Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana meresmikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Merdeka Boepinang sebagai ruang publik baru yang diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus mempercantik wajah kawasan Poleang. Peresmian taman tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., yang menegaskan bahwa pembangunan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menyediakan ruang interaksi yang nyaman bagi warga. Peresmian RTH Taman Merdeka Boepinang dilaksanakan di Kecamatan Poleang pada Minggu, 11 Januari 2026.

Bupati Bombana hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Acara peresmian turut dihadiri para asisten dan kepala organisasi perangkat daerah, Camat Poleang, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Poleang, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ratusan warga Boepinang dan sekitarnya.

Peresmian taman tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam melakukan penataan kawasan perkotaan di wilayah Poleang. Selain memperindah lingkungan, keberadaan ruang terbuka hijau juga diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekologis bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan bahwa pembangunan RTH Taman Merdeka Boepinang merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah sejak awal masa kepemimpinannya.

“Sejak saya dilantik kurang lebih sepuluh bulan yang lalu, saya ingin mempertegas bahwa komitmen kami adalah menjadi pelayan masyarakat. Apa yang kita bangun hari ini adalah agar masyarakat benar-benar merasakan hasil dari kerja pemerintah,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, pembangunan ruang publik seperti taman kota merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Taman tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga ruang bagi warga untuk berinteraksi, berolahraga, dan melakukan berbagai kegiatan sosial.

Bupati Burhanuddin juga menegaskan bahwa wilayah Boepinang memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan dan penataan kawasan agar Boepinang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Saya punya keyakinan Boepinang ini adalah pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana. Ini baru pemanasan. Ke depan kita akan terus membenahi dan membangun Boepinang menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan kawasan perkotaan tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penciptaan ruang-ruang publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawal pembangunan daerah. Ia meminta masyarakat agar tidak segan mengingatkan pemerintah jika terdapat janji pembangunan yang belum terlaksana.

“Kalau ada hal-hal yang pernah saya janjikan atau yang saudara-saudara butuhkan, tolong ingatkan kami. Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat,” katanya.

Selain membahas pembangunan, Bupati Burhanuddin juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ia menekankan agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas daerah serta bijak dalam menggunakan media sosial.

Menurutnya, media sosial harus dimanfaatkan secara positif dan tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang dapat memicu konflik atau perpecahan di tengah masyarakat.

Di akhir sambutannya, Bupati berharap RTH Taman Merdeka Boepinang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Ia menginginkan taman tersebut menjadi ruang publik yang hidup, di mana masyarakat dapat berkumpul, berolahraga, serta menggelar berbagai kegiatan sosial dan budaya.

“Saya ingin keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya bangunan, tetapi dari seberapa bahagia masyarakat Kabupaten Bombana. Mari kita jaga dan manfaatkan taman ini sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Dengan diresmikannya RTH Taman Merdeka Boepinang, pemerintah daerah berharap kawasan tersebut dapat berkembang menjadi ruang publik yang tertata, hijau, dan nyaman bagi masyarakat. Kehadiran taman ini juga diharapkan menjadi awal dari perubahan wajah Boepinang menuju kawasan yang lebih modern serta menjadi pusat aktivitas masyarakat di Kecamatan Poleang.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Kamis (16/10/2025), Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati, H. Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., meninjau langsung progres pekerjaan peningkatan jalan Batuawu–Olondoro di Kecamatan Kabaena Selatan. Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kualitas pekerjaan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pulau Kabaena.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati turut didampingi sejumlah kepala perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan sektor infrastruktur dan pembangunan. Cuaca cerah dan sambutan hangat masyarakat setempat menambah semangat rombongan untuk melihat dari dekat perkembangan proyek jalan yang menjadi salah satu urat nadi transportasi di wilayah Kabaena Selatan.

Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kabaena menjadi prioritas utama pemerintah daerah, mengingat perannya yang sangat vital bagi pergerakan ekonomi dan mobilitas warga. Ia menyampaikan apresiasi kepada para pengusaha yang telah turut serta membantu pemerintah dalam memperbaiki dan memperkuat konektivitas di Pulau Kabaena.
“Kami memberikan penghargaan kepada para pengusaha yang ikut berkontribusi memperbaiki infrastruktur jalan di Pulau Kabaena,” ujar Bupati.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta merupakan kunci utama dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Ia menyebutkan beberapa perusahaan yang telah terlibat langsung dalam membantu peningkatan akses jalan di Kabaena Selatan.
“Saat ini sudah ada tiga perusahaan yang berpartisipasi aktif, yakni PT Tekonindo, PT TBS, dan PT Almharig. Mereka turut berperan dalam pembenahan jalan di wilayah ini,” jelasnya.

Peningkatan ruas jalan Batuawu–Olondoro dinilai strategis karena menjadi jalur utama yang menghubungkan antarwilayah di Pulau Kabaena. Jalan ini tak hanya mempermudah distribusi barang dan hasil pertanian masyarakat, tetapi juga membuka akses lebih luas bagi pelayanan publik dan kegiatan ekonomi lokal.

Bupati Burhanuddin menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan agar seluruh jalan di Pulau Kabaena dapat selesai diperbaiki dan layak dilalui pada tahun 2025. Ia menekankan bahwa kerja sama lintas sektor akan terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kami menargetkan pada tahun 2025 tidak ada lagi jalan yang berlubang di Pulau Kabaena. Pemerintah daerah bersama pihak swasta akan terus berkoordinasi agar akses jalan semakin baik dan nyaman bagi masyarakat,” tegasnya.

Peninjauan lapangan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana di Pulau Kabaena yang berlangsung selama beberapa hari. Kunjungan ini difokuskan pada penguatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian harga bahan pokok melalui kegiatan pasar murah dan pelayanan kesehatan gratis.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap pembangunan di Pulau Kabaena dapat berjalan merata dan seimbang dengan wilayah daratan. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh warga, tanpa terkecuali, merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang terus digalakkan.

Komitmen Bupati Burhanuddin terhadap pemerataan pembangunan menjadi cerminan tekad pemerintah daerah untuk menghadirkan Bombana yang maju, sejahtera, dan berdaya saing hingga ke pelosok pulau.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin, 14 Juli 2025.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si dan diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah se-Indonesia. Dari Bombana, rapat virtual ini diikuti oleh perangkat daerah dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana.

Rakor ini menjadi ruang strategis pemerintah pusat dan daerah untuk memantau dan merumuskan langkah-langkah penanganan inflasi daerah yang terus menjadi perhatian nasional, utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, bawang putih, dan komoditas esensial lainnya.

Dalam sesi pemaparan, Deputi Bidang Statistik Barang dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat menjelaskan sejumlah tren harga yang mengalami pergerakan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. “Daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pusat serta pelaku usaha agar distribusi barang kebutuhan pokok tidak terganggu, terutama menjelang momentum tertentu seperti musim tanam dan hari besar keagamaan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa indeks perkembangan harga menjadi indikator penting dalam merancang kebijakan responsif di daerah. Menurutnya, stabilitas harga di tingkat lokal akan memberi pengaruh langsung terhadap ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya rumah tangga dengan pendapatan menengah ke bawah.

Selain isu inflasi, rakor ini juga membahas progres Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong realisasi pembangunan rumah layak huni di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan-kawasan tertinggal.

“Program ini bukan hanya soal bangunan, tapi menyangkut martabat masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan terjangkau,” kata Tomsi Tohir dalam arahannya. Ia juga mengimbau pemerintah daerah agar memperkuat sinergi lintas sektor, baik dengan pengembang, lembaga keuangan, maupun masyarakat sipil agar pembangunan rumah tidak terkendala persoalan teknis maupun administratif.

Menanggapi hal tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana menyampaikan komitmen untuk terus aktif mendukung langkah pemerintah pusat. Peningkatan peran serta daerah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok, kestabilan harga, serta percepatan realisasi hunian bagi warga menjadi perhatian serius Pemkab Bombana dalam berbagai programnya.

“Kami siap berkolaborasi dan melakukan pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar serta mendukung program perumahan rakyat,” ujar salah satu pejabat yang hadir dalam rapat.

Rapat koordinasi ini juga menjadi forum berbagi praktik terbaik antar daerah. Sejumlah perwakilan provinsi dan kabupaten/kota diberi kesempatan menyampaikan strategi pengendalian inflasi dan percepatan program perumahan di wilayah masing-masing. Langkah ini dianggap penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional yang inklusif.

Dalam penutupnya, Kemendagri kembali mengingatkan pentingnya integrasi data, kolaborasi lintas lembaga, dan percepatan layanan publik di sektor ekonomi dan perumahan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi dan untuk menjawab tantangan global saat ini.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari agenda mingguan pemerintah pusat yang rutin dilakukan sebagai sarana pemantauan dan evaluasi kebijakan strategis nasional oleh seluruh pemangku kepentingan, dengan harapan setiap kebijakan yang digulirkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata di daerah.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Semester I. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Rabu (9/7/2025), dan dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K.

Rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana ini menjadi forum penting untuk meninjau sejauh mana program dan kegiatan yang dirancang sejak awal tahun berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup dua aspek utama, yakni capaian fisik serta realisasi keuangan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Evaluasi ini penting agar kita tahu posisi kita sekarang. Dari situ kita bisa susun langkah yang lebih terarah dan efisien untuk triwulan selanjutnya,” kata Ir. Syahrun dalam arahannya di hadapan peserta rapat.

Setiap OPD diberikan kesempatan untuk menyampaikan progres pelaksanaan program, termasuk memaparkan hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan. Mulai dari keterlambatan proses pengadaan, kendala teknis di lapangan, hingga faktor-faktor administratif yang memperlambat penyerapan anggaran.

Menurut Syahrun, proses monitoring bukan hanya soal memastikan serapan anggaran tinggi, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat.

“Serapan anggaran tinggi tapi tidak berdampak pada masyarakat, itu bukan indikator keberhasilan. Kita harus pastikan bahwa setiap rupiah yang kita kelola membawa manfaat nyata untuk warga,” tegasnya.

Dalam suasana yang terbuka dan konstruktif, diskusi antar-OPD berlangsung dinamis. Sejumlah kepala dinas mengungkapkan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala teknis maupun administratif. Ada juga yang menyampaikan perlunya koordinasi lintas sektor agar program pembangunan bisa lebih terpadu dan efisien.

Rapat ini juga dijadikan sebagai bahan untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan, agar pelaksanaan program pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal. Pemkab Bombana menargetkan agar pada akhir tahun anggaran 2025, seluruh program prioritas dapat terselesaikan dengan capaian maksimal.

Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi anggaran. Dengan pengawasan internal yang ketat, diharapkan setiap perangkat daerah dapat mengelola anggaran dengan lebih efektif dan bertanggung jawab.

“Transparansi dan akuntabilitas itu bukan cuma tuntutan sistem, tapi juga bagian dari komitmen moral kita sebagai pelayan masyarakat,” ujar Syahrun.

Ia juga menambahkan bahwa penting bagi setiap perangkat daerah untuk menjaga komunikasi yang baik, tidak hanya secara vertikal antara pimpinan dan staf, tetapi juga secara horizontal antar instansi.

Pemkab Bombana berharap hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi catatan administratif semata, tetapi juga menjadi refleksi dan pijakan dalam menyusun kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan menitikberatkan pada prinsip pembangunan yang merata dan berdampak langsung bagi warga, kegiatan evaluasi semacam ini menjadi instrumen penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Rapat monev semester I ini merupakan bagian dari mekanisme tahunan untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran daerah, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bombana yang lebih maju, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Jakarta, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Rektor IPB Prof. Dr. Arif Satria, SP., M.Si, yang berlangsung di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

Kerja sama ini mencakup sejumlah aspek strategis yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur pemerintah daerah, serta pendampingan teknis bagi petani dan nelayan. Selain itu, IPB dan Pemkab Bombana juga sepakat mendorong penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal, pengembangan lumbung padi, dan riset terpadu untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Penandatanganan kerja sama ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana, civitas akademika IPB, serta pejabat fungsional dan administrator lingkup Pemkab Bombana.

Bupati Bombana, Burhanuddin, mengatakan bahwa kemitraan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan yang berakar pada kekuatan lokal dan didukung oleh inovasi keilmuan.

“Kami percaya bahwa membangun daerah tidak bisa dilakukan sendiri. Kemitraan dengan perguruan tinggi seperti IPB adalah langkah maju yang sangat strategis. Dengan kerja sama ini, kita membuka akses lebih luas pada pengetahuan, teknologi, dan peningkatan kualitas SDM,” ujar Burhanuddin di sela-sela acara.

Burhanuddin juga menekankan bahwa kolaborasi ini akan menjadi landasan bagi program-program kolaboratif yang berkelanjutan. Pemerintah daerah menargetkan agar setiap poin kerja sama yang tertuang dalam kesepakatan dapat segera diimplementasikan secara bertahap melalui perencanaan lintas sektor.

“Fokus kita bukan hanya pada hasil jangka pendek, tapi juga dampak jangka panjang yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga aparatur pemerintahan harus merasakan manfaat nyata dari kerja sama ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Rektor IPB, Arif Satria, menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan kesiapan IPB untuk mendukung pengembangan daerah berbasis inovasi dan pendekatan ilmiah. Ia menilai Kabupaten Bombana memiliki potensi besar di sektor pertanian, kelautan, dan UMKM yang bisa dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan berbasis riset.

“IPB siap mendampingi Bombana untuk melahirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan. Potensi Bombana sangat besar, tinggal bagaimana kita bersama-sama mengelolanya secara bijak dan inovatif,” kata Arif Satria.

IPB, kata Arif, akan menurunkan tim ahli lintas bidang untuk merancang program teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Bombana. Di antaranya riset pengembangan varietas lokal, pelatihan untuk petani dan pelaku UMKM, serta asistensi penyusunan kebijakan berbasis data.

Kolaborasi ini juga akan membuka ruang magang, KKN tematik, dan kegiatan pengabdian masyarakat lainnya yang dapat memperkuat keterhubungan antara kampus dan masyarakat di tingkat akar rumput.

Pemkab Bombana menargetkan agar hasil kerja sama ini tidak hanya berdampak pada penguatan struktur ekonomi daerah, tetapi juga menumbuhkan budaya inovasi dan literasi sains di kalangan masyarakat.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Bombana berharap dapat mempercepat terwujudnya daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan agrominapolitan yang menjadi arah kebijakan utama Kabupaten Bombana ke depan.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memamerkan 23 capaian konkret selama 100 hari kerja pertama Bupati Ir. H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani dalam sebuah ekspose publik terbuka yang dihadiri lebih dari 2.000 warga. Acara yang digelar di Alun-alun Masjid Raya Kasipute, Jumat malam, 30 Mei 2025 itu juga dihadiri Forkopimda, DPRD, para camat, kepala desa, dan perangkat daerah.

Ekspose tersebut menjadi panggung pertanggungjawaban pemerintah sekaligus ajang konsolidasi kebijakan lintas sektor. “Ekspos inilah bengkel terbukanya. Mari kita lihat bersama capaian, tantangan, dan cerita di balik setir kemudi kebijakan 100 Hari Pertama,” kata Hamlin, Ketua Panitia Kemah Bakti Berani 2025 dalam laporan pembuka acara. Ia menganalogikan kepemimpinan Burhanuddin–Yani sebagai “mobil baru yang sedang uji jalan” dan mengajak masyarakat menilai langsung performa awal pemerintahan.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang telah bekerja bersama. “Apa yang kita capai dalam 100 hari ini bukan kerja saya dan Pak Ahmad Yani saja, tetapi kerja-kerja tim yang saudara-saudara abdikan untuk Kabupaten Bombana,” ujar Burhanuddin.

Ia juga membuka ruang bagi kritik dan masukan dari publik. “Jika ada hal-hal yang belum sempat kami lakukan selama 100 hari ini, kami siap mendapatkan kritik, kami siap mendapatkan saran,” ucapnya di hadapan ribuan peserta ekspose.

Wakil Bupati Ahmad Yani memaparkan 23 program yang telah diselesaikan, mencakup lima sektor strategis. Di bidang penataan kota dan kawasan, Pemkab Bombana telah menata taman gerbang ibu kota, membenahi RTH dan bantaran sungai Rumiah, memasang lampu taman dan lampu jalan, hingga membersihkan drainase dan menertibkan pasar tumpah.

Di sektor infrastruktur dan ekonomi, Pemda membangun jalan usaha tani di 12 kecamatan, mendampingi 30 pelaku UMKM mengurus perizinan hingga sertifikasi halal, menggelar pasar murah di tujuh titik, serta mengoptimalkan Rumah Potong Hewan.

Layanan kesehatan dan sosial turut menjadi prioritas, antara lain pemeriksaan kesehatan gratis untuk 8.135 warga di 22 kecamatan, penanganan stunting dan gizi buruk, pemberian bantuan modal usaha Rp 5 juta per KK bagi warga kurang mampu, serta pembagian 600 seragam sekolah dan pramuka.

Di bidang pendidikan dan budaya, Pemkab menggelar Festival Tuamorun, menjalin MoU dengan pondok pesantren untuk mencetak penghafal Al-Qur’an 30 juz, meluncurkan program makan bergizi gratis, menggelar turnamen olahraga pelajar, Safari Ramadan, serta Festival Anak Saleh dengan 154 peserta.

Terakhir, pada sektor tata kelola dan teknologi, Bombana meluncurkan aplikasi “Bombana Satu Peta” sebagai basis data geospasial, memasang internet di tiga wilayah blank spot, menertibkan aset daerah, mengevaluasi BUMD, mengidentifikasi lokasi TPA di Pulau Kabaena, serta membentuk Pusat Bantuan Hukum Daerah.

Dalam penutup pidatonya, Burhanuddin menegaskan bahwa pencapaian 100 hari ini baru awal. “Kami yakin 100 hari ke depan lagi sampai satu tahun, kami akan mampu menjalankan semua program-program kerja yang sudah direncanakan,” ujarnya. Salah satu janji prioritas yang akan dituntaskan ke depan adalah program beasiswa untuk mahasiswa Bombana dan penguatan dana desa.

Ia juga menyerukan semangat kolaborasi dan persatuan untuk membangun Bombana bersama. “Mari kita bergandengan tangan, mari kita bersama-sama memikirkan rakyat Bombana. Lupakan masa lalu, jangan pernah lagi memikirkan bahwa pernah kita berseberangan. Kita sudah bersatu,” tutup Burhanuddin, disambut tepuk tangan warga.

Acara ini juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah oleh Ketua TP-PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa dan Ibu Wakil Bupati Bombana, Henny Setiawati Rachman, sebagai bentuk apresiasi kepada peserta dan masyarakat yang berkontribusi dalam kegiatan Kemah Bakti Berani.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bombana melalui Bidang Bina Marga melakukan review teknis terhadap rencana pembangunan jalur bypass di kawasan perairan Rumbia. Kegiatan ini ditandai dengan pengukuran ulang menggunakan alat waterpass yang dilaksanakan pada Senin, 19 Mei 2025, di lokasi yang direncanakan sebagai trase jalan, tepatnya di sekitar Pelabuhan Kapal Rumbia.

Pengukuran ulang ini menjadi langkah evaluatif yang sangat penting sebelum konstruksi dimulai. Tujuannya untuk memastikan desain trase jalan tidak hanya sesuai dengan gambar perencanaan, tetapi juga selaras dengan kondisi topografi aktual di lapangan, terutama pada wilayah pesisir yang memiliki kontur tidak stabil.

“Pengukuran ulang ini kami lakukan untuk menjamin bahwa rencana pembangunan tidak hanya akurat secara desain, tapi juga aman dan efisien dari sisi konstruksi,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga, Ir. Ishak, ST, MT di sela-sela kegiatan pengukuran.

Jalur bypass yang direncanakan memiliki panjang sekitar 1 kilometer. Trase ini akan menghubungkan area Pelabuhan Kapal langsung ke kawasan lingkar Tugu Munajah. Dengan demikian, arus lalu lintas kendaraan barang dan penumpang dari dan menuju pelabuhan tidak lagi melewati jalan utama kota, sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan efisiensi distribusi logistik di wilayah tersebut.

Menurut Ir. Ishak, pengukuran ulang ini bukan hanya sebatas kegiatan teknis rutin, tetapi bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam menghadirkan infrastruktur yang presisi, fungsional, dan berkelanjutan. Terlebih, pembangunan jalan di kawasan pesisir seperti Rumbia memiliki tantangan tersendiri, termasuk risiko penurunan tanah dan perubahan kontur akibat kondisi geologis laut.

Tim teknis dari Bina Marga turun langsung ke lokasi dengan membawa sejumlah alat bantu modern. Selain menggunakan waterpass untuk mengecek elevasi secara akurat, mereka juga mengandalkan alat ukur digital dan data peta topografi terkini. Semua data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memverifikasi ulang rencana awal serta menjadi dasar dalam pembaruan desain teknis.

“Setiap titik pengukuran kami pastikan mengacu pada standar teknis nasional. Kami tidak ingin ada kesalahan yang nantinya berdampak pada keselamatan pengguna jalan maupun efektivitas fungsi jalan bypass itu sendiri,” ujar Ir. Ishak.

Proyek ini sendiri menjadi salah satu prioritas strategis dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Bombana tahun 2025. Selain membuka aksesibilitas baru, keberadaan jalan bypass ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pelabuhan dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Di lapangan, kegiatan pengukuran berlangsung lancar. Tim Bina Marga bekerja sejak pagi hingga sore hari menyusuri titik-titik trase yang telah ditentukan. Meski berada di kawasan perairan dan membutuhkan peralatan khusus, tim terlihat sigap dan terkoordinasi dengan baik.

Pembangunan jalan bypass ini juga mendapat dukungan dari masyarakat setempat yang berharap agar pelabuhan dan kawasan sekitarnya bisa berkembang menjadi pusat ekonomi baru. “Kalau jalur ini jadi, tentu akses lebih mudah. Pelabuhan juga akan lebih ramai, dan ini bisa jadi peluang bagi warga sekitar,” ujar La Ode Natsir, warga Kelurahan Lauru yang rumahnya tak jauh dari pelabuhan.

Setelah tahap pengukuran dan review teknis selesai, Dinas PU akan melanjutkan dengan finalisasi dokumen perencanaan dan penyesuaian desain, sebelum masuk ke proses tender konstruksi. Semua tahapan dilakukan secara bertahap dan transparan, mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan pada aturan teknis pembangunan infrastruktur.

Dengan pelaksanaan review teknis yang cermat dan teliti, Dinas PU Bombana menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang bukan hanya cepat, tetapi juga tepat dan berorientasi jangka panjang. Pembangunan jalur bypass Rumbia bukan hanya soal infrastruktur, melainkan bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.