Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Executive Meeting bersama pimpinan dan direksi perusahaan mitra di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025), sebagai langkah konkret mendorong pembangunan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI Abdul Qodir, S.Sos, Ketua DPRD Bombana, Pj. Sekda Bombana, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Burhanuddin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang kesehatan dan infrastruktur.

“Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, tapi langkah awal untuk menyatukan semangat dan komitmen kita dalam membangun Bombana secara inklusif. Kita ingin memastikan bahwa kehadiran perusahaan di Bombana benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya.

Menurutnya, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Butuh sinergi dan komitmen bersama dengan sektor swasta agar program-program prioritas daerah dapat berjalan secara optimal. Terutama pada sektor kesehatan dan infrastruktur dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Executive Meeting ini juga menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha, untuk menyamakan persepsi, menyusun strategi bersama, dan mencari solusi terhadap tantangan-tantangan pembangunan daerah.

Abdul Qodir dari Kementerian Investasi/BKPM RI menyambut baik langkah Pemkab Bombana yang mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan lokal. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan selalu mendukung inisiatif daerah yang berpihak pada masyarakat dan mendukung iklim investasi yang sehat.

“Kami mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah untuk berperan aktif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, terutama yang bersifat berkelanjutan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Abdul Qodir.

Sementara itu, Sekda Sultra Asrun Lio dalam keterangannya menilai bahwa pendekatan dialogis seperti ini penting dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang kolaboratif. Ia menyampaikan apresiasi atas prakarsa Pemkab Bombana dalam menjalin komunikasi terbuka dengan sektor usaha.

“Langkah ini sejalan dengan semangat pembangunan daerah berkelanjutan yang mengutamakan partisipasi multipihak. Ini contoh baik yang patut ditiru oleh daerah lain di Sulawesi Tenggara,” ucap Asrun Lio.

Dalam forum tersebut, sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Bombana menyampaikan dukungan mereka untuk berkontribusi dalam program PPM, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, akses air bersih, serta pelayanan kesehatan berbasis komunitas.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memastikan seluruh program PPM berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Ia juga menyatakan komitmen Pemkab Bombana untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program tersebut.

“Kami ingin masyarakat bisa melihat dan merasakan manfaat dari keberadaan investasi di daerahnya. Pemerintah akan terus mengawal agar semua program yang dijanjikan benar-benar terealisasi,” ujarnya.

Executive Meeting ini menjadi tonggak penting dalam membangun model kolaborasi yang sehat antara pemerintah daerah dan dunia usaha, dengan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai pusat orientasi pembangunan. Pemkab Bombana berharap, komitmen bersama yang dibangun dalam pertemuan ini akan berlanjut pada pelaksanaan program nyata di lapangan.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pengembangan potensi unggulan daerah. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat sinergi pembangunan antar daerah, yang diharapkan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Bupati Luwu Timur, Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST., IPM. Kegiatan berlangsung di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Juli 2025.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, para kepala perangkat daerah, pejabat administrator dan fungsional dari kedua pemerintah daerah. Suasana acara berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antar daerah.

Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang strategis seperti ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, hingga sektor-sektor potensial lain yang bisa dikembangkan secara bersama. Tujuan utamanya adalah untuk saling menguatkan dan memanfaatkan keunggulan masing-masing daerah demi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan rasa syukurnya atas kerja sama yang dibangun. Ia meyakini bahwa kolaborasi antar daerah bukan hanya menjadi jawaban atas tantangan pembangunan saat ini, tetapi juga menjadi jalan menuju masa depan yang lebih cerah.

“Saya yakin dan percaya kolaborasi yang dibangun hari ini akan memberi manfaat besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya.

Tak lupa, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kerja sama tersebut. “Saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang memprakarsai dan mendukung kegiatan ini. Ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari perjalanan bersama,” lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, juga menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, penguatan hubungan antar daerah sangat relevan dalam menjawab kebutuhan pembangunan di era modern yang semakin kompleks dan terintegrasi.

“Kerja sama ini membuka ruang lebih luas untuk pertukaran ide, strategi, dan sumber daya antar daerah. Kami di Luwu Timur sangat terbuka dan siap bersinergi untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata,” ungkap Irwan.

Ia menambahkan, pengembangan potensi unggulan daerah tidak bisa lagi dilakukan secara eksklusif oleh satu daerah saja, melainkan harus melibatkan jejaring kolaboratif yang kuat, terlebih dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan iklim yang turut berdampak pada pembangunan daerah.

Kesepakatan ini, menurut para pejabat yang hadir, akan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan tim teknis bersama guna menyusun rencana aksi dan peta jalan implementasi program kerja sama. Fokus utama akan diarahkan pada sektor-sektor yang dinilai memiliki efek berganda, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan.

Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pertukaran program pelatihan, studi banding, serta pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendorong efisiensi dalam layanan publik.

MoU Bombana–Luwu Timur menjadi salah satu dari rangkaian agenda strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjalin hubungan kemitraan lintas daerah selama kunjungan kerja di Jakarta. Langkah ini dinilai sebagai bentuk konkret dari visi pembangunan inklusif dan kolaboratif yang diusung oleh pemerintah daerah.

Dengan semangat saling mendukung dan berbagi keunggulan, kedua belah pihak berharap kerja sama ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan inovasi dalam tata kelola pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.

Kerja sama antar daerah seperti ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya di Indonesia untuk saling membangun kekuatan lokal secara kolektif, dalam kerangka pembangunan nasional yang berkeadilan.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) tengah menjajaki peluang kerja sama pembangunan internasional dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), lembaga independen milik Pemerintah Jepang yang bergerak dalam bidang bantuan pembangunan bagi negara berkembang.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, memimpin rapat persiapan secara virtual bersama para asisten Sekda dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lingkup Pemprov Sultra, Jumat malam, 22 Juni 2025. Rapat tersebut digelar menjelang pertemuan resmi antara Pemprov Sultra dan JICA yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (23/6/2025).

Dalam rapat itu, Ir. Hugua menjelaskan bahwa JICA memiliki tiga skema utama dalam mendukung pembangunan di negara-negara mitra, yaitu bantuan pinjaman lunak (loan), hibah murni (grant), dan kerja sama teknis (technical cooperation).

“JICA adalah lembaga milik Pemerintah Jepang yang bekerja secara independen di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Jepang. Mereka tidak berada di bawah struktur kedutaan dan fokus pada kerja sama pembangunan untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia,” jelas Ir. Hugua dalam arahannya.

Menurutnya, kehadiran JICA dapat menjadi peluang strategis bagi Sultra untuk mendapatkan pendanaan proyek pembangunan, terutama melalui skema kerja sama teknis yang memungkinkan keterlibatan langsung tenaga ahli dari Jepang.

“Dengan adanya pertemuan malam ini, saya berharap besok kita bisa menyampaikan pandangan strategis mewakili Pemprov Sultra. Siapa tahu ada program-program pendanaan dari JICA yang bisa kita akses, terutama melalui kerja sama teknis atau skema hibah,” kata Hugua.

Wagub juga menekankan pentingnya kontribusi dan masukan dari setiap kepala OPD teknis agar kebutuhan riil daerah dapat diidentifikasi secara akurat. Ia menyebutkan bahwa JICA selama ini tertarik mendukung sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, transportasi, kesehatan, dan perencanaan wilayah.

“Jepang, melalui JICA, sangat terbuka untuk mendukung daerah-daerah yang memiliki perencanaan pembangunan yang matang. Oleh karena itu, saya berharap masing-masing OPD menyampaikan kebutuhan sektor yang selama ini belum maksimal tertangani hanya dengan APBD,” tegasnya.

Hugua menambahkan bahwa kerja sama dengan JICA juga sejalan dengan semangat Pemprov Sultra dalam memperluas jejaring pembangunan internasional yang berbasis pada kebutuhan lokal dan keberlanjutan. Ia berharap agar inisiasi awal ini bisa membuka jalan bagi Sultra menjadi daerah percontohan kerja sama pembangunan luar negeri di kawasan timur Indonesia.

Sejumlah OPD turut aktif menyampaikan pandangan dan usulan proyek potensial, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Mereka mengidentifikasi beberapa program yang membutuhkan dukungan teknis maupun pendanaan jangka menengah hingga panjang.

“Ini momentum penting. Kita tidak hanya bicara soal anggaran, tapi juga bagaimana menghadirkan transfer pengetahuan dan teknologi dari Jepang yang bisa mempercepat pembangunan daerah,” ungkap salah satu kepala OPD yang ikut dalam rapat.

Pertemuan dengan JICA dijadwalkan berlangsung secara daring dengan melibatkan perwakilan resmi JICA Indonesia. Pemprov Sultra akan mempresentasikan potensi kerja sama yang relevan dan memaparkan kebutuhan pembangunan berbasis data dan kajian sektoral.

Langkah ini sejalan dengan visi Pemprov Sultra dalam memperkuat diplomasi daerah melalui pendekatan kolaboratif bersama mitra-mitra internasional, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang memerlukan solusi lintas sektor dan lintas negara.

JICA sendiri dikenal aktif berkontribusi dalam berbagai program pembangunan di Indonesia, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, sistem transportasi perkotaan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan penjajakan awal ini, Pemprov Sultra optimis kerja sama dengan JICA bisa menjadi jembatan baru dalam mempercepat pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Wagub berharap, pertemuan lanjutan bisa segera terwujud dengan hasil konkret untuk masyarakat Sultra.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Senin, 19 Mei 2025. Dalam rapat tersebut, Bupati menekankan pentingnya MCSP sebagai instrumen pencegahan dini dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Kita ingin MCSP bukan sekadar dokumen administratif, tapi menjadi alat kendali yang benar-benar hidup dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta pengawasan kinerja daerah,” tegas Burhanuddin di hadapan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

Evaluasi ini tidak hanya menyoroti capaian dan tantangan pelaksanaan MCSP sepanjang tahun 2024, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan penyusunan dokumen perubahan MCSP Tahun 2025. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa dokumen tersebut disusun secara responsif dan adaptif terhadap dinamika serta kebutuhan riil masyarakat Bombana.

Dalam arahannya, Burhanuddin menggarisbawahi bahwa MCSP merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendeteksi potensi masalah secara dini. Dengan sistem pengawasan yang terukur, MCSP diharapkan mampu memperkuat strategi pencegahan terhadap berbagai risiko dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

“Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MCSP 2024 menjadi landasan penting bagi kita dalam melakukan pembenahan. Namun yang lebih penting adalah menyiapkan dokumen MCSP 2025 secara lebih adaptif,” ujarnya.

Rapat ini juga menjadi forum konsolidasi lintas sektor. Bupati meminta seluruh OPD untuk aktif berkontribusi melalui data, analisis, serta usulan program-program inovatif yang dapat memperkuat arah kebijakan berbasis pencegahan. Sinergi dan kolaborasi antar sektor diharapkan melahirkan strategi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

“MCSP harus dibangun dari informasi yang kuat. Maka saya minta semua OPD menyumbang data dan inovasi. Ini bukan kerja satu lembaga, tapi kerja kolektif kita semua,” lanjutnya.

Hasil monitoring dan evaluasi MCSP 2024 yang dipaparkan dalam rapat mencakup identifikasi sejumlah titik rawan dalam pelaksanaan program pembangunan, tantangan koordinasi antar unit kerja, serta perlunya peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai rekomendasi strategis juga disampaikan guna meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen untuk memperkuat prinsip tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan. Evaluasi ini merupakan bagian dari proses berkelanjutan yang menekankan pentingnya pembelajaran dari pengalaman dan penguatan kelembagaan secara sistematis.

“Semangat kita adalah pencegahan. Ini bukan hanya soal administratif, ini soal bagaimana kita melindungi masa depan daerah kita,” kata Burhanuddin.

Langkah percepatan penyusunan perubahan dokumen MCSP 2025 akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah berharap proses ini akan menghasilkan dokumen yang lebih terukur, realistis, dan selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bombana.

Rapat yang berlangsung secara kondusif ini ditutup dengan penyusunan agenda tindak lanjut yang akan dikawal secara ketat oleh tim lintas sektor. Evaluasi rutin dan monitoring berkelanjutan dirancang sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MCSP ke depan.

Melalui pendekatan ini, Pemkab Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang responsif dan tangguh menghadapi tantangan zaman. MCSP menjadi simbol keseriusan daerah dalam memperkuat sistem pencegahan sejak dini—untuk masyarakat yang lebih terlindungi, program yang lebih tepat sasaran, serta tata kelola yang lebih berkualitas.

MUNA, Sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menyambut Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih periode 2025-2030.

Rapat yang berlangsung pada Kamis (6/3/2025) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muna, Muh. Rahim, serta dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Muna, pimpinan dan anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Muh. Rahim menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan proses Pilkada.

Ia menegaskan bahwa sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri, kepala daerah yang baru terpilih wajib menyampaikan pidato di hadapan sidang paripurna DPRD sebagai bentuk awal dari pemerintahan yang baru.

“Ini adalah momentum penting untuk menyampaikan visi dan misi pemerintahan baru dalam membangun Kabupaten Muna ke depan,” kata Muh. Rahim.

Bupati Muna terpilih, Bachrun, dalam pidatonya menegaskan komitmennya untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan berfokus pada pemberantasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

“Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi. Membangun daerah ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi dengan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” ujar Bachrun.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sektor pertanian, perikanan, dan peternakan memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan lebih lanjut guna menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

“Kita akan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Muna memiliki potensi besar di sektor pertanian dan kelautan, dan kita harus mampu mengelolanya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Bachrun menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengurangi jumlah sampah di wilayah Kabupaten Muna.

Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan akan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup yang lebih baik.

“Kami akan mendorong gerakan hidup bersih dan sehat. Dengan lingkungan yang bersih, maka kesehatan masyarakat akan meningkat dan dampaknya akan dirasakan oleh semua,” katanya.

Sebagai langkah awal, Bachrun menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintahan untuk memastikan program-program prioritas dapat berjalan sesuai rencana.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dan stakeholder di Muna dapat bersatu dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan visi yang jelas dan dukungan dari semua pihak, Bachrun optimistis bahwa Kabupaten Muna akan mengalami perubahan positif selama lima tahun ke depan.