Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Apel Akbar Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin pagi di Halaman Kantor Bupati Bombana. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, ini diikuti oleh para Asisten, Staf Ahli Setda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemkab Bombana.

Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kedisiplinan dan etos kerja tinggi sebagai pondasi utama birokrasi yang efektif dan mampu melayani masyarakat secara maksimal.

“Kadang-kadang terlalu banyak menuntut hak, tetapi mengabaikan kewajiban. Banyak laporan yang masuk bahwa ada rekan-rekan ASN yang hanya datang untuk absen, lalu pulang, dan sore harinya kembali hanya untuk absen lagi,” ujar Burhanuddin dengan nada serius.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran kepala daerah terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik akibat rendahnya integritas kerja sebagian aparatur. Menurutnya, keberadaan ASN dan P3K seharusnya menjadi garda depan dalam menciptakan pemerintahan yang hadir dan dirasakan masyarakat.

“Kalau tidak ada semangat pelayanan, maka keberadaan pemerintah tidak akan terasa di tengah masyarakat. Tugas utama kita adalah melayani. ASN dan P3K adalah pelayan publik, bukan sekadar pencari gaji,” tegas Bupati.

Secara khusus, ia juga memberikan perhatian kepada para pegawai P3K, dengan mengingatkan bahwa status kepegawaian mereka menuntut komitmen kerja yang nyata dan terukur.

“Saya minta kepada saudara-saudara P3K agar menyadari bahwa kalian memiliki keterbatasan. Kinerja kalian dievaluasi setiap tahun. Maka dari itu, perlu diketahui bahwa status kalian bisa saja diberhentikan kapan saja jika tidak menunjukkan kinerja yang baik,” katanya tanpa basa-basi.

Burhanuddin mengajak seluruh aparatur untuk membangun semangat kolektif dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Menurutnya, kemajuan Bombana sangat bergantung pada kinerja seluruh elemen pemerintahan, khususnya ASN dan P3K sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.

“Mari kita benahi diri dan kota. Lima tahun ke depan, kemajuan Kabupaten Bombana berada di tangan kita. Kalau kita tidak kompak, tidak bekerjasama dan tidak berkolaborasi, maka saya yakin hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan,” tutup Bupati dengan penuh harap.

Apel akbar ini berlangsung dengan tertib dan penuh kekhidmatan. Suasana yang tercipta mencerminkan keseriusan para ASN dan P3K dalam menerima arahan serta ajakan membangun daerah secara bersama. Momentum ini diharapkan menjadi pengingat dan penyemangat bagi seluruh aparatur untuk kembali meneguhkan integritas dan semangat pelayanan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi penegasan sikap Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menciptakan budaya kerja yang disiplin, produktif, dan berpihak pada masyarakat. Dengan sinergi seluruh pihak, Bombana diyakini mampu melangkah lebih cepat menuju arah pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), penguatan jaringan komunikasi data (Jarkomdat) untuk akses Webportal Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) resmi mendapat dukungan penuh.

Langkah ini ditindaklanjuti berdasarkan surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil dengan nomor: 400.8.1.2/1191/DUKCAPIL dan 400.8.1.2/2690/DUKCAPIL. Sebanyak 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 2 kecamatan di Bombana kini telah memperoleh perpanjangan resmi hak akses pemanfaatan data kependudukan.

Penguatan sistem ini berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang hak akses dan pemanfaatan data, serta Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang sistem manajemen keamanan informasi administrasi kependudukan.

Kepala Dinas Kominfo Bombana, Abdul Muslikh, S.Pd., M.P.W., menegaskan pentingnya dukungan ini dalam menunjang layanan publik. “Kami all out! Akses Webportal Dukcapil ini bukan hanya soal koneksi internet, tapi tentang bagaimana kita memastikan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat, dan aman,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan sistem jaringan melalui Virtual Private Network (VPN) IP tertutup yang dikelola oleh Diskominfo akan menjamin keamanan data pribadi seperti nama, alamat, dan NIK agar tetap terlindungi saat diakses oleh OPD yang membutuhkan.

Pertemuan koordinasi antara Diskominfo dan Dinas Dukcapil juga telah dilaksanakan untuk memastikan kesiapan teknis. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dukcapil, Sri Patonah, S.Kom., menyampaikan apresiasinya atas respon cepat dan dukungan penuh dari Diskominfo Bombana.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan. Kami berharap seluruh OPD yang telah diberikan hak akses dapat menggunakannya dengan optimal. Ini semua demi kemudahan layanan publik yang lebih baik,” kata Sri Patonah.

Ia juga menambahkan, perluasan jaringan dan peningkatan kapasitas teknis akan menjadi langkah lanjutan agar konektivitas tidak hanya aman tetapi juga stabil dan cepat.

Dengan dukungan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan posisinya sebagai daerah yang terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital yang aman dan terintegrasi. Kolaborasi antara Dukcapil dan Kominfo menjadi salah satu tonggak penting dalam memastikan transformasi digital berjalan selaras dengan prinsip pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Ke depan, penguatan infrastruktur digital ini diharapkan tak hanya memperlancar akses ke data kependudukan, tapi juga membuka jalan bagi integrasi sistem lintas sektor di lingkungan Pemkab Bombana. Semua demi satu tujuan: memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Kolaka Timur, Sultranet.com – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kolaka Timur untuk melakukan pembinaan Posyandu serta mendorong percepatan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di desa dan kelurahan. Kegiatan berlangsung pada Sabtu, 24 Mei 2025, di Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, serta Kelurahan Tababu.

Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi Lomba Posyandu Tingkat Nasional yang akan digelar Agustus mendatang. Lebih dari itu, kunjungan ini bertujuan untuk menguatkan peran strategis Posyandu sebagai pusat layanan terpadu masyarakat, yang kini tidak lagi hanya terbatas pada sektor kesehatan.

Dalam sambutannya di hadapan para kader dan masyarakat, Arinta menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan publik.

“Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor sangat penting. Kita butuh keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah desa, OPD kabupaten, maupun provinsi—agar Posyandu menjadi garda terdepan pelayanan dasar di masyarakat,” ujarnya.

Arinta juga menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat dan kader Posyandu, berupa perlengkapan pemadam kebakaran, paket sembako, serta perlengkapan kesehatan. Bantuan ini diharapkan mampu memperkuat semangat gotong royong dan meningkatkan kualitas layanan Posyandu.

“Kita ingin kader Posyandu tak hanya fokus pada kesehatan balita dan lansia, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Mulai dari masalah sanitasi, rumah tidak layak huni, pendidikan, hingga persoalan sosial lainnya harus bisa ditangani secara terpadu,” tutur Arinta.

Ia menambahkan bahwa peran Posyandu kini telah berevolusi menjadi pusat layanan masyarakat yang menyentuh enam bidang utama sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, yakni kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan ketertiban masyarakat.

Bupati Kolaka Timur, H. Abdul Azis, menyampaikan apresiasi atas perhatian Ibu Arinta terhadap masyarakat Koltim. Ia menyebut kunjungan tersebut membawa semangat baru bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para kader Posyandu.

“Kehadiran Ibu Arinta sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi bukan hanya membawa semangat, tetapi juga bantuan yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” ucap Bupati dalam sambutannya.

Salah satu titik perhatian kunjungan berada di Posyandu Desa Tasahea, yang kini menjadi Posyandu percontohan dengan tingkat partisipasi mencapai 95 persen. Posyandu ini telah mengintegrasikan empat jenis layanan UKPM (Upaya Kesehatan Perdesaan Mandiri), yaitu Posyandu Balita dan Ibu Hamil, Posyandu Lansia, Posbindu Penyakit Tidak Menular, dan Posyandu Remaja.

Arinta memberikan apresiasi terhadap dedikasi para kader dan lansia di desa tersebut. Ia menyebut semangat mereka sebagai teladan dalam menjalankan peran aktif di tengah masyarakat.

“Luar biasa ibu-ibu lansia dan para kader kita. Di usia yang tidak muda lagi, mereka tetap aktif melayani dan mendukung pembangunan di desa,” kata Arinta penuh haru.

Dalam penutupan kegiatan, Arinta secara simbolis menyerahkan bantuan kepada perwakilan kader, lansia, dan masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut mampu menjadi penguat semangat kerja para kader dan mempererat hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah.

“Bantuan ini bukan sekadar simbol. Ini adalah bentuk nyata komitmen kita untuk hadir dan mendukung langsung di lapangan. Kita ingin Posyandu menjadi tempat masyarakat merasa aman, nyaman, dan terbantu,” tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat baru dalam penguatan Posyandu sebagai pusat layanan dasar yang inklusif dan adaptif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa, Posyandu di Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menjadi model pelayanan publik yang efektif dan manusiawi.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Sidang Terpadu Isbat Nikah Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2025 sebagai bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Kegiatan ini berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, pada Rabu, 21 Mei 2025.

Sebanyak 51 pasangan suami istri dari berbagai desa se-Kabupaten Bombana mengikuti sidang terpadu tersebut. Mereka adalah pasangan yang telah menikah secara agama, namun belum memiliki legalitas hukum dalam bentuk akta nikah yang tercatat oleh negara.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, secara resmi membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sidang isbat nikah bukan hanya soal administrasi, tetapi berkaitan erat dengan hak-hak dasar masyarakat, khususnya perlindungan terhadap status hukum keluarga dan masa depan anak-anak mereka.

“Program ini bukan hanya terkait status hukum, tetapi juga berhubungan dengan masa depan anak-anak serta akses mereka terhadap layanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kegiatan ini akan kami lakukan secara teratur sepanjang masa kepemimpinan saya,” ujar Bupati Burhanuddin di hadapan peserta dan tamu undangan.

Ia menambahkan, pasangan yang belum memiliki surat nikah kerap menghadapi kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pembuatan akta kelahiran anak, registrasi kartu keluarga, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya sidang terpadu ini, pemerintah hadir memberikan solusi menyeluruh melalui satu layanan terintegrasi yang efisien dan mudah diakses.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Bombana, jajaran Pengadilan Negeri Bombana, Penjabat Sekda, kepala OPD, camat dan kepala desa se-Kabupaten Bombana, serta tokoh pemuda dan tokoh agama.

Program sidang terpadu ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bombana, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui kerja sama ini, masyarakat mendapatkan kemudahan mulai dari pengesahan pernikahan hingga penerbitan akta nikah dan dokumen kependudukan lainnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, H. Adnan Saufi, S.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa pelaksanaan sidang terpadu akan terus dikembangkan. “Kami akan terus memperluas cakupannya. Tidak hanya dari sisi jumlah peserta, tetapi juga jangkauan wilayahnya. Tujuannya agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, selain memberikan perlindungan hukum, program ini turut memperkuat tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bombana, serta mendukung akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial dan publik secara lebih luas.

Antusiasme peserta sidang terpadu kali ini menjadi cerminan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam hal legalisasi pernikahan. Dengan legalitas yang jelas, anak-anak dari pasangan tersebut juga akan lebih mudah memperoleh dokumen identitas diri yang penting bagi kelangsungan hidup dan pendidikan mereka.

Kegiatan ini menjadi bukti konkret komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana di bawah kepemimpinan Ir. H. Burhanuddin dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Mereka bertekad membangun Bombana yang lebih tertib secara administrasi, inklusif dalam layanan publik, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan pelaksanaan sidang terpadu yang akan dilakukan secara berkala, Pemkab Bombana berharap semakin banyak keluarga di daerah ini yang memperoleh kepastian hukum dan perlindungan sosial yang layak, sekaligus memperkuat sendi-sendi pembangunan masyarakat yang berdaya dan bermartabat.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali melanjutkan proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 dengan menggelar tes seleksi pada Sabtu, 17 Mei 2025. Ujian berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) tersebut dilaksanakan di Hotel Kubah 9 Kendari yang telah ditetapkan sebagai lokasi resmi oleh Panitia Seleksi Daerah.

Ratusan peserta yang mengikuti seleksi ini merupakan calon tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang sebelumnya dinyatakan lolos tahapan administrasi. Pelaksanaan seleksi berjalan tertib dan lancar, dengan pengawasan ketat dari panitia serta dukungan teknis yang disiapkan untuk memastikan tidak terjadi kendala berarti selama tes berlangsung.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana, Deddy Fan Alva Slamet, ST., MM., menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan tes yang berjalan sesuai harapan.

“Kami sangat bersyukur pelaksanaan seleksi sesi kedua ini berlangsung tanpa kendala. Semua peserta hadir tepat waktu, mengikuti seluruh prosedur dengan baik, dan seluruh perangkat ujian berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Deddy saat ditemui usai pelaksanaan sesi tes.

Ia menambahkan, pengawasan dilakukan secara berlapis untuk memastikan integritas seleksi tetap terjaga. Mulai dari kesiapan perangkat komputer, validasi data peserta, hingga pengawasan langsung di dalam ruang ujian.

“Kami berkomitmen penuh untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen ini. Petugas kami terus melakukan monitoring langsung di lokasi agar semua tahapan berjalan sesuai SOP,” jelas Deddy.

Panitia seleksi daerah juga menerapkan protokol ketat untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama proses seleksi berlangsung. Para peserta diwajibkan hadir minimal satu jam sebelum sesi dimulai, menjalani pemeriksaan identitas, serta tidak diperkenankan membawa barang-barang terlarang seperti alat komunikasi dan catatan ke dalam ruang ujian.

Suasana di ruang tes pun berjalan dengan tertib. Petugas sigap memberi arahan, sementara peserta tampak fokus menyelesaikan soal-soal ujian yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat. Panitia juga menyediakan tim teknis yang selalu siaga untuk mengantisipasi kendala teknis, meski pada pelaksanaan sesi ini tak ditemukan hambatan berarti.

Tes seleksi PPPK tahap 2 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui rekrutmen ASN berbasis kompetensi. Pemerintah pusat dan daerah secara konsisten terus mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga profesional yang berkualitas di sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya.

“Dengan adanya seleksi ini, kami berharap formasi yang terisi nantinya benar-benar diisi oleh tenaga profesional yang kompeten dan memiliki integritas tinggi dalam melayani masyarakat,” ujar Deddy.

Lebih lanjut, ia mengimbau seluruh peserta untuk tetap memantau informasi resmi terkait pengumuman hasil seleksi. “Kami minta peserta tidak percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan. Pengumuman hasil akan disampaikan secara resmi melalui laman BKN dan website BKPSDM Kabupaten Bombana,” tegasnya.

Seleksi PPPK Tahap 2 ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah karena merupakan bagian dari perwujudan reformasi birokrasi, khususnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong terciptanya iklim seleksi yang adil dan menjunjung tinggi nilai meritokrasi.

Dengan terselenggaranya sesi kedua ini, maka proses seleksi PPPK Kabupaten Bombana memasuki tahapan penting yang akan menentukan masa depan para calon aparatur sipil negara. Diharapkan hasil seleksi ini segera diumumkan dalam beberapa pekan ke depan dan membawa manfaat besar bagi pelayanan publik di Bombana.

Kendari, Sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Bombana. Hal ini disampaikan Burhanuddin saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kendari, dalam rangka pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan BUMD dan BLUD di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Rabu, 7 Mei 2025.

Acara tersebut menjadi bagian dari agenda Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025. Dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, pejabat dari kementerian terkait, dan para anggota Komisi II DPR RI, kegiatan ini bertujuan memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap BUMD dan BLUD sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI dan seluruh kepala daerah atas partisipasinya dalam penguatan peran BUMD dan BLUD. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta perlunya dukungan regulasi untuk meningkatkan kinerja dua badan strategis tersebut.

“BUMD dan BLUD punya peran strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Pemerintah provinsi terus mendorong pengelolaan yang profesional, adaptif, dan transparan. Sinergi dengan DPR RI ini jadi momentum penting untuk memperbaiki sistem dan memperkuat arah kebijakan kita ke depan,” kata Hugua di hadapan para peserta.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, dalam sesi dialog menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana menyambut baik kegiatan pengawasan ini sebagai ajang evaluasi dan refleksi bersama. Ia menyebut bahwa BUMD dan BLUD di Bombana akan terus didorong menjadi institusi yang tidak hanya fokus pada pelayanan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

“Kami terus berkomitmen memperkuat kinerja BUMD dan BLUD melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akuntabilitas anggaran, dan efisiensi layanan. Tujuannya adalah agar lembaga ini benar-benar memberi dampak nyata, baik bagi masyarakat maupun untuk keuangan daerah,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menambahkan bahwa tantangan ke depan adalah membangun sistem kelembagaan yang solid, serta mendorong transparansi dalam tata kelola. Baginya, BUMD dan BLUD harus menjadi entitas yang mampu bersaing secara sehat dan memiliki standar pelayanan yang tinggi.

Kegiatan ini juga diisi dengan paparan dari Komisi II DPR RI terkait hasil pengawasan dan temuan strategis di sejumlah daerah. Komisi menyampaikan sejumlah rekomendasi awal yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya dalam sektor pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah.

Diskusi berjalan konstruktif dan terbuka, mencerminkan semangat kolaboratif antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah. Komisi II menekankan bahwa pembenahan BUMD dan BLUD tidak cukup hanya pada sisi teknis, melainkan juga menyentuh aspek kelembagaan, regulasi, serta penguatan integritas pengelolanya.

Melalui forum ini, para kepala daerah diberi ruang untuk menyampaikan kondisi riil di wilayahnya masing-masing, termasuk tantangan yang dihadapi dalam mengelola BUMD dan BLUD secara efektif. Bupati Bombana termasuk salah satu yang secara aktif menyampaikan pandangan dan strategi pembangunan kelembagaan yang sedang ditempuh di daerahnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat daerah, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal dan penyediaan layanan publik yang inklusif.

Kendari – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, memimpin apel gabungan lingkup Pemerintah Provinsi Sultra yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin pagi, 28 April 2025. Apel rutin ini diikuti oleh seluruh pimpinan dan pegawai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai wujud kesiapan kerja dan penguatan disiplin aparatur sipil negara.

Dalam amanatnya, Sekda mengawali sambutan dengan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Kabupaten Kolaka. Ia menyebutkan bahwa seluruh rangkaian acara berlangsung lancar dan meriah, mulai dari pembukaan hingga penutupan pada malam sebelumnya.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran, terutama kepala OPD, pejabat eselon III dan IV, serta pegawai lainnya yang tetap melaksanakan tugas hingga larut malam dan kembali hadir pagi ini. Ini adalah bentuk nyata komitmen kita sebagai pelayan publik,” ujar Asrun Lio dalam amanat apel.

Ia menekankan bahwa usia 61 tahun bagi Provinsi Sultra mencerminkan kematangan, yang seharusnya juga tercermin dalam peningkatan kualitas kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kematangan usia daerah harus menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan akuntabel.

“Kalau seorang ASN di usia 60 tahun sudah pensiun, maka provinsi kita yang kini berusia 61 tahun harus benar-benar matang dalam bekerja dan melayani,” lanjutnya.

Selain refleksi usia, Sekda juga menyinggung agenda kerja yang semakin padat menjelang akhir bulan April. Ia mengingatkan pentingnya perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang disiplin, dan evaluasi yang objektif untuk setiap program dan kegiatan di lingkungan Pemprov Sultra.

“Evaluasi itu penting. Dari situlah kita tahu di mana letak kekurangan dan bagaimana memperbaikinya. Setiap siklus harus kita lalui dengan pembelajaran agar ke depan kita bisa bekerja lebih efektif dan efisien,” tegasnya.

Apel gabungan yang digelar setiap Senin ini dinilai sebagai forum penyegaran semangat kerja dan penyampaian informasi strategis, sekaligus sarana memperkuat koordinasi antarunit kerja di lingkungan pemerintah provinsi. Suasana apel berlangsung tertib dan penuh antusiasme, meski sebagian peserta baru menyelesaikan tugas berat pada akhir pekan sebelumnya.

Usai apel, para peserta kembali ke dinas dan biro masing-masing untuk melanjutkan tugas rutin dan menjalankan program kerja yang telah direncanakan. Kehadiran penuh para pegawai ini menjadi cerminan semangat kerja kolektif yang terus dijaga oleh Pemprov Sultra.

Kegiatan apel gabungan ini juga menjadi bagian dari upaya pembinaan disiplin, semangat pelayanan publik, serta peningkatan kinerja aparatur negara dalam melayani masyarakat secara optimal. Dalam setiap momen reflektif seperti ini, Pemprov Sultra berupaya memperkuat nilai-nilai pengabdian dan profesionalitas.

Dengan semangat kolaborasi dan evaluasi berkelanjutan, jajaran Pemprov Sultra terus menegaskan komitmen mereka untuk menjadikan birokrasi yang adaptif, transparan, dan mampu menjawab tantangan zaman, seiring dengan pertambahan usia provinsi yang semakin matang.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat komitmennya dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui kegiatan Halal Bihalal, kunjungan kerja, serta layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) gratis yang digelar di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Rabu, 9 April 2025.

Kegiatan yang dikemas penuh kehangatan dan suasana kekeluargaan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Kehadiran mereka disambut antusias oleh ratusan warga yang telah memadati lokasi acara sejak pagi. Hadir pula jajaran Forkopimda, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Pj. Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, camat Kabaena Selatan, kepala desa se-Kabaena Selatan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai bagian dari tradisi Idul Fitri, tetapi juga sebagai sarana menjalin kedekatan emosional dengan masyarakat serta menyerap langsung aspirasi warga di daerah kepulauan.

“Halal bihalal ini bukan sekadar seremonial, tetapi bukti nyata kami hadir mendengarkan dan melayani. Ini juga kunjungan perdana kami di Kabaena pasca dilantik, dan kami ingin memastikan pelayanan di wilayah terluar tetap berjalan dengan baik,” ujar Burhanuddin.

Kegiatan ini juga menjadi momen penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk triwulan pertama (Januari-Maret 2025). Sebanyak 698 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabaena Selatan menerima bantuan dengan total anggaran Rp628.200.000. Selain itu, Pemkab Bombana menyalurkan anggaran kepada 28 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memperkuat program ekonomi desa, selaras dengan program unggulan “One Village One Product” yang menjadi prioritas pada 100 hari kerja pemerintahan Burhanuddin-Ahmad Yani.

“BUMDes harus menjadi motor penggerak ekonomi desa. Kita ingin setiap desa punya produk unggulan sendiri yang bisa bersaing, dan program ini akan segera kita jalankan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana,” tambah Bupati.

Di sisi lain, Pemkab Bombana melalui Dinas Kesehatan dan DPPKB turut menghadirkan layanan kesehatan gratis dan pelayanan KB kepada masyarakat. Layanan tersebut meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pemasangan alat kontrasepsi seperti IUD, implan, dan suntik. Ratusan warga terlihat antusias mengikuti pemeriksaan secara tertib di bawah tenda-tenda pelayanan.

Menurut salah satu warga Batuawu, kegiatan ini sangat membantu mereka, khususnya dalam hal akses pelayanan kesehatan. “Kami sangat bersyukur, karena tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk periksa kesehatan atau ikut KB. Semua sudah difasilitasi gratis di desa,” ucapnya.

Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah hadir dan bekerja untuk rakyat, tanpa membeda-bedakan wilayah pusat maupun pinggiran. Sinergi lintas instansi, suasana kebersamaan, dan semangat pelayanan terlihat jelas dalam setiap rangkaian acara.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membangun desa dari pinggiran, serta memperkuat ekonomi lokal akan terus menjadi prioritas utama demi terwujudnya Bombana yang lebih sejahtera, inklusif, dan berdaya saing.Bupati dan Wakil Bupati Bombana saat disambut oleh warga Kabaena

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memulai lembaran baru dengan semangat pelayanan dan kepedulian lingkungan yang ditandai melalui Apel Akbar perdana yang dipimpin langsung oleh Bupati Ir. H. Burhanuddin, M.Si. Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Bupati Bombana, Selasa, 8 April 2025 ini dirangkaikan dengan peluncuran program “Berani Bersih Wonuaku”, peresmian dua unit bus sekolah gratis, penandatanganan komitmen kebersihan, dan ditutup dengan kegiatan halal bihalal.

Apel tersebut menjadi momen penting pasca Idul Fitri sekaligus ajang konsolidasi besar pertama sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda, Penjabat Sekda, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, ASN dan non-ASN, hingga perwakilan LSM dan pemerhati lingkungan.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi pusat orientasi seluruh aparatur pemerintah. “Sejak dilantik, saya bersama Wakil Bupati langsung turun ke lapangan menyapa rakyat dan menyerap aspirasi. Hari ini kita berkumpul sebagai awal baru. Mari ubah paradigma kita sebagai pejabat. Rakyat harus berdaulat, dan tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik tanpa pamrih,” ujarnya tegas.

Wujud dari komitmen itu ditandai dengan peluncuran dua unit bus sekolah gratis yang akan beroperasi di wilayah Poleang dan Kabaena. Program ini ditujukan untuk menjamin kemudahan akses pendidikan, terutama bagi para pelajar di daerah terpencil dan rawan transportasi.

“Pendidikan adalah fondasi pembangunan. Bus sekolah ini adalah bentuk kehadiran negara dalam membantu anak-anak kita mendapatkan hak pendidikannya secara layak,” kata Burhanuddin.

Tidak hanya itu, apel akbar juga menjadi momentum peluncuran program “Berani Bersih Wonuaku,” sebuah gerakan kolektif untuk menumbuhkan budaya hidup bersih, sehat, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Program ini menekankan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari wajah daerah.

“Ibukota kita adalah ruang tamu. Sebagai tuan rumah, kita wajib menjaga kebersihan dan keindahannya. Kebersihan adalah awal dari keindahan,” kata Bupati Burhanuddin.

Program “Berani Bersih Wonuaku” secara simbolis ditandai dengan pembacaan komitmen oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bombana dan dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh peserta apel sebagai bentuk keseriusan menjaga lingkungan.

Dalam suasana apel, terjadi momen yang mengundang simpati: Bupati Burhanuddin memilih untuk meninggalkan tribun teduh dan berdiri bersama peserta apel di bawah terik matahari. Aksi spontan ini segera diikuti oleh para pejabat Forkopimda, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. Sikap tersebut menggambarkan kesederhanaan dan solidaritas pemimpin dengan rakyatnya.

Apel akbar ditutup dengan kegiatan halal bihalal, mempererat silaturahmi antara aparatur pemerintah dan masyarakat. Suasana penuh kehangatan terlihat saat Bupati dan jajarannya bersalaman satu per satu dengan peserta apel, membangun kebersamaan yang lebih erat pasca perayaan Idul Fitri.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan arah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif, humanis, dan berpihak pada masyarakat. Langkah-langkah nyata yang ditempuh—mulai dari layanan transportasi pendidikan, komitmen kebersihan, hingga keteladanan dalam sikap—menjadi simbol awal dari pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Bombana kini melangkah dengan semangat baru: membangun dari dasar, melayani tanpa batas, dan merangkul seluruh elemen masyarakat dalam semangat gotong royong.

Bombana, sultranet.com – Meski sebagian besar instansi masih tutup akibat libur pasca Idul Fitri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana tetap membuka layanan administrasi kependudukan. Layanan ini tetap berjalan di kantor pusat serta di UPTD Kecamatan Poleang dan UPTD Kecamatan Kabaena untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kamis, 3 April 2025.

Di bawah kepemimpinan Firdaus, S.Pd., M.M., dan Koordinator Lapangan Alimuddin, S.Sos., seluruh tim Disdukcapil Bombana tetap semangat melayani masyarakat meski dalam suasana libur Lebaran. Mereka menjalankan pelayanan prima yang mengedepankan prinsip mudah, optimal, ikhlas, cepat, dan “oky” yang dikenal dengan sebutan Moico.

“Kami tidak ingin masyarakat menunggu terlalu lama hanya karena alasan libur. Motto kami Moico adalah komitmen pelayanan yang tidak boleh berhenti. Maka dari itu, kami tetap buka dan siap melayani dengan sepenuh hati,” ujar Firdaus kepada wartawan Sultranet.com.

Layanan kependudukan yang disediakan tetap mencakup seluruh kebutuhan administratif seperti perekaman KTP elektronik, pencetakan KK, akta kelahiran, hingga akta kematian. Firdaus menegaskan bahwa seluruh staf tetap hadir dan bekerja dengan penuh dedikasi agar warga merasa terbantu.

Koordinator layanan, Alimuddin, menyampaikan bahwa pelayanan yang berjalan selama libur ini merupakan wujud kepedulian terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, terutama mereka yang hanya memiliki waktu luang di hari libur.

“Kami tahu banyak warga yang baru bisa mengurus dokumen pada saat libur. Karena itu, kami hadir dan memastikan pelayanan tetap berjalan dengan standar yang sama seperti hari kerja biasa,” kata Alimuddin.

Komitmen ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Sejumlah warga yang datang ke kantor Disdukcapil mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan saat hari libur.

“Saya sangat terbantu. Tadi pagi baru bisa ke kantor Disdukcapil karena baru pulang dari kampung halaman. Tidak menyangka pelayanannya tetap buka dan petugasnya ramah-ramah,” kata Amran, salah satu warga Kecamatan Poleang.

Hal serupa diungkapkan oleh Siti, warga Kabaena, yang mengurus dokumen akta kelahiran anaknya. Ia mengaku lega karena tidak harus menunggu sampai libur selesai. “Kalau harus nunggu sampai pekan depan, saya pasti repot karena harus kerja lagi. Terima kasih kepada petugas yang sudah tetap melayani dengan baik,” ucapnya.

Pelayanan Disdukcapil Bombana yang tetap berjalan ini menjadi contoh nyata bagaimana pelayanan publik bisa tetap hadir tanpa terhambat oleh kalender libur nasional. Firdaus berharap semangat pelayanan ini bisa terus dijaga dan menjadi budaya kerja yang konsisten di lingkungan pemerintah daerah.

“Libur bukan alasan untuk berhenti melayani. Justru di saat inilah kami ingin menunjukkan bahwa kami hadir untuk masyarakat. Kami percaya, pelayanan prima adalah bentuk kebahagiaan yang bisa kami berikan kepada warga,” pungkas Firdaus.

Dengan semangat Moico dan dukungan penuh dari seluruh tim, Disdukcapil Bombana membuktikan bahwa pelayanan publik yang optimal dapat berjalan kapan saja, termasuk di hari-hari libur keagamaan. Pelayanan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan kemudahan dan kepastian bagi warganya.