Sultranet.com, Lasusua – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) meraih predikat “B” dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo, kepada Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, dalam acara yang digelar di Kendari, Selasa (18/3).

Dalam penilaian ini, Kabupaten Kolaka Utara memperoleh skor 83,15 dengan kategori Kualitas Tinggi, menempatkannya pada peringkat keenam se-Sulawesi Tenggara. Peringkat tertinggi diraih oleh Kabupaten Muna Barat, sementara posisi terbawah ditempati oleh Kota Baubau.

Penilaian ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kolaka Utara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatatkan nilai tertinggi dengan 94,86, disusul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan nilai 92,49, dan Dinas Sosial dengan nilai 90,58. Selain itu, Puskesmas Rante Angin memperoleh nilai 88,86, Puskesmas Wawo mendapatkan nilai 76,16, dan Dinas Pendidikan memperoleh nilai 55,96.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, menegaskan bahwa pelayanan publik bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi skala prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menekankan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat.

“Kita tidak boleh merasa cukup dengan hasil ini. Masih banyak yang perlu dibenahi agar pelayanan publik di Kolaka Utara semakin baik. Saya meminta seluruh OPD untuk lebih serius dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Target kita ke depan harus lebih tinggi, minimal mendapatkan predikat A,” ujar Bupati yang baru dilantik untuk periode kedua itu.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara membutuhkan bimbingan dan arahan dari Ombudsman RI untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Pemda akan lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dan koordinasi guna memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, juga mengapresiasi pencapaian ini. Ia menilai hasil penilaian dari Ombudsman menjadi tolok ukur penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas layanan publik.

“Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami di Pemkab Kolaka Utara untuk terus meningkatkan standar pelayanan publik. Masyarakat berhak mendapatkan layanan terbaik, dan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD untuk terus berbenah,” kata Syahlan.

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik, Pemkab Kolaka Utara juga akan memperbaiki sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan pengelolaan pengaduan yang lebih efektif, masyarakat diharapkan lebih mudah dalam menyampaikan keluhan serta mendapatkan solusi secara cepat dan tepat.

Ombudsman RI juga memberikan catatan kepada pemerintah daerah agar lebih meningkatkan progres dalam penilaian pelayanan publik. Diharapkan adanya upaya yang lebih maksimal dari semua sektor untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penyerahan penghargaan ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi seluruh OPD di Kolaka Utara untuk lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah menargetkan perbaikan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi proses pelayanan sebagai langkah konkret dalam mencapai standar pelayanan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Kendari, sultranet.com – Kabupaten Bombana mencatatkan prestasi membanggakan dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 atau Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Dalam acara yang berlangsung di Kantor Ombudsman Sultra pada Kamis (7/3/2025), Bombana berhasil meraih skor 93,09 dan menempati peringkat kedua terbaik se-Sulawesi Tenggara dalam aspek pelayanan publik di antara kabupaten/kota lainnya.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra, Mastri Susillo, kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., turut hadir dalam acara tersebut bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana.

Sejumlah OPD yang menerima penghargaan antara lain Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Lombakasih Kecamatan Lantari Jaya dan Puskesmas Kecamatan Rumbia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil), Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial.

Kepala Ombudsman Sultra, Mastri Susillo, mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan yang baik dan sesuai dengan regulasi.

“Kami melihat upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana untuk meningkatkan pelayanan publik. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa Bombana telah bertransformasi menjadi salah satu daerah dengan pelayanan terbaik di Sulawesi Tenggara,” ujar Mastri Susillo.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan rasa terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Sultra atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada jajarannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin optimal bagi masyarakat.

“Hasil ini akan menjadi motivasi dan semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bombana. Kami juga akan menindaklanjuti setiap rekomendasi dan saran dari Ombudsman untuk perbaikan ke depan,” kata Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan publik agar dapat terus memenuhi harapan masyarakat.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengelola pelayanan publik secara transparan dan profesional. Dengan meningkatnya standar pelayanan, masyarakat Bombana akan semakin merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.

Kolaka Utara, sultranet.com – Selasa, (4/3/2025) – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyiapkan rumah jabatan (rujab) baru bagi Bupati dan Wakil Bupati yang berlokasi di Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Katoi, tepat di jalur wisata ByPass Tobaku-Lasusua. Proyek pembangunan rujab ini dilaksanakan dalam dua tahap sejak tahun 2022 dengan total anggaran mencapai Rp18,7 miliar, di mana pembangunan rujab Bupati menghabiskan Rp12 miliar dan rujab Wakil Bupati Rp6,7 miliar.

Proyek pembangunan rujab baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Kolaka Utara. Menurut pihak berwenang, pemindahan ke rujab baru akan dilakukan setelah seluruh fasilitas di dalamnya terselesaikan, sehingga seluruh perangkat dan staf dapat beroperasi secara optimal di lingkungan yang lebih nyaman dan representatif.

Lokasi rujab yang strategis di Desa Lanipa-nipa tidak hanya dipilih karena letaknya yang mudah diakses melalui jalur wisata ByPass Tobaku-Lasusua, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan infrastruktur dan meningkatkan citra pemerintahan. Dalam proses pembangunan, pemerintah daerah telah melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh fasilitas pendukung, mulai dari ruang kerja, ruang pertemuan, hingga sarana pendukung lainnya, tersedia secara lengkap dan maksimal.

Pemerintah daerah menargetkan pemindahan ke rujab baru dilakukan pada tahun ini. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi para pejabat daerah, tetapi juga mendongkrak kinerja administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, rujab baru diharapkan dapat menjadi simbol modernisasi dan profesionalisme dalam sistem pemerintahan di Kolaka Utara.

“Dimaksimalkan. Harus dipindai setelah semua fasilitas di dalamnya lengkap. Kalau laki-laki biasanya tidak ada masalah saat pindah, tapi ibu-ibu banyak keinginannya, banyak kebutuhannya. Kita sempurnakan dulu, barulah kami pindah,” ujar Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, M.H.

“Targetnya tahun ini. Mungkin Pak Wakil juga begitu,” tambahnya.

Selain memastikan kesiapan rujab, Bupati Nurrahman juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menjalankan program prioritas lain, seperti peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap langkah pembangunan harus berorientasi pada pelayanan prima dan efisiensi birokrasi yang akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah ke depan.

Dengan terselesaikannya pembangunan rujab baru, diharapkan atmosfer kerja pemerintahan akan semakin kondusif dan dapat memacu inovasi serta sinergi antar instansi. Proyek ini juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Kolaka Utara senantiasa berupaya menyelaraskan visi pembangunan dengan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kerja yang modern dan fungsional.

JAKARTA, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Wagub Sultra), Ir. Hugua, M.Ling., menjalankan tugas delegasi dari Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) dengan melakukan serangkaian agenda penting di Jakarta. Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., Wagub memulai kegiatannya sejak 21 Februari 2025, dengan agenda utama koordinasi pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan Kantor Penghubung Sultra di Jakarta. Sabtu, 22 Februari 2025

Sekda Sultra mengatakan, setelah menerima mandat dari Gubernur Sultra, Wagub langsung bertolak ke Kemendagri untuk membahas berbagai tugas pemerintahan yang menjadi prioritas daerah. “Kemarin sejak pagi, Bapak Wagub langsung melaksanakan tugas perdana di Kemendagri terkait koordinasi pemerintahan. Selanjutnya, sekitar pukul 10.00 WIB, beliau melanjutkan kegiatan di Kantor Penghubung Sultra di Jakarta,” ujar Asrun Lio.

Selama berdinas di Jakarta, Wagub Sultra juga memberikan arahan kepada jajaran Kantor Penghubung. Ia meminta seluruh pegawai untuk bekerja lebih optimal dalam mendukung kepentingan daerah. Plt. Kepala Kantor Penghubung turut diberi kesempatan memaparkan tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian.

“Pak Wagub menekankan pentingnya sinergi dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sultra. Beliau juga mengingatkan agar tidak melupakan sejarah pembentukan Provinsi Sultra yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan suku bangsa di Bumi Anoa,” tambah Sekda.

Gubernur Sultra saat ini tengah mengikuti kegiatan retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Selama periode tersebut, Wagub Hugua akan menjalankan tugas delegasi hingga berangkat ke Magelang pada 26 Februari 2025 untuk mengikuti agenda resmi yang dimulai sehari setelahnya.

Menurut Sekda Sultra, Gubernur ASR dan Wagub Hugua memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Setiap pemimpin ada masanya. Inilah waktu yang tepat bagi ASR – Hugua untuk mengabdi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Mereka ingin memastikan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap kompak dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik,” tuturnya.

Selain fokus pada tata kelola pemerintahan, Wagub juga menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat agar program pembangunan di Sultra berjalan lancar. Ia memastikan bahwa agenda yang dijalankan di Jakarta bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkret dalam memperkuat pembangunan daerah.

Dengan adanya koordinasi intensif yang dilakukan, Pemprov Sultra berharap setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Wagub menargetkan optimalisasi peran Kantor Penghubung Sultra untuk menjadi fasilitator utama bagi kepentingan daerah di tingkat nasional.

Sejumlah agenda strategis lain juga telah disusun untuk memaksimalkan periode delegasi ini, termasuk pertemuan dengan berbagai instansi terkait guna mempercepat program-program prioritas daerah.

Dengan sinergi yang terus diperkuat, pemerintah daerah berharap berbagai kebijakan yang dirancang dapat semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar apel akbar sebagai penanda dimulainya aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di awal tahun, Kamis, 2 Januari 2025, di Lapangan Kantor Bupati Bombana.

Penjabat Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, memimpin langsung apel yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kabupaten Bombana, termasuk ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang dipimpin dr. Sunandar, MM.Kes. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kembali semangat kerja, mempererat sinergi antarlembaga, serta meneguhkan komitmen pelayanan kepada masyarakat.

Dalam amanatnya, Edy Suharmanto menegaskan pentingnya memulai tahun 2025 dengan energi baru dan fokus kerja yang lebih efektif. “Selamat tahun baru 2025. Mari kita bersama-sama menjaga semangat untuk bekerja lebih baik lagi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan program-program unggulan yang telah direncanakan demi kemajuan Bombana yang lebih baik,” ujarnya di hadapan peserta apel.

Ia menekankan bahwa disiplin, integritas, dan profesionalisme harus menjadi landasan bagi setiap ASN dalam menjalankan tugas. Menurutnya, tantangan pembangunan daerah membutuhkan aparatur yang cekatan, responsif, dan mampu beradaptasi. Komitmen tersebut, katanya, menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong percepatan program strategis yang telah disusun pemerintah daerah.

Selain menyampaikan arahan internal, Penjabat Bupati juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung agenda pembangunan. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan mempercepat tercapainya Bombana yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. “Peran masyarakat sangat penting. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita membangun Bombana dengan bersama-sama,” tambahnya.

ASN Kesbangpol Bombana yang hadir mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh khidmat. Kebersamaan ini disebut menjadi momentum awal untuk memperbaiki kualitas kerja dan meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah sepanjang tahun 2025.

Apel akbar kemudian ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk harapan agar seluruh langkah pemerintahan di tahun baru dapat membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat Bombana. Pemerintah berharap kegiatan ini menjadi penguat komitmen bersama dalam menjalankan amanah pelayanan publik sepanjang tahun berjalan.