024 mendatang. Arinta menekankan pentingnya momentum tersebut sebagai media evaluasi dan perbaikan. “Kita ingin memastikan Posyandu tidak hanya bagus dari tampilan luar, tapi juga aktif menjalankan perannya untuk masyarakat,” tegasnya.

Menurut Arinta, lomba ini bukan sekadar ajang prestasi, tetapi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi kelembagaan, keterlibatan masyarakat, hingga inovasi. “Saya yakin Konawe bisa tampil sebagai salah satu yang terbaik. Semangat gotong royong di sini sangat kuat,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Bupati Konawe, jajaran kepala OPD, Ketua Tim Penggerak PKK, para kepala desa, unsur Forkopimda, dan para kader Posyandu. Selain dialog dan sambutan, Arinta juga menyerahkan bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat sebagai bentuk nyata dukungan Pemerintah Provinsi Sultra.

Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung transformasi Posyandu menjadi pusat layanan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat desa. Dengan semangat bersama dan fokus pada pengembangan SDM, Posyandu diyakini mampu menjawab tantangan zaman dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat.