Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya terhadap pelestarian budaya lokal melalui kehadiran langsung Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dalam prosesi adat Montewehi Wonua yang digelar di Raha Mpu’u, Rumah Adat Moronene, Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, Sabtu, 19 Juli 2025.

Didampingi Ketua TP PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Bupati Burhanuddin hadir dalam perhelatan adat yang mengusung tema pelestarian nilai-nilai persatuan, kebersamaan, dan gotong royong sebagai pondasi kehidupan masyarakat Moronene Bombana.

“Acara ini adalah momentum penting untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap budaya kita dan warisannya. Budaya bukan hanya identitas, tapi juga kekuatan pemersatu,” kata Burhanuddin di hadapan para tokoh adat dan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.

Montewehi Wonua merupakan tradisi adat yang sarat dengan makna simbolik tentang bagaimana sebuah wilayah (Wonua) dijaga secara lahir batin oleh masyarakatnya, dengan semangat kolektif dan nilai-nilai spiritual yang kuat. Prosesi ini diadakan oleh Lembaga Adat Suku Moronene Poleang sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal sekaligus perekat harmoni sosial.

Acara dibuka dengan tarian Momani yang menjadi bentuk penyambutan khas Moronene bagi tamu kehormatan dan rombongan pejabat. Setelah itu, seekor sapi disembelih sebagai simbol pengorbanan dan permohonan berkah untuk masyarakat. Prosesi sakral ini mengalir khidmat, mengandung pesan mendalam tentang pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pentingnya hidup berdampingan secara damai.

Sejumlah tokoh adat dan raja dari berbagai daerah turut hadir, seperti Raja Moronene-Pauno Rumbia VII PYM Apua Mokole Alfian Pimpie bersama Ibu Suri, Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP, serta tamu kehormatan Sultan Buton ke-41 Ir. H. La Ode Muhammad Sjamsul Qamar, M.T., IPU. Hadir pula Ketua MAKN Muna La Ode Riago, Raja Kulisusu La Ode Ahlul Musafi, SP, serta perwakilan Lembaga Adat Tolaki dan Rukun Keluarga Moronene Sultra.

Puncak kegiatan ditandai dengan pelantikan pengurus baru Lembaga Adat Kesatuan Masyarakat Moronene–Keuwia (LAKMOR-KEUWIA), sebagai lembaga adat yang berperan menjaga nilai-nilai budaya Moronene agar tetap hidup di tengah masyarakat modern.

Bupati Burhanuddin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan tanpa memandang perbedaan. “Saya berharap, tidak ada sekat di antara kita. Persatuan adalah modal utama kita dalam membangun Wonua Bombana,” tegasnya.

Dalam momen penutupan, para raja dan tokoh adat saling memberikan cinderamata sebagai bentuk penghargaan dan ikatan emosional antardaerah, simbol bahwa budaya dapat menjadi jembatan silaturahmi dan kerja sama.

Burhanuddin pun mengusulkan agar Montewehi Wonua dijadikan sebagai agenda rutin tahunan Pemerintah Kabupaten Bombana. Menurutnya, pelestarian budaya tidak hanya sekadar seremoni, tetapi menjadi ruang ekspresi dan pembentukan identitas kolektif masyarakat.

“Wonua Bombana adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga dan rawat dengan budaya yang kita cintai ini, agar menjadi surga yang damai bagi generasi kita kelak,” tutupnya.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi refleksi atas kekayaan budaya lokal, tetapi juga sarana mempererat integrasi sosial dan menyatukan kembali nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kolaka, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka melalui Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Kabupaten Kolaka masa bhakti 2025–2030 yang digelar di Kolaka, Sabtu, 26 April 2025.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan selamat kepada pengurus baru MAKN Kolaka dan menegaskan pentingnya peran MAKN sebagai benteng terakhir pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara.

“Selamat kepada Ketua DPD MAKN Kolaka dan seluruh jajaran. Amanah ini adalah panggilan untuk menjaga kelestarian budaya sebagai identitas luhur bangsa,” kata Asrun Lio mewakili Gubernur.

Ia mengingatkan, kemajuan teknologi digital membawa tantangan besar berupa krisis identitas budaya, terutama di kalangan generasi muda. Budaya global yang masif masuk lewat dunia digital sering membuat generasi saat ini mulai melupakan akar budayanya.

“Kita menyaksikan makin pudar pemahaman terhadap adat istiadat, bahasa daerah, hingga sejarah kerajaan dan tokoh lokal. Jika ini tidak segera disikapi, maka kita akan kehilangan jati diri,” ujarnya.

Sekda menegaskan pentingnya kehadiran MAKN dalam menjawab tantangan tersebut. MAKN dinilai sangat strategis karena mampu menjadi ruang edukasi dan dokumentasi budaya lokal, bahkan mendorong warisan budaya agar diakui secara nasional.

“Melalui MAKN, kita berharap lahir gerakan pelestarian dan pembaruan budaya yang lebih kontekstual. Budaya lokal kita perlu didokumentasikan secara serius agar tidak punah. Dari tarian, bahasa, hingga ritual adat—semuanya adalah kekayaan yang harus kita rawat,” jelasnya.

Ia juga mendorong agar MAKN turut aktif dalam menginisiasi proses pendaftaran warisan budaya sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) ke tingkat nasional. Menurutnya, pengakuan tersebut penting untuk memberi perlindungan hukum dan memperkuat eksistensi budaya lokal.

“Jika budaya kita diakui secara nasional, maka akan terbuka ruang lebih luas untuk pembinaan, promosi, hingga penguatan ekonomi berbasis budaya,” tambahnya.

Gubernur juga menitipkan pesan agar pengurus baru MAKN Kolaka menjadikan pelestarian budaya sebagai gerakan yang hidup, membangkitkan semangat generasi muda agar kembali mencintai jati diri budaya mereka.

“Mari jadikan amanah ini sebagai panggilan perjuangan. Bangkitkan kembali kebanggaan terhadap budaya lokal, dan jadilah penggerak utama dalam pelestarian dan promosi budaya Sulawesi Tenggara,” ucapnya.

Pelantikan DPD MAKN Kolaka dihadiri sejumlah tokoh penting dan pemangku adat dari berbagai kerajaan. Di antaranya Bhontona Marusu selaku Bendahara DPW MAKN Sultra, YM. HJ. Wa Ode R.AY Yani Kusdidjoyo dari Kesultanan Sumenep, Dewan Pakar DPP MAKN Mayjen (Purn) H. Munif Prasodjo, Wakil Bupati Kolaka Anakia Husmaluddin yang juga Ketua MAKN Kolaka, serta Ketua DPRD Kolaka.

Selain itu, hadir pula PYM Bokeo Raja Mekongga XX Drs. H. Khaerun Dachlan, perwakilan Sultan Buton, Raja Laiwoi, Raja Poleang Moronene, Raja Muna, Datu Luwu, dan Karaeng Rumbia dari Jeneponto. Para tokoh adat, perangkat kerajaan, hingga Forkopimda Kabupaten Kolaka turut memberikan dukungan penuh atas pelantikan tersebut.

Acara berlangsung dengan penuh kekhidmatan dan semangat kebudayaan, menandai sinergi kuat antara pemerintah dan lembaga adat untuk membangun Sultra yang berakar pada nilai-nilai lokal namun adaptif terhadap masa depan.